Xcloud.id

Blog

  • Gantikan BBM ke Gas, PLN Bentuk Perusahaan Patungan Garap Proyek Gasifikasi – Page 3

    Gantikan BBM ke Gas, PLN Bentuk Perusahaan Patungan Garap Proyek Gasifikasi – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah telah menjalankan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sejak 2020 hingga 2024. Kebijakan ini adalah memberikan harga gas yang lebih murah untuk industri tertentu. 

    Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan HGBT diterapkan sejak 2020 yang tertuang dalam Perpres Nomor 121 Tahun 2020. Terdapat 7 sektor yang mendapat gas dengan harga tertentu yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet, serta Sektor Ketenagalistrikan.

    Dalam hitungannya, penerima manfaat HGBT paling besar adalah PLN yang mencapai 49%. kemudian disusul sektor pupuk sebesar 37% dan lainnya keramik 5,4% dan Petrokimia 5%.

    “Dari sisi korporasi terjadi perbaikan kinerja peningkatan net profit margin (NPM) dari 6,21% (2020) menjadi 7,53% (2023),” tulis dia dalam instagram resmi @smindrawati di Jakarta, dikutip Kamis (23/1/2025).

    NPM tahun 2023 terbesar disumbang industri pupuk (12,73%), sarung tangan karet (11,36%), dan kaca (11,24%).

    Kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp 37,16 triliun di 2020 menjadi Rp 65,06 triliun di 2023.

    “Penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia,” tulis dia. 

    Pemberian HGBT ke PLN berkontribusi terhadap ketahanan energi. Sedangkan HGBT ke pupuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

    Namun memang, Kebijakan HGBT yang sangat bermanfaat bagi industri dan perekonomian ini menimbulkan beban fiskal dalam bentuk pendapatan negara (PNBP) yang tidak diterima.

    “Pemerintah akan terus memberikan dukungan perkuatan industri nasional agar terus kompetitif efisien dan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia,” tutup dia. 

  • DPRD Pasuruan Bahas 36 Raperda di Tahun Ini, Fokus pada BUMDes, Ketertiban, dan Ketenagakerjaan

    DPRD Pasuruan Bahas 36 Raperda di Tahun Ini, Fokus pada BUMDes, Ketertiban, dan Ketenagakerjaan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah dilakukan pelantikan, DPRD Kabupaten Pasuruan langsung menggenjot pekerjaan rumahnya. Salah satunya dengan pembahasan 36 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kabupaten Pasuruan.

    Jumlah ini terbilang signifikan dan didorong oleh kebutuhan penyesuaian regulasi daerah dengan visi dan misi pemerintahan yang baru. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, mengungkapkan bahwa 21 dari 36 Raperda tersebut merupakan inisiatif dari anggota dewan.

    “Totalnya ada 36 Raperda, 21 merupakan inisiatif dari anggota dewan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme teman-teman dewan dalam menyusun regulasi yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

    Beberapa Raperda prioritas yang akan dibahas antara lain perubahan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta ketenagakerjaan. Perubahan ini sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah.

    Prioritas ini menunjukkan fokus DPRD Pasuruan pada penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan. Sehingga hal ini bisa mengikuti kepemimpinan kepala daerah yang baru.

    Selain inisiatif dari DPRD, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mengusulkan 12 Raperda, termasuk perubahan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK), retribusi, dan pajak daerah. Pemerintah daerah juga mengusulkan pembubaran perusahaan daerah Pasuruan Migas.

    Sugiyanto berharap seluruh Raperda dapat dibahas dan disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia menargetkan setidaknya 50 persen dari seluruh Raperda yang ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dapat diselesaikan dalam enam bulan pertama tahun ini.

    Ia mengakui bahwa pembahasan Raperda membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Sugiyanto meminta kepada pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung proses pembahasan Raperda.

    “Kami tidak ingin Raperda yang sudah diusulkan harus tertunda karena kendala anggaran. Sehingga kami berharap pengesahan raperda berjalan lancar dan efektif,” tegas legislator dari PDIP tersebut. (ada/kun)

  • Pj. Gubernur DKI apresiasi kolaborasi atasi kebakaran di Kemayoran

    Pj. Gubernur DKI apresiasi kolaborasi atasi kebakaran di Kemayoran

    Berkat kolaborasi perangkat daerah, termasuk Kepolisian, kebakaran bisa cepat dipadamkan

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak dalam penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    “Berkat kolaborasi perangkat daerah, termasuk Kepolisian, kebakaran bisa cepat dipadamkan,” kata Teguh di Jakarta, Kamis.

    Teguh juga menegaskan, jajarannya telah bergerak cepat baik saat kebakaran maupun dalam memberikan bantuan setelah kebakaran terjadi.

    Sejak hari pertama, kata Teguh, berbagai hal sudah disiapkan. Kini pun bantuan berupa makanan, tenda, matras, hingga perlengkapan sekolah bagi siswa yang mengungsi telah tersedia.

    Selain itu, posko penjagaan juga telah disiagakan untuk memenuhi kebutuhan warga pengungsi. Hal itu berhasil dilakukan berkat kolaborasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berbagai data catatan sipil lainnya juga sudah siap sejak hari pertama, demikian juga Dinas Kesehatan. Pada umumnya kondisi pengungsi sehat, hanya beberapa kemarin ada yang sesak nafas,” kata Teguh.

    Kebakaran di permukiman padat penduduk Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, terjadi pada Selasa sekitar pukul 01.15 WIB.

    Api menghanguskan lebih 500 rumah dari 11 RT yang berada di lokasi tersebut, menyebabkan sebanyak 1.700 orang dari 607 kartu keluarga (KK) mengungsi ke tempat lebih aman seperti mushalla dan masjid.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan di Level 4,25% – Page 3

    LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan di Level 4,25% – Page 3

    Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Data dan/atau Informasi di Sektor Perbankan, guna memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas pengawasan, penjaminan dan resolusi perbankan.

    “Melalui Juklak ini tercipta efisiensi sekaligus sinergi dalam pertukaran data dan informasi di sektor perbankan yang lebih terbuka. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan sistem perbankan dan keuangan yang kokoh, stabil, dan terpercaya dapat dicapai bersama,” ujar Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Didik menjelaskan, juklak ini disusun oleh tim OJK dan LPS melalui serangkaian proses yang cukup panjang sejak bulan Juni hingga Desember 2024, dengan melibatkan berbagai satuan kerja baik di OJK maupun di LPS.

    Menurutnya, juklak ini dipandang sangat penting sebab pada saat yang sama baik LPS dan OJK berada pada fase transisi proses bisnis dan tahap penyusunan berbagai peraturan turunan PP, POJK, dan PLPS amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023 (UUP2SK).

    Lebih lanjut, kehadiran juklak ini menjadi semakin penting, mengingat adanya perluasan tugas dan fungsi di masing-masing lembaga sesuai amanat UU P2SK. Perluasan tersebut menuntut koordinasi yang lebih intensif antara kedua lembaga, tidak hanya terkait sektor perbankan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

     

  • Sebut Perubahan Iklim Hoax, 5 Aksi Trump Bikin Bumi Menderita

    Sebut Perubahan Iklim Hoax, 5 Aksi Trump Bikin Bumi Menderita

    Jakarta –

    Beberapa jam setelah dilantik pada Senin (20/1), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan serangkaian perintah eksekutif dan kebijakan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas, mencabut perlindungan terhadap lingkungan, menarik diri dari Perjanjian Paris, dan membatalkan inisiatif keadilan lingkungan yang diberlakukan Presiden AS sebelumnya, Joe Biden.

    Mengutip Vox, Trump menyebut perubahan iklim sebagai hoax belaka, dan mengangkat para eksekutif industri bahan bakar fosil dan kalangan yang skeptis tentang iklim ke dalam Kabinetnya.

    1. Terus Mengebor Bahan Bakar Fosil

    Di antara tindakan paling signifikan yang diambil Trump adalah mendeklarasikan ‘darurat energi’ yang ia bingkai sebagai bagian dari upayanya mengendalikan inflasi dan mengurangi biaya hidup.

    Ia berjanji memanfaatkan semua sumber daya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur penting, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat memberikan Gedung Putih kewenangan lebih besar untuk memperluas produksi bahan bakar fosil.

    Ia juga menandatangani perintah eksekutif untuk mendorong eksplorasi dan produksi energi di tanah dan perairan federal, dan perintah lain yang mempercepat perizinan dan penyewaan di Alaska, termasuk di Arctic National Wildlife Refuge.

    “Kita akan memiliki minyak dan gas terbesar dari negara mana pun di Bumi, dan kita akan menggunakannya. Kita akan mengebor dan terus mengebor,” kata Trump dalam pidato pelantikannya.

    Cadangan minyak strategis AS dapat menyimpan 714 juta barel minyak mentah, tetapi saat ini hanya menyimpan sekitar 395 juta. Di bawah pemerintahannya, tempat penyimpanan itu akan diisi ‘sampai penuh’. Ia juga mengatakan negara itu akan mengekspor energi ke seluruh dunia.

    “Kita akan menjadi negara kaya lagi, dan emas cair di bawah kaki kita itulah yang akan membantu,” kata Trump.

    Richard Klein, seorang peneliti senior untuk lembaga nirlaba internasional Stockholm Environment Institute, mencatat bahwa perusahaan bahan bakar fosil mengekstraksi minyak dan gas dalam jumlah yang sangat tinggi selama pemerintahan Biden. Bahkan jika secara teknologi memungkinkan untuk meningkatkan produksi lebih jauh, tidak jelas apakah itu akan menurunkan harga.

    Dan Kammen, seorang profesor energi di University of California Berkeley, mengatakan ia setuju AS harus mengumumkan keadaan darurat energi nasional, tetapi untuk alasan yang persis berlawanan dengan apa yang ada dalam pikiran Trump.

    “Kita seharusnya segera beralih ke energi bersih, untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan baru di seluruh AS,” kata Kammen.

    2. Keluar dari Perjanjian Paris

    Trump untuk kedua kalinya menarik AS dari Perjanjian Paris 2015, pakta Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disetujui oleh 195 negara untuk membatasi pemanasan global. Alih-alih, Trump menyebutnya sebagai penipuan.

    Selain menandatangani perintah eksekutif yang mengatakan AS akan meninggalkan perjanjian tersebut, Trump juga menandatangani surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai penarikan diri.

    Karena aturan yang mengatur perjanjian tersebut, perlu waktu satu tahun untuk menarik diri secara resmi, yang berarti negosiator AS akan berpartisipasi dalam putaran konferensi berikutnya di Brasil pada akhir tahun.

    “Tidak masuk akal bagi Amerika Serikat untuk secara sukarela melepaskan pengaruh politik dan melewatkan kesempatan untuk membentuk pasar energi hijau yang sedang meledak,” kata Ani Dasgupta, presiden dan CEO lembaga nirlaba World Resources Institute.

    Menurut jajak pendapat yang dilakukan Associated Press, keputusan ini banyak ditentang warga AS. Hanya dua dari 10 orang Amerika yang mendukung pengunduran diri dari Perjanjian Paris.

    Terlebih lagi, pengumuman Trump datang 10 hari setelah National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menyatakan 2024 sebagai tahun terpanas di Bumi yang pernah tercatat, yang ditandai dengan gelombang panas yang mengancam jiwa, kebakaran hutan, dan banjir di seluruh dunia.

    Para ahli mengatakan, keadaan akan semakin buruk kecuali AS dan negara-negara lain berbuat lebih banyak untuk membatasi emisi gas rumah kaca.

    3. Mencabut Mandat Mobil Listrik

    Trump juga mengambil tindakan untuk mencabut ‘mandat kendaraan listrik’, sesuai dengan janji kampanyenya untuk mendukung pekerja otomotif.

    “Dengan kata lain, Anda akan dapat membeli kendaraan pilihan Anda,” katanya dalam pidato pelantikannya, meskipun tidak ada mandat nasional yang mengharuskan penjualan kendaraan listrik.

    Pemerintahan Joe Biden memang mempromosikan teknologi tersebut dengan menyelesaikan aturan yang membatasi jumlah polusi knalpot dari waktu ke waktu sehingga kendaraan listrik menjadi mayoritas mobil yang dijual pada 2032.

    Di bawah kepemimpinan Biden, AS juga meluncurkan kredit pajak sebesar USD 7.500 untuk pembelian konsumen atas kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dan berencana menyalurkan sekitar USD 7,5 miliar untuk membangun infrastruktur pengisian daya di seluruh negeri.

    “Menghapus insentif untuk membangun kendaraan listrik di Amerika Serikat akan menghilangkan lapangan pekerjaan serta menaikkan biaya perjalanan,” kata Costa Samaras, seorang profesor teknik sipil dan lingkungan di Carnegie Mellon University yang menjabat sebagai pemimpin kebijakan senior di Gedung Putih Biden.

    “Biaya pengisian bahan bakar kendaraan listrik antara sepertiga hingga setengah dari biaya mengemudi dengan bensin, belum lagi manfaatnya dalam mengurangi polusi udara. Pada akhirnya, untuk menurunkan harga energi bagi konsumen AS, kita perlu mendiversifikasi sumber energi yang kita gunakan dan memastikan bahwa sumber energi tersebut bersih, terjangkau, dan andal,” sebutnya.

    4. Membatalkan Inisiatif Keadilan Lingkungan

    Trump menandatangani satu perintah eksekutif yang membatalkan hampir 80 inisiatif pemerintahan Biden, termasuk membatalkan arahan kepada lembaga federal untuk memasukkan keadilan lingkungan ke dalam misi mereka.

    Kebijakan era Biden melindungi masyarakat yang terbebani oleh polusi dan mengarahkan lembaga untuk bekerja lebih erat dengan mereka.

    Langkah itu merupakan bagian dari dorongan lebih luas yang Trump gambarkan dalam pidato pelantikannya sebagai upaya untuk menciptakan ‘masyarakat yang tidak melihat warna kulit’ dengan menghentikan pemerintah dari ‘mencoba merekayasa ras dan gender secara sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi.’

    Para pengamat lingkungan mengatakan kebijakan ini merupakan kesalahan besar yang kian menjauhkan AS memperjuangkan prioritas untuk keadilan lingkungan.

    5. Memblokir Sumber Energi Baru

    Trump secara resmi melarang proyek sewa ladang angin (wind farm) lepas pantai dan akan meninjau perizinan federal untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin, menepati janji untuk mengakhiri penyewaan ladang angin besar yang dianggap merusak lanskap alam dan gagal melayani kebutuhan energi warga AS.

    Langkah itu kemungkinan akan mendapat perlawanan dari anggota partainya sendiri. Empat negara bagian teratas untuk pembangkit listrik tenaga angin: Texas, Iowa, Oklahoma, dan Kansas, sangat konservatif dan tidak mungkin mengalah.

    Banyak pembuat kebijakan negara bagian dan lokal, termasuk anggota America Is All In, sebuah koalisi iklim yang terdiri dari para pemimpin pemerintah dan bisnis dari 50 negara bagian, berjanji untuk mengambil alih tugas aksi iklim tanpa adanya kepemimpinan federal.

    “Terlepas dari tindakan pemerintah federal, wali kota yang peduli iklim tidak akan menarik kembali komitmen kami terhadap Perjanjian Paris,” kata Wali Kota Phoenix Kate Gallego, dalam sebuah pernyataan.

    “Konstituen kami berharap kami dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi yang berarti,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • Telkomsel Ajak Talenta Hip-hop Ikuti #MyTelkomselCariRapper

    Telkomsel Ajak Talenta Hip-hop Ikuti #MyTelkomselCariRapper

    Bisnis.com, JAKARTA – Telkomsel melalui MyTelkomsel Super App meluncurkan kampanye #MyTelkomselCariRapper untuk mendukung talenta musik hip-hop tanah air. Kompetisi ini mengajak peserta menciptakan lirik rap yang menyoroti fitur unggulan MyTelkomsel Super App, sebagai bagian dari kampanye #IniItuMakinGampang yang memperkuat posisi aplikasi ini dalam mempermudah aktivitas digital pelanggan. Terbuka untuk individu maupun kelompok (maksimal dua orang), challenge ini berlangsung mulai 12 Desember 2024 hingga 22 Januari 2025.

    #MyTelkomselCariRapper juga berkolaborasi dengan Tuan Tigabelas, salah satu musisi yang telah berkiprah sejak 2009 dan dikenal dengan liriknya yang mendalam. Kompetisi ini memadukan seni musik dengan teknologi digital melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok.

    Berdasarkan data dari  Digital 2023 Global Overview Report yang dikeluarkan oleh We Are Social, mayoritas pengguna internet di Indonesia yang berusia 16-64 tahun menghabiskan waktu untuk mendengarkan musik secara online. Bahkan, survei Interaksi Konsumen Musik 2023 yang dikeluarkan oleh International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), menunjukkan bahwa rata-rata penikmat musik menghabiskan waktu 20,7 jam setiap minggunya untuk mendengarkan musik.

    VP Customer Journey and Digital Experience Telkomsel,  Nirwan Lesmana, menjelaskan, “Melalui #MyTelkomselCariRapper, kami ingin mengajak talenta berbakat Indonesia untuk berkreasi dan berkarya mengembangkan potensi mereka. Dengan membuat lirik dan menyanyikan jingle yang menggambarkan fitur-fitur MyTelkomsel Super App, kami berharap masyarakat dapat melihat aplikasi ini sebagai bagian dari keseharian mereka, yang mempermudah banyak hal sambil tetap seru dan relevan, seperti mengakses musik hingga film, mencatat performa lari, serta pencarian informasi dengan cepat dan akurat didukung kekuatan fitur pencarian berbasis AI.”

    Syarat Mengikuti Kompetisi #MyTelkomselCariRapper:

    Follow Instagram, TikTok, dan X @MyTelkomsel.
    Kompetisi ini terbuka untuk umum, baik perorangan maupun kelompok (maks. 2 orang).
    Buat video lagu rap sekreatif mungkin dengan durasi 30-60 detik.
    Video dapat dibuat sekreatif mungkin dengan durasi minimal 30 detik sampai dengan 60 detik.
    Lagu rap di dalam video wajib gunakan beat/backsound MyTelkomsel di Instagram atau TikTok berikut.
    Masukkan beberapa keyword yang berhubungan dengan fitur di aplikasi MyTelkomsel dalam lirik lagu rap, antara lain:

    Jaga Pulsa
    Jaga Tagihan
    Paket Darurat
    Beli Paket
    Beli Pulsa
    Rekomendasi Untukmu
    Bayar Sekaligus
    Cashback Nampol
    Bayar Tagihan
    Beli Tiket Pesawat
    Booking Hotel
    Lari
    Nonton Film
    Main Game
    Dengerin Musik
    Stamp Berhadiah
    Tukar Poin
    Jelajah Nusantara
    IndiHome Pasang Baru
    Tagihan IndiHome

    7. Pastikan video tidak mengandung SARA dan tidak melanggar hukum.

    8. Dalam lirik, peserta wajib menyorot topik MyTelkomsel #CariIniItuMakinGampang yang menceritakan kemudahan yang diperoleh dari aplikasi MyTelkomsel.

    9.Video tidak mengandung SARA dan tidak melanggar hukum/aturan yang berlaku.

    10. Video yang diunggah merupakan karya asli pribadi/kelompok dan peserta wajib bertanggung jawab penuh terhadap karya yang dikirimkan.

    11. Unggah video melalui akun Instagram atau TikTok peserta, paling lambat 22 Januari 2025, dengan mention @mytelkomsel dan tambahkan hashtag #MyTelkomselCariRapper #IniItuMakinGampang.

    12. Peserta dapat mengirimkan lebih dari 1 video.

    Informasi Pemenang dan Waktu Pengiriman Hadiah:

    Seluruh pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram @MyTelkomsel dan dihubungi langsung oleh pihak MyTelkomsel.
    Pemenang wajib mencantumkan data diri melalui DM Instagram @MyTelkomsel. Perhatian! MyTelkomsel hanya menginformasikan pemenang melalui Instagram dan TikTok resmi MyTelkomsel
    Pengiriman hadiah maksimal dilakukan 30 hari kerja setelah tanggal batas konfirmasi data pemenang.
     

    Untuk informasi lebih lanjut tentang #MyTelkomselCariRapper silakan kunjungi www.telkomsel.com/promo/mytelkomselcarirapper

  • Menteri Agama, BP Haji, dan Kepala BPKH Merapat ke Gedung KPK, Ada Apa? Nasional 23 Januari 2025

    Menteri Agama, BP Haji, dan Kepala BPKH Merapat ke Gedung KPK, Ada Apa? Nasional 23 Januari 2025

    Menteri Agama, BP Haji, dan Kepala BPKH Merapat ke Gedung KPK, Ada Apa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Agama

    Nasaruddin Umar
    dan para kepala lembaga penyelenggara ibadah
    haji
    menyambangi Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , Kepala Badan Penyelenggara
    Haji
    (BP Haji) Mochammad Irfan tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 13.47 WIB, disusul Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.
    Keduanya tiba menggunakan mobil dengan pelat nomor RI 33 dan RI 44.
    Lalu, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah tiba di Gedung
    KPK
    , disusul kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama rombongan dari Kementerian Agama.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK menerima audiensi dari Kementerian Agama terkait pencegahan korupsi dalam
    pengelolaan haji
    .
    “Hari ini KPK menerima audiensi Kemenag, BPKH, dan BPH untuk membahas terkait pengelolaan haji, khususnya dalam kerangka pencegahan korupsi,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis.
    Adapun penyelenggaraan
    ibadah haji
    1446 Hijriah atau tahun 2025 ini masih diselenggarakan sepenuhnya oleh Kementerian Agama (Kemenag).
    Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) baru akan mengambil alih tugas ini pada tahun 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Anak SMA di Cianjur Wajib Tes Kehamilan, POGI: Terlalu Mengada-ada

    Viral Anak SMA di Cianjur Wajib Tes Kehamilan, POGI: Terlalu Mengada-ada

    Jakarta –

    Viral video ramai-ramai siswi SMA di Cianjur tengah mengantre mengikuti tes kehamilan. Salah satu siswi SMA terlihat memasuki toilet untuk melakukan tes urine. Hasil testpack disebut dikumpulkan kepada pihak sekolah.

    Alasan di balik tes kehamilan yang rupanya sudah berjalan selama dua tahun di sekolah tersebut, berkaitan dengan pencegahan seseorang. Kepala SMA Desa Padaluyu, Sarman, bercerita sempat ada satu anak SMA yang hamil dan terpaksa libur satu semester.

    “Jadi ada orang tua siswa yang datang, memberitahukan jika anaknya hamil. Kemudian tidak melanjutkan sekolah. Makanya kita jalankan program ini untuk memastikan para siswi terhindar dari pergaulan bebas,” kata Kepala SMA Desa Padaluyu, Sarman, Rabu (22/1/2025).

    Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Prof, Dr, dr, Yudi Mulyana Hidayat, SpOG, mengaku heran dengan pelaksanaan tes kehamilan tersebut. Menurutnya, banyak cara untuk mencegah siswi remaja SMA hamil.

    Salah satunya, dengan melakukan edukasi masif di sela kegiatan pembelajaran.

    “Tindakan ini kurang tepat, programnya terlalu mengada-ngada,” sebut Prof Yudi saat dihubungi detikcom Kamis (23/1/2025).

    Hal yang sama juga diutarakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pihaknya menilai tes kehamilan semacam itu malah terbilang diskriminatif dan terkesan menjadikan perempuan sebagai objek.

    “Prihatin dengan tindakan tersebut, sebab menempatkan anak perempuan sebagai objek seksual,” ujar Komisioner KPAI Ai Maryati.

    “Harusnya edukasi bagaimana mencegah, bukan melakukan tes kehamilan. Karena fokusnya malah menjadi ke perempuan,
    sehingga mempengaruhi psikologinya. Meskipun tujuannya baik, tetapi implementasinya menjadi lain,” kata dia.

    Efek yang bisa muncul terkait psikis remaja SMA menurut Direktur Jenderal Kesehatan Jiwa Kemenkes RI, Imran Pambudi tidak main-main. Mereka bisa saja mengalami kecemasan yang berujung pada dampak psikis kesehatan jiwa lain termasuk depresi.

    Terlebih, pada siswi yang ternyata kedapatan positif hamil.

    “Masalah kesehatan jiwa yang mungkin timbul seperti, kecemasan, menarik diri dari sosial, di mana masalah tadi bila tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan depresi dan gangguan jiwa yang lebih berat,” jelasnya kepada detikcom, Kamis (23/1).

    (naf/kna)

  • Polwan Bakar Suami di Mojokerto Divonis 4 Tahun Penjara

    Polwan Bakar Suami di Mojokerto Divonis 4 Tahun Penjara

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polisi Wanita (Polwan) Polres Mojokerto Kota, Briptu FN (28) yang membakar suaminya yang merupakan anggota Polres Jombang, Briptu RDW, hingga meninggal dunia divonis 4 tahun penjara. Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 4 tahun penjara.

    Sidang yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto tersebut dipimpin Ketua majelis hakim Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja. Sidang yang digelar, Kamis (24/1/2025) tersebut dihadiri terdakwa secara daring dari Polda Jawa Timur.

    Sementara dua penasihat hukum terdakwa, AKBP Dewa Ayu dan Iptu Tatik dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jatim hadir langsung di ruang sidang. Begitu juga dengan JPU Ismiranda Dwi Putri dan dua anggotanya hadir di ruang sidang yang dibuka untuk umum tersebut.

    “Satu, bahwa FN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berakibat matinya korban sebagaimana dalam dakwaan penguggat. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun,” ungkapnya.

    Tiga, lanjut Ketua Majelis Hakim, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dalam pidana yang dijatuhkan. Empat, menetapkan terdakwa tetap di tahanan, lima menetapkan barang bukti berupa satu botol bekas kemasan air mineral dan seterusnya untuk dimusnahkan.

    “Enam, membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp20 ribu. Demikian ya terdakwa susah dibacakan putusannya, atas putusan yang dibacakan Majelis Hakim, terdakwa mempunyai hak untuk menerima putusan atau mengajukan upaya hukum,” katanya.

    Sebelumnya, Polisi Wanita (Polwan) Polres Mojokerto Kota, Briptu FN (28) yang membakar suaminya, anggota Polres Jombang Briptu RDW dituntut 4 tahun penjara pada, Selasa (17/12/2024) lalu. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat terdakwa dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

    Perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan korban kehilangan nyawa tetapi juga memicu keresahan di masyarakat. JPU juga menyampaikan hal-hal meringankan. Diantaranya, ibu korban telah memaafkan terdakwa di depan persidangan dan terdakwa telah mengakui perbuatannya. [tin/beq]

  • Kenaikan UMP 6% Dinilai Tak Banyak Berpengaruh untuk Kesejahteraan Pekerja

    Kenaikan UMP 6% Dinilai Tak Banyak Berpengaruh untuk Kesejahteraan Pekerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai kebijakan kenaikan UMP 6% tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja.

    Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri mengemukakan bahwa pada 2023, kebijakan pemerintah menaikan UMP hanya berdampak pada 36% pekerja yang memiliki upah di atas UMP.

    “Itu saja masih penurunan di dibandingkan kenaikan UMP tahun 2019 sebesar 42%,” tuturnya di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Yose juga mengaku khawatir jika kenaikan UMP 6% itu akan dijadikan instrumen politisasi pemerintah untuk kepentingan politik.

    “Apalagi dengan hilangnya formulasi upah minimum. Jadi UMP ini semakin tidak bisa dikontrol atau diprediksi,” katanya.

    Kendati demikian, Yose mengapresiasi sikap pemerintah yang telah mengumumkan ke publik terkait kenaikan UMP 6 persen.

    “Masalahnya, hal itu terkait juga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut beberapa ketentuan dalam UU Ciptaker. Salah satunya adalah pembahasan formulasi dari UMP itu sendiri,” ujarnya.