Xcloud.id

Blog

  • Ini yang Baru dari Aturan PPDB 2025: Solusi Atasi Polemik Tahunan

    Ini yang Baru dari Aturan PPDB 2025: Solusi Atasi Polemik Tahunan

    Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi perdebatan sengit setiap tahunnya. Dari isu manipulasi dokumen kependudukan hingga polemik ketimpangan akses, sistem zonasi PPDB kerap memunculkan berbagai masalah. Kini, pemerintah mencoba mencari jalan keluar dengan menyusun skema baru yang lebih transparan dan inklusif.
    Jarak Rumah-Sekolah Jadi Acuan
    Staf Ahli Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Biyanto, mengungkapkan bahwa pada PPDB 2025, penilaian jalur zonasi tidak lagi mengacu pada dokumen kependudukan.

     “Iya (yang jadikan acuan jarak) tempat tinggalnya,” ujar Biyanto seperti dikutip wartawan, Rabu, 22 Januari 2025.

    Langkah ini diambil untuk mengatasi manipulasi data kependudukan yang selama ini terjadi. “Memang selama ini temuannya kan, misalnya manipulasi tempat tinggal ya, tiba-tiba ada masuk KK (kartu keluarga) yang baru, nah itu kita antisipasi juga,” tambahnya.

    Dengan skema baru ini, jarak rumah tinggal siswa ke sekolah menjadi indikator utama dalam menentukan prioritas penerimaan, menggantikan domisili dalam dokumen kependudukan.

    Baca juga: Mendikdasmen Beri Sinyal Nasib PPDB Zonasi Disampaikan pada Sidang Kabinet Besok

    PPDB Berubah Jadi SPMB
    Pemerintah juga berencana mengganti istilah PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurut Biyanto, pergantian istilah ini bertujuan agar lebih familiar dan enak didengar oleh masyarakat. 

    “Namanya diganti SPMB, sistem penerimaan murid baru,” jelasnya.

    Biyanto berharap, perubahan istilah ini juga mencerminkan perbaikan pada sistem penerimaan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama antara sekolah negeri dan swasta, terutama dalam hal daya tampung.

    “Jika kapasitas sudah terpenuhi, siswa yang tidak tertampung akan diarahkan ke swasta, dan mereka akan dibiayai pemerintah daerah,” katanya.
    Afirmasi untuk Anak Miskin dan Disabilitas Diperluas
    Meskipun ada perubahan nama, jalur penerimaan seperti mutasi, domisili, afirmasi untuk anak miskin dan disabilitas, serta jalur prestasi tetap akan ada. Biyanto menegaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan persentase penerimaan pada beberapa jalur untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas.

    “Selama ini kan masuk jalur afirmasi ya. Nah, itu nanti akan diperbanyak jumlahnya, kira-kira begitu,” tuturnya.

    Sebelumnya, sistem zonasi yang diperkenalkan sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan sering mendapat kritik. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem ini dievaluasi.

    Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi perdebatan sengit setiap tahunnya. Dari isu manipulasi dokumen kependudukan hingga polemik ketimpangan akses, sistem zonasi PPDB kerap memunculkan berbagai masalah. Kini, pemerintah mencoba mencari jalan keluar dengan menyusun skema baru yang lebih transparan dan inklusif.

    Jarak Rumah-Sekolah Jadi Acuan

    Staf Ahli Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Biyanto, mengungkapkan bahwa pada PPDB 2025, penilaian jalur zonasi tidak lagi mengacu pada dokumen kependudukan.
     
     “Iya (yang jadikan acuan jarak) tempat tinggalnya,” ujar Biyanto seperti dikutip wartawan, Rabu, 22 Januari 2025.
     
    Langkah ini diambil untuk mengatasi manipulasi data kependudukan yang selama ini terjadi. “Memang selama ini temuannya kan, misalnya manipulasi tempat tinggal ya, tiba-tiba ada masuk KK (kartu keluarga) yang baru, nah itu kita antisipasi juga,” tambahnya.

    Dengan skema baru ini, jarak rumah tinggal siswa ke sekolah menjadi indikator utama dalam menentukan prioritas penerimaan, menggantikan domisili dalam dokumen kependudukan.
     
    Baca juga: Mendikdasmen Beri Sinyal Nasib PPDB Zonasi Disampaikan pada Sidang Kabinet Besok

    PPDB Berubah Jadi SPMB

    Pemerintah juga berencana mengganti istilah PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurut Biyanto, pergantian istilah ini bertujuan agar lebih familiar dan enak didengar oleh masyarakat. 
     
    “Namanya diganti SPMB, sistem penerimaan murid baru,” jelasnya.
     
    Biyanto berharap, perubahan istilah ini juga mencerminkan perbaikan pada sistem penerimaan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama antara sekolah negeri dan swasta, terutama dalam hal daya tampung.
     
    “Jika kapasitas sudah terpenuhi, siswa yang tidak tertampung akan diarahkan ke swasta, dan mereka akan dibiayai pemerintah daerah,” katanya.

    Afirmasi untuk Anak Miskin dan Disabilitas Diperluas

    Meskipun ada perubahan nama, jalur penerimaan seperti mutasi, domisili, afirmasi untuk anak miskin dan disabilitas, serta jalur prestasi tetap akan ada. Biyanto menegaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan persentase penerimaan pada beberapa jalur untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas.
     
    “Selama ini kan masuk jalur afirmasi ya. Nah, itu nanti akan diperbanyak jumlahnya, kira-kira begitu,” tuturnya.
     
    Sebelumnya, sistem zonasi yang diperkenalkan sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan sering mendapat kritik. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem ini dievaluasi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Inflasi melambat, Turkiye pangkas suku bunga dua kali beruntun

    Inflasi melambat, Turkiye pangkas suku bunga dua kali beruntun

    Ankara (ANTARA) – Bank sentral Turkiye pada Kamis (23/1) memangkas suku bunga acuan sebesar 250 basis poin menjadi 45 persen di tengah proyeksi inflasi yang membaik, menandai pemangkasan suku bunga kedua setelah beberapa bulan sebelumnya mempertahankan suku bunga pada level yang sama.

    “Meskipun tren inflasi menurun pada Desember, indikator-indikator utama menunjukkan peningkatan pada Januari, sesuai proyeksi. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh produk-produk jasa dengan penetapan harga yang bergantung pada waktu dan indeksasi mundur,” kata Komite Kebijakan Moneter bank tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Kebijakan moneter yang ketat akan dipertahankan sampai stabilitas harga tercapai melalui penurunan inflasi yang berkelanjutan,” menurut pernyataan itu.

    Bank tersebut menyatakan suku bunga acuan akan ditentukan sedemikian rupa guna memastikan pengetatan yang dibutuhkan oleh proyeksi jalur disinflasi, dengan mempertimbangkan realisasi dan perkiraan inflasi, serta tren yang mendasarinya.

    Turkiye bergulat menghadapi kenaikan inflasi selama bertahun-tahun. Dari Juni 2023 hingga Maret 2024, bank sentral Turkiye menaikkan suku bunga acuannya dari 8,5 persen menjadi 50 persen untuk mengetatkan kebijakan moneter, kemudian mempertahankan suku bunga pada level yang sama dari Maret hingga Desember

    Pada Desember, inflasi tahunan Turkiye turun menjadi 44,4 persen, level terendah dalam 18 bulan, menurut Institut Statistik Turkiye (Turkish Statistical Institute). Angkanya sempat mencapai di atas 75 persen pada Mei tahun lalu.

    Pada 26 Desember, bank itu menerapkan pemangkasan suku bunga pertamanya dalam hampir dua tahun, menurunkan suku bunga dari 50 persen menjadi 47,5 persen dengan pemangkasan 250 basis poin.

    Pada akhir tahun lalu, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan bertekad akan terus melawan inflasi pada 2025 dan memangkas suku bunga lebih lanjut.

    “Suku bunga akan turun sehingga inflasi akan turun. Kami akan mengambil langkah ini. Hal ini sangat kita perlukan sekarang,” kata Erdogan kepada para anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (Justice and Development Party), partai berkuasa yang dipimpinnya.

    Erdogan menekankan strategi ekonomi dan moneter pemerintah memprioritaskan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Menurut Survei Pelaku Pasar (Survey of Market Participants) bank sentral tersebut untuk Januari 2025, 68 pelaku pasar dari sektor keuangan dan riil Turkiye memperkirakan inflasi tahunan pada akhir 2025 akan berada di angka 27,05 persen, dan pada akhir 2026 akan mencapai 18,67 persen.

    Sebuah survei yang dilakukan oleh kantor berita pemerintah Turkiye, Anadolu, menunjukkan para ekonom yang berpartisipasi memprediksi rata-rata suku bunga acuan akhir tahun berada di level 30 persen.

    Senol Babuscu, seorang ekonom dan akademisi di Universitas Baskent Ankara, mengatakan kepada Xinhua bahwa tingkat inflasi pada Desember menciptakan ruang bagi pelonggaran tambahan.

    “Bank (sentral) tampaknya mempertimbangkan bahwa prospek inflasi akan membaik dalam beberapa bulan mendatang, oleh karena itu terus menurunkan suku bunga kebijakannya,” ujar Babuscu, seraya menambahkan bahwa penurunan suku bunga lebih lanjut mungkin akan terjadi apabila indeks harga konsumen bulanan tidak memburuk.

    Seraya mengungkapkan bahwa penurunan suku bunga terbaru “sesuai ekspektasi pasar”, Atilla Yesilada, ekonom yang berbasis di Istanbul, mengatakan kepada Xinhua bahwa bank sentral akan diperkenankan untuk mengkaji data inflasi pada Januari dan Februari sebelum mengambil keputusan terkait suku bunga dalam pertemuan berikut mereka pada Maret.

    Memperkirakan tingkat suku bunga akan melampaui target akhir tahun bank sentral sebesar 21 persen pada 2025, Yesilada mengatakan “untuk mempertahankan kredibilitas, bank (sentral) harus mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan atau membalikkan penurunan suku bunga jika tren inflasi menyimpang dari jalurnya.”

    Sementara itu, Faith Ozatay, seorang analis ekonomi dari Yayasan Penelitian Kebijakan Ekonomi Turkiye (Economic Policy Research Foundation of TUrkiye) di Ankara, mengatakan dalam sebuah artikel belum lama ini bahwa kondisi-kondisi yang ada belum mendukung untuk penurunan suku bunga.

    “Saya yakin penurunan suku bunga baru masih terlalu dini,” ujarnya, seraya menuturkan meskipun menurun, inflasi secara tahunan masih cukup tinggi bagi bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneternya.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengenal Smelter Merah Putih, Tambang Nikel Ramah Lingkungan yang Segera Beroperasi

    Mengenal Smelter Merah Putih, Tambang Nikel Ramah Lingkungan yang Segera Beroperasi

    Kolaka: Salah satu industri pertambangan nikel atau Smelter Merah Putih segera beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pertambangan nikel yang dioperasikan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group) ini disokong energi bersih yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
     
    “Smelter Merah Putih siap menghasilkan green nickel product yang akan diserap pasar global,” kata Deputy President Director yang juga Director of Corporate Affairs Ceria Group, Djen Riza, melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 Januari 2025.
     
    Smelter Merah Putih merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Saat ini, Ceria Group yang berstatus sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sedang dalam tahap akhir membangun membangun teknologi pengolahan bijih nikel bernama Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), dan persiapan konstruksi High-Pressure Acid Leach (HPAL).

    “Smelter Merah Putih ini menjadi komitmen Ceria melaksanakan program hilirisasi pemerintah. Diharapkan bisa memberikan nilai tambah sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita ke-5 dan ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu melanjutkan program hilirisasi dan pertumbuhan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,” ujar dia.
     
    Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, mengatakan progres PSN Smelter Merah Putih sangat signifikan. Dia optimistis smelter RKEF Ceria ini beroperasi penuh pada April 2025.
     
    “Kita bersyukur atas konstribusi Ceria Group karena ribuan orang dari berbagai suku bangsa di Indonesia kini telah bekerja di smelter,” kata Asrun saat meninjau progres PSN Smelter Merah Putih Ceria Nugraha Indotama di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Rabu, 23 Januari 2025.
     

    Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara, pembangunan Smelter PT Ceria Nugraha Indotama telah mencapai 97,05%. Proyek ini sudah dibangun sejak 2019.
     
    Realisasi capaian target diukur berdasarkan 13 indikator. Beberapa di antaranya meliputi penyiapan proyek, penyediaan lahan, tata ruang, pendanaan proyek, jaminan pemerintah, perizinan/nonperizinan, pengutamaan komponen dalam negeri, pembangunan fisik, pengawasan dan pengendalian proyek, regulasi proyek, cipta kerja, dan Pemanfaatan.
     
    Menggunakan energi bersih
    Asrun mengapresiasi penggunaan energi bersih smelter Ceria Group yang bersumber dari PLTA Bakaru (dalam jaringan transmisi PLN). PLTA itu telah memiliki Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC).
     
    Ia juga menyaksikan langsung keberadaan Pembangkit Listrik Terapung atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) berkapasitas 2 x 60 MW yang telah bersandar di Terminal Khusus Wolo. Adapun, BMPP ini sudah terkoneksi dengan jaringan PLN Kolaka untuk menjaga keandalan dan stabilitas listrik smelter Ceria Group.
     
    Penjabat Bupati Kolaka, Muh Fadliansyah, mengapresiasi Ceria karena memanfaatkan 100 persen tenaga kerja lokal. “Ceria telah berkontribusi besar di Kabupaten Kolaka. Bahkan, saat ini semua masyarakat di Wolo sudah terserap sebagai tenaga kerja di perusahaan,” ujar dia. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Forum Ekonomi Dunia serukan kerja sama global

    Forum Ekonomi Dunia serukan kerja sama global

    Davos (ANTARA) – Di tengah meningkatnya proteksionisme dan ketidakpastian global yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) yang sedang berlangsung menekankan kebutuhan mendesak akan perekonomian global yang terbuka dan inklusif serta kerja sama internasional yang diperkuat guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan.

    Ekonomi global diperkirakan akan kembali menghadapi tahun yang penuh ketidakpastian dan pertumbuhan yang tidak merata, menurut laporan terbaru Chief Economists Outlook WEF. Laporan ini diluncurkan menjelang pertemuan tahunan WEF yang tahun ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Era Cerdas” (Collaboration for the Intelligent Age).

    Laporan Chief Economists Outlook menyebutkan bahwa 56 persen kepala ekonom yang disurvei memperkirakan ekonomi global akan melemah pada 2025, dibandingkan dengan hanya 17 persen yang memprediksi adanya perbaikan.

    Selain itu, sejumlah diskusi utama dalam pertemuan tahunan ini didominasi oleh frasa-frasa seperti “ketidakpastian yang sangat tinggi” dan “berada di persimpangan jalan”.

    Pada 17 Januari lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) merilis pembaruan prospek globalnya, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3 persen pada 2025 dan 2026.

    Namun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan global sebesar 3,7 persen yang tercatat antara 2000 hingga 2019.

    SOLUSI GLOBAL UNTUK MASALAH GLOBAL IMF juga memperingatkan semua pihak agar tidak mengambil langkah-langkah sepihak seperti tarif, hambatan nontarif, atau subsidi yang dapat merugikan mitra dagang dan memicu tindakan balasan.

    Eskalasi konflik geopolitik dan ketidakstabilan regional telah menyeret tingkat kerja sama global ke titik terendah, menurut laporan Barometer Kerja Sama Global (Global Cooperation Barometer) 2025 yang dirilis WEF pada 7 Januari.

    Berbicara dalam pertemuan tahunan WEF pada Selasa (21/1), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa dunia telah memasuki era baru persaingan geostrategis yang keras.

    “Kita perlu bekerja sama untuk menghindari global race to the bottom (persaingan demi mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengorbankan kualitas dan keputusan rasional) karena tidak ada satu pun yang diuntungkan dari memutus ikatan ekonomi global,” katanya.

    Sembari mengaku iklim persaingan tersebut dan kecenderungan untuk memprioritaskan urusan internal di banyak negara saat ini, Presiden WEF Borge Brende kembali menegaskan bahwa kerja sama tetap menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi berbagai tantangan umum yang dihadapi dunia.

    “Untuk masalah global, Anda harus menemukan solusi global,” katanya kepada Xinhua dalam sebuah wawancara.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengeluarkan peringatan keras tentang meningkatnya krisis global, termasuk krisis iklim dan perpecahan geopolitik.

    Menyebut tantangan-tantangan ini sebagai “kotak Pandora masalah”, Guterres mendesak komunitas internasional untuk memprioritaskan kolaborasi. “Sebagai komunitas global, kita harus memenuhi tanggung jawab ini,” katanya, menggemakan seruan WEF untuk persatuan.

    Perdagangan Bebas, Tanpa Proteksionisme

    Proteksionisme menjadi titik fokus perhatian dalam pertemuan tersebut. Laporan Chief Economists Outlook WEF memperingatkan bahwa meningkatnya hambatan perdagangan dan konflik geopolitik dapat menyebabkan gangguan yang berkepanjangan pada pola perdagangan. Lebih dari separuh ekonom yang disurvei memperkirakan masa depan suram yang didorong oleh hambatan perdagangan, utang publik yang melonjak, dan pemulihan yang tidak merata.

    IMF juga memperingatkan semua pihak agar tidak mengambil langkah-langkah sepihak seperti tarif, hambatan nontarif, atau subsidi yang dapat merugikan mitra dagang dan memicu tindakan balasan

    Brende memperingatkan bahwa pemisahan diri (decoupling) akan membawa dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi global.

    IMF memperkirakan bahwa decoupling yang parah, dikombinasikan dengan tarif tinggi, dapat memangkas ekonomi global hingga 7 persen. Dia mendesak semua negara untuk terlibat dalam dialog, menangani isu tarif secara konstruktif, serta menghindari perangkap decoupling dan proteksionisme.

    Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala juga menyuarakan penentangan yang kuat terhadap proteksionisme.

    “Kita tidak menginginkan tarif. Kita tidak menginginkan perang tarif,” katanya dalam panel diskusi bertajuk “Menemukan Pertumbuhan di Masa Ketidakpastian” (Finding Growth in Uncertain Times) pada Selasa.

    “Hal ini benar-benar tidak akan menguntungkan siapa pun, baik Amerika Serikat maupun seluruh dunia. Dalam banyak kasus, ini akan menyebabkan inflasi,” ujarnya.

    “Kita masih perlu mencoba untuk bekerja sama guna memastikan kita menjaga pasar tetap terbuka dan terprediksi.”

    Dalam pidatonya di pertemuan tahunan WEF, Kanselir Jerman Olaf Scholz menekankan bahwa Jerman akan mempertahankan perdagangan bebas sebagai dasar kemakmuran, termasuk dalam kerja sama dengan para mitra lainnya.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Cek Kesehatan Gratis Saat Warga Surabaya Ulang Tahun, Dimulai Februari 2025

    Program Cek Kesehatan Gratis Saat Warga Surabaya Ulang Tahun, Dimulai Februari 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya tengah mempersiapkan program pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) gratis bagi warga masyarakat di setiap hari ulang tahun mereka. Yang mulai dilaksanakan bulan Februari 2025.

    Program MCU Gratis ini merupakan program dari pemerintah pusat, massa Presiden RI-8 Prabowo Subianto, bertujuan untuk memberi akses mudah masyarakat dalam memantau kesehatan mereka.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyampaikan kegembiraannya atas rencana pelaksanaan program MCU gratis di bulan depan. Dan berharap program ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Surabaya.

    “Kami turut memastikan program dapat berjalan dengan baik. Serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” kata Nanik, hari Jumat (24/1/2025).

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serta Dinkes saat ini telah mempersiapkan terkait pelaksanaan pemeriksaan gratis tersebut. Nanik bilang, sudah dilakukan koordisasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen fasilitas kesehatan (faskes), Kota Surabaya.

    “Dinkes saat ini sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk pengaturan jejaring koordinasi, penyediaan fasilitas, dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas,” jelas Nanik.

    Nanik mengungkapkan bahwa persiapan digelar oleh dinkes selama ini berjalan lancar dan efektif. Serta tinggal menunggu antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut di bulan Februari 2025 mendatang.

    “Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan deteksi dini penyakit, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan,” ucap dia.

    Diketahui, pemerintah akan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang berulang tahun ini mulai Februari 2025.

    Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan pedoman pemeriksaan kesehatan gratis pada Selasa (21/1/2025). Melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun. (ted)

  • Putin Siap Berdialog dengan Trump, Tunggu Sinyal Gedung Putih

    Putin Siap Berdialog dengan Trump, Tunggu Sinyal Gedung Putih

    Moskow –

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengatakan Presiden Vladimir Putin siap untuk berdialog dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kremlin menyebut Moskow menunggu “sinyal” dari Washington soal dialog kedua kepala negara tersebut.

    “Putin sudah siap. Kami menunggu sinyal (dari AS),” ucap juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, saat berbicara kepada wartawan seperti dilansir AFP, Jumat (24/1/2025).

    Baik Trump maupun Putin sama-sama mengatakan bahwa mereka siap bertemu untuk melakukan pembicaraan mengenai Ukraina.

    Trump sebelumnya mengancam Rusia dengan sanksi ekonomi yang lebih keras jika Moskow tidak setuju untuk mengakhiri konflik dengan Kyiv.

    Dalam pernyataannya, Peskov mengatakan dirinya tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai pertemuan kedua pemimpin. Dia mengatakan bahwa untuk memprediksi masa depan itu sulit seperti “membaca ampas kopi” — merujuk pada metode meramal masa depan.

    Namun lebih lanjut, Peskov menolak klaim yang dilontarkan Trump bahwa konflik di Ukraina dapat diakhiri dengan menurunkan harga minyak Rusia.

    “Konflik ini tidak bergantung pada harga minyak,” tegas Peskov.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menkeu: Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dari negara lain

    Menkeu: Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dari negara lain

    Kalau dibandingkan dengan mata uang negara lain, seperti Korea won, peso Meksiko, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki, meskipun rupiah mengalami depresiasi 4,34 persen point-to-point, posisinya masih lebih baik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan nilai tukar rupiah menunjukkan posisi yang relatif lebih baik dari negara lain meski mengalami pelemahan sebesar 4,34 persen pada 2024.

    Per 31 Desember 2024, nilai tukar rupiah tercatat berada pada level Rp16.095 per dolar AS.

    “Kalau dibandingkan dengan mata uang negara lain, seperti Korea won, peso Meksiko, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki, meskipun rupiah mengalami depresiasi 4,34 persen point-to-point, posisinya masih lebih baik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.

    Pada awal 2025, masih terjadi dengan penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap nilai tukar mata uang. Hingga 23 Januari 2025, nilai tukar rupiah tercatat mengalami pelemahan sebesar 1,14 persen point-to-point. Pergerakan ini juga sejalan dengan tren nilai tukar mata uang regional lainnya.

    “Nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar kawasan Amerika Serikat, dan relatif stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang,” tambah Menkeu.

    Perkembangan itu disebut sesuai dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia (BI).

    Selain itu, kondisi tersebut didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek perekonomian Indonesia yang tetap resilien dan baik.

    Adapun nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari ini menguat hingga 112 poin atau 0,69 persen menjadi Rp16.172 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.284 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat juga menguat menguat ke level Rp16.200 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.276 per dolar AS.

    Berbagai faktor memberikan sentimen positif terhadap penguatan kurs rupiah pada hari ini.

    Salah satunya pidato Presiden AS Donald Trump yang menyatakan akan menuntut Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) dan pemimpin de facto-nya, Arab Saudi, untuk menurunkan biaya minyak mentah dan mendesak bank-bank sentral global untuk menurunkan suku bunga.

    Presiden AS turut berjanji memberikan tarif impor sebesar 25 persen terhadap Kanada dan Meksiko, serta mempertimbangkan penerapan tarif kepada China 10 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres pastikan komitmen pemerintah daerah dalam implementasi MBG

    Wapres pastikan komitmen pemerintah daerah dalam implementasi MBG

    ANTARA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Ki Hajar Dewantoro di Tangerang, Banten, pada Jumat (24/1). Wapres meminta pemerintah daerah terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program MBG. (Farah Khadija/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Kades Kohod Tangerang Debat dengan Nusron Wahid, Ngotot Area Pagar Laut Dulunya Empang – Page 3

    Kades Kohod Tangerang Debat dengan Nusron Wahid, Ngotot Area Pagar Laut Dulunya Empang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengunjungi Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (24/1/2025). Namun, kunjungan ini diwarnai perdebatan sengit dengan Kepala Desa Kohod, Arsin, terkait status hukum sebuah lahan di kawasan tersebut.

    Arsin bersikeras bahwa lahan yang kini dipermasalahkan adalah bekas empang milik warga yang dibeli oleh pengembang. “Dulunya ini empang. Ada abrasi, kemudian dikasih batu-batu di tahun 2004,” ungkap Arsin seperti disampaikan Nusron.

    Menanggapi pernyataan itu, Menteri Nusron Wahid mengaku enggan memperpanjang perdebatan di tempat tersebut.

    “Saya enggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kan kampung dia. Kalau saya debat, entar saya enggak bisa pulang,” ucap Nusron dengan nada bercanda.

    Meski demikian, Nusron menegaskan bahwa lahan yang disebut sebagai bekas empang itu, secara fisik, kini sudah tidak ada. Dia menjelaskan bahwa lahan tersebut masuk dalam kategori tanah musnah, sehingga hak guna bangunnya secara otomatis hilang.

    “Kita lihat bersama, fisiknya sudah enggak ada tanahnya. Kalau sudah tidak ada, maka tanah itu menjadi hak negara,” jelas Nusron.

    Lebih lanjut, Nusron mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara berulang untuk memastikan validitas data sebelum mengambil langkah pembatalan sertifikat yang dikeluarkan sebelumnya.

     

  • Program Sarapan Gratis Pramono-Rano di Jakarta Bakal Libatkan UMKM dan Kantin Sekolah – Page 3

    Program Sarapan Gratis Pramono-Rano di Jakarta Bakal Libatkan UMKM dan Kantin Sekolah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kantin sekolah dalam program sarapan pagi gratis yang digagasnya di Jakarta.

    “Arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub itu dipastikan untuk merekrut UMKM dan kantin-kantin sekolah kita berdayakan,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Selain itu, kata Ima, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta untuk memastikan kualitas makanan. Nantinya, makanan yang disuplai UMKM dan kantin akan diperiksa terlebih dahulu oleh Dinkes.

    “Kita (akan) kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM itu kan diperiksa dulu dapur-dapurnya,” ucap Ima.