Xcloud.id

Blog

  • Awasi Penyelenggaraan Haji 2025 Libatkan KPK

    Awasi Penyelenggaraan Haji 2025 Libatkan KPK

    Jakarta (beritajatim.com)— Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menyatakan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengawasan dan pendampingan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    “Ini kunjungan kedua saya ke KPK sejak dilantik sebagai Menteri Agama. Pada kunjungan pertama, kami meminta pendampingan untuk semua program kerja Kementerian Agama. Kali ini, kami fokus membahas penyelenggaraan ibadah haji agar KPK dapat terlibat sejak awal,” ujar Nasaruddin Umar.

    Transparansi Jadi Fokus Utama

    Dalam diskusi tersebut, Menteri Agama menekankan pentingnya transparansi untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Beberapa isu krusial yang dibahas meliputi:

    Transparansi Nomor Urut Jamaah: Menghindari manipulasi dalam daftar antrean haji.

    Prosedur Pergantian Peserta: Pengaturan penggantian peserta haji yang wafat secara adil dan transparan.

    Pengadaan Layanan di Arab Saudi: Termasuk bus shalawat dan katering jamaah.

    Menteri Nasaruddin juga berharap pendampingan dari KPK dapat menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan bebas dari penyimpangan.

    Komitmen KPK untuk Pengawasan Haji

    Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyambut baik inisiatif Kemenag dalam melibatkan KPK sejak perencanaan. Ia menegaskan bahwa KPK siap mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    “KPK mendukung penuh langkah Menteri Agama dan jajaran untuk menciptakan proses penyelenggaraan haji yang bersih dan efisien. Kami akan terus memonitor setiap tahap pelaksanaan haji 2025,” kata Agus.

    Kolaborasi antara Kemenag dan KPK ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus menjadikannya lebih baik di masa mendatang. [aje]

  • Kementerian HAM Bentuk Tim Antisipasi Dampak Kebijakan Trump Deportasi Massal Imigran

    Kementerian HAM Bentuk Tim Antisipasi Dampak Kebijakan Trump Deportasi Massal Imigran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemham) membentuk tim sebagai langkah antisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari Amerika Serikat.

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa tim ini nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri RI dan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi agar memastikan perlindungan terhadap WNI yang bisa saja terkena dampak kebijakan tersebut.

    “Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena [deportasi],” ujarnya dalam rilisnya, Jumat (24/1/2025).

    Pigai melanjutkan bahwa saat kampanye Pilpres AS, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan informasi ada WNI yang mulai resah terutama yang surat-surat keimigrasiannya bermasalah.

    Sehingga upaya membentuk tim khusus ini demi meredam keresahan dari setiap WNI yang berada di tanah negeri paman Sam itu.

    “Jadi kami sudah bentuk tim namanya Tim Perlindungan Warga Negara melalui Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan yang nanti bisa ikut membantu Kemenlu dan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi juga,” imbuhnya.

    Natalius menjelaskan terdapat cukup banyak WNI yang tinggal di Amerika Serikat dengan status kependudukan bermasalah.

    “Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis, atau menggunakan modus pencari suaka politik tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang  terkait WNI kita juga. Jadi kami ingin memastikan sebelum ini terjadi kita antisipasi lebih awal,” pungkas Pigai.

    Untuk Diketahui Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan janji kampanye politiknya untuk melakukan deportasi yang disebut Trump sebagai yang terbesar dalam sejarah.

    Sehari sebelum acara pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, dihadapan ribuan pendukungnya di Washington pada Minggu (19/1/2025). Trump mengaku akan memberlakukan pengetatan sektor imigrasi pada hari pertama dia berkantor.

  • Puan Terima Kunjungan Parlemen Singapura, Ini yang Dibahas

    Puan Terima Kunjungan Parlemen Singapura, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima kunjungan Ketua Parlemen Singapura, Seah Kian Peng di Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Adapun, Seah Kian Peng bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani sejak pukul 10:00 WIB dan melakukan bilateral meeting kurang lebih selama 30 menit.

    Puan mengatakan dalam kunjungan itu membahas banyak hal mulai dari kerja sama bilateral, kerja sama antar parlemen, kerja sama ekonomi, kerja sama sosial budaya, hingga perkembangan geopolitik dan situasi internasional.

    “Kami berdua bersepakat untuk tetap menjaga dan mempererat serta meningkatkan hubungan kedua Parlemen antara Indonesia dan Singapura, serta mendukung pemerintahan di antara kedua negara Indonesia dan Singapura,” katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Dilanjutkan Puan, pihaknya dan pihak Singapura juga setuju untuk meningkatkan hal-hal yang sudah dilakukan di periode lalu. 

    Tak hanya itu, juga siap untuk melakukan segala hal yang memang harus dilakukan oleh kedua parlemen guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil.

    “Serta dalam setiap event-event Internasional di event parlemen Indonesia dan Singapura, tentu saja bersepakat untuk bisa bersama-sama menggaungkan hal-hal yang memang bermanfaat bagi negara Asean dan kedua negara,” tuturnya.

    Di sisi lain, dari pertemuan itu cucu proklamator RI ini turut menuturkan Indonesia dan Singapura siap mendorong kebijakan-kebijakan antar kedua negara yang memang sudah dan akan dilaksanakan.

    “Juga parlemen Indonesia di periode 2024-2029 ini akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Pak Prabowo,” pungkasnya.

  • Keluarga Pastikan Mayat Wanita di Koper Merah Ngawi adalah Warga Blitar

    Keluarga Pastikan Mayat Wanita di Koper Merah Ngawi adalah Warga Blitar

    Ngawi (beritajatim.com) – Identitas mayat wanita yang berada di dalam koper merah, yang ditemukan di Dadapan Kendal Ngawi adalah wanita berinisial Uswatun Khasanah (29) warga Desa Sidoadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

    Uswatun Khasanah (UH) merupakan janda dua anak yang bekerja di kawasan Tulungagung. Keluarga korban memastikan jika jasad itu adalah UH. Ana Yuliani (29) kerabat UH memastikan korban ibu dari kedua anak yang diasuhnya.

    “Saya kenal dari tindik di pusar, sendal, dan juga gelang di tangan korban,” kata Ana.

    Ana mengatakan, dirinya terakhir ketemu korban pada Jumat, 17 Januari 2025. Korban saat itu tidak mengatakan suatu hal penting. Kemudian, pamit ke Tulungagung menggunakan mobil Ertiga putih, milik korban sendiri.

    “Kalau anaknya, sehari-hari saya asuh di Blitar ini. Nah, sejak ke Tulungagung itu, saya coba kontak pada Senin (20/01/2025) itu sudah ga jawab. Kemudian, ayah tirinya juga tidak dijawab ketika mengontak,” kata Ana.

    Kemudian, pada Kamis (23/01/2025), dia mengaku didatangi anggota Polres Blitar. Petugas mengatakan, jika mayat dalam koper yang ditemukan di Ngawi diduga adalah UH.

    Dirinya dan pihak keluarga korban yakni Hendri Suprapto, ayah tiri korban, dan Sulatemi, ibu kandung korban bertolak ke Ngawi pada Jumat (24/01/2025). Dirinya pun memastikan jika korban memang UH.

    “Saya tentu terkejut dan saya sedih sekali. Kami hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum ini pada pihak berwenang. Kami akan segera membawa pulang jenazah UH,” kata Ana.

    Diketahui, UH sudah sekitar lima tahun bekerja di kawasan Tulungagung. Dia merupakan ibu tunggal yang diketahui bekerja sebagai sales kosmetik di Tulungagung. Sementara, kedua anaknya tinggal di Blitar dan diasuh oleh Anak Yuliani, yang masih kerabat korban.

    Terpisah, Hendri Suprapto, ayah tiri korban ingin pelaku segera ditemukan. “Kami harap pelaku segera ketemu, tentu ini tidak manusiawi ya. Kami mengharap pelaku segera ditemukan,” katanya. [fiq/ted]

  • BI ajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia

    BI ajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia

    Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi dengan fundamental ekonomi yang kuat

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia, sejalan dengan ketahanan perekonomian domestik di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global yang dinilai menjadi kunci utama pengembangan investasi tanah air.

    Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Forum Investasi Tahunan (FIT) 2025 yang diselenggarakan pada 23-24 Januari 2025 di Bali.

    “Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi dengan fundamental ekonomi yang kuat, mari berinvestasi di Indonesia,” kata Perry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan masih solid pada kisaran 4,7-5,5 persen. Terjaganya tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar, catat BI, disertai dengan cadangan devisa yang tinggi turut memperkuat optimisme prospek positif Indonesia di mata investor dunia.

    Dalam forum tersebut, Perry menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian para pelaku ekonomi dalam menyikapi dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global saat ini.

    Poin pertama yaitu perekonomian dan pasar keuangan global masih akan diliputi berbagai ketidakpastian dan volatilitas yang salah satunya disebabkan oleh perlambatan dan divergensi pertumbuhan global.

    Ketidakpastian tersebut juga disebabkan dinamika rantai pasok dan kebijakan perdagangan negara maju yang dapat memengaruhi inflasi global, tingginya yield obligasi pemerintah AS, kuatnya nilai tukar dolar AS, serta dinamika aliran modal dari negara maju ke negara berkembang.

    Poin kedua yang disoroti Perry yaitu terkait bagaimana merespons hal tersebut. Dalam menetapkan strategi investasi, menurut BI, investor perlu melihat berbagai skenario agar keputusan investasi dapat dilakukan secara terukur.

    Terakhir yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), untuk membantu proses pengambilan keputusan investasi.

    Seruan untuk berinvestasi ini semakin diperkuat dengan optimalisasi sinergi BI dengan program Asta Cita pemerintah yang dilakukan dalam langkah-langkah bauran kebijakan nasional.

    Lebih lanjut, terdapat berbagai pilihan aset yang dapat dipertimbangkan oleh investor global antara lain Surat Berharga Negara (SBN) serta sekuritas Bank Indonesia dalam bentuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

    Forum Investasi Tahunan (FIT) 2025 mengusung tema Steering through Global Shift: Synergy to Strengthen Stability and Economic Transformation.

    Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan 10 bank sentral berbagai negara, institusi keuangan internasional, lembaga kustodian dan counterparty internasional, perbankan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Forum investasi ini turut menyoroti tantangan ekonomi dan pasar keuangan global yang diantaranya bersumber dari dampak transformasi kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS), divergensi arah kebijakan bank sentral berbagai negara, dan perkembangan geopolitik global.

    BI pun berkomitmen untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan optimisme dan keyakinan investor yang akan mendukung aliran modal, dalam rangka menjaga stabilitas dan ketersediaan pembiayaan pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Kegiatan FIT 2025 dirangkaikan dengan seminar internasional yang mengulas tentang outlook ekonomi dan pasar keuangan global serta strategi investasi.

    Pada acara penutupan seminar internasional FIT 2025, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan komitmen untuk menavigasi tantangan perekonomian global. Menurut Fili, berbagai tantangan akan bisa diubah menjadi peluang yang akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

    Rangkaian FIT 2025 juga mencakup focus group discussion (FGD) yang salah satunya membahas langkah penguatan kerja sama keuangan internasional bersama bank sentral negara lain. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membangun ketahanan eksternal lintas negara yang dapat memitigasi dampak rambatan ketidakpastian global.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Profil Mayjen Purn Asro Budi, Sosok yang Disangka Aguan dan Diberi Hormat Mayor Teddy Nasional

    4 Profil Mayjen Purn Asro Budi, Sosok yang Disangka Aguan dan Diberi Hormat Mayor Teddy Nasional

    Profil Mayjen Purn Asro Budi, Sosok yang Disangka Aguan dan Diberi Hormat Mayor Teddy
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mayjen TNI Purnawirawan
    Asro Budi
    menjadi sosok dalam video viral di media sosial.
    Ia sebelumnya dikira pemilik Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias
    Aguan
    yang diberi hormat oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy.
    Perihal ini, pihak Istana Kepresidenan sudah membantahnya pada Kamis (23/1/2025).
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menuturkan, sosok yang diberikan hormat oleh Teddy dalam video tersebut bukanlah Aguan.
    “Itu sama sekali tidak benar, bukan (Aguan),” kata Yusuf dalam konfirmasinya, Kamis (23/1/2025).
    “Beliau adalah
    Mayjen TNI Purn Asro Budi
    . Beliau dulunya adalah komandan Pak Seskab saat masih bertugas di Pussenif (Pusat Kesenjataan Infanteri),” jelas Yusuf.
    Asro Budi merupakan purnawirawan TNI yang pernah bertugas di Pusat Kesenjataan Infanteri.
    Ketika itu, ia merupakan komandan Mayor Teddy yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).
    Dilansir dari berbagai sumber, setelah menjadi purnawirawan TNI, Asro Budi tetap memiliki berbagai kegiatan dan aktif dalam organisasi.
    Ia dilantik sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Asrama (Wakasisma) SMA Taruna Nusantara pada 29 April 2020.
    Di Taruna Nusantara, Asro Budi banyak melakukan kegiatan, salah satunya menjadi inspektur upacara dan memberikan pengarahan.
    Asro Budi sebelumnya juga merupakan pengajar di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
    Dikutip dari dokumen Lemhanas tahun 2017, Asro Budi sempat menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional dalam PPSA XXI Tahun 2017.
    Saat ini, ia tergabung dalam Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) masa bakti 2023-2027 sebagai penasihat dalam organisasi tersebut.
    Dalam daftar pengurus FPTI,  tampak nama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan putra bungsu Presiden ke-7 RI, Kaesang Pangarep, yang menjabat sebagai pembina.
    Sebelumnya, dalam video yang viral, Teddy terlihat mengenakan jas berwarna hitam di sebuah acara, dilengkapi dengan peci hitam.
    Ia lalu berjalan ke sosok Asro Budi yang berdiri di depannya sembari memberikan hormat.
    Asro Budi kemudian menyalami Teddy dan tersenyum.
    Di sisi lain, Aguan tengah menjadi perbincangan publik karena isu pagar laut di Perairan Tangerang, Banten.
    Pemilik Agung Sedayu Group itu disebut-sebut sebagai sosok di balik pagar laut, mengingat proyek Aguan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 memperoleh status Proyek Strategis Nasional (PSN) di zaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan, PIK 2 bukan seluruhnya PSN.
    Proyek yang dimaksud sebagai PSN di Kawasan PIK 2 hanya yang terkait kawasan ecotourism Tropical Coastland.
    “Seluruh PSN akan dievaluasi, dan PIK 2 bukan PSN. PIK 2 tidak pernah jadi PSN, yang menjadi PSN adalah ecotourism Tropical Coastland,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan.
    Kendati begitu, pemerintah masih menginvestigasi pemilik pagar laut.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun tidak ingin berspekulasi lebih lanjut siapa pemilik pagar laut selama belum ada info pasti.
    Namun, ia memastikan bakal mengenakan denda administratif kepada pemilik pagar laut senilai Rp 18 juta per kilometer.
    Panjang pagar laut di perairan Tangerang mencapai 30,16 kilometer.
    “Belum tahu persis (dendanya bisa sampai berapa. Itu bergantung pada luasan. Kalau itu kan 30 kilometer ya, per kilometer Rp 18 juta,” ucap Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berantas Curanmor, Polres Pasuruan Bekuk 2 Pencuri dan 2 Penadah

    Berantas Curanmor, Polres Pasuruan Bekuk 2 Pencuri dan 2 Penadah

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kasus pencurian dan penganiayaan yang marak di wilayah hukum Polres Pasuruan membuat Satreskrim Polres Pasuruan melakukan tindakan tegas. Alhasil dua pelaku pencurian kendaraan beserta dua penadahnya dibekuk.

    Keempat pelaku tersebut yakni MS (47) yang merupakan warga Kabupaten Malang. Kemudian HH (37) warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. MH (27) warga Kecamatan Pasrepan, dan AM (43) yang merupakan warga Kecamatan Kejayan.

    Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Adimas Firmansyah mengatakan, AM dan MS merupakan seorang penadah. Sementara MH dan HH ini pelaku pencurian di wilayah Kecamatan Winongan dan Kecamatan Prigen.

    “Pelaku ini kami amankan setelah mendapat laporan dari korban yang sepeda motornya telah hilang dicuri. Kemudian kami lakukan pengembangan dan ternyata kami mendapati dua orang yang turut menjadi penadah kendaraan,” ungkap Adimas, Jumat (24/1/2025).

    Adimas juga mengatakan bahwa dua penadah ini bukanlah sindikat. Keduanya bekerja sendiri-sendiri, seperti penadah MS yang baru tiga bulan menjadi penadah dan hasil curiannya di jual di sosial media Facebook.

    Sementara penadah lainnya yakni AM sudah menjadi penadah kendaraan curian sejak 2004. Selama 20 tahun AM sudah berhasil menjadi penadah dan menjual hasil curiannya tersebut.

    “Dulu sempat fakum, dan kemaren baru beraksi lagi. Sudah 6 kali menerima motor ini, kalau dijual dari motor curian itu keuntungan Rp200 sampai Rp500 ribu,” jelas AM saat dimintai keterangan.

    Sementara untuk kasus pencurian sendiri kedua pelaku juga melancarkan aksinya sendiri-sendiri. Pelaku MH ini melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata tajam untuk melukai korbannya saat melintas di jalan sepi.

    Sementara pelaku HH ini diamankan setelah berhasil mencuri motor warga dengan cara membobol rumahnya terlebih dahulu dan mengambil kontak motor, STNK, dan sejumlah uang tunai. Pelaku HH ini melancarkan aksinya pada sore hari di wilayah Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

    Akibat perbuatannya, keempat pelaku kini harus meringkuk didalam penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. [ada/beq]

  • Resiliensi Perekonomian Indonesia Jadi Kunci Dongkrak Investasi

    Resiliensi Perekonomian Indonesia Jadi Kunci Dongkrak Investasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Resiliensi perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global menjadi kunci utama dalam pengembangan investasi di Tanah Air.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 yang solid, yaitu di kisaran 4,7–5,5%, didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar, serta cadangan devisa yang tinggi, turut memperkuat optimisme terhadap prospek positif Indonesia di mata investor dunia.

    Tantangan ekonomi dan pasar keuangan global saat ini berasal dari dampak transformasi kebijakan di Amerika Serikat, perbedaan arah kebijakan bank sentral berbagai negara, serta perkembangan geopolitik global.

    Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan guna meningkatkan optimisme dan keyakinan investor.

    Langkah ini diharapkan dapat mendukung aliran modal, menjaga stabilitas, serta memastikan ketersediaan pembiayaan pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi.

    “Momentum ini membuka peluang besar untuk berinvestasi di Indonesia. Secara konsisten, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi dengan fundamental ekonomi yang kuat,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pernyataannya pada Jumat (24/1/2025).

    Perry menekankan tiga hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku ekonomi dalam menyikapi dinamika ekonomi dan pasar keuangan global saat ini.

    Pertama, perekonomian dan pasar keuangan global masih akan diliputi berbagai ketidakpastian dan volatilitas yang disebabkan oleh perlambatan dan divergensi pertumbuhan global, dinamika rantai pasok dan kebijakan perdagangan negara maju yang dapat mempengaruhi inflasi global, tingginya yield obligasi pemerintah AS, kuatnya nilai tukar dolar AS, dan dinamika aliran modal dari negara maju ke negara berkembang.

    Kedua, investor perlu mempertimbangkan berbagai skenario dalam menetapkan strategi investasi agar keputusan yang diambil lebih terukur dan efektif.

    Ketiga, pemanfaatan dan penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), perlu dioptimalkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan investasi.

    Ajakan untuk berinvestasi di Indonesia semakin diperkuat dengan sinergi antara Bank Indonesia dan program Asta Cita Pemerintah melalui langkah-langkah bauran kebijakan nasional.

    Berbagai pilihan aset tersedia bagi investor global untuk investasi, seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan sekuritas Bank Indonesia, meliputi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), serta Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

  • Simak Detail Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Layanan Perkotaan

    Simak Detail Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Layanan Perkotaan

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meneken Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024. Aturan itu memuat Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P).

    Wakil Mendagri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut regulasi itu mengatur soal pembinaan sumber daya manusia dan lain hal. Mencakup pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan Kota Cerdas. 

    “Termasuk bagaimana pendanaannya dalam pemenuhan sistem pelayanan perkotaan tersebut,” ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dikutip Jumat, 24 Januari 2025.

    Regulasi ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ribka menekankan, arah kebijakan pembangunan perkotaan harus selaras.

    Dia tak menutup mata masing-masing daerah memiliki karakteristik dan klasifikasi yang berbeda-beda. Meski demikian, pembangunan mesti selaras, karena penting untuk menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
     

    Menurut Ribka, aturan RP2P itu dokumen baru yang harus disusun oleh pemerintah daerah (Pemda). Dokumen ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

    Secara spesifik, urgensi penyusunan RP2P juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Ribka mengatakan, RP2P bakal terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama mengenai pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota. Penerapan RP2P juga sejalan dan mendukung program Asta Cita untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

    “Hal ini karena RP2P akan memberikan keterpaduan perencanaan pengelolaan perkotaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.

    Keterpaduan itu, kata Ribka, meliputi rencana pembangunan dan tata ruang pemenuhan layanan perkotaan yang inklusif, adil, bermanfaat, serta terjangkau. Ini dilakukan sesuai Asta Cita poin keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Sebab RP2P bakal menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), termasuk akses terhadap layanan dasar air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Hal ini baik di perkotaan maupun di perdesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil untuk memberantas kemiskinan.

    “Saya berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memahami kewenangannya dalam pengelolaan kawasan perkotaan, dan melaksanakan penyusunan RP2P untuk disinkronkan ke dalam RPJMD yang akan ditetapkan pasca-pelantikan kepala daerah,” kata Ribka.

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meneken Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024. Aturan itu memuat Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P).
     
    Wakil Mendagri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut regulasi itu mengatur soal pembinaan sumber daya manusia dan lain hal. Mencakup pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan Kota Cerdas. 
     
    “Termasuk bagaimana pendanaannya dalam pemenuhan sistem pelayanan perkotaan tersebut,” ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dikutip Jumat, 24 Januari 2025.

    Regulasi ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ribka menekankan, arah kebijakan pembangunan perkotaan harus selaras.
     
    Dia tak menutup mata masing-masing daerah memiliki karakteristik dan klasifikasi yang berbeda-beda. Meski demikian, pembangunan mesti selaras, karena penting untuk menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
     

    Menurut Ribka, aturan RP2P itu dokumen baru yang harus disusun oleh pemerintah daerah (Pemda). Dokumen ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
     
    Secara spesifik, urgensi penyusunan RP2P juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
     
    Ribka mengatakan, RP2P bakal terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama mengenai pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota. Penerapan RP2P juga sejalan dan mendukung program Asta Cita untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
     
    “Hal ini karena RP2P akan memberikan keterpaduan perencanaan pengelolaan perkotaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.
     
    Keterpaduan itu, kata Ribka, meliputi rencana pembangunan dan tata ruang pemenuhan layanan perkotaan yang inklusif, adil, bermanfaat, serta terjangkau. Ini dilakukan sesuai Asta Cita poin keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
     
    Sebab RP2P bakal menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), termasuk akses terhadap layanan dasar air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Hal ini baik di perkotaan maupun di perdesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil untuk memberantas kemiskinan.
     
    “Saya berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memahami kewenangannya dalam pengelolaan kawasan perkotaan, dan melaksanakan penyusunan RP2P untuk disinkronkan ke dalam RPJMD yang akan ditetapkan pasca-pelantikan kepala daerah,” kata Ribka.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Wamen ESDM sebut tak ada kenaikan royalti nikel jadi 15 persen

    Wamen ESDM sebut tak ada kenaikan royalti nikel jadi 15 persen

    Kayaknya tidak ada kenaikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan tidak ada kenaikan royalti nikel dari 10 persen menjadi 15 persen, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

    “Kayaknya tidak ada kenaikan,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Selain Yuliot, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menyampaikan belum mendengar perihal kenaikan royalti nikel dari 10 persen menjadi 15 persen.

    “Saya belum dapat infonya, karena nggak di saya. Saya tidak ikut, jadi belum tau,” ucap Julian ketika ditemui setelah menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Jakarta, Kamis (23/1).

    Pernyataan tersebut disampaikan ketika merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey yang mengungkap kabar soal kenaikan royalti nikel dari 10 persen menjadi 15 persen.

    Kabar tersebut disampaikan oleh Meidy dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ketika membahas ihwal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) di Jakarta, Rabu (22/1).

    “Kemarin kami dapat isu lagi, royalti yang tadi saya sebut 10 persen akan naik 15 persen,” kata Meidy.

    Menurut dia, kenaikan royalti tersebut akan memberatkan para penambang nikel. Selain itu, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen juga dirasa memberatkan para penambang nikel.

    Meidy menyampaikan, biaya produksi yang semakin tinggi dan harga nikel yang semakin turun menyebabkan penambang nikel tidak mau produksi.

    “Tambang yang dapat RKAB nggak mau produksi. Kenapa? Karena biaya produksi naik, tetapi penjualannya semakin turun,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025