Xcloud.id

Blog

  • Bertambah 4 Orang, 32 Polisi Kena Sanksi Etik Kasus Pemerasan Penonton DWP

    Bertambah 4 Orang, 32 Polisi Kena Sanksi Etik Kasus Pemerasan Penonton DWP

    Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri menyampaikan empat anggota telah dihukum sanksi demosi empat hingga delapan tahun dalam sidang etik terkait kasus pemerasan penonton DWP 2024.

    Kabag Penum Divisi Humas Polri, Erdi Chaniago mengatakan empat pelanggar etik itu adalah Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol David Richardo Hutasoit.

    Kemudian, Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu; Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Dimas Aditya; dan Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Palti Raja Sinaga.

    Keempat anggota korps Bhayangkara itu kini telah dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan.

    “Mutasi bersifat demosi selama 8 tahun ditempatkan diluar fungsi penegakan hukum [untuk David, Rolando dan Dimas],” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

    Berbeda dengan David, Rolando dan Dimas. Palti telah disanksi demosi empat tahun. Adapun, keempatnya terbukti melakukan perbuatan tercela saat melakukan pengamanan acara DWP tahun lalu.

    Erdi menjelaskan, keempat anggota itu Disanksi lantaran meminta imbalan uang saat melakukan pengamanan penonton DWP yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. 

    Tercatat, khusus Dimas dan Palti disebut telah melakukan pemeriksaan terhadap WNI. Dimas 4 WNI dan Palti 16 WNI.

    “Namun pada saat proses pengajuan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan melalui TAT serta adanya permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya,” tambahnya.

    Adapun, atas putusan majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) itu, David, Rolando, Dimas dan Palti telah menyatakan banding.

    Nah, berikut 32 daftar anggota yang telah dilaksanakan sanksi etik :

    1. Eks Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Donald Parlaungan Simanjuntak disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

    2. Eks Kepala Sub Direktorat III Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia disanksi PTDH.

    3. Eks Kepala Unit I Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudhy Triananta Syaeful disanksi PTDH.

    4. Eks Kepala Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Dzul Fadlan disanksi demosi 8 tahun.

    5. Eks Panit I Unit II Subdit III Ditresnarkoba Iptu Syaharuddin disanksi demosi 8 tahun.

    6. Eks Bhayangkara Administrasi Penyelia Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Iptu Sehatma Manik disanksi demosi 8 tahun.

    7. Eks Kanit I Sat Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, Iptu Jemi Ardianto disanksi demosi 8 tahun.

    8. Eks Kanit II Satuan Reserse Polres Jakarta Pusat, AKP Rio Hangwidya Kartika disanksi 8 tahun.

    9. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Brigadir Hendy Kurniawan disanksi demosi 8 tahun.

    10. Eks Kanit I Binmas Polsek Kemayoran, Ipda Win Stone disanksi demosi 8 tahun.

    11. Eks Kanit Reserse Kriminal Polsek Kemayoran AKP Fauzan disanksi demosi 8 tahun.

    12. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Aipda Hadi Jhontua Simarmata disanksi demosi 8 tahun.

    13. Eks Kanit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Rio Mikael Tobing disanksi demosi 8 tahun.

    14. Eks Ps Kanit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Aryanindita Bagasatwika Mangkoesoebroto, disanksi demosi 8 tahun.

    15. Eks Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Derry Mulyadi, disanksi 8 tahun karena memeras WNA dan WNI.

    16. Eks Kanit III Sat Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, Iptu Agung Setiawan disanksi demosi 6 tahun. 

    17. Eks Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto disanksi selama 5 tahun.

    18. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom disanksi demosi 5 tahun.

    19. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Bripka Wahyu Tri Haryanto disanksi demosi 5 tahun.

    20. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Brigadir Dwi Wicaksono disanksi demosi 5 tahun.

    21. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Bripka Ready Pratama disanksi demosi 5 tahun.

    22. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Briptu Dodi mendapat disanksi demosi 5 tahun.

    23. Eks Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat, Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan disanksi demosi 5 tahun.

    24. Eks Kasi Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite disanksi 5 tahun.

    25. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Aipda Lutfi Hidayat disanksi demosi 5 tahun.

    26. Eks Bintara Polsek Kemayoran Brigadir Andri Halim Nugroho disanksi demosi 5 tahun.

    27. Eks Bintara Polsek Kemayoran Brigadir Satu Muhammad Padli disanksi demosi 3 tahun.

    28. Eks Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Abad Jaya Harefa, disanksi demosi 1 tahun.

    29. Eks Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol David Richardo Hutasoit disanksi demosi 8 tahun.

    30. Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu disanksi demosi 8 tahun.

    31. Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Dimas Aditya disanksi demosi 8 tahun.

    32. Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Palti Raja Sinaga disanksi demosi 4 tahu

  • Sempat Cetak Rekor Kelahiran Terendah Dunia, Begini Kondisi Korsel Sekarang

    Sempat Cetak Rekor Kelahiran Terendah Dunia, Begini Kondisi Korsel Sekarang

    Jakarta –

    Korea Selatan nampaknya mulai berhasil mengembalikan peningkatan angka kelahiran. Untuk pertama kalinya setelah sembilan tahun, jumlah bayi baru lahir meningkat 3 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 220.094 kelahiran, menurut data yang dirilis Rabu (22/1/2025).

    Korea Selatan sebelumnya mencatat angka kelahiran terendah di dunia. Pada 2023, jumlah bayi baru lahir turun sebesar 7,7 persen, memperpanjang penurunan tersebut menjadi tahun kedelapan berturut-turut dan menghasilkan angka fertilitas tahunan sebesar 0,72, terendah secara global.

    Dikutip dari Channel News Asia, peningkatan 3 persen pada 2024 terjadi seiring dengan kenaikan jumlah pernikahan pada 2023. Tren ini baru terjadi setelah 12 tahun berturut-turut Korsel melaporkan penurunan angka perkawinan.

    Di negara Asia tersebut, terdapat korelasi tinggi antara pernikahan dan kelahiran, dengan jeda waktu satu atau dua tahun, karena pernikahan seringkali dianggap sebagai prasyarat untuk memiliki anak.

    Dalam survei pemerintah tahun lalu, 62,8 persen warga Korea Selatan menentang kelahiran di luar nikah, meskipun angka tersebut turun dari 77,5 persen yang terlihat satu dekade lalu.

    Jumlah pernikahan di Korea Selatan pada periode Januari hingga November melonjak 13,5 persen menjadi 199.903. Angka tersebut, kecuali jika ada perubahan pada bulan Desember, akan menandai peningkatan tahunan terbesar sejak 1980.

    Tahun lalu, Korea Selatan meluncurkan berbagai langkah untuk mendorong kaum muda menikah dan memiliki anak, setelah Presiden Yoon Suk Yeol yang sekarang dimakzulkan mengumumkan krisis demografi nasional, dan rencana untuk membuat kementerian baru yang dikhususkan untuk mengatasi angka kelahiran rendah.

    Sebagian besar tindakan tersebut berupa dukungan finansial melalui pemotongan pajak dan subsidi, yaitu pemotongan pajak satu kali sebesar 500.000 won (US$349,35) per orang untuk pasangan yang menikah antara 2024 dan 2026, meskipun pemerintah telah mengatakan akan mencoba mengambil pendekatan yang lebih komprehensif.

    (naf/naf)

  • Terungkap Penyitaan Kokain Terbesar dalam Sejarah Kanada

    Terungkap Penyitaan Kokain Terbesar dalam Sejarah Kanada

    Foto

    Cole Burston/The Canadian Press via AP – detikNews

    Rabu, 22 Jan 2025 17:00 WIB

    Kanada – Kepolisian Toronto menyita 835 kilogram kokain yang terkait dengan Kartel Generasi Baru Jalisco dari Meksiko. Ini merupakan penyitaan kokain terbesar di Kanada.

  • DATA Siap Perluas Jaringan FTTH Usai Dicaplok Grup Djarum – Page 3

    DATA Siap Perluas Jaringan FTTH Usai Dicaplok Grup Djarum – Page 3

    Sebelumnya, saham PT Remala Abadi Tbk (DATA) melanjutkan penguatan pada perdagangan Selasa, 21 Januari 2025. Berdasarkan pantauan Liputan6.com, saham DATA sentuh auto reject atas (ARA) dengan kenaikan 24,90 persen ke posisi 1.530.

    Sebelumnya, pada perdagangan Senin, 20 Januari 2025 saham DATA juga ARA dengan kenaikan 25 persen ke posisi 1.225 dari penutupan sebelumnya di posisis 980. Dalam sepekan, terakhir, saham DATA telah naik 85,45 persen dan 101,32 sejak awal tahun atau secara year to date (YTD).

    Kenaikan harga saham DATA terjadi di tengah kabar akuisisi oleh Grup Djarum melalui PT Iforte Solusi Infotek, yang merupakan entitas anak tidak langsung yang dikendalikan oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Aksi korporasi ini terjadi setelah pemegang saham pengendali DATA Verah Wahyudi Singgih Wong dan Jimmi Anka sepakat untuk menjual sekitar 40% kepemilikan saham Iforte Solusi Infotek.

    Direktur Utama Remala Abadi Richard Kartawijaya menjelaskan, kesepakatan ini tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli yang diteken pada 23 Desember 2024 lalu.

    “Perjanjian ini akan menjadi acuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas transaksi ‘Rencana Pengambilalihan’ sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 9/2018,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2025).

    Dengan adanya aksi korporasi ini, manajemen Remala Abadi berharap pihaknya akan memperoleh dukungan dan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bisnis di masa mendatang. Dengan demikian, perseroan bisa mencapai pertumbuhan positif dalam jangka panjang dan memberikan nilai optimal bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

    “Dengan masuknya Iforte sebagai investor strategis, kami sebagai manajemen DATA semakin percaya diri untuk memberikan layanan broadband kepada lebih banyak masyarakat di Indonesia. Selain itu, kami akan semakin agresif dalam penggelaran jaringan bradband yang nantinya akan berdampak positif kepada kinerja keuangan baik itu DATA maupun Iforte,” tambah Richard Kartawijaya.

  • APFI Sebut Pindar Bukan Pinjol, Ini 5 Perbedaan Keduanya

    APFI Sebut Pindar Bukan Pinjol, Ini 5 Perbedaan Keduanya

    Bandung, Beritasatu.com – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kini menggaungkan istilah pinjaman daring (pindar) untuk industri financial technology (fintech) peer to peer (P2P) landing. Hal ini untuk membedakan perusahaan yang ilegal atau pinjaman online (pinjol) ilegal dan perusahaan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Ketua Klaster Pendanaan Syariah AFPI Chairul Aslam mengatakan, pindar merupakan solusi keuangan yang lebih aman dan transparan dibandingkan pinjaman online (pinjol).

    Chaslam, sapaan akrab Chairul Aslam menyebut ada lima perbedaan antara pindar dan pinjol.

    “Pertama, pindar memiliki izin resmi dari OJK dan hanya meminta tiga akses yang relevan kepada pengguna, yakni penggunaan kamera, mikrofon, dan lokasi. Kalau ada aplikasi yang meminta akses lebih di luar tiga hal tersebut, maka itu dipastikan ilegal,” ucap Chaslam pada AFPI Journalist Workshop & Gathering di Kabupaten Bandung Barat, Rabu (22/1/2025).

    Kedua, ia menyebut pindar memiliki dasar hukum yang jelas, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang diteken pada 24 Desember 2024. “Sedangkan pinjol tentu tidak memiliki regulasi dan bebas bertindak tanpa pengawasan, khususnya terkait bunga dan biaya,” ujarnya.

    Ketiga, bunga dan biaya yang dimiliki oleh pindar juga diatur oleh OJK. Sedangkan bunga dan biaya pinjol ilegal tidak wajar sehingga sering kali memberatkan masyarakat, terutama dalam proses penagihan.

    Keempat, penagihan pada perusahaan pindar dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan juga beretika.

    “Kami tidak mengizinkan agen melakukan penagihan dengan tidak beretika, seperti pada malam hari, hari libur, dan dengan cara-cara yang kasar. Sedangkan pinjol ilegal sering dilakukan secara tidak beretika termasuk intimidasi,” ucapnya.

    Terakhir atau kelima, Chaslam menyebutkan pindar memiliki saluran pengaduan resmi yang bisa dilakukan di platform, asosiasi, hingga OJK. Hal itu bisa digunakan untuk menyelesaikan konsumen.

    “Sedangkan pinjol ilegal itu tidak ada perlindungan hukum sehingga rawan merugikan masyarakat, sehingga berbeda dengan pindar,” ucapnya.

     

  • Verifikasi Dewan Pers, Upaya Menjaga Kualitas dan Keberlangsungan Industri Media

    Verifikasi Dewan Pers, Upaya Menjaga Kualitas dan Keberlangsungan Industri Media

    JABAR EKSPRES – Verifikasi perusahaan media oleh Dewan Pers menjadi langkah krusial dalam memastikan profesionalisme dan keberlanjutan industri pers di Indonesia.

    Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Viky Edya Martina Supaat, menegaskan pentingnya verifikasi ini dalam berbagai aspek, termasuk pengadaan dan distribusi informasi.

    “Sebetulnya untuk verifikasi Dewan Pers, itu adalah aturan yang berusaha kita patuhi. Tapi kalau yang dimaksud verifikasi Dewan Pers itu untuk keperluan belanja media, itu kita cantumkan dalam persyaratan,” ujar Viky kepada Jabar Ekspres usai menghadiri seminar Jurnalistik di Unisba, Kota Bandung, baru-baru ini.

    BACA JUGA: Tingkatkan Kompetensi Jurnalis di Indonesia, Dewan Pers Apresiasi BRI Fellowship Journalism 2025

    Ia menambahkan, langkah ini merupakan upaya Diskominfo Jabar dalam menyehatkan sistem informasi dan jurnalistik.

    “Jadi perusahaan media diminta terverifikasi Dewan Pers. Jadi dengan begitu kualitas terjaga,” tambahnya.

    Pers sebagai pilar demokrasi, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, industri media di Jabar berkembang pesat dan menarik perhatian khalayak. Pihaknya ingin media di Jabar tetap sehat kemudian.

    BACA JUGA: PLN Icon Plus Berkolaborasi dengan Diskominfo Kota Bandung untuk Memastikan Kehandalan Jaringan Telekomunikasi

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki komitmen untuk menjaga industri pers tetap maju.

    “Kami mendorong perusahaan media bisa terverifikasi Dewan Pers. Kita juga selain itu bekerja dengan asosiasi perusahaan profesi dengan mengadakan ujian secara gratis,” jelas Viky.

    Berdasarkan data terbaru dari situs resmi Dewan Pers, hingga saat ini, baru sekitar 1.700 media di Indonesia yang telah terverifikasi. Namun, informasi spesifik mengenai jumlah perusahaan pers di Jawa Barat yang telah terverifikasi belum tersedia secara publik.

    BACA JUGA: Dewan Pers Menghimbau Wartawan Tidak Boleh Asal-asalan dalam Menulis Kekerasan Anak dan Perempuan

    Langkah verifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap media, memastikan kualitas informasi yang disajikan, serta mendukung keberlangsungan industri pers yang sehat dan profesional di Indonesia.

  • Kecepatan mobil purnawirawan TNI saat jatuh ke laut sekitar 35 km/jam

    Kecepatan mobil purnawirawan TNI saat jatuh ke laut sekitar 35 km/jam

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebutkan kecepatan mobil milik mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Osteva saat jatuh atau tercebur ke perairan Marunda, Jakarta Utara, sekitar 35 km/jam.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu, berdasarkan hasil pemeriksaan kendaraan tersebut oleh tim Reserse Mobile (Resmob) pada Selasa (21/1).

    “Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut adalah 35 km/jam, dengan membandingkan antara jarak dan waktu pada video CCTV pada TKP,” katanya.

    Ade Ary juga menjelaskan pemeriksaan kendaraan dilakukan pada bumper depan dan belakang, empat roda, empat pintu, kaca depan, kaca kanan depan, rem tangan atau hand break, persneling, dan stir mobil.

    “Berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut, ” ucapnya.

    Sebelumnya, kepolisian berhasil menemukan kendaraan bermotor roda empat yang diduga milik Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan di perairan Marunda, Jakarta Utara, pada Sabtu (18/1).

    “Pada hari ini, sekira jam 10.00 WIB, kami menemukan mobil yang diduga dikendarai Brigjen TNI purnawirawan yang ditemukan meninggal dunia beberapa waktu lalu,” kata Ade Ary, Sabtu (18/1).

    Ade Ary menjelaskan mobil yang ditemukan tersebut adalah sebuah sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B 1606 LB.

    Mobil tersebut berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Badan SAR Nasional (Basarnas) yang didukung oleh rekan-rekan dari Direktorat Polairud Polda Metro Jaya serta Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan itu ditemukan dengan kondisi terbalik di dalam lumpur.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Targetkan Semua Anak Dapat Makan Bergizi Gratis pada Akhir 2025 Nasional 22 Januari 2025

    Prabowo Targetkan Semua Anak Dapat Makan Bergizi Gratis pada Akhir 2025 Nasional 22 Januari 2025

    Prabowo Targetkan Semua Anak Dapat Makan Bergizi Gratis pada Akhir 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menargetkan semua anak di Indonesia mendapatkan program
    makan bergizi gratis
    pada akhir tahun 2025.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana, Jakarta, Rabu (22/1/2025) sore.
    Prabowo mengatakan, pada April 2025, dia berharap 3 juta anak sudah bisa mendapat makan bergizi gratis.
    Lalu, di bulan Agustus 2025, akan ada 6 juta anak yang menerima makan bergizi gratis.
    Sementara di bulan September 2025, Prabowo membidik 15 juta anak dapat makan bergizi gratis.
    “Dan akhir 2025 target kita adalah semua
    anak-anak Indonesia
    bisa dapat makanan bergizi,” katanya Prabowo.
    Prabowo menyebut bahwa program yang sudah dilakukan sejak 6 Januari 2025 telah menyasari 650.000.
    “Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, capaian ini merupakan hasil kerja keras semua pihak.
    “Kepala Badan Gizi, jajarannya, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati. Tentunya Menteri Keuangan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj. Gubernur Jatim dan Plt Bupati Sidoarjo Susuri Sungai Mbah Gepuk

    Pj. Gubernur Jatim dan Plt Bupati Sidoarjo Susuri Sungai Mbah Gepuk

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sidoarjo, H. Subandi, Dandim 0816/Sidoarjo, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusuri Sungai Mbah Gepuk di Kedung Peluk, Kecamatan Candi Rabu (22/1/2025).

    Peninjauan ini untuk mencari penyebab utama banjir di wilayah Candi yang belum surut meskipun telah dilakukan berbagai upaya.
    Hasilnya banjir disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kontur tanah yang rendah dan adanya enceng gondok yang menyumbat aliran air. Selain itu, sedimentasi di beberapa titik memperburuk kondisi aliran sungai.

    “Hari ini kami fokus pada tindakan darurat. Namun yang terpenting adalah mencari penyebab utamanya. Saya sudah beberapa kali meninjau kawasan ini, dan kali ini terlihat bahwa di Sungai Mbah Gepuk terdapat hambatan serius. Aliran sungai terhalang oleh sedimentasi dan tumbuhan enceng gondok, yang membuat lebar sungai menyempit. Hal ini sangat menghambat aliran air,” ujar Adhy Karyono.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan mengerahkan tim, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Dandim 0816/Sidoarjo, untuk membersihkan enceng gondok dan melakukan pengerukan sedimentasi.

    “Jika masalah ini menjadi kewenangan provinsi, akan kami prioritaskan penanganannya. Namun, jika menjadi kewenangan nasional, kami akan berkoordinasi lebih lanjut. Selain itu, persoalan seperti pembangunan tidak tertib di sepanjang aliran sungai yang menyebabkan jalan inspeksi terhalang oleh bangunan liar juga akan ditertibkan oleh Pak Bupati,” tambahnya.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal menangani banjir di wilayah tersebut. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah melibatkan berbagai pihak, termasuk ASN, OPD, Kecamatan, Kodim 0816, serta masyarakat, untuk bersama-sama membersihkan sungai dari sampah dan enceng gondok.

    “Kami akan terus memantau kondisi sungai. Jika ada hambatan, kami akan turun langsung. Setiap Jumat dan Minggu, kami rutin melakukan kerja bakti membersihkan sungai bersama masyarakat. Pemerintah telah bergerak, dan dukungan masyarakat sangat kami butuhkan, terutama untuk tidak membuang sampah ke sungai. Gerakan bersama ini akan menjaga kebersihan sungai dan meminimalisir risiko banjir,” ujar Subandi.

    Ia juga menyampaikan bahwa langkah-langkah penanganan akan terus ditingkatkan sesuai arahan Pj. Gubernur. Pemerintah akan mendatangkan alat berat, termasuk alat berat amfibi, untuk membersihkan sungai. Selain itu, pompa air akan terus disiagakan, dengan tambahan pompa dari pemerintah provinsi untuk membantu mempercepat penanganan banjir.

    Setelah menyusuri Sungai Mbah Gepuk, rombongan melanjutkan kunjungan ke Perumahan Green Residence, Kendal Pecabean, Kecamatan Candi. Di sana, mereka menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga yang terdampak banjir. Wilayah ini telah mengalami banjir selama kurang lebih dua pekan.

    Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka pendek sekaligus membangun langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan Candi. (isa/kun)

  • Ngeri Tentara Taiwan Tewas Usai Tersedot Mesin Jet Tempur

    Ngeri Tentara Taiwan Tewas Usai Tersedot Mesin Jet Tempur

    Taipei –

    Seorang tentara Angkatan Udara Taiwan tewas mengenaskan setelah tersedot ke dalam mesin jet tempur yang sedang menyala. Insiden ini terjadi saat pemeriksaan rutin terhadap jet tempur yang baru saja mendarat.

    Markas Komando Angkatan Udara Taiwan, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (22/1/2025), mengatakan insiden itu terjadi di Pangkalan Angkatan Udara Ching Chuan Kang di Taichung pada Selasa (21/1) pagi waktu setempat.

    Laporan media-media lokal menyebut jet tempur yang terlibat insiden itu merupakan jenis Indigenous Defense Fighter.

    Personel Angkatan Udara Taiwan yang tewas disebut berjenis kelamin perempuan. Identitasnya tidak diungkap ke publik.

    Menurut otoritas setempat, tentara wanita itu sedang melakukan pemeriksaan akhir yang secara rutin dilakukan terhadap jet tempur yang baru saja mendarat, sebelum mesinnya dimatikan.

    Tentara wanita itu tiba-tiba tersedot ke dalam mesin sebelah kanan pada jet tempur tersebut, yang menurut otoritas setempat, karena “alasan yang tidak diketahui”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu