Debat Sengit Nusron Wahid dan Kades Kohod Berujung Pembatalan Sertifikat Pagar Laut
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengunjungi Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (24/1/2025).
Dalam kunjungannya, Nusron Wahid bersama tim Kementerian ATR/BPN melakukan pemeriksaan fisik atas lahan di pesisir pantai Desa Kohod.
Tujuannya untuk memastikan keabsahan sertifikat tanah, baik Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM) pada aplikasi BHUMI.
Sebelumnya, mereka juga telah melakukan pengecekan dokumen juridis di kantor atau balai desa. Kemudian memeriksa prosedurnya secara digital dan terakhir, mengecek kondisi fisiknya di lapangan.
Dalam peninjauan itu, ia menegaskan jika sebuah lahan telah mengalami abrasi dan fisiknya hilang, maka hak atas tanah tersebut otomatis musnah.
Di lokasi, Nusron mengaku terlibat perdebatan dengan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang bersikeras bahwa pagar laut di area tersebut dulunya merupakan empang.
Arsin mengeklaim, abrasi mulai terjadi sejak 2004, menyebabkan lahan kosong tersebut perlahan hilang ditelan air laut akibat abrasi.
“Mau Pak Lurah bilang itu empang, yang jelas secara faktual material, tadi kita lihat sama-sama fisiknya sudah enggak ada tanahnya. Karena sudah enggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah,” kata dia.
Namun, kata Nusron, Arsin tetap kekeh bahwa lahan tersebut memiliki sejarah sebagai empang yang digunakan oleh warga.
Nusron, yang tak ingin memperpanjang perdebatan, memilih untuk menegaskan bahwa pihaknya pembatalan sertifikat HGB dan HM di laut karena ke terbukti fisiknya benar-benar hilang.
“Ini enggak ada barangnya tapi akan saya cek satu per satu. Kan tadi sudah kita tunjukin gambarnya. Kalau memang sertifikatnya ada. Tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu per satu,” jelas dia.
Usai berdebat dengan Nusron Wahid, Arsin langsung menghindari sejumlah wartawan yang mencoba meminta keterangan darinya terkait pagar laut tersebut.
Awalnya, Arsin beralasan hendak melaksanakan shalat Jumat di Masjid Abdul Mu’in, Pakuhaji. Para wartawan pun memilih menunggu hingga shalat selesai.
Namun, saat keluar dari masjid, Arsin justru menghindar tanpa memberikan pernyataan apa pun.
Sejumlah pengawal yang mendampingi Arsin tampak mengadang para wartawan yang mencoba mengejar.
Setidaknya ada lima orang yang mengawal Arsin. Cara pengamanan yang dilakukan para pengawal itu pun sudah seperti Paspampres. Mereka menjaga ketat kades agar terhindar dari pertanyaan wartawan.
Aksi pengadangan itu memungkinkan Arsin pergi dengan leluasa, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Dalam kunjungan ke Desa Kohod, Nusron Wahid juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 50 sertifikat tanah, baik Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM), telah dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Hal ini dilakukan setelah melalui tahap verifikasi dokumen juridis, prosedur penerbitan, dan pengecekan kondisi fisik lahan.
Menurut Nusron, pembatalan dilakukan untuk memastikan tidak ada sertifikat yang diterbitkan secara cacat, baik secara hukum maupun material.
Sertifikat tanah yang terbukti tidak memiliki fisik material, seperti lahan yang telah hilang akibat abrasi, otomatis dibatalkan.
“Semuanya akan terungkap. Mana yang dibatalkan mana yang tidak akan ketahuan. Yang jelas, yang ada fisiknya tidak kita batalkan Yang tidak ada fisiknya akan kita batalkan,” ucap Nusron.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/01/24/6793827160a3d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Debat Sengit Nusron Wahid dan Kades Kohod Berujung Pembatalan Sertifikat Pagar Laut Megapolitan
-

Sri Mulyani Tak Ingin Rombak APBN 2025 meski Prabowo Potong Anggaran Rp306 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berupaya agar postur APBN 2025 tidak berubah, meski Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar belanja pemerintah dihemat hingga Rp306,69 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan instruksi penghematan dari Prabowo hanya akan berdampak kepada belanja pemerintah. Sementara itu, sambungnya, proyeksi penerimaan belum berubah.
“Kalau postur diusahakan tidak, tetapi kan nanti kita juga akan sampaikan ke DPR pada saat nanti [laporan Semester I/2025],” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).
Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.
Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Lebih lanjut, bendahara negara itu tidak menampik apabila nantinya sebagian hasil dari penghematan anggaran itu akan dialokasikan kepada program unggulan Prabowo yaitu makan bergizi gratis.
Apalagi, tambah Sri Mulyani, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menyatakan harus ada tambahan anggaran agar program makan bergizi gratis bisa diperluas cakupan dalam tahun ini.
“BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit, memang perlu dibantu oleh banyak pihak, dan kita semuanya sedang memperkuatnya,” katanya.
Sebagai informasi, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.
Dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.
Prabowo meminta K/L melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.
-

Pengakuan Penadah Motor Curian, Modal Teman Dekat dan Medsos, Polisi Sita 3 Karung Pelat Nomor
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Anggota Polda Jatim menemukan tiga karung berisi 114 pelat nopol motor hasil curian di rumah seorang pria tersangka penadah motor curian kawasan Kabupaten Situbondo, berinisial Z (50).
Setelah diselidiki, ternyata Tersangka Z telah menjalankan bisnis ‘lancung’ penadahan sekaligus penyalur motor curian dari para penjahat di beberapa wilayah kabupaten dan kota, selama empat tahun.
Kanit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Jamal mengatan, tersangka biasanya menerima pasokan motor curian dari satu komplotan eksekutor pencurian motor di beberapa wilayah Jatim.
Namun, anggota dari satu komplotan eksekutor pencurian motor tersebut, jumlahnya banyak. Terkadang mereka beraksi secara berpasang-pasangan dan pola pasangan berganti-ganti.
Tersangka Z biasanya menghargai satu motor curian yang dikirim oleh komplotan tersebut, senilai Rp4-6 juta.
Lalu, tersangka bakal menjualnya ke warga atau rekanan kenalannya lebih mahal Rp200-500 ribu.
“Sementara dia menerima 1 komplotan. Masih pengembangan. Tapi kadang ganti ganti. Langsung dijual ke orang yang datang ke dia. Dia sudah dikenal oleh warga suka menyediakan motor murah. Sudah 4 tahun dia,” ujarnya kepada TribunJatim.com, di Mapolda Jatim, pada Jumat (27/1/2025).
Menurut Kasubdit III Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, masih banyak penadah yang sedang diburu oleh anak buahnya.
Berdasarkan pantauan hasil pengintaian sementara, ada beberapa penadah yang menerima pasokan motor hasil curian dari komplotan kecil pelaku curanmor.
Nah, khusus Tersangka Z, selama kurun waktu empat tahun memperoleh pasokan motor hasil curian dari lima orang pelaku yang sasaran aksinya tersebar di wilayah Jatim.
Seperti Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Surabaya.
Terkadang Tersangka X sudah memesan motor yang menjadi sasaran pencurian kepada para eksekutor.
Tak ayal, Jumhur menerangkan, wilayah Pulau Madura tak melulu menjadi tujuan utama penadahan hasil eksekutor pencurian motor di wilayah Jatim.
Karena, berdasarkan temuan kasus kejahatan curankor yang berhasil diungkap oleh personelnya, para pelaku penadahan berada di Kabupaten Pasuruan, dan ada pula yang berada di Kabupaten Situbondo.
“Kalau ada orang yang menyatakan semua gelaran Tuhan mau dijual ke Madura nyatanya juga tidak terkadang memang ada yang dijual ke wilayah Pasuruan,” ujarnya seusai konferensi pers di halaman Gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Jumat (24/1/2025).
Kemudian, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menduga kuat komplotan eksekutor maling motor yang menjadi penyuplai penadahan Tersangka Z berasal dari banyak kabupaten kota di Jatim, termasuk beberapa daerah provinsi lain.
Namun, belum ditemukan adanya fakta bahwa tersangka menjual motor hasil curanmor yang ditampungnya disalurkan penjualnya ke luar negeri, sebagaimana temuan kasus yang sempat viral beberapa bulan lalu.
Lalu, mengenai metode penjualan motor curanmor yang berhasil ditadah. Farman menjelaskan, tersangka biasa menjualnya secara tersembunyi dari mulut ke mulut atau jejaring perkenalkan terbatas yang dimiliki tersangka.
Dan, pangsa pasarnya, para pembeli yang bermukim di kawasan perkebunan ataupun pegunungan.
Bahkan, tak jarang, tersangka menjual motor hasil curanmor tersebut secara utuh ke fitur jual beli barang marketplace yang disediakan Facebook atau platform media lain.
“Bagaimana cara menjualnya. Yang kami temukan, biasanya ada 1 grup di medsos. Atau secara perorangan itu dari mulut ke mulut, ada grupnya. Sasaran di wilayah agak jauh apakah itu wilayah Madura, atau wilayah dekat dengan perkebunan atau pegunungan,” ujar Farman.
Sementara itu, Tersangka Z berdalih jikalau dirinya baru sekali membeli motor hasil curian komplotan maling.
Dirinya menjual barang motor hasil curian tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp200-600 ribu.
“Saya cuma terima dari 1 orang. Dari Klaseman, Gending, Probolinggo. Saya beli Rp6 juta. Saya jual Rp6,2 juta,” ujar Tersangka Z saat diinterogasi AKBP Arbaridi Jumhur itu.
Dan, lanjut Tersangka Z, terkadang dirinya memperoleh pasokan motor curian dari penadahan selama empat kali kurun waktu sepekan.
“Kadang-kadang pesanan, kadang langsung datang,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Tersangka Z merupakan satu diantara 142 orang tersangka maling motor yang berhasil ditangkap oleh anggota gabungan Tim Jatanras Polda Jatim beserta satreskrim polres jajaran Polda Jatim, sepanjang Bulan Januari 2025.
Dari data tersebut, Polda Jatim berhasil ungkap lima kasus, menangkap tujuh tersangka, dan mengamankan 14 unit motor.
Sedangkan, satreskrim jajaran berhasil ungkap 152 kasus dengan 135 tersangka. Nah, 130 orang tersangka berusia dewasa.
Lalu, lima orang tersangka sisanya merupakan kategori berusia anak-anak atau disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH).
Dan, barang bukti kendaraan yang ditemukan sekitar 120 unit motor dan mobil.
Nah, beberapa tersangka yang ditangkap berstatus sebagai residivis. Yakni, tangkapan Polres Lamongan dua orang, Polres Pasuruan dua orang, Polres Pasuruan tiga orang, dan Polrestabes Surabaya satu orang.
Ratusan orang tersangka itu, merupakan hasil kerja keras pengungkapan kasus dari 157 laporan kepolisian yang dibuat oleh masyarakat sebagai korbannya.
Setelah diselidiki dan dilakukan penggeledahan di tempat persembunyian tersangka eksekutor pencurian dan penadahnya, ternyata ditemukan 134 motor milik warga atau korban.
Bahkan, saat menggeledah kediaman Tersangka Z di Situbondo yang menjadi tempat penadah motor hasil curian, ditemukan pelat nopol motor hasil curian yang sudah berhasil dijual sebanyak 114 pelat yang diwadahi tiga karung.
-

Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Akui Pagar Laut Sudah Ada Sejak 2014
loading…
Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pagar bambu di laut Kabupaten Tangerang, Banten, sudah ada sejak 2014, jauh sebelum proyek PIK 2 dibangun. Foto/SindoNews
TANGERANG – Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pagar bambu di laut Kabupaten Tangerang, Banten, sudah ada sejak 2014, jauh sebelum proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dibangun.
Pernyataan itu disampaikan Zaki merespons foto dirinya yang diunggah konsultan hukum proyek PIK 2, Muannas Alaidid, melalui akun X @muannas_alaidid pada Rabu, 22 Januari 2025.
Dalam foto yang diunggahnya, terlihat Zaki berada di kawasan pantai utara (pantura) Tangerang dengan latar belakang pagar bambu yang disebut sudah ada sejak satu dekade lalu.
“Foto tahun 2014. Info saja bahwa tahun itu sudah ada pagar-pagar. Tapi gak ada yang perhatikan. Gak tau siapa yang pasang, tujuannya apa dan untuk apa. kewenangan Pemkab Tangerang hanya di pesisir pantai, tidak sampai laut,” kata Zaki, Jumat (24/11/2025).
Zaki mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa yang memasang pagar bambu tersebut serta tujuan awal pemasangannya. Namun, Zaki menegaskan pagar itu sudah ada sejak lama, jauh sebelum proyek PIK 2 dimulai. “Dan tahun 2014 belum ada program PIK 2 di Tangerang,” ujarnya.
Sementara itu, Muannas, dalam unggahannya di akun X, juga menyebut, pagar bambu sudah banyak ditemukan di kawasan pantai utara (Pantura) Tangerang sejak 2014.
“Mantan Bupati Kab Tangerang dua periode, Ahmed Zaki Iskandar, punya koleksi foto saat kunjungan ke pantura Kab Tangerang tahun 2014. Saat itu, dia menyewa tiga boat untuk membawa teman-teman wartawan melihat kondisi pantura yang sudah rusak. Ternyata, sejak 2014 itu sudah banyak pagar-pagar laut,” tulis Muannas dalam unggahannya di akun X.
Muannas juga menegaskan pagar bambu tersebut bukan bagian dari proyek PIK 2, melainkan inisiatif masyarakat pesisir yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Yang pasang kan sudah diakui. Itu ada masyarakat pesisir yang membuatnya secara swadaya karena lahan dan tambak mereka terkena abrasi. Mereka memasang pagar bambu untuk menyelamatkan harta bendanya, dan itu sudah dibuat selama bertahun-tahun, jauh sebelum ada PIK,” jelas Muannas.
(cip)
-
/data/photo/2025/01/24/6793827160a3d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Kades Kohod Sebut Kawasan Pagar Laut Tadinya Daratan, lalu Kabur Dikawal "Paspamdes" Regional
Kades Kohod Sebut Kawasan Pagar Laut Tadinya Daratan, lalu Kabur Dikawal “Paspamdes”
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Nusron Wahid
mengaku berdebat dengan
Kepala Desa Kohod
, Arsin.
Momen debat tersebut diceritakan oleh Nusron usai meninjau lokasi
pagar laut
di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (24/1/2025).
Kunjungan Nusron itu guna memastikan lahan pagar laut mana saja yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Nusron menceritakan perdebatan dengan Asrin saat sesi tanya jawab dengan media. Namun, Arsin tidak mengungkap perdebatan versinya.
“Pak Lurah (Arsin) ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi,” kata Nusron kepada media di lokasi, Jumat.
Kepada Nusron, Arsin menyampaikan bahwa lahan pagar laut dulunya merupakan daratan, yang jadi lahan empang.
Daratan tersebut kemudian abrasi dan dibuat tanggul pada 2004 agar abrasi tidak meluas.
Namun demikian, Nusron menyebut jika lahan yang disebut daratan oleh Arsin, kondisi saat ini sudah jadi lautan atau disebut tanah musnah.
“Karena udah enggak ada tanahnya, saya enggak mau debat masalah garis pantai, itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sana tadi karena sudah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang,” kata dia.
Di akhir, Nusron berkelakar enggan berdebat dengan Arsin karena takut tidak bisa pulang.
“Saya enggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya enggak bisa pulang saya nanti,” canda Nusron.
Arsin buru-buru kabur dan menyelinap di antara rombongan Nusron yang juga meninggalkan lokasi
“Buru-buru mau jumatan,” kata Arsin singkat.
Arsin juga menolak menjawab pertanyaan dan memilih menghindar saat dikejar hingga parkiran lokasi kunjungan Menteri Nusron.
Di parkiran, lagi-lagi Arsin beralasan buru-buru hendak menunaikan shalat Jumat.
Saat kabur menghindari awak media, Arsin diikuti oleh sejumlah pria. Bahkan, para pria ini menghalau wartawan yang berusaha mendekati Arsin untuk mengajukan sejumlah pertanyaan.
Setidaknya beberapa kali wartawan dihalau oleh pengawal Arsin, misalnya saat di parkiran lokasi kunjungan Menteri Nusron.
Kompas.com
yang berupaya mendapat jawaban dari Arsin dan mengikuti hingga parkiran, malah dihadang sekelompok pria, berjumlah sekitar berjumlah lima orang.
Orang-orang tersebut tampak selalu berada di samping dan belakang Arsin saat kunjungan Menteri Nusron.
“Setop-setop saya mau jumatan,” kata Asrin yang kemudian kabur membonceng sepeda motor.
Sementara para pengawalnya mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki.
Momen kabur berikutnya terjadi saat sejumlah awak media menunggu Arsin selesai shalat Jumat di Masjid Abdul Mu’in, Pakuhaji.
Lama ditunggu, Arsin malah menghindar dan berlalu begitu saja tanpa memberikan sepatah kata pun kepada awak media.
Saat para wartawan mencoba mengejar Arsin, sejumlah pengawal sang kades kembali menghadang.
Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak itu mencoba menghalangi kerja para pencari berita.
Hal tersebut pada akhirnya membuat Arsin pergi dengan leluasa tanpa memberikan keterangan apa pun.
Karena tingkah lakunya tersebut, kemudian muncul kelakar dari awak media di lokasi liputan Kohod yang menyebut Arsin kepala desa rasa presiden dan pengawalnya mendapat julukan “Paspamdes” atau Pasukan Pengamanan Kepala Desa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Presiden Prabowo Subianto Borong Buku Sejarah hingga Ekonomi di New Delhi
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto membeli banyak buku, mulai dari tema sejarah hingga ekonomi, saat mengunjungi toko buku favoritnya di New Delhi, India, pada Jumat (25/1/2025). Kegiatan ini dilakukan Presiden Prabowo Subianto di sela kunjungan kenegaraannya.
“Beliau tadi membeli cukup banyak buku. Ada buku sejarah, ekonomi, dan lainnya,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/1/2025) dini hari.
Mayor Teddy, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyempatkan mampir ke toko buku langganannya yang berlokasi di kawasan Khan Market, New Delhi. Toko Bahrisons Booksellers telah berdiri sejak 1953.
“Toko buku ini berada di kawasan Khan Market, semacam area pasar jalanan,” ungkap Teddy.
Pada unggahan terbaru Presiden Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya, @prabowo, memperlihatkan dirinya sedang serius melihat tumpukan buku di rak. Dalam unggahan di Instagram, Presiden Prabowo terlihat mengenakan kemeja cokelat muda dengan celana dan sepatu hitam, memperhatikan koleksi buku yang tertata rapi di rak.
“Sempat singgah ke toko buku favorit saya di New Delhi,” tulis Prabowo dalam keterangannya.
Menyempatkan diri mengunjungi toko buku di sela kunjungan ke luar negeri sudah sering dilakukan Presiden Prabowo. Pada November 2024, ia juga sempat membeli buku di toko Second Story Books, Washington DC, Amerika Serikat.
Kegiatan berburu buku bacaan menjadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan Presiden Prabowo Subianto, baik saat berkunjung ke luar negeri maupun di dalam negeri. Bahkan, pada tahun 2022 ketika masih menjabat sebagai menteri pertahanan, Prabowo Subianto sempat terlihat mencari buku di sela KTT G20 di Bali.
-

Antisipasi Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Tuban Pasang Mobil Replika
Tuban (beritajatim.com) – Antisipasi kecelakaan lalu lintas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tuban memasang replika mobil Lantas serta banner sosialisasi keselamatan lalu lintas di jalan.
Dalam kegiatan tersebut selain diikuti Satlantas Polres Tuban, juga Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja juga turut serta dalam pemasangan mobil replika dan sosialisasi dalam bentuk pemasangan tulisan di banner.
Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Tuban, IPTU Eko Sulistiono mengatakan, bahwa tujuan pemasangan mobil replika dan pemasangan banner tersebut upaya menekan angka kecelakaan di Kabupaten Tuban.
“Pemasangan dilakukan di titik-titik rawan atau blackspot,” ujar IPTU Eko Sulistiono, Jumat (24/01/2025).
Pria yang akrab disapa Eko ini juga menjelaskan, dari titik rawan tersebut ada di 2 Kecamatan yakni di wilayah Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Jenu.
“Ada 2 replika mobil dan ada banner keselamatan lalu lintas yang sudah kita siapkan,” imbuhnya.
Bahkan, upaya tersebut juga memberikan inspirasi terhadap Polres lain dan menggunakannya sebagai upaya meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.
“Polres Gresik juga pernah menggunakan replika mobil ini dan memang sangat efektif dalam menurunkan angka kecelakaan,” terang Eko.
Terlebih saat ini musim liburan, sehingga diharapkan bentuk antisipasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tuban memberikan perhatian terhadap pengemudi agar selalu berhati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan.
“Terbukti dari tanggal 1-20 januari 2025 angka kecelakaan saat ini menurun sebesar 70 persen,” pungkasnya. [ayu/ted]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5104978/original/016842200_1737518747-20250121_110907.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sejarah dan Tema Hari Gizi Nasional 2025
Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap 25 Januari, diperingati sebagai Hari Gizi Nasional (HGN). Tahun ini, Indonesia akan merayakan HGN yang ke-65.
Sejarah dibentuknya Hari Gizi Nasional berkaitan dengan didirikannya Sekolah Juru Penerang Makanan oleh Lembaga Makanan Rakyat (LMR) pada 25 Januari 1951. Peringatan ini juga tak lepas dari sosok Prof Poorwo Soedarmo yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.
Pada 1950, Prof Poorwo Soedarmo diangkat sebagai Kepala LMR oleh Menteri Kesehatan Dokter J Leimena. Setahun setelah menjabat, ia pun membangun Sekolah Juru Penerang Makanan yang berada di bawah naungan LMR.
Saat itu, LMR lebih dikenal sebagai Instituut Voor Volksvoeding. Lembaga ini merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan atau yang dikenal juga sebagai Lembaga Eijkman.
Pada masa itu, upaya perbaikan gizi di Indonesia sedang gencar dilakukan. Berada di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan (Menkes) J Leimena, salah satu upayanya adalah dengan mengangkat Prof Poorwo Soedarmo sebagai kepala LMR.
Sekolah Juru Penerang Makanan ternyata berhasil menjadi tonggak perkembangan gizi di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, akhirnya ditetapkan Hari Gizi Nasional setiap 25 Januari sejak 1960. Tanggal tersebut merujuk pada tanggal didirikannya Sekolah Juru Penerang Makanan.
Hari Gizi Nasional hadir sebagai momentum penting dalam keberlangsungan upaya pemenuhan gizi di Indonesia. Melalui peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama-sama memenuhi gizi menuju bangsa sehat berprestasi melalui gizi seimbang dan produksi pangan berkelanjutan.
Setiap tahunnya, HGN diisi dengan tema besar yang menjadi fokus utama. Tahun ini, tema Hari Gizi Nasional adalah Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Melalui tema ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengadopsi pola makan bergizi seimbang demi mewujudkan generasi emas Indonesia.
Penulis: Resla

