Xcloud.id

Blog

  • Aliran Sungai Terbesar Dunia Berbalik Arah, Penyebabnya Terungkap

    Aliran Sungai Terbesar Dunia Berbalik Arah, Penyebabnya Terungkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penelitian menemukan ada aktivitas aneh di Sungai Amazon. Aliran sungai tersebut ternyata berlawanan dengan yang diketahui selama ini.

    Amazon diketahui mengalir dari Pegunungan Andes di Peru kemudian melintasi Amerika Selatan, sebelum berakhir di Samudera Atlantik. Aliran itu berasal dari barat menuju ke timur.

    Namun temuan tahun 2006 dan studi geologi berikutnya menemukan aliran mengarah dari timur ke barat

    Russell Mapes yang kala itu masih mahasiswa pascasarjana geologi Universitas North Carolina mengatakan menemukan potongan-potongan kuno batu permata zirkon saat melakukan pengamatan. Menurutnya batuan itu berasal dari arah timur bukan dari Andes di sebelah barat.

    “Sepanjang cekungan, usia butiran mineral menunjukkan lokasi spesifik Amerika Selatan bagian tengah dan timur,” jelasnya dikutip dari IFL Science, Jumat (17/1/2025).

    Penyelidikan lebih lanjut ternyata menemukan sungai Amazon memang pernah mengalir dari arah sebaliknya di masa lalu. Menurut tim peneliti penyebabnya kemungkinan karena daerah tinggi di Amerika Selatan bagian timur laut.

    Dataran itu terbentuk selama Periode Cretaceous, 65-145 juta tahun lalu. “Amazon sangat datar membuat kemiringan dua arah bisa mengubah banyak hal,” kata Supervisor Mapes, Drew Coleman.

    Sementara itu sebuah penelitian pernah membuat pemodelan pada 2014. Ternyata hasilnya mengungkapkan adanya kenaikan permukaan pada Andes.

    Di sana terjadi aliran hujan yang menyebabkan erosi dan membuat lahan basah Pebas. Pada waktu 10 juta tahun lalu, penumpukan sedimen menaikkan lokasi itu dan membuat aliran mengarah ke arah sebaliknya.

    (dem/dem)

  • Reaksi Houthi usai Disebut Trump sebagai Organisasi Teroris, Buntut Solidaritas untuk Palestina? – Halaman all

    Reaksi Houthi usai Disebut Trump sebagai Organisasi Teroris, Buntut Solidaritas untuk Palestina? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Rabu (22/1/2025), Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menetapkan kelompok Houthi yang didukung oleh Iran di Yaman sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO).

    Langkah ini menandai perbedaan signifikan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Joe Biden, CNN melaporkan.

    Setelah mengambil alih Gedung Putih pada 2021, Biden mencabut label “organisasi teroris asing” yang diberikan oleh Trump.

    Biden lalu menggantinya dengan penunjukan sebagai “Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus”.

    Label ini memberikan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan status “organisasi teroris asing”.

    Penunjukan Houthi sebagai organisasi teroris asing memiliki beberapa implikasi hukum yang lebih berat:

    Dukungan Material Terlarang

    Hukum federal AS menetapkan bahwa memberikan dukungan material atau sumber daya kepada organisasi teroris asing merupakan tindak pidana. Ini berarti kelompok-kelompok yang teridentifikasi sebagai organisasi teroris asing tidak bisa mendapatkan dukungan finansial atau sumber daya dari bank dan perusahaan.

    Anggota kelompok yang terdaftar sebagai organisasi teroris asing tidak akan diterima untuk memasuki Amerika Serikat.

    Korban dari serangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap kelompok teroris dan entitas yang mendukung mereka.

    Gedung Putih menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengakhiri kemampuan dan operasi Houthi, serta merampas sumber daya mereka.

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut terhadap personel dan warga sipil AS, mitra AS, dan jalur pengiriman laut di Laut Merah.

    Gedung Putih juga mengungkapkan bahwa Trump telah mengarahkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk mengakhiri hubungannya dengan entitas yang melakukan pembayaran kepada Houthi.

    Selain itu, USAID juga diminta untuk menghentikan kerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung upaya internasional melawan Houthi tanpa mengambil tindakan tegas terhadap terorisme dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

    Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Houthi di Laut Merah telah menyebabkan beberapa perusahaan pelayaran dan perusahaan minyak terbesar di dunia terpaksa menghentikan transit mereka melalui salah satu rute perdagangan laut yang paling penting di dunia.

    Keputusan Trump ini mencerminkan ketegasan AS dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Houthi di kawasan tersebut.

    Reaksi Houthi Ditetapkan sebagai Organisasi Teroris

    Kelompok Houthi merespons usai tindakan Trump yang kembali menetapkannya sebagai organisasi teroris asing.

    Houthi menduga penetapan itu karena pihaknya mendukung Palestina.

    Dikutip dari kantor berita AFP, Jumat (24/1/2025), kelompok Houthi menduga motif Trump menetapkan itu karena pihaknya mendukung Palestina.

    “Penetapan Amerika itu ditujukan kepada seluruh rakyat Yaman dan posisi terhormat mereka dalam mendukung rakyat Palestina yang tertindas,” kata pernyataan Houthi yang dikutip oleh saluran TV Al-Masirah.

    Houthi Yaman Bebaskan Awak Kapal Galaxy Leader

    Kelompok Houthi Yaman membebaskan awak kapal Galaxy Leader.

    Tercatat sudah lebih dari setahun kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran itu menyita kapal berbendera Bahama tersebut di lepas pantai Laut Merah Yaman.

    Pembebasan para awak kapal diumumkan oleh TV Al Masirah yang dikelola Houthi pada Rabu (22/1/2025).

    “Pembebasan kru Galaxy Leader dilakukan sebagai bentuk solidaritas kami dengan Gaza dan dukungan terhadap perjanjian gencatan senjata,” demikian bunyi pernyataan dewan politik tertinggi Houthi, dikutip dari The Guardian.

    Awak kapal tersebut terdiri dari 25 orang, dengan kewarganegaraan Bulgaria, Ukraina, Filipina, Meksiko, dan Rumania, yang dipekerjakan oleh pemilik kapal Galaxy Maritime.

    Kapal tersebut disewa oleh Nippon Yusen dari Jepang.

    Kapal Galaxy Leader disita oleh pasukan Houthi pada 19 November 2023, di Laut Merah, di dekat pelabuhan Hodeidah, wilayah yang dikuasai oleh Houthi di Yaman utara.

    Serangan tersebut terjadi segera setelah pecahnya perang Gaza.

    Pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menyatakan bahwa kelompoknya siap bertindak jika Israel melanggar perjanjian gencatan senjata Gaza.

    “Kami selalu siap untuk campur tangan segera setiap kali Israel kembali melakukan eskalasi, kejahatan genosida, dan pengepungan di Jalur Gaza,” tegasnya, dikutip dari Reuters.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Babak Baru Kasus Harun Masiku, Djan Faridz Bakal Terseret?

    Babak Baru Kasus Harun Masiku, Djan Faridz Bakal Terseret?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Djan Faridz, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sebagai saksi dalam kasus suap yang menjerat buron Harun Masiku. 

    Untuk diketahui, penyidik KPK sebelumnya menggeledah rumah Djan dan menemukan sejumlah bukti terkait dengan kasus Harun, Rabu (22/1/2025). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan penyidik bisa meminta keterangan siapapun apabila diperlukan. Dalam hal ini, Djan yang rumahnya baru saja digeledah.

    “Ya bila penyidik merasa hal tersebut diperlukan maka tentunya saksi siapapun akan dipanggil dimintakan keterangannya,” kata Tessa kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

    Adapun, penggeledahan di rumah Djan Faridz yang terletak di Jalan Borobudur No.26, Menteng, Jakarta Pusat itu dilakukan oleh penyidik KPK kemarin malam. 

    Penyidik KPK disebut menemukan dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik diduga berkaitan dengan perkara tersebut. 

    Tessa lalu menjelaskan bahwa penggeledahan di rumah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu berawal dari keterangan saksi yang sebelumnya diperiksa KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. 

    Dia mengatakan bahwa penyidik lembaga antirasuah masih mendalami peran Djan dalam perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang kini menjerat Harun Masiku. 

    “Sehingga masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama. Kalau bagaimana kita tidak bisa membuka teman-teman harus menunggu pada saat alat bukti bisa disajikan,” kata juru bicara berlatar belakang penyidik itu. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK mengungkap penggeledahan terkait penyidikan kasus buron Harun Masiku dilakukan di rumah politisi Djan Faridz. 

    Djan merupakan politisi dan pejabat publik yang sebelumnya dilantik oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Djan adalah politikus PPP. 

    “Info terupdate rumah Djan Faridz,” ujar Tessa pada keterangan sebelumnya, Rabu (22/1/2025). 

    Untuk diketahui, KPK saat ini masih memburu Harun masiku yang sudah buron sejak 2020 silam. Dia merupakan salah satu tersangka yang ditetapkan pada kasus suap terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. 

    Pada saat itu, KPK menetapkan Harun dan kader PDIP Saeful Bahri, serta Wahyu dan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina sebagai tersangka. Namun, hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum. 

    Pada pengembangan penyidikannya, KPK turut menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan. 

    Harun merupakan satu dari lima orang yang saat ini terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. Empat orang lainnya meliputi tersangka kasus KTP elektronik atau e-KTP Paulus Tannos, tersangka kasus pengadaan kapal di PT PAL Kirana Kotama, serta dua tersangka kasus pemalsuan surat perkara perebutan hak ahli waris PT ACM Emilya Said dan Hermansyah. 

    Praperadilan Hasto Kristiyanto 

    Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto memutuskan sidang praperadilan perdana Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diundur sampai dengan 5 Februari 2025. 

    Awalnya, sidang perdana praperadilan Hasto dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan hari ini, Selasa (21/1/2025). Penundaan dilakukan karena KPK mengajukan permohonan karena belum siap. 

    Djuyamto menyebut, KPK memohon agar persidangan ditunda sampai dengan tiga minggu. Namun, pengadilan bersikap bahwa penundaan hanya bisa dilakukan selama dua minggu saja. 

    “Kami sudah bersikap untuk menunda hanya paling lama dua minggu. Kalau kita tunda seminggu pas hari libur panjang saya kira teman-teman juga mau libur panjang kan. Jadi kita tunda sidang berikutnya atau panggilan yang kedua yaitu hari Rabu 5 Februari 2025,” ujarnya di PN Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025). 

    Pihak Hasto selaku pemohon praperadilan sempat mengajukan agar penundaan tidak sampai 14 hari, melainkan hanya 10 hari saja. Namun, jadwal hakim tidak memungkinkan sehingga tetap diputuskan pada 5 Februari 2025. 

    “Tanggal 5 Februari ya,” tegas Djuyamto. 

    Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan libur nasional pada 27 Januari 2025 atau pada Senin pekan depan. Libur itu dalam rangka Isra Miraj. Dengan demikian, sebagian masyarakat akan mendapatkan libur akhir pekan yang cukup panjang karena tergabung dengan libur akhir pekan. 

    Usai persidangan, salah satu anggota tim hukum Hasto yakni advokat senior Maqdir Ismail menjelaskan bahwa pihaknya akan menghadirkan saksi dan ahli sebagaimana KPK. 

    Tujuannya, untuk memastikan penetapan Hasto sebagai tersangka sudah dilakukan dengan sah atau belum pada kasus suap dan perintangan penyidikan. 

    “Yang kami persoalkan bukti permulaannya itu apa ada atau tidak karena menurut hemat kami karena kalau kita bicara tentang bukti permulaan itu adalah bukti yang merupakan inti dari yang dipersangkakan,” ucapnya. 

    Sebelumnya, pihak Hasto menyebut telah menyiapkan 12 pengacara untuk mengawal praperadilan di PN Jakarta Selatan. Tim hukum Hasti dipimpin oleh advokat senior Todung Mulya Lubis. 

    Sementara itu, KPK mengaku telah mengajukan penundaan sidang perdana ke PN Jakarta Selatan. Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, alasan pengajuan penundaan itu karena lembaganya masih menyiapkan materi persidangan. 

    “Karena masih harus menyiapkan materi sidang mulai dari ahli, sampai dengan hal administratif lainnya. Yang mana untuk hal tersebut, memerlukan waktu koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

    Untuk diketahui, Hasto mengajukan praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

    KPK menduga Hasto ikut serta memberikan suap bersama-sama dengan Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan anggota DPR PAW periode sebelumnya. Hasto juga diduga merintangi penyidikan tersebut. 

  • Apple Siapkan iPad Pro OLED 2025, Apa yang Baru? – Page 3

    Apple Siapkan iPad Pro OLED 2025, Apa yang Baru? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Apple telah meluncurkan dua model iPad Pro OLED pada Mei 2024. Kini, rumor baru menyebutkan, perusahaan akan kembali merilis iPad Pro baru di tahun 2025.

    Menurut laporan asal Korea, The Elec, iPad Pro OLED terbaru ini akan mempertahankan desain serupa dengan model sebelumnya, tetapi dengan beberapa perubahan dari generasi sebelumnya.

    Sayang, belum diketahui secara pasti seperti apa perubahan yang dilakukan Apple untuk model iPad Pro 2025 ini.

    Pada iPad model 2024, perusahaan berbasis di Cupertino ini memperkenalkan tablet dengan dua ukuran layar OLED, yakni 11 inci dan 13 inci. Masing-masing model sudah dilengkapi baterai 8,160mAh dan 10,290mAh.

    Lalu bagaimana dengan iPad Pro versi 2025 ini? LX Semicon, pemasok panel layar OLED dilaporkan akan memulai produksi massal pada bulan April hingga Mei 2025, sebagaimana dilansir GSM Arena, Jumat (24/1/2025).

    Selain iPad Pro, Apple juga kabarnya sedang siap meluncurkan dua iPad kelas menengah dengan chipset A17 Pro dan iPad Air terbaru dilengkapi chipset M4.

    Peluncuran iPad Pro 2025 ini menjadi menarik, karena potensi inovasi yang ditawarkan Apple, terutama dalam hal layar OLED kemungkinan akan semakin canggih setiap tahunnya.

     

  • Cara Membuat Foto Selfie Jadi Stiker WhatsApp Tanpa Aplikasi Tambahan

    Cara Membuat Foto Selfie Jadi Stiker WhatsApp Tanpa Aplikasi Tambahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Baru-baru ini WhatsApp merilis beberapa kemampuan baru dalam platform. Salah satunya mengubah selfie menjadi stiker WhatsApp.

    Jadi stiker WhatsApp bisa dibuat langsung di dalam aplikasi. Stiker bisa diedit sesuai dengan keinginannya pengguna.

    Fitur baru ini belum tersedia untuk semua pengguna. Jadi nampaknya Anda perlu bersabar untuk bisa membuat stiker dari selfie.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, fitur ini belum tersedia untuk pengguna iOS. Namun di Android sudah bisa digunakan bagi mereka yang sudah menggunakan WhatsApp versi 2.24.25.77.

    Untuk menggunakannya hampir sama seperti membuat stiker sebelumnya. Namun kini terdapat opsi kamera di bagian menu Sticker WhatsApp.

    Berikut cara membuat Stiker WhatsApp dari selfie:

    Buka aplikasi WhatsApp
    Buka salah satu ruang chat
    Masuk ke menu Sticker
    Klik Create
    Tekan Camera
    Ambil foto Selfie, Anda juga bisa mengambil gambar dengan kamera belakang dengan mengklik tombol ‘reverse’ di bagian bawah layar
    WhatsApp akan memberikan dua opsi stiker, yang sudah dipotong sesuai garis wajah dan rambut atau dibuat persegi. Pilih salah satu yang Anda inginkan.
    Anda juga bisa mengedit stiker dengan opso di bagian atas layar. Ada tambahan emoji atau stiker lain, menambah tulisan atau coretan di atas stiker
    Klik Send untuk mengitimkannya ke ruang chat tersebut
    Anda juga bisa menghapus Stiker tersebut dengan menekan lama stiker dan klik Remove. Selain itu dapat mengeditnya dengan menekan Edit Sticker.

    (dem/dem)

  • Mengenal Proses Gerhana Matahari dan Jadwalnya di Tahun 2025

    Mengenal Proses Gerhana Matahari dan Jadwalnya di Tahun 2025

    Jakarta –

    National Aeronautics and Space Administration (NASA) merilis data sedikitnya akan ada empat kali fenomena gerhana di tahun 2025. Akan ada dua kali gerhana bulan total dan dua kali gerhana matahari sebagian.

    Mungkin masih banyak publik yang kurang memahami gerhana bulan dan matahari. Lalu, apa itu sebetulnya gerhana matahari? Kapan terjadinya pada tahun ini? Berikur informasinya.

    Mengenal Proses Gerhana Matahari dan Jenisnya

    Gerhana Matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika Bulan bergerak di antara Matahari dan Bumi saat mengorbit Bumi. Dijelaskan pada laman NASA, saat Bulan melintas di antara Matahari dan Bumi, kadang Bulan hanya menghalangi sebagian cahaya Matahari yang kemudian disebut gerhana matahari parsial.

    Di waktu lain, Bulan bisa menghalangi seluruh cahaya Matahari dan inilah yang disebut gerhana matahari total. Dalam posisi ini, Bulan menghalangi cahaya Matahari yang seharusnya sampai ke Bumi. Saat terjadi gerhana matahari, timbul bayangan pada sebagian Bumi.

    Dalam laman Observatorium Bosscha ITB, dijelaskan terdapat empat jenis utama gerhana Matahari yang memiliki karakteristik berbeda:

    1. Gerhana Matahari Total

    Gerhana ini hanya dapat dilihat dari wilayah kecil di Bumi. Ketika seseorang berada di area umbra (bayangan gelap pusat Bulan), mereka akan melihat Matahari sepenuhnya tertutup oleh Bulan. Langit menjadi gelap seperti malam, karena Matahari, Bulan, dan Bumi berada dalam satu garis lurus sempurna.

    Daerah yang berada di jalur totalitas akan dapat menyaksikan Matahari perlahan masuk ke bayangan bulan. Fase totalitas gerhana atau saat piringan matahari ditutupi sepenuhnya, hanya akan terjadi selama beberapa menit saja.

    2. Gerhana Matahari Sebagian

    Pada gerhana ini, Matahari, Bulan, dan Bumi tidak berada dalam satu garis lurus. Akibatnya, hanya sebagian kecil permukaan Matahari yang tertutupi oleh bayangan Bulan.

    Wilayah lain di permukaan Bumi di luar penumbra (bayangan yang lebih terang dan melebar saat mencapai Bumi) tidak dapat menyaksikan gerhana matahari. Ada kalanya bayangan umbra tidak sampai di permukaan Bumi. Hal ini membuat hanya bayangan penumbra yang jatuh sampai ke permukaan Bumi sehingga akan terjadi Gerhana Matahari Sebagian tanpa ada Gerhana Matahari Total.

    3. Gerhana Matahari Cincin

    Fenomena ini terjadi ketika Bulan berada di titik terjauh dari Bumi, sehingga tampak lebih kecil dari biasanya. Karena ukurannya yang lebih kecil, Bulan tidak mampu menutupi seluruh Matahari, sehingga bagian tepi Matahari tetap terlihat seperti cincin bercahaya.

    4. Gerhana Matahari Hibrida

    Kejadian ini jarang terjadi dan dikatakan sekitar satu gerhana per dekade. Sebab, jarak Matahari dan Bulan terus berubah sementara jarak Bulan dan Matahari terhadap Bumi harus betul-betul pas, jika ingin gerhana matahari hibrida tercapai.

    Jika jarak Bulan dan Bumi relatif dekat, hanya umbra yang jatuh di permukaan Bumi, menciptakan gerhana matahari total. Sementara itu jika jarak Bulan dan Bumi relatif jauh, antumbra akan jatuh di permukaan Bumi dan menciptakan gerhana matahari cincin.

    Kalau gerhana hibrida terjadi, maka siklusnya dapat dimulai sebagai gerhana cincin, kemudian berubah ke gerhana total, lalu berakhir kembali sebagai gerhana cincin. Gerhana inilah yang disebut gerhana matahari hibrida.

    Jadwal Gerhana di Tahun 2025

    Gerhana Matahari terjadi setiap 18 bulan di lokasi tertentu di Bumi, tetapi durasinya sangat singkat, hanya beberapa menit. Hal ini berbeda dengan gerhana Bulan yang biasanya berlangsung lebih lama.

    Meski tahun ini akan ada empat kali gerhana, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hanya satu fenomena gerhana yang bisa dilihat dari Indonesia. Itupun gerhana Bulan total pada September 2025.

    “Fenomena astronomi menarik yang bisa diamati sepanjang tahun 2025 di antaranya adalah parade planet, gerhana bulan total, hujan meteor dan okultasi planet/bintang terang,” tulis keterangan BRIN.

    Berikut jadwal-jadwal gerhana bulan dan matahari di tahun 2025:

    1. Gerhana Bulan Total 14 Maret 2025

    Fenomena yang pertama, akan ada gerhana Bulan total yang diperkirakan terjadi pada tanggal 14 Maret 2025. Dikutip dari laporan NASA, wilayah-wilayah yang dapat melihat fenomena ini adalah di Pasifik, Amerika, Eropa Barat, Afrika Barat.

    2. Gerhana Matahari Sebagian 29 Maret 2025

    Kedua, akan ada fenomena gerhana Matahari sebagian yang diperkirakan terjadi pada tanggal 29 Maret 2025. Menurut laporan NASA, wilayah-wilayah yang bisa melihat fenomena ini ada di Eropa, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Samudra Atlantik, Samudra Arktik.

    3. Gerhana Bulan Total 7 September 2025

    Kemudian fenomena yang ketiga, akan kembali terjadi gerhana Bulan total yang diperkirakan berlangsung pada tanggal 7 September 2025. Menurut BRIN, fenomena gerhana Bulan total ini dapat dilihat dari wilayah Indonesia. Selain itu juga di Eropa, Afrika, Asia, Australia.

    4. Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025

    Terakhir, akan ada fenomena gerhana Matahari sebagian yang diperkirakan terjadi pada tanggal 21 September 2025. NASA merilis wilayah-wilayah yang bisa melihat fenomena ini adalah di Australia, Antartika, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik.

    Nah, itulah tadi pengetahuan tentang gerhana matahari dan jadwalnya. Semoga membantu, ya!

    (aau/fds)

  • Penerimaan pajak Kanwil DJP Bali 2024 Rp16,97 triliun

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Bali 2024 Rp16,97 triliun

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Bali 2024 Rp16,97 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) berhasil menghimpun penerimaan pajak mencapai Rp16,97 triliun atau 100,48% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp16,89 triliun hingga akhir tahun 2024.

    Hasil ini merupakan pencapaian 100% penerimaan pajak yang ke empat kalinya (quattrick) secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024. Penerimaan ini tumbuh sejumlah 27,11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya year on year (YoY).

    Kinerja tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan dalam kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan di Aula Paseban Kecak Kanwil DJP Bali.

    “Berkat dukungan seluruh wajib pajak dan kerja keras seluruh petugas di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bali kami berhasil mencapai target penerimaan pajak yang ke empat kalinya di tahun ini,” kata Darmawan, Rabu (22/1). 

    Realisasi penerimaan dengan nominal terbesar terjadi pada Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sebesar Rp11.791,86 miliar atau tercapai 101,25% yang didukung dari penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp3.709,68 miliar dan PPh Final sebesar Rp3.286,81 miliar.

    Selain dari PPh, realisasi penerimaan juga didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri sebesar Rp4.658,26 miliar dan PPN Impor sebesar Rp244,83 miliar.

    Sedangkan dari sisi sektor usaha, dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang tumbuh sebesar 57,89% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 24,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Penerimaan pajak tahun 2024 didukung oleh lima sektor dominan penentu penerimaan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sejumlah Rp3.112,10 miliar atau berperan sebesar 18,33%,

    Aktivitas Keuangan dan Asuransi sejumlah Rp2.337,36 miliar atau berperan sebesar 13,77%, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Rp2.329,88 miliar atau berperan sebesar 13,73%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sejumlah Rp2.068,19 miliar atau berperan sebesar 12,18%, dan Industri Pengolahan sejumlah Rp1.166,89 miliar atau berperan sebesar 6,87%.

    “Dilihat dari sisi prospek penerimaan pajak secara nasional dan berdasarkan APBN 2025, target penerimaan pajak tahun 2025 adalah sebesar Rp2.189,3 miliar. Target ini mengalami kenaikan sebesar 13,91% dibandingkan dengan target secara nasional pada tahun 2024,” tegasnya 

    Dari kepatuhan wajib pajak, Darmawan mengungkapkan bahwa sejumlah 396.502 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh telah disampaikan wajib pajak hingga periode Desember 2024.

    Capaian ini tumbuh positif 2,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). SPT PPh tersebut terdiri dari 44.034 SPT Wajib Pajak (WP) Badan, 303.389 SPT WP Orang Pribadi Karyawan, dan 44.034 SPT WP Orang Pribadi Non Karyawan.

    ”Seluruh penerimaan pajak yang telah dihimpun, dimanfaatkan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Kamis (23/1).

    Misalnya pada tahun 2024, APBN telah bekerja untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp1.514,46 miliar, meningkatkan kualitas pendidikan dengan anggaran sebesar Rp3.299,50 miliar, dan perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp20,26 miliar.

    Selain itu, APBN juga bekerja untuk dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota melalui Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp11,71 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk Dana Desa, Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, DAK Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

    Salah satu contoh bentuk nyata dari manfaat Dana Desa adalah keberhasilan Desa Baktiseraga dalam pengelolaan sampah. Desa Baktiseraga berhasil membuat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce-Reuse-Recycle (TPST3R) yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian melalui penjualan pupuk,” terang Darmawan.

    Darmawan juga menjelaskan bahwa Aplikasi Coretax telah resmi berlaku sejak 1 Januari 2025.Pada tahun 2024, kegiatan edukasi melalui kelas pajak dan simulasi interaktif berbasis internet telah dilaksanakan sebelum Aplikasi Coretax resmi berlaku untuk memberikan pengalaman awal kepada wajib pajak. Saat ini untuk membantu memudahkan wajib pajak, seluruh kantor pajak telah membuka layanan Helpdesk Coretax.

    ”Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf kepada wajib pajak atas kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur Coretax DJP. Untuk meningkatkan kualitas layanan Aplikasi Coretax, DJP melakukan penguatan melalui 3 sektor,” tuturnya 

    Pertama, penguatan Proses Bisnis. DJP berupaya menyesuaikan kapasitas infrastruktur jaringan agar mampu menangani lonjakan akses pengguna dan perluasan bandwith untuk memastikan kelancaran akses. DJP juga menjaga integrasi data antara Coretax dan data dari instansi lainnya.

    Kedua penguatan secara regulasi dalam rangka implementasi Coretax dengan penerbitan PMK Nomor 81 Tahun 2024, PMK Nomor 131 Tahun 2024, dan KEP-24 Tahun 2025.

    Ketiga penguatan melalui edukasi dan pelayanan dalam bentuk sosialisasi kepada Wajib Pajak seperti WP Instansi Pemerintah, Konsultan Pajak, Tax Center, Asosiasi, Kelas Pajak di KPP, simulator terpandu Coretax, layanan Helpdesk Coretax, dan melalui publikasi media sosial DJP.

    Darmawan mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga integritas melalui manajemen anti penyuapan diantaranya No Bribery atau tidak melakukan penyuapan, No Kickback atau tidak memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk uang atau lainnya, No Gift atau tidak memberikan hadiah apapun, dan No Luxurious Hospitality atau dilarang menjamu secara berlebihan.

    ”Kami sudah digaji, tidak perlu diberi lagi. Apabila masih ada pegawai yang meminta gratifikasi atau dugaan pelanggaran lainnya, silahkan laporkan melalui saluran pengaduan resmi DJP melalui telepon kring pajak 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, surat/datang langsung, twitter @kring_pajak, dan melalui wise.kemenkeu.go.id,” lanjutnya.

    Darmawan juga mengingatkan kepada seluruh wajib pajak agar selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan DJP. 

    Apabila wajib pajak menerima pesan mencurigakan, wajib pajak diimbau untuk tidak memberikan tanggapan dan tidak melakukan pembayaran apapun, mendatangi kantor pajak terdekat atau menghubungi kontak Kanwil DJP Bali di nomor 0851 6270 0280 untuk mendapatkan informasi yang lebih tepercaya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Puluhan bus di Terminal Kalideres jalani ramp check jelang libur Imlek

    Puluhan bus di Terminal Kalideres jalani ramp check jelang libur Imlek

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puluhan bus di Terminal Kalideres jalani ramp check jelang libur Imlek
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Puluhan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Kalideres, Jakarta Barat menjalani pemeriksaan keselamatan transportasi (ramp-check) menjelang libur bersama dalam perayaan Imlek 2025, Kamis.

    Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam pelaksanaan “ramp check” itu melibatkan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Kedaung Angke, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan jajaran Polsek Kalideres.

    “Ramp check ini untuk pemeriksaan kelayakan bus yang akan diberangkatkan. Karena itu penting ya agar keselamatan para penumpang bisa terjaga dan selamat sampai ke tempat tujuan,” ujarnya.

    “Ramp check” yang dilakukan meliputi pemeriksaan komponen kendaraan seperti sistem rem, kemudi, tekanan dan kondisi ban, speedometer, kestabilan roda depan, emisi gas buang, kaca, wiper (penyapu kaca), lampu hingga klakson.

    Revi menyebut bahwa armada bus yang menjalani “ramp check” berjumlah 30 hingga 35 unit.

    “Pemeriksaan itu setiap hari minimal antara 30 sampai 35 bus. Karena setiap satu kali pemeriksaan bus itu bisa memerlukan waktu antara 20 sampai 30 menit,” tuturnya. 

    Dua unit armada pelayanan uji Kendaraan Bermotor (KIR) keliling ukuran besar dan kecil juga dikerahkan selama proses “ramp check” untuk memudahkan proses uji kelayakan bus.

    “Jadi, jemput bola ke terminal. Kita lihat busnya, kalau ada yang mencurigakan, kira-kira tidak layak jalan akan kita periksa. Tapi, kalau untuk yang kasat mata bus terlihat bagus, kita cek kelayakannya. Kalau tidak, nanti langsung kita bawa ke uji KIR keliling,” ucap Revi.

    Revi menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan ada bus yang tidak layak, maka dilarang beroperasi.

    “Kalau ada bus yang tidak layak jalan, itu tidak boleh diberangkatkan. Itu harus diperbaiki lebih dahulu ya. Jadi, tidak ada toleransi untuk itu, dia harus diperbaiki di tempat,” tegasnya.

    Menurut dia, komponen penting dalam bus yang akan diberangkatkan harus dalam kondisi baik. “Jadi, dia harus berfungsi semua ya, seperti sistem rem, roda, kemudi, kemudian lampu kalau ada yang rusak itu harus segera diperbaiki di tempat, karena itu menyangkut aspek keselamatan. Tidak ada tawar-menawar, itu harus dilarang operasi. Harus langsung diperbaiki di tempat,” papar Revi.

    Selain “ramp check”, pihaknya juga melakukan tes urine pengemudi bus.

    “Kita kerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat. Kita memastikan para sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut dalam kondisi sehat, sehingga tidak membahayakan keselamatan penumpang. Jangan sampai ada yang terpapar narkoba begitu,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kendari dalam bayang-bayang invasi Jepang

    Kendari dalam bayang-bayang invasi Jepang

    Kapal induk pesawat laut USS Childs (AVD-1). (wikipedia)

    24 Januari 1942: Kendari dalam bayang-bayang invasi Jepang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada tanggal 24 Januari 1942, peristiwa bersejarah terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pertempuran Kendari menjadi salah satu episode penting dalam rangkaian invasi Jepang ke wilayah Hindia Belanda selama Perang Dunia II. Wilayah Kendari, yang saat itu memiliki nilai strategis tinggi karena keberadaan lapangan udara penting, menjadi target utama Jepang dalam upayanya menguasai kawasan Asia Tenggara.

    Setelah serangan terhadap Pearl Harbor pada Desember 1941, Jepang melancarkan invasi besar-besaran ke Asia Tenggara untuk memperluas kekuasaan dan mengamankan sumber daya alam yang penting bagi upaya perangnya. Wilayah Hindia Belanda, termasuk Kendari, kaya akan minyak dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh Jepang. Kendari memiliki posisi strategis karena letaknya yang dekat dengan jalur pelayaran penting dan keberadaan lapangan udara yang dapat mendukung operasi militer di seluruh wilayah Indonesia Timur dan Pasifik.

    Pada dini hari tanggal 24 Januari 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Divisi Infanteri ke-38 melancarkan serangan amfibi ke Kendari. Serangan ini diawali dengan bombardemen laut yang intens untuk melemahkan pertahanan Belanda. Pasukan Jepang kemudian mendarat di pantai-pantai Kendari dengan kekuatan yang sangat besar.

    Di sisi lain, pasukan Hindia Belanda (KNIL) yang bertanggung jawab atas pertahanan Kendari menghadapi keterbatasan sumber daya dan personel. Meski telah mempersiapkan benteng pertahanan, perlawanan mereka tidak dapat menandingi superioritas militer Jepang yang dilengkapi dengan senjata modern dan dukungan udara. Pertempuran berlangsung sengit namun relatif singkat. Dalam hitungan jam, pasukan Jepang berhasil merebut lapangan udara Kendari, yang merupakan tujuan utama mereka. Dengan jatuhnya lapangan udara ini, Jepang mendapatkan pijakan strategis untuk melanjutkan invasi mereka ke wilayah lain di Indonesia, termasuk Timor dan Papua.

    Kemenangan Jepang di Kendari mempertegas lemahnya pertahanan Hindia Belanda terhadap invasi besar-besaran. Jatuhnya Kendari membuka jalan bagi Jepang untuk memperluas kontrolnya atas Indonesia Timur. Lapangan udara Kendari menjadi salah satu basis utama Jepang selama perang, mendukung operasi udara mereka di Pasifik Selatan. Di sisi lain, pertempuran ini juga menunjukkan pentingnya Kendari dalam konteks geopolitik saat itu. Meskipun hanya berlangsung singkat, pertempuran ini menandai awal dari pendudukan Jepang di Sulawesi Tenggara, yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia II pada tahun 1945.

    Pertempuran Kendari pada 24 Januari 1942 adalah salah satu episode penting dalam sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Peristiwa ini mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan yang terjadi selama masa perang. Hari ini, Kendari telah berkembang menjadi kota yang damai dan terus maju, namun jejak sejarahnya tetap menjadi bagian penting dari identitasnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Berapa Pesangon Korban PHK Tahun 2025 menurut UU Cipta Kerja?

    Berapa Pesangon Korban PHK Tahun 2025 menurut UU Cipta Kerja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Besaran pesangon korban PHK tahun 2025 menurut UU Cipta Kerja akan disesuaikan dengan masa kerjanya.

    Sebagaimana diketahui, besaran pesangon bagi pekerja yang di PHK atau memasuki pensiun masih mengacu kepada UU Cipta Kerja.

    Menurut UU Cipta Kerja, perusahaan yang mengambil keputusan PHK terhadap seorang karyawan, maka perusahaan juga harus bisa memenuhi kewajibannya atas hak yang harus diterima karyawan tersebut.

    Ada 3 hak karyawan yang di-PHK perusahaan. Ketiga hak dimaksud termasuk dalam bentuk uang, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kerja.

    1. Besaran uang pesangon

    Masa kerja kurang dari 1 tahun, maka mendapatkan 1 bulan upah.
    Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka mendapatkan 2 bulan upah.
    Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, maka mendapatkan 3 bulan upah.
    Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, maka mendapatkan 4 bulan upah.
    Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, maka mendapatkan 5 bulan upah.
    Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, maka mendapatkan 6 bulan upah.
    Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, maka mendapatkan 7 bulan upah.
    Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, maka mendapatkan 8 bulan upah.
    Masa kerja 8 tahun atau lebih, maka mendapatkan 9 bulan upah.
    Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, maka mendapatkan 6 bulan upah.
    Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, maka mendapatkan 7 bulan upah.
    Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, maka mendapatkan 8 bulan upah.
    Masa kerja 24 tahun atau lebih, maka mendapatkan 10 bulan upah.

    2. Uang penghargaan masa kerja

    Uang penghargaan masa kerja adalah uang yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kinerjanya selama bekerja di perusahaan. Sama halnya dengan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan ini juga berdasarkan pada lama masa kerja karyawan. Berikut perhitungannya:

    Masa kerja 3-6 tahun = 2 bulan upah
    Masa kerja 6-9 tahun = 3 bulan upah
    Masa kerja 9-12 tahun = 4 bulan upah
    Masa kerja 12-15 tahun = 5 bulan upah
    Masa kerja 15 – 18 tahun = 6 bulan upah
    Masa kerja 18 – 21 tahun = 7 bulan upah
    Masa kerja 21 – 24 tahun = 8 bulan upah
    Masa kerja 24 atau lebih = 10 bulan upah

    3. Uang penggantian hak kerja

    Uang penggantian hak kerja adalah konversi ke dalam bentuk uang dari berbagai hak karyawan yang belum diambil selama bekerja di perusahaan. Beberapa di antaranya yaitu:

    Cuti karyawan yang belum diambil maupun belum gugur.
    Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/ buruh diterima bekerja.
    Hal lain yang tercantum dalam surat perjanjian kerja bersama yang telah disepakati oleh perusahaan dan karyawan.