Xcloud.id

Blog

  • Song Hye-kyo Belajar Merokok demi Peran Suster Unia dalam Film Dark Nuns

    Song Hye-kyo Belajar Merokok demi Peran Suster Unia dalam Film Dark Nuns

    Jakarta, Beritasatu.com – Film Korea Selatan Dark Nuns yang dibintangi oleh Song Hye-kyo akan rilis di Indonesia pada 24 Januari 2025. Menariknya, dalam film berrgenre thriller horor tersebut, mantan istri Song Joong-ki tersebut rela belajar merokok.

    Dalam film ini, Song Hye-kyo memerankan karakter Suster Unia, seorang biarawati yang bersedia melakukan segala cara, termasuk menggunakan metode yang terlarang demi menyelamatkan seorang anak laki-laki yang terancam bahaya.

    Dikutip dari Allkpop, Kamis (23/1/2025), Song Hye-kyo mengungkapkan, saat itu ia gugup karena telah mengerahkan seluruh usaha dan energi untuk film tersebut.

    “Saya sangat gugup. Ini adalah film yang saya kerjakan dengan sepenuh hati, jadi saya berharap film ini mendapatkan respons yang positif,” tuturnya.

    Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Song Hye-kyo dalam film ini adalah adegan merokok. Ia mengaku kesulitan melakoni adegan tersebut lantaran dirinya bukan seorang perokok.

    Song Hye-kyo pun tidak ingin penonton mengetahui bahwa ia tidak merokok dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, Kyo merasa khawatir karena ini adalah kali pertama ia merokok.

    “Ini pertama kalinya saya berakting sebagai perokok. Saya merasa sangat khawatir karena saya bukan seorang perokok. Awalnya saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tetapi setelah memikirkan karakter Suster Unia, saya menyadari ini adalah bagian penting dari perannya,” katanya.

    Meski sadar merokok berdampak buruk bagi kesehatan, Song Hye-kyo bersedia berlatih merokok selama enam bulan sebelum syuting agar terlihat lebih alami dalam film Dark Nuns.

    “Adegan pertama yang saya lakukan adalah merokok dalam film Dark Nuns, dan itu adalah close-up besar, jadi saya tidak ingin hanya berpura-pura. Selama proses syuting, saya banyak berlatih, bukan hanya akting, tetapi juga merokok,” pungkas Song Hye-kyo.

  • Ekspor Furnitur dan Kerajinan RI Capai Rp 36 Triliun, Terbanyak ke 5 Negara Ini – Page 3

    Ekspor Furnitur dan Kerajinan RI Capai Rp 36 Triliun, Terbanyak ke 5 Negara Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia tercatat sebagai pemasok furniture dan kerajinan nomor 19 dunia, dengan nilai ekspor furniture dan kerajinan periode Januari-November 2024 mencapai USD 2,22 miliar atau setara Rp 36 triliun (1 USD=Rp16.242).

    Adapun negara tujuan utama ekspor furnitur yaitu Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Jerman, dan Belgia.

    Kemudian pada tahun 2023, nilai ekspor furniture dan kerajinan mencapai USD 2,46 miliar. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut sektor ini masih memiliki potensi yang besar meski ada banyak tantangan yang harus dihadapi.

    “Hal ini cukup mengembirakan bahwa permintaan dunia untuk produk furniture dan kerajinan masih cukup menjanjikan, di mana tren permintaan dunia terus tumbuh positif sebesar 15,09 persen,” kata Mendag Budi dalam peluncuran IFFINA 2025, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Selain itu, sektor ini juga mengalami tren pertumbuhan yang positif, dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 2,62 persen selama lima tahun terakhir.

    Tidak hanya itu, khusus untuk produk furniture, pasar global diperkirakan akan terus berkembang. Pada tahun 2024, market size untuk industri furniture global diperkirakan mencapai USD 770,42 miliar, dan diproyeksikan akan melonjak menjadi USD 925,46 miliar pada tahun 2029.

    Menurutnya, hal tersebut memberikan gambaran yang sangat positif mengenai potensi pertumbuhan sektor ini jika dikelola dengan baik, sehingga mampu memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia.

    Tiga Program Utama Kemendag

    Untuk memanfaatkan peluang besar ini, Kementerian Perdagangan Indonesia telah merancang tiga program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor furniture dan kerajinan Indonesia. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik di pasar domestik maupun internasional.

     

     

  • Patriotik 23 Januari, Ketika Merah Putih Berkibar Lebih Awal di Tanah Gorontalo

    Patriotik 23 Januari, Ketika Merah Putih Berkibar Lebih Awal di Tanah Gorontalo

    Liputan6.com, Gorontalo – Setiap tanggal 23 Januari, masyarakat Gorontalo memperingati momen bersejarah yang dikenal sebagai Hari Patriotik. Sebuah proklamasi kemerdekaan yang terjadi dua tahun sebelum kemerdekaan Indonesia pada 1945.

    Momen ini sering disebut sebagai “Hari Kemerdekaan Kecil” bagi Provinsi Gorontalo. Biasanya, perayaan Hari Patriotik di Gorontalo berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan. Seperti gerak jalan, upacara bendera, hingga pemasangan bendera Merah Putih di berbagai sudut wilayah.

    Tradisi ini merupakan penghormatan terhadap perjuangan Nani Wartabone, pahlawan nasional asal Gorontalo yang memimpin rakyat untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda.

    Konon, 23 Januari 1942, di tengah tekanan penjajahan Belanda, Nani Wartabone bersama pasukannya berhasil mengusir penjajah dari Gorontalo.

    Mereka menangkap pejabat Belanda, menduduki kantor-kantor pemerintahan, menurunkan bendera Belanda, dan mengibarkan Merah Putih di depan gedung yang kini menjadi Kantor Pos Gorontalo. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    Berdasarkan catatan dalam buku Republik Indonesia: Provinsi Sulawesi (1953:205), Nani Wartabone memimpin pemerintahan darurat dengan jabatan kepala militer.

    Sementara, Kusno Danupoyo menjabat kepala sipil. Pemerintahan darurat tersebut bahkan terhubung dengan gerakan kemerdekaan di Sulawesi Tengah.

    Nani Wartabone lahir dari keluarga terpandang di Gorontalo. Ayahnya bekerja untuk Pemerintah Hindia Belanda, sementara ibunya berasal dari kalangan bangsawan.

    Meski berasal dari keluarga berada, Nani Wartabone memiliki empati besar terhadap penderitaan rakyat kecil di Gorontalo kala itu. Perjuangan politiknya dimulai saat ia menjadi Sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Ia juga memimpin cabang Partai Nasional Indonesia (PNI) di daerahnya.

    Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, ia memimpin ribuan warga Gorontalo untuk bersatu melawan penjajah tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan status sosial. Menurut Kris Wartabone, perjuangan kakeknya bukan sekadar kisah legenda. Melainkan fakta sejarah yang nyata.

    “Pada 23 Januari 1942, kakek saya bersama rakyat Gorontalo mengibarkan Merah Putih. Dengan persenjataan tradisional seperti tombak dan pedang, mereka berhasil mengusir penjajah yang bersenjata lengkap,” ujar Kris mengisahkan.

    Hari Patriotik bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga pengingat bagi generasi muda Gorontalo tentang arti perjuangan dan pengorbanan. Momen ini menjadi simbol semangat patriotisme dan keberanian dalam menghadapi penjajahan.

    Kini, setiap 23 Januari, Gorontalo mengenang Nani Wartabone sebagai tokoh sentral dalam proklamasi kecil tersebut. Hari Patriotik menjadi warisan budaya dan sejarah yang terus dijaga oleh masyarakat setempat.

  • Aplikasi TikTok Masih Hilang dari Google PlayStore dan App Store AS

    Aplikasi TikTok Masih Hilang dari Google PlayStore dan App Store AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Aplikasi TikTok dilaporkan masih hilang dari Google Play Store dan App Store. Namun, ini hanya berlaku di Googe Play Store dan App Store AS.

    Dilansir dari USA Today, aplikasi media sosial berbasis video tersebut masih belum bisa ditemukan di Google Play Store dan App Store AS hingga Kamis, 23 Januari 2025, waktu Indonesia.

    Sebelumnya, Apple menyatakan di toko aplikasinya bahwa aplikasi tersebut tak lagi tersedia di etalasenya.

    “Aplikasi TikTok dan ByteDance lainnya tidak lagi tersedia di Amerika Serikat, dan pengunjung Amerika Serikat mungkin memiliki akses terbatas ke aplikasi tersebut,” bunyi keterangan di App Store.

    Sementara Google Play menjelaskan bahwa “unduhan untuk aplikasi ini dijeda karena persyaratan hukum AS saat ini”.

    Namun, TikTok baru-baru ini mendapat angin segar setelah Donald Trump memerintahkan Departemen Kehakimannya untuk menghentikan penegakan larangan pada aplikasi tersebut.

    Perintah eksekutif tersebut memberikan induk perusahaan TikTok, ByteDance, tambahan waktu 75 hari untuk membuktikan bahwa tak ada data yang dicuri dari pengguna di AS.

    Presiden Trump juga telah membuka pintu bagi kemungkinan perjanjian usaha patungan dengan mitra AS untuk menjaga TikTok tetap berjalan di negara tersebut.

    Meski demikian, CEO TikTok dilaporkan masih menolak gagasan itu karena alasan yang tidak diketahui.

    Hubungan Donald Trump dengan CEO TikTok, Shou Chew, dilaporkan baik-baik saja dan ini disinyalir menjadi petanda masa depan TikTok yang cukup cerah di Amerika.

    Shou Chew bahkan terlihat menghadiri acara pelantikan presiden terpilih Donald Trump di Washington dan muncul di acara kebaktian gereja sebelum upacara pelantikan.

  • Investasi pabrik AirTag Apple tak sampai 1 miliar dolar AS

    Investasi pabrik AirTag Apple tak sampai 1 miliar dolar AS

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Kemenperin: Investasi pabrik AirTag Apple tak sampai 1 miliar dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 08:28 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan nilai investasi pabrik AirTag Apple di Batam yang sebelumnya direncanakan sebesar 1 miliar dolar AS, ternyata hanya sebesar 200 juta dolar AS.

    Angka tersebut berdasarkan hasil asesmen teknokratis yang dilakukan oleh Kemenperin terhadap proposal pembuatan fasilitas produksi aksesoris yang diajukan oleh Apple.

    “Berdasarkan assesment teknokratis kami, nilai riil investasi pabrik AirTag Apple di Batam hanya 200 juta dolar AS. Nilai ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi 1 miliar dolar AS dalam proposal yang disampaikan Apple kepada kami,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (22/1).

    Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan teknokratis yang dilakukan oleh pihaknya, komponen proyeksi nilai ekspor dan biaya pembelian bahan baku tidak dapat dimasukkan sebagai capital expenditure (capex) investasi.

    Menurut dia, nilai investasi diukur hanya dari capex yang terdiri dari pembelian lahan, bangunan, dan mesin atau teknologi.

    Febri mengatakan, dengan masuknya proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku dalam investasi oleh pihak Apple, seakan-akan menaikkan nilai investasi lebih tinggi sampai 1 miliar dolar AS.

    “Jika nilai investasi Apple sebesar 1 miliar dolar AS itu benar-benar untuk capex, seperti pembelian tanah, bangunan, dan mesin atau teknologi, tentu lebih baik lagi. Bayangkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap dengan angka investasi 1 miliar dolar AS, tentu akan sangat besar sekali,” kata Febri.

    Tim negosiasi Kemenperin dengan tegas menyatakan bahwa pengukuran capex menggunakan tiga variabel, yakni pembelian lahan, bangunan, dan mesin atau teknologi produksi.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, investasi Apple pada periode 2020-2023 juga belum sepenuhnya mematuhi regulasi yang berlaku. Apple terbukti dan mengakui masih memiliki utang investasi senilai 10 juta dolar AS pada periode tersebut yang jatuh tempo pada bulan Juni 2023.

    Disampaikan Febri, ketidakpatuhan dapat menyebabkan Apple dikenai sanksi penambahan modal investasi baru, pembekuan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga pencabutan sertifikasi tersebut.

    Sumber : Antara

  • Pelajaran dari Motor Masuk Tol Jagorawi, Penumpang Tewas Terlindas Mobil

    Pelajaran dari Motor Masuk Tol Jagorawi, Penumpang Tewas Terlindas Mobil

    Jakarta –

    Pemotor masuk jalan tol Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi) melalui Gerbang Tol Bogor Selatan, Bogor Utara, Kota Bogor. Nahas, pemotor terjatuh dan mengakibatkan penumpang terlindas mobil.

    “Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, di Jalan Tol Jagorawi tepatnya di Km 39+700 B arah Jakarta. Korban meninggal dunia satu orang, luka-luka satu orang,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan ketika dimintai konfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    Santi mengatakan pemotor masuk jalur tol arah Gerbang Tol Bogor Selatan melalui Jl Raya Sukaraja-Katulampa, Parung Banteng, Kota Bogor, pada Rabu (22/1/2025). Di lokasi, pemotor diduga mengantuk sehingga terjatuh di lajur 3 Tol Jagorawi arah Jakarta. Penumpang motor tertabrak mobil yang melaju arah Jakarta.

    “Diduga pengendara motor B-6941-TKI saat mengendarai kendaraannya masuk ke Jalan Tol, lalu tidak hati-hati dan antisipasi. Bergerak di lajur 3, kemudian mengantuk sehingga hilang kendali, oleng, dan terjatuh, yang menyebabkan penumpangnya terlindas oleh kendaraan sejenis R4 (mobil) yang tidak tercatat identitasnya,” kata Santi.

    Akibat kejadian tersebut, penumpang motor tewas di lokasi. Sedangkan pengendara motor mengalami luka dan sedang dalam perawatan di rumah sakit.

    Praktisi Keselamatan Berkendara, Andry Berlianto, mengatakan pemotor yang keliru masuk jalan tol karena tidak sengaja mungkin sudah banyak terjadi di Indonesia. Kemungkinan, pemotor itu tidak konsentrasi berkendara. Karena, sebelum masuk jalan tol, pasti sudah ada rambu yang menandakan bahwa sepeda motor dilarang masuk.

    “Pemotor keliru masuk lajur jalan tol itu lumrah jika memang tidak sengaja,” kata Andry, beberapa waktu yang lalu.

    “Mungkin pengendaranya kurang fokus sehingga tidak melihat rambu tersebut. Untuk itu, mungkin harus dibangun peringatan yang lebih mudah ditangkap mata,” kata Andry.

    Bagi Anda yang sedang naik motor dan tidak sengaja masuk ke jalan tol, sebaiknya tidak langsung tancap gas. Laman Jasa Marga menjelaskan agar kamu menepi di bahu jalan dan menghubungi petugas pengelola tol.

    “Segera berhenti di bahu jalan, hubungi 14080, dan tunggu petugas datang untuk mengevakuasi,” jelas Jasa Marga.

    (riar/lth)

  • Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN

    Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana (tengah) melayani permintaan wawancara wartawan selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

    Kepala BGN: Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 08:59 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup dari APBN.

    Walaupun demikian, Dadan enggan menjelaskan detailnya, karena urusan anggaran di luar kewenangannya.

    “Itu tadi wartawan disuruh keluar kan? Bapak (Presiden, red.) menceritakan efisiensi yang dilakukan, tetapi saya gak boleh ceritakan,” kata Kepala BGN saat ditemui selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

    Dalam sidang kabinet yang berlangsung tertutup, Presiden mengumumkan kemampuan negara membiayai Makan Bergizi Gratis.

    “Tadi, kami dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam, karena ternyata uang itu ada. Sebetulnya itu rahasia, makanya wartawan disuruh keluar. Ada itu, ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran. Ada hal yang bisa diefisiensikan, tetapi detailnya itu ada di Presiden dan Menteri Keuangan yang siapkan,” sambung Kepala BGN.

    Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga memastikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis tidak menggunakan dana-dana CSR BUMN ataupun hibah-hibah asing.

    “CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tetapi (untuk) menyiapkan infrastruktur yang akan menjadi mitra Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kami. Dipastikan semua itu (anggaran MBG, red.) dari APBN ya,” kata Dadan.

    Sementara itu, terkait bantuan asing untuk program MBG, Dadan menyebut negara-negara mitra Indonesia hanya akan memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan teknis.

    “Nggak ada namanya Makan Bergizi Gratis dari negara asing. Gak ada! Murni ini Pemerintah Indonesia, negara kepada rakyatnya,” ujar Kepala BGN.

    Anggaran untuk MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, kemudian 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Akhir 2025, Presiden menargetkan MBG dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

    “Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan menjelaskan kebutuhan anggaran MBG sampai akhir 2025.

    Dia melanjutkan, ke depannya yaitu pada periode Januari-Desember 2026 anggaran MBG mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

    Sumber : Antara

  • Fore Coffee Andalkan R&D Mendalam Demi Produk Terbaik

    Fore Coffee Andalkan R&D Mendalam Demi Produk Terbaik

    Jakarta, FORTUNE – Perusahaan makanan dan minuman (F&B) yang berkonsentrasi pada kopi premium terjangkau, Fore Coffee, kian menunjukkan komitmen dalam inovasinya mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menumbuhkan perusahaan agar kian kuat dan kompetitif, terutama dalam memimpin tren pasar yang dinamis.

    Dihinggapi kabar melantai di pasar modal, yang ramai diberitakan pada awal Januari barusan, coffee chain ini telah berkembang pesat dengan membuka 217 gerai yang tersebar di 43 kota di Indonesia dan Singapura per September 2024. Pertumbuhan ini dikuatkan dengan pembukaan 61 gerai baru sepanjang 2024. Dengan demikian, tahun tersebut menandai pertumbuhan gerai terbanyak secara tahunan (YoY). 

    Fore dapat mencapai itu karena berpegang pada pemahaman mendalam tim riset dan pengembangannya (R&D), yang telah solid mengembangkan beragam produk demi menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan target pasar premium affordable.

    “Setiap keputusan produk inovatif selalu dilakukan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap pasar melalui analisis komprehensif serta pemantauan kinerja yang disiplin,” kata Vico Lomar, CEO Fore Coffee, dalam pernyataan pers, dikutip Kamis (23/1). 

    Hasil riset pasar mendalam Fore biasanya akan dievaluasi kembali dan dibenturkan dengan serangkaian uji coba dengan berbagai biji kopi berkualitas tinggi pilihan dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Aceh Gayo, Toraja, dan Jawa Barat. Setelah itu, perusahaan akan menciptakan beragam inovasi untuk memikat hati pelanggan baru, sekaligus mempertahankan loyalitas pelanggan lama.

    Kemudian, hasil upaya tersebut dikombinasikan melalui konsistensi dalam menghadirkan menu yang sesuai dengan selera konsumen yang ditargetkannya. Salah satu inovasi favorit pelanggan Fore adalah Butterscotch Sea Salt Latte, yang memiliki penjualan lebih dari 10 juta gelas sejak pertama kali Fore Coffee memperkenalkannya pada 2022 sebagai produk unggulan. 

    Pada akhir tahun lalu, Fore meluncurkan The Tani Series sebagai bagian dari komitmen menghadirkan kopi berkualitas di seluruh Indonesia. Namun, fokusnya menyediakan berbagai produk kopi berkualitas seperti Fore Classic Coffee, Fore Signature Coffee, serta Fore Seasonal & Collaboration tidaklah surut. 

    Vico yakin 2025 ini menjadi momen tepat bagi Fore Coffee untuk semakin agresif menyasar pertumbuhan bisnis, karena potensi pertumbuhan Industri Kopi semakin besar dengan dorongan berkembangnya budaya kopi dan gaya hidup yang mendukung ekspansi bisnis. 

    Ini tetap sejalan dengan misi menghadirkan pengalaman menyeruput kopi personal, premium, dan terjangkau sejak pendirian perusahaan oleh ideasi Willson Cuaca, Managing Partner & Co-Founder East Ventures, bersama Otten Coffee, salah satu perusahaan portofolio East Ventures. 

  • Hak Imunitas Jaksa dalam UU Kejaksaan Tuai Kritik dari Para Pakar

    Hak Imunitas Jaksa dalam UU Kejaksaan Tuai Kritik dari Para Pakar

    loading…

    Diskusi publik bertajuk UU Kejaksaan antara Kewenangan dan Keadilan Masyarakat di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – UU No 11/2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik. Khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan bahwa proses hukum terhadap jaksa harus melalui izin Jaksa Agung .

    Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menyoroti ketidakpastian dalam penegakan hukum yang diatur dalam pasal tersebut. “Prinsipnya, kita berada di tempat ketidakpastian yang cukup tinggi, adanya konflik kepentingan dan fairness. Bagaimana kita bisa menjabarkan hal ini terkait penegakan hukum dan antikorupsi,” katanya dalam diskusi publik bertajuk UU Kejaksaan antara Kewenangan dan Keadilan Masyarakat yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD) di Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Menurut Saut, jika pasal tersebut bertujuan melindungi jaksa yang menangani kasus besar, diperlukan kejelasan lebih rinci. “Kita paham jika pasal itu digunakan untuk melindungi jaksa-jaksa keren yang akan mengungkap korupsi besar. Namun, tanpa Jaksa Agung pun, mereka tetap bisa dilindungi, misalnya oleh civil society,” ujarnya.

    Senada dengan Saut, mantan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menilai Pasal 8 Ayat 5 perlu diatur lebih detail untuk mencegah penyalahgunaan. “Seharusnya frasa melaksanakan tugas dan kewenangan dijelaskan secara definitif. Selain itu, jika dalam 1×24 jam Jaksa Agung tidak memberi izin, maka izin itu harus dianggap otomatis diberikan,” katanya.

    Edwin juga menyoroti kemunduran dalam kualitas hukum akibat pasal ini. Karena izin seperti ini pernah ada sebelumnya yakni di DPR dan sudah dihapus, tetapi kini muncul kembali di kejaksaan. “Ini menunjukkan upaya menebalkan imunitas jaksa, bahkan sudah dilegalisasi melalui undang-undang,” tegasnya.

    Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar memandang perizinan seperti yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 5 sebenarnya tidak diperlukan. “Ketika jaksa menangani perkara, itu sudah menjadi kewenangan penuh, sehingga tidak perlu lagi perizinan dari atasan,” katanya.

    Fickar juga mengkritik potensi intervensi yang justru terpusat di tangan Jaksa Agung. Karena semangat awal UU ini bertujuan untuk menghindari intervensi dari pihak luar. “Tetapi ini justru semakin memusatkan intervensinya di Jaksa Agung,” tambahnya.

    Akademisi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai UU Kejaksaan 2021 dibuat dalam kondisi tidak ideal. “Kita tahu ada kewenangan yang terlalu banyak ingin ditarik. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum,” tandasnya.

    (poe)

  • KKP Kecolongan Soal Pagar Laut Gara-gara Anggaran Kurang – Page 3

    KKP Kecolongan Soal Pagar Laut Gara-gara Anggaran Kurang – Page 3

    Pada kesempatan lain, Trenggono juga menyatakan, pemilik pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten bakal diberi sanksi.

    Atas aksinya ini, pemilik pagar laut akan dikenakan sanksi berupa denda administratif. Besarannya mencapai Rp 18 juta untuk setiap kilometer pagar laut yang terpasang. Maka, mengingat panjang pagar laut itu 30,16 km, maka total denda yang harus dibayar sekitar Rp 540 juta.

    Trenggono menjelaskan, meskipun total denda belum dihitung secara rinci, pengenaan sanksi ini akan tetap diberlakukan. Pagar laut yang teridentifikasi di perairan Tangerang memiliki panjang sekitar 30,16 kilometer.

    “Jumlah pastinya belum diketahui, tergantung pada luasannya. Untuk pagar laut di Tangerang yang panjangnya sekitar 30 kilometer, denda administratifnya adalah Rp18 juta per kilometer,” kata Sakti Wahyu Trenggono dikutip dari kanal News Liputan6.com.