Xcloud.id

Blog

  • Ancaman Pidana hingga Denda buat Distributor Nakal Minyakita

    Ancaman Pidana hingga Denda buat Distributor Nakal Minyakita

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk menurunkan harga Minyakita. Pasalnya saat ini rata-rata harga Minyakita di berbagai wilayah dibanderol harga Rp 17.000an/liter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) ditingkat konsumen hanya Ro 15.700/liter.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan upaya tersebut yakni dengan melakukan operasi pengawasan kepada distributor Minyakita di sejumlah wilayah. Terutama untuk wilayah “merah” atau memiliki harga tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah merah tersebut Banten, Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

    Pada Jumat (24/1), ia bersama Satgas Pangan melakukan tindakan penyegelan terhadap distributor nakal yang menjual Minyakita lebih tinggi dari HET di wilayah Tangerang, Banten. Penyegelan tersebut dilakukan di gudang milik PT Navyta Nabati Indonesia (PT NNI). Hal inilah yang menyebabkan harga Minyakita melambung tinggi.

    “Ya ini salah satunya ya kita mulai di Banten. Hingga Ramadan kita tidak akan berhenti melakukan operasi, melakukan pengawasan terhadap peredaran Minyakita. Karena Banten termasuk yang tinggi harganya,” kata Budi.

    “Setelah ini kita segera melakukan pengecekan ya nanti ke Kalimantan Barat, NTT dan wilayah timur lainnya,” tambahnya.

    Budi menyampaikan bahwa dari penyegelan gudang dan produksi Minyakita tersebut terdapat 7.800 botol Minyakita dan 275 dus Minyakita. Dalam 1 dus tersebut berisikan 12 kemasan 1 liter Minyakita.

    Penyegelan tersebut lantaran Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPTSNI) untuk Minyakita milik PT NNI telah habis masa berlakunya, namun perusahaan tetap melanjutkan produksi sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Kemudian, PT NNI tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk Minyakita namun masih memproduksi Minyakita. Selain itu tidak memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 tentang Aktivitas Pengepakan sebagai syarat wajib repacker minyak goreng.

    “Selanjutnya melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang seolah-olah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan,” katanya.

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan PT NNI juga memproduksi Minyakita menggunakan minyak goreng non-DMO. Selain itu dalam proses produksi tersebut Minyakita yang diedarkan diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan yakni kurang dari 1 liter.

    Kemudian PT NNI juga menawarkan harga Minyakita ke pedagang eceran di atas HET. Di mana HET pada tingkat D2 harusnya Rp 14.500/liter untuk dijual ke pedagang eceran. Akan tetapi PT NNI menjual harga Minyakita ke pedagang eceran Rp 15.500/liter.

    “Padahal HET ke konsumen itu Rp 15.700/liter ya sehingga harganya menjadi naik untuk di daerah Banten,” katanya.

    Selain operasi tersebut, ia juga akan mengawasi terkait dengan penjualan Minyakita secara bundling yang dilakukan oleh distributor. Di mana penjualan dengan bundling ini yakni harus dibarengi membeli produk lainnya dari distributor kepada pedagang eceran.

    “Kita sudah melakukan pengawasan dan sebenarnya sudah lama itu nggak ada. Jadi tetap kita awasi, tapi sebenarnya sudah nggak ada lagi. Kemarin memang pernah ada sekali ya di daerah mana, tapi sudah kita tindak tegas,” katanya.

    Di sisi lain, Budi akan menindak tegas distributor yang nakal dan tidak mematuhi aturan yang berlaku terkait dengan pendistribusian Minyakita akan ada ancaman pidana dan denda hingga miliaran.

    Di mana distributor yang tidak mematuhi peraturan akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pelanggaran Standar Nasional Indonesia dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

    Tidak hanya itu, pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan harga penjualan Minyakita dapat dikenai sanksi dan denda berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Jadi ini bisa kena pasal berlapis dan jadi udah aturannya sudah jelas ya. Jadi kalau nanti kita ingatkan dulu, kalau misalnya tetap melakukan pelanggaran ini ya bisa kita lakukan tindakan sebagaimana yang diatur,” katanya.

    (eds/eds)

  • Aurel Anak Pak Sekdes Ditemukan, Korban Tewas Longsor Pekalongan 23 Orang, 3 Lainnya Masih Dicari – Halaman all

    Aurel Anak Pak Sekdes Ditemukan, Korban Tewas Longsor Pekalongan 23 Orang, 3 Lainnya Masih Dicari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PEKALONGAN – Aurelya Shifa Lizhara, remaja berusia 14 tahun, anak dari Carik atau Sekretaris Desa (Sekdes) Kasimpar, Sularso dan Chusnul Cholifah ditemukan meninggal, Jumat (24/1/2025).

    Remaja yang akrab disapa Aurel ini ditemukan di bawah reruntuhan bangunan, jauh dari lokasi longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

    Orang tua Aurel juga menjadi korban tewas akibat longsor Pekalongan, jasadnya  lebih dulu ditemukan.

    Menurut Kanit PPA Satreskrim Polres Pekalongan Ipda Yon, dengan ditemukannya jenazah Aurel, maka jumlah korban tewas yang telah ditemukan mencapai 23 orang.

    Sementara 3 korban lainnya masih dalam pencarian.

    Jenazah Aurel telah dievakuasi ke Posko Lapangan di Puskesmas Petungkriyono untuk diperiksa tim Inafis Polres Pekalongan.

    “Berdasarkan pemeriksaan, keluarga mengetahui dari sisi wajahnya, yaitu Aurel,” kata Ipda Yon di lokasi, Jumat.

    Menurut Ipda Yon, Aurel masih berusia muda dan belum rekam e-KTP.

    “Korban belum rekam e-KTP, masih anak, umur 14 tahun, dan ini sudah diambil oleh keluarga untuk dimakamkan di desa setempat,” imbuhnya.

    Korban Terus Bertambah

    Diketahui longsor menerjang permukiman warga di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (20/1/2025) petang. 

    Di hari pertama kejadian, ditemukan sebanyak 17 korban tewas.

    Selanjutnya berturut-turut ditemukan lagi 4 korban meninggal hingga jumlahnya mencapai 21 orang.

    Kamis (23/1/2025), Tim SAR Gabungan kembali menemukan seorang korban longsor di Petungkriyono, Pekalongan, Jawa Tengah. 

    Tim SAR gabungan menemukan lagi jenazah korban longsor Pekalongan di Kecamatan Petungkriyono, Jumat (24/1/2025). Hingga Jumat siang, total ada 23 korban tewas dalam kejadian tersebut. (Dok Tim SAR gabungan)

    Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Polres Pekalongan, jenazah yang ditemukan adalah Diyatno (42), warga Desa Gumelem.

    Diyatno menjadi korban ke-22 yang ditemukan tewas.

    “Hari ini, korban ditemukan tim SAR gabungan satu orang, lokasinya di persawahan melintasi dari jalan raya. Dari rumah pak carik sekira 500 meter jauhnya,” kata Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf Rizky Aditya kepada Tribunjateng.com, Kamis (23/1/2035).

    Letkol Rizky mengungkapkan, di lokasi yang tidak jauh dari penemuan korban  ada potensi satu lagi ditemukan. Namun kondisinya masih tertutup tembok.

    “Mudah-mudahan nanti bisa, dan cuaca mendukung. Cuaca tadi di lokasi pencarian sudah terlihat gerimis rintik-rintik, dikhawatirkan ada hujan di atas,” ungkapnya.

    Pantauan Tribunjateng.com, setelah dilakukan pemeriksaan, jenazah korban langsung dibawa keluarga untuk langsung dimakamkan di TPU desa setempat.

    Dengan ditemukannya seorang korban, hingga hari ketiga pencarian di Posko Lapangan mencatat jumlah korban jiwa mencapai 22 orang.

    Sementara korban yang masih hilang sebanyak 4 orang.

    Operasi dilanjutkan kembali Sabtu (25/1/2025) hari ini. 

    BNPB Imbau Masyarakat Waspada

    Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pihaknya terus melakukan penanggulangan bencana yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terkahir.

    “Penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, dan penanganan darurat terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi,” kata Muhari, Jumat (24/1/2025).

    BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana yang berdampak signifikan meliputi banjir, banjir bandang, angin kencang, tanah longsor, dan aktivitas vulkanik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    Wilayah terdampak tersebar di berbagai provinsi, dengan ribuan jiwa terpaksa mengungsi.

    Di antaranya yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. 

    Identitas Lengkap Korban

    Daftar 23 Korban Meninggal Hingga Jumat (24/1/2025):

    Revalina (19), perempuan, warga Sipetung.
    Suyati, perempuan, warga Tlogohendro.
    Kiki Pramudita (23), laki-laki, warga Garung, Desa Yosorejo.
    Sutar (49), warga Tlogopakis.
    Riyanto (50/L), warga Yosorejo.
    Ayat (27), warga Desa Kasimpar.
    Sumeri (30), warga Garung, Desa Yosorejo.
    Doni (27/L), warga Desa Gumelem.
    Winarko (27/L), warga Desa Gumelem.
    Supari (37), warga Desa Kasimpar.
    Sularso (44/L), warga Desa Kasimpar.
    Inawati (23/P), warga Desa Kasimpar.
    Afkar (4/L), warga Desa Kasimpar.
    Khusnul Cholifah (35/P), warga Desa Kasimpar.
    Rokhim (40/L), warga Desa Kasimpar.
    Rahmono (24/L), warga Desa Tlogohendro.
    Joni Yulianto (45/L), warga Sragi.
    Aisah (18/P), warga Desa Wonodadi Songgodadi
    Ta’ari (41/L), warga Desa Garung Yosorejo
    Afkar Arbiyan (5 bulan/L), warga Desa Kasimpar
    Ta’adi (34/L), warga Desa Wonodadi Songgodadi Petungkriyono
    Diyatno, warga Desa Gumelem
    Aurel, warga Kasimpar

    Identitas 3 Korban yang Belum Ditemukan:

    M Teguh Imanto, warga Desa Kayupuring
    Tegar Hariyanto, warga Batang
    M Nasrullah Amin, warga Pekalongan

    Sumber: (TribunJateng.com/Indra Dwi Purnomo) (Tribunnews.com/Wik)

  • Resmi Miliki Asosiasi Antariksa, RI Siap Jadi Pemain Utama

    Resmi Miliki Asosiasi Antariksa, RI Siap Jadi Pemain Utama

    Bisnis.com, JAKARTA – Praktisi di industri satelit nasional hingga pengusaha resmi mendirikan Asosiasi Antariksa Indonesia (AAI) untuk memperkuat posisi dan peran strategis di industri antariksa internasional.

    Ketua AAI, Adi Rahman Adiwoso mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa di tengah perkembangan inovasi teknologi agar dapat bersaing di industri antariksa global.

    Menurutnya, Tanah Air sudah waktunya beralih dari yang sebelumnya hanya pengguna ruang angkasa menjadi bisa memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa.

    “AAI dibentuk untuk menjadi landasan kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, pertahanan, serta institusi penelitian, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengakses antariksa secara mandiri,” kata Adi dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Dia menjelaskan Pendiri dan Dewan Pengurus AAI terdiri dari praktisi di industri satelit nasional, Adi Rahman Adiwoso dan pengusaha, Aryo Djojohadikusumo serta David Fernando Audy.

    Sekjen AAI, Aryo Djojohadikusumo menambahkan antariksa memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam aspek geopolitik, ekonomi dan inovasi teknologi.

    Melalui pengelolaan antariksa secara mandiri dan memanfaatkan teknologi antariksa terkini, maka turut serta membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan Asta Cita yang fokus meningkatkan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    “Sebab, pemanfaatan antariksa beserta teknologinya akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola sumber daya alam hingga menemukan potensi sumber daya energi baru,” katanya.

    Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Penny Radjendra menilai dengan hadirnya asosiasi antariksa ini maka akan memperkuat Indonesia dalam memaksimalkan hak kedaulatan nasional terhadap akses antariksa untuk kepentingan pemerintah, militer, swasta, dan institusi penelitian.

    “Bagi militer, pemanfaatan teknologi antariksa seperti satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, dan navigasi akan semakin memperkuat keamanan nasional dari ancaman-ancaman asing terhadap kedaulatan nasional,” kata Penny.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Robertus Heru Triharjanto siap mendukung Asosiasi Antariksa Indonesia untuk memaksimalkan potensi industri keantariksaan.

  • Polres Bangkalan Amankan 9 Pelaku Curanmor

    Polres Bangkalan Amankan 9 Pelaku Curanmor

    Bangkalan (beritajatim.com) – Awal 2025, Satreskrim Polres Bangkalan berhasil meringkus 9 pelaku aksi pencurian motor. Namun, masih terdapat 3 Daftar Pencarian Orang (DPO) yang masuk dalam pengejaran.

    Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan, terdapat tiga pelaku yang terlibat aksi pencurian itu. Adapun identitas tiga DPO yakni berinisial H, M dan S.

    “Petugas saat ini masih mengejar para DPO, secepatkan akan kami ringkus,” ujarnya, Jumat (24/1).

    Adapun 9 pelaku yang berhasil diamankan yakni GA (26) asal Kecamatan Tragah, H (28) asal Kecamatan Arosbaya, MK (18) asal Kecamatan Socah, F (25) asal Kecamatan Sepulu, S (35) asal Kecamatan Kwanyar, MS (33) asal Kecamatan Burneh, R (44) asal Kecamatan Socah, B (30) asal Kecamatan Modung dan SA (36) asal Kecamatan Sepulu.

    “Semua yang kami amankan itu berasal dari 8 ungkap kasus yang berbeda selama bulan Januari ini,” imbuhnya.

    Ia mengatakan, dari 9 pelaku yang berhasil diamankan polisi, 2 diantaranya merupakan penadah. Dalam aksinya, penadah membeli motor curian itu seharga Rp 6,5 juta pada pelaku.

    “Untuk modus pencurian yang dilakukan yakni dengan membobol lubang kunci motor menggunakan kunci T,” ujarnya.

    Selain itu, petugas juga menemukan senjata tajam saat sedang melakukan penangkapan salah satu pelaku. Meski begitu ia memastikan senjata tajam itu diduga belum digunakan untuk aksi kejahatan.[sar/ted]

  • JATIM TERPOPULER Pengrusakan Mapolsek Watulimo Dikecam – Identitas Jasad Wanita Paket Hitam di Ngawi

    JATIM TERPOPULER Pengrusakan Mapolsek Watulimo Dikecam – Identitas Jasad Wanita Paket Hitam di Ngawi

    TRIBUNJATIM.COM – Kumpulan berita peristiwa yang terjadi di Jawa Timur (Jatim) tersangkum dalam berita terpopuler Jatim, Sabtu 25 Januari 2025.

    Berita pertama Ketua Pagar Nusa Trenggalek, Amin Tohari mengecam keras aksi pengrusakan Mapolsek Watulimo, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jumat (24/1/2025).

    Kemudian petugas gabungan dari Polsek Besuk dan Satreskrim Polres Probolinggo kembali menggagalkan pengiriman atau pendistribusian pupuk bersubsidi jenis urea, pada Kamis (23/1/2025) malam.

    Selanjutnya korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, ternyata warga Kabupaten Blitar. 

    Berikut selengkapnya berita terpopuler Jatim hari ini, Sabtu (25/1/2025) di TribunJatim.com.

    Pagar Nusa Trenggalek Kecam Aksi Pengrusakan Mapolsek Watulimo, Sebut Mayoritas Massa dari Luar Kota

    Ketua Pagar Nusa Trenggalek, Amin Tohari Ditemui di Polres Trenggalek, Jumat (24/1/2025) (TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra)

    Ketua Pagar Nusa Trenggalek, Amin Tohari mengecam keras aksi pengrusakan Mapolsek Watulimo, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jumat (24/1/2025).

    Aksi tersebut menurut Amin tidak ada kaitannya dengan Pagar Nusa terlebih lagi perbuatan yang dilakukan tidak mencerminkan sikap dari seorang pendekar seperti yang diajarkan oleh Pagar Nusa.

    “Kita mengecam keras tindakan seperti itu yang dilakukan oleh siapapun baik anggota maupun bukan karena sudah melakukan pengrusakan di institusi negara,” kata Amin, Jumat (24/1/2025).

    Amin memastikan, tidak ada undangan, instruksi, dan sejenisnya dari Pagar Nusa yang meminta massa dari berbagai tempat untuk berkumpul di Kecamatan Watulimo.

    Bahkan pengurus Pagar Nusa Kecamatan Watulimo pun tidak mengetahui adanya pergerakan tersebut.

    “Kita sudah berusaha meredam massa namun gagal karena massa sudah terlanjur banyak dan yang datang bukan hanya dari Watulimo saja,” lanjutnya.

    Menurut Amin pada insiden pengrusakan tersebut mayoritas massa yang datang justru dari luar Kabupaten Trenggalek.

    “Memang ada yang dari Trenggalek tapi hanya dari Kecamatan Watulimo saja, tidak ada dari kecamatan lain. Yang dari kecamatan Watulimo pun hanya ikut-ikutan karena ada teman-temannya yang datang,” ucapnya.

    Amin sendiri hingga belum mengetahui siapa saja 9 orang yang telah diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Mapolda Jatim. Apakah anggota Pagar Nusa Trenggalek atau bukan.

    “Kita kurang memahami sepenuhnya dan belum menginventarisasi dari PAC setempat karena PAC pun belum mengetahui siapa yang dibawa ke sana (Polda Jatim),” pungkasnya.

    Baca Selengkapnya

    2. Satreskrim Polres Probolinggo Gagalkan Pendistribusian Ilegal 40 Karung Pupuk Bersubsidi

    Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Putra Fajar Adi Winarsa menunjukkan puluhan karung pupuk yang akan didistribusikan. Dua orang turut diamankan dalam pendistribusian ilegal tersebut. (TribunJatim.com/Ahsan Faradisi)

    Petugas gabungan dari Polsek Besuk dan Satreskrim Polres Probolinggo kembali menggagalkan pengiriman atau pendistribusian pupuk bersubsidi jenis urea, pada Kamis (23/1/2025) malam.

    Sebanyak 40 karung atau 2 ton pupuk bersubsidi jenis urea itu diamankan saat melintas di wilayah hukum Polsek Besuk sekitar pukul 23.00 WIB. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut.

    Setelah diamankan saat melintas di jalan raya Kecamatan Besuk, puluhan pupuk bersubsidi itu lalu dibawa ke Polsek setempat bersama dengan mobil pikap, serta 3 orang yang terlibat dalam pendistribusian ilegal tersebut.

    “Baru tadi pagi, semuanya sudah dilimpahkan ke Polres Probolinggo oleh Polsek Besuk. Sekarang masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik Tipidter,” kata Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Putra Fajar Adi Winarsa, Jum’at (24/1/2025).

    Dari tiga orang yang diamankan, lanjut AKP Fajar, dua orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan satu orang lainnya, masih dijadikan sebagai saksi karena tidak mengetahui adanya pendistribusian ilegal.

    “Hingga kini kami masih melakukan pemeriksaan intensif kepada dua tersangka yang diamankan, untuk mengetahui asal-usul pupuk dan akan atau direncanakan didistribusikan ke daerah mana,” ungkap AKP Fajar.

    Hasil pemeriksaan sementara, menurut AKP Fajar, untuk pemilik pupuk bersubsidi yang hendak didistribusikan secara ilegal itu sama dengan pemilik pikap yang diamankan untuk mengangkut pupuk

    “Pemilik pupuk dan pikap itu satu orang, yang diangkut dari wilayah Kabupaten Probolinggo. Tapi untuk yang lainnya mohon waktu, termasuk juga identitas kedua tersangka. Segera kami kabari,” pungkasnya.

    Baca Selengkapnya

    3. Terkuak Identitas Jasad Wanita dalam Paket Hitam di Ngawi, Domisili di Blitar, Status Janda 2 Anak

    Suasana rumah ibu kandung korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jumat (24/1/2025). (TribunJatim.com/Samsul Hadi)

    Korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, ternyata warga Kabupaten Blitar.

    Korban, yaitu, UK (29), perempuan asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

    Saat ini, rumah ibu kandung korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ramai para pelayat. 

    Anggota Polsek Garum Polres Blitar juga datang ke rumah ibu kandung korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. 

    Sedang ibu kandung korban ditemani ayah tiri korban dan kepala dusun datang ke Kabupaten Ngawi untuk memastikan jasad korban.

    “Menurut info dari keluarga yang di Ngawi, benar adanya korban adalah perempuan beralamat di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar,” kata Kapolsek Garum Polres Blitar, AKP Punjung S di rumah ibu kandung korban, Jumat (24/1/2025). 

    Punjung mengatakan korban tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

    “Pengakuan ayah kandungnya, korban kerja di Tulungagung dan kontrak rumah di sana (Tulungagung). Tapi, kalau pulang ke Blitar ke rumah neneknya di Bence, Garum,” ujarnya. 

    Dikatakannya, keluarga korban terakhir bertemu dengan korban sekitar lima hari lalu saat pulang ke Kabupaten Blitar. 

    “Korban status janda anak dua. Perkiraan jasad korban akan dibawa pulang ke Blitar hari ini,” katanya. 

    Baca Selengkapnya

    —

    Berita Jatim dan Berita Viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Jokowi Angkat Bicara soal Pagar Laut, Singgung Legalitas dari Kelurahan hingga Kementerian

    Jokowi Angkat Bicara soal Pagar Laut, Singgung Legalitas dari Kelurahan hingga Kementerian

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden ke-7 RI, Jokowi angkat bicara soal pagar laut yang membentang 30,16 kilometer di laut wilayah Kabupaten Tangerang.

    Belakangan, diketahui juga, area laut yang dipagari itu telah dikapling dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) sejak 2023, era pemerintahan Jokowi.

    Eks Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itupun buka suara.

    Menurut Jokowi, soal pagar laut dan kepemilikan SHGB dan SHM di laut itu, yang penting adalah proses legalnya.

    “Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau tidak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di Kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya,” jelasnya saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Jokowi juga menekankan bahwa pemeriksaan legal tidak hanya berlaku untuk SHM, tetapi juga untuk SHGB.

    Menurutnya, penerbitan sertifikat di area pagar laut tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di Bekasi, Jawa Timur, dan daerah lainnya di Indonesia.

    “Kalau untuk SHGB-nya juga di Kementerian dicek aja. Apakah proses legalnya, prosedur legalnya apakah semua dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi juga ada di Jawa Timur dan tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu,” tambahnya.

    Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang telah terbit pada 2023.

    Hal itu berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. 

    “Iya, (terbitnya tahun) 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN,” ungkap AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membenarkan bahwa laut yang dipagari di wilayah Tangerang itu memiliki HGB dan SHM.

    Hal tersebut juga sesuai temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN dan hasilnya diunggah di media sosial.

    “Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos,” ujar Nusron dalam keterangan pers, Senin (20/1/2025), dikutip dari Tribunnews.

    Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB, dengan rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. 

    Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. 

    “Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi BHUMI, yaitu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” kata Nusron.

    Hari ini, Jumat (24/1/2025), Nusron mendatangi langsung area pagar laut dan mulai membatalkan puluhan SHGB dan SHM yang berada di laut.

    Sebelumnya diberitakan, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus, membeberkan sederet nama yang diduga mengetahui pemilik pagar laut di Tangerang.

    Sederet nama yang disebutkannya itu di antaranya, pendiri dan pemilik Agung Sedayu Grup (ASG), Sugianto Kusuma atau yang akrab dipanggil Aguan dan Presiden ke-7 RI, Jokowi. 

    “Jadi, menurut saya untuk bisa memastikan siapa pemilik, siapa yang menyuruh memasang, dan siapa yang membiayai ini saya kira orang pertama perlu didengar untuk memastikannya mulai dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, Denny Wongso, Ahmad Ghozali dan beberapa nama lainnya yang selama ini sering kita dengar sebagai pelaku lapangan di wilayah Teluk Naga dan sekitarnya,” ujar Petrus seperti dikutip dari Youtube Abraham Samad Speak Up yang tayang pada Selasa (14/1/2025). 

    Petrus menyarankan agar lembaga hukum melakukan pemeriksaan terhadap para nama yang telah dibeberkannya itu. 

    Nama-nama tersebut pun diduga mengetahui siapa sosok yang memagari laut dan siapa yang membiayai pembangunan pagar laut.

    “Dengan mendengar orang-orang ini, oleh entah Mabes Polri, entah Kejaksaan atau KPK, kita pastikan mereka akan bisa memberikan informasi siapa sesungguhnya pemilik pagar 30 KM yang membentang di pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Kabupaten Tangerang,” katanya. 

    Petrus beralasan nama Jokowi juga patut untuk diperiksa karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Aguan. 

    “Kalau kita baca majalah Tempo hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat dan hubungan antara presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural hubungan, yang tidak profesional,” ucapnya.

    “Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan tidak ada perintah tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu adalah muka rakyat, karena mereka belum sejahtera juga,” tambahnya. 

    Pemagaran di laut sepanjang 30 KM itu, kata Petrus, merupakan salah satu sikap menutup-nutupi kejahatan. 

    Diduga kuat kejahatan ini dilakukan oleh pengembang-pengembang properti besar yang selama ini ‘bermain’ di atas tanah rakyat kecil. 

    “Kemudian muncul bambu (pagar laut) ini menjadi sesuatu yang luar biasa membuka tabir. Semua pihak baik pejabatnya tutup mata, perusahaan yang membiayai pemagaran ini pasti tidak berani membuka informasi bahwa dia lah pemiliknya atau dia yang menyuruh,” pungkasnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Perdagangan Aset Kripto Meroket, Nilai Transaksi Rp 650,61 Triliun pada 2024

    Perdagangan Aset Kripto Meroket, Nilai Transaksi Rp 650,61 Triliun pada 2024

    Tangerang Selatan, Beritasatu.com – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya menyebut terjadi kenaikan signifikan pada perdagangan aset kripto di tahun 2024. Dikatakan, total nilai transaksi aset kripto hingga akhir tahun kemarin tercatat sebesar Rp 650,61 triliun.

    “Terjadi peningkatan sekitar 335,91% dari tahun 2023 yang lalu. Hal ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. Jumlah pelanggan aset kripto hingga November 2024 mencapai 22,1 juta pelanggan,” katanya saat jumpa pers sosialisasi capaian kinerja 2024 dan langkah strategis Bappebti 2025 di Hotel Zuri, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (24/1/2025).

    Dikatakannya pada 2023, perdagangan aset kripto sebesar Rp 149,25 triliun. Dia memprediksi transaksi aset kripto bakal terus meroket. Begitu pula dengan jumlah pelanggan dari mata uang digital tersebut. 

    “Untuk jumlah pelanggan aset kripto hingga Desember 2024 mencapai 22,91 juta. Bisa jadi naik terus bahkan sampai 25 juta pelanggan itu bakal tercapai,” paparnya. 

    Diakui bahwa capaian kinerja Bappebti pada 2024 menjadi pijakan dalam menyiapkan langkah strategis ke depan. Hal ini guna meningkatkan peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dalam mendukung penguatan perdagangan dan ekonomi Indonesia.

    “Capaian Bappebti 2024 menunjukkan bagaimana PBK dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan perdagangan komoditas strategis Indonesia melalui transaksi multilateral di PBK. Selain itu, instrumen PBK lain berupa Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) mampu mendorong stabilitas harga dan pasokan komoditas, menjaga inflasi, serta meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia,” ungkap Tirta.

    Selama 2024, Bappebti mencatat peningkatan kinerja PBK dengan total nilai transaksi mencapai Rp33.214,89 triliun (naik 29,34 persen) dibandingkan pada 2023 yang mencapai Rp25.679,97 triliun. Kontrak berjangka yang banyak ditransaksikan dalam transaksi multilateral antara lain komoditas timah, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), emas, kopi, dan kakao.

    Adapun produk pada transaksi bilateral yaitu komoditi, forex, indeks saham, dan saham tunggal asing (single stock). Bappebti juga telah meluncurkan Bursa CPO Indonesia yang dirancang untuk menciptakan harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real-time pada 2023.

    “Mekanisme Bursa CPO masih bersifat sukarela dan terbatas untuk pasar domestik. Bursa CPO Indonesia mencakup transaksi fisik dan futures dengan dukungan 19 pelabuhan sebagai lokasi serah terima fisik CPO.Transaksi di Bursa CPO Indonesia pada Oktober 2023-November 2024 untuk futures mencapa i28,061 lot (140,3 ton), sedangkan transaksi fisik sebesar 10 lot (250 ton),” terang Tirta.

    Capaian lain terkait PBK pada 2024 adalah penguatan ekosistem perdagangan aset kripto melalui Bursa Aset Kripto Indonesia pada 28 Juli 2023.

    Dikatakan Tirta Bappebti terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi regulator mandiri (selfregulatory organization/SRO), asosiasi, dan para pemangku kepentingan industri aset kripto di Indonesia.

    Hal ini dilakukan untuk mengembangkan ekosistem dan tata kelola aset kripto di samping tentunya memperkuat regulasi dan literasi kepada masyarakat. Dengan demikian, Bappebti optimistis nilai transaksi aset kripto akan meningkat pada 2025.

    “Selain fokus pada peningkatan transaksi, Bappebti, SRO, dan pedagang fisik aset kripto (PFAK) juga harus konsisten dalam memberikan literasi untuk penguatan perlindungan kepada masyarakat. Literasi ditujukan terutama untuk pelanggan perdagangan aset kripto yang didominasi generasi muda,” jelas Tirta.

    Total nilai transaksi perdagangan aset kripto periode Januari-November 2024 tercatat Rp 556,53 triliun atau naik 356,16% dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp 122 triliun. Hal ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. 

    Jumlah pelanggan aset kripto hingga November 2024 mencapai 22,1 juta pelanggan. Sementara itu, pelanggan yang aktif bertransaksi pada November 2024 berjumlah 1,3 juta pelanggan. 

    Adapun jenis aset kripto dengan nilai transaksi tertinggi pada November 2024 antara lain Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Doge Coin (DOGE), Pepe (PEPE),dan XRP(XRP).

  • Fakta-fakta Tertangkapnya Buronan Licin Paulus Tannos di Singapura Nasional 25 Januari 2025

    Fakta-fakta Tertangkapnya Buronan Licin Paulus Tannos di Singapura Nasional 25 Januari 2025

    Fakta-fakta Tertangkapnya Buronan Licin Paulus Tannos di Singapura
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019 atas kasus korupsi e-KTP yang melibatkan eks Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto.
    Tannos diduga melakukan pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) tahun 2011 hingga 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
    Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yaitu mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Anggota DPR RI 2014–2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.
    Ketiga orang tersebut sudah dijatuhi hukuman sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara saat itu Tannos masih buron.
    Saat masih menjabat sebagai direktur, Tannos diduga mengambil bagian dalam pengadaan paket penerapan e-KTP dari tahun 2011 hingga 2013.
    Dalam kasus ini, perusahaan milik Tannos, terbukti mendapatkan keuntungan fantastis yakni Rp 140 miliar dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.
    Lebih lanjut, Tannos juga diduga terlibat dalam skema pembagian fee korupsi. Beberapa perusahaan diwajibkan memberikan sejumlah persen dari nilai proyek kepada pejabat-pejabat tertentu, termasuk Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi.
    Hal ini menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan Tannos dalam jaringan korupsi yang merugikan negara.
    Karena itu, Tannos ditetapkan sebagai tersangka. KPK terus berusaha memanggil Tannos untuk diperiksa. Namun, usaha ini nihil.
    Dalam laman resmi KPK, nama Tannos masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021, dilengkapi dengan nama barunya, Tahian Po Tjhin (TPT).
    Pada tahun 2023, jejak Tannos tercium di Thailand. Pengejaran dilakukan tetapi Tannos lolos dari jeratan hukum.
    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK saat itu, Karyoto mengatakan, Tannos bisa saja tertangkap di Thailand jika
    red notice
    dari Interpol terbit tepat waktu.

    Red notice
    merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan sementara menahan seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.
    “Kalau pada saat itu yang bersangkutan betul-betul
    red notice
    sudah ada, sudah bisa tertangkap di Thailand,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/1/2023).
    Pengejaran Tannos tak berhenti sampai disitu. KPK tetap berusaha menangkap Tannos meski mengalami kendala karena tersangka mengubah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Afrika Selatan.
    Hal ini yang membuat KPK tidak bisa membawa DPO tersebut pulang meskipun telah tertangkap.
    Pasalnya,
    red notice
    Paulus Tannos dengan identitas yang baru belum terbit, sehingga KPK terbentur yurisdiksi negara setempat.
    “Punya paspor negara lain sehingga pada saat kami menemukan dan menangkapnya, tidak bisa memulangkan yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, saat dihubungi, Selasa (8/8/2023).
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah tetap melakukan upaya ekstradisi terhadap Paulus meskipun diketahui telah menjadi warga negara Afrika Selatan (Afsel).
    Alasannya, Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.
    Pada Jumat (24/1/2025) terkonfirmasi Tannos ditangkap di Singapura. Namun bukan KPK yang menangkap, melainkan otoritas Singapura. 
    “Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).
    Fitroh mengatakan, KPK sedang berkoordinasi untuk dapat mengesktradisi Paulus Tannos dari Singapura.
    “KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejagung, dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” ujar dia.
    KPK bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum untuk melengkapi semua persyaratan yang diperlukan dalam proses ekstradisi ini.
    Dengan penangkapan ini, KPK akan segera memproses kasus Paulus dan membawanya ke persidangan.
    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura telah memfasilitasi proses penahanan sementara (provisional arrest) terhadap buronan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP, Paulus Tannos.
     
    Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyampaikan bahwa penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi Paulus Tannos.
    ”
    Provisional arrest
    dikabulkan untuk jangka waktu 45 hari. Dalam periode ini, Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait akan melengkapi formal request dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi,” kata Suryo melansir Antara, Jumat (24/1/2025).
    Penahanan tersebut dilakukan setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan
    provisional arrest request
    (PAR) dari Pemerintah Indonesia pada 17 Januari 2025.
    KBRI Singapura bekerja sama dengan atase Kejaksaan dan atase Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memfasilitasi proses PAR sejak awal melalui koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung Singapura dan lembaga anti-korupsi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 2 Sungai Meluap Rendam Puluhan Rumah di Bandung, Mesin Cuci dan Sofa Terbawa Arus Bandung

    3 2 Sungai Meluap Rendam Puluhan Rumah di Bandung, Mesin Cuci dan Sofa Terbawa Arus Bandung

    2 Sungai Meluap Rendam Puluhan Rumah di Bandung, Mesin Cuci dan Sofa Terbawa Arus
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Hujan yang mengguyur kota Bandung menyebabkan banjir di Jalan Jurang gang Mama Pura, RT 04 RW 04, RT 04 RW 05 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/1/2025).
    Banjir ini disebabkan aliran sungai Cikalintu yang meluap membanjiri permukiman warga.
    Sebanyak 11 rumah terdampak dalam banjir tersebut, bahkan beberapa barang dilaporkan terbawa arus sungai.
    “Dua mesin cuci, satu sofa terbawa arus sungai,” ucap Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung Dian Rudianto dalam pesan singkatnya, Jumat.
    Adapun luas area yang terendam yakni RT 04 RW 04 dan RW 05 dan RT 04 dengan Debit air mencapai 3 meter.
    Sementara itu, hujan juga menyebabkan
    Sungai Citepus
    meluap memasuki pemukiman warga Gang Trena Asih, RT 02 RW 07, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Hujan deras yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIB itu menyebabkan debit air
    sungai Citepus
    meningkat.
    Luapan air di area kirmir atau pembatas sungai pun terjadi dan membanjiri pemukiman dengan luas yang terdampak 2 RT di wilayah itu.
    “32 rumah terdampak,” kata Dian.
    Petugas Diskar PB dan petugas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jabar dengan menggunakan pompa air dari RW setempat melakukan penyedotan air limpasan sungai Citepus yang membanjiri pemukiman warga.
    Sementara pembersihan dan penanganan pembuangan sampah sisa-sisa banjir dilakukan oleh linmas dan warga setempat.
    Tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam dua kejadian ini.
    Hingga Jumat malam air masih belum surut, pihaknya mengkhawatirkan debit air sungai Citepus atau Cikalintu kembali meningkat apabila hujan kembali deras.
    Untuk itu pihaknya mengimbau kepada warga masyarakat Kota Bandung agar menjaga lingkungan sekitarnya dengan tidak membuang sampah ke sungai. 
    “Apabila hujan terus menerus dan apabila ada penumpukan sampah bisa terjadi banjir kembali,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat

    Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat

    loading…

    MUI meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dicabut karena banyak mudharat dan zalimi rakyat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggalang soliditas untuk membangun kekuatan melawan kezaliman dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI KH Masduki Baidlowi, menegaskan proyek PSN di PIK 2 harus dicabut. Sebab, proyek tersebut dinilai banyak mudharatnya dan menzalimi rakyat.

    “Banyak mudharatnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu kalau hanya menyengsarakan rakyat dan menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan,” kata Kiai Masduki di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Kiai Masduki menambahkan itulah substansi singkat dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI beberapa waktu lalu yang meminta secara tegas proyek PSN di PIK 2 harus dicabut. MUI juga menyatakan secara tegas tidak takut untuk meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 untuk dicabut.

    Kiai Masduki menyampaikan ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Kiai Masduki menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN di PIK 2 karena MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudharatnya dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat.

    “MUI mengaku turut concern pada persoalan tersebut karena ini adalah permasalahan umat dan strategis nasional yang pelaksanaannya banyak mudharatnya dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

    “Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI,” tambahnya.

    Kiai Masduki juga akan berkoordinasi dengan MUI Banten dan MUI Tangerang untuk membuktikan PSN di PIK 2 telah menyalahi aturan. Sebagai Ketua Tim, Kiai Masduki kemudiaan berkoordinasi dengan pemerintah, MUI Banten, dan MUI Tangerang beberapa waktu lalu.

    Hasil koordinasi tersebut membuktikan dan menjelaskan PSN di PIK 2 sudah menyalahi aturan pelaksanaannya. Selain itu, dalam kesempatan ini, MUI mengundang LBH Muhamadiyah, Laskar Merah Putih, WALHI dan KIARA.

    “Kami akan memperkuat jejaring dan silaturahim untuk membangun solidaritas perjuangan. Hak-hak rakyat yang terzolimi dapat dipulihkan kembali. Itulah fokus dari perjuangan MUI. Kami akan terus bergerak untuk tujuan tersebut,” tegasnya.

    (cip)