Xcloud.id

Blog

  • Menlu AS Hubungi Vietnam, Bahas Defisit Perdagangan hingga China

    Menlu AS Hubungi Vietnam, Bahas Defisit Perdagangan hingga China

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri AS yang baru, Marco Rubio, mendesak Vietnam untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara.

    Hal tersebut diungkapkan Rubio dalam panggilan telepon pada Jumat (24/1/2025) waktu setempat dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Vietnam, Bui Thanh Son. Selain membahas masalah perdagangan, keduanya juga membicarakan kekhawatiran bersama tentang China.

    Sesi panggilan itu merupakan yang pertama antara dua diplomat tinggi di bawah pemerintahan baru Presiden AS Donald Trump.

    Dalam pernyataan resmi Departemen Luar Negeri yang dilansir dari Reuters (25/1/2025), pada panggilan telepon tersebut, keduanya memuji peringatan 30 tahun hubungan AS-Vietnam dan kemajuan yang dicapai di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif yang disepakati kedua negara pada tahun 2023.

    “Menteri Luar Negeri AS juga membahas berbagai masalah regional, termasuk perilaku agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan,” katanya.

    Sambil memuji kerja sama ekonomi kedua negara, Rubio mendorong Vietnam untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, katanya.

    Data yang dirilis AS pada bulan ini mencatat, defisit perdagangan AS dengan Vietnam melampaui US$110 miliar pada periode Januari-November 2024. Defisit tersebut seiring dengan meningkatnya ekspor dari pusat industri Asia Tenggara di tengah rekor jatuhnya mata uangnya terhadap dolar AS.

    Meskipun Vietnam telah menjadi mitra keamanan AS yang penting, kesenjangan perdagangan yang besar dipandang oleh para analis sebagai risiko besar bagi negara yang bergantung pada ekspor tersebut di tengah ancaman tarif menyeluruh dari Trump terhadap impor AS.

    Data AS bulan ini menunjukkan kenaikan hampir 18% dalam defisit AS dengan Vietnam dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa negara yang dipimpin Komunis tersebut memiliki surplus komersial tertinggi keempat dengan Amerika Serikat, hanya diungguli oleh China, Uni Eropa, dan Meksiko.

    Trump mengakhiri masa jabatan pertamanya di Gedung Putih dengan pernyataan Departemen Keuangan tentang Vietnam dan Swiss sebagai manipulator mata uang atas intervensi pasar mereka untuk melemahkan nilai mata uang mereka.

    Vietnam, yang menganggap AS sebagai pasar terbesarnya, merupakan rumah bagi operasi industri besar yang berfokus pada ekspor dari perusahaan multinasional AS seperti Apple, Google, Nike, dan Intel.

  • Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun ini kemungkinan besar akan menjadi saat yang sulit bagi warga Indonesia. Sederet benda-benda diramalkan mengalami kenaikan harga dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru.

    Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.

    Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.

    Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

    Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

    Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG
    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia tahun ini.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.

    Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    Dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan
    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)

  • Ini Daftar KA yang Dialihkan Imbas Jalur Stasiun Gubug-Karangjati Ditutup

    Ini Daftar KA yang Dialihkan Imbas Jalur Stasiun Gubug-Karangjati Ditutup

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) menginformasikan bahwa jalur kereta api pada Km 32+5/7 antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati di Kabupaten Grobogan kembali ditutup akibat luapan. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran perjalanan, KAI memberlakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan rute beberapa kereta api melalui jalur alternatif Brumbung-Gundih-Gambringan dan Brumbung-Solo-Surabaya.

    Penutupan jalur Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati dilakukan karena pada Jumat, 24 Januari 2025 pukul 22.25 WIB, luapan air menggenangi area jalur kereta api sehingga berpotensi membahayakan perjalanan.

    “Keselamatan adalah prioritas utama kami. Oleh karena itu, jalur tersebut kami tutup sementara untuk dilakukan penanganan intensif guna memulihkan kondisi secepat mungkin,” ujar Anne, dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    KAI telah mengerahkan tim tanggap darurat yang terdiri dari ratusan petugas prasarana, alat berat, dan material pendukung untuk mengatasi dampak luapan air di lokasi. Penanganan terus dilakukan secara menyeluruh agar operasional jalur dapat segera normal kembali.

    Daftar KA Terdampak:

    KA Melewati Surabaya Pasar Turi-Surabaya Gubeng-Madiun-Solo Jebres-Brumbung-Semarang Tawang:

    1. KA Kertajaya (KA 219) relasi Surabaya-Jakarta

    2. KA Dharmawangsa (KA 131) relasi Surabaya-Jakarta

    KA Melewati Gambringan-Gundih-Brumbung:

    1. KA Pandalungan (KA 77F) relasi Jember-Jakarta

    2. KA Sembrani (KA 63) relasi Surabaya-Jakarta

    3. KA Argo Bromo Anggrek (KA 3) relasi Surabaya-Jakarta

    4. KA Blambangan Ekspres (KA 185B) relasi Ketapang-Jakarta

    KA Melewati Semarang Tawang-Brumbung-Gundih-Solo Jebres-Madiun-Surabaya Gubeng-Surabaya Pasar Turi:

    1. KA Jayabaya (KA 108) relasi Jakarta-Malang

    2. KA Sembrani (KA 64) relasi Jakarta-Surabaya

    3. KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta-Surabaya

    4. KA Gumarang (KA 130) relasi Jakarta-Surabaya

    5. KA Pandalungan (KA 78F) Jakarta – Jember

    6. KA Sembrani Tambahan (KA 7010A) Jakarta – Surabaya

    KA Melewati Semarang Tawang-Brumbung-Gundih-Gambringan-Surabaya Pasar Turi:

    1. KA Harina (KA 126) relasi Bandung-Surabaya

    Anne mengatakan KAI memohon maaf sebesar-besarnya kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kondisi ini. Pihaknya memahami dampak yang dirasakan para pelanggan dan berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan secepat mungkin demi memberikan layanan terbaik.

    “KAI berterima kasih atas pengertian dan dukungan masyarakat selama masa penanganan ini. Keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api akan selalu menjadi prioritas kami,” tutup Anne.

    (ada/ara)

  • Budi Arie Ungkap 8 Koperasi Bermasalah Dalam Pengawasan Satgas

    Budi Arie Ungkap 8 Koperasi Bermasalah Dalam Pengawasan Satgas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, saat ini ada 8 koperasi bermasalah dalam pengawasan yang akan ditangani Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah. Dia telah memerintahkan Satgas tersebut langsung bekerja.

    Menurutnya, Satgas yang baru resmi dibentuk Kementerian Koperasi (Kemenkop) itu akan bekerja melibatkan berbagai unsur mulai Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Ada delapan koperasi sedang dalam pengawasan. Antara lain, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda,” kata Budi Arie dalam keterangannya, dikutip Sabtu (25/1/2025).

    “Selain merevitalisasi 8 koperasi tersebut, Satgas juga menangani koperasi-koperasi bermasalah lainnya di daerah. Sehingga, tentu perlu berkoordinasi dengan Dinas koperasi provinsi/kab/kota,” lanjutnya.

    Menurut Budi Arie,  kini dua koperasi telah keluar dari masa kritis, yaitu KSP Intidana dan KSP Sejahtera Bersama.

    “Kedua koperasi tersebut telah melaksanakan kewajiban melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi untuk mengakomodir kepentingan anggota dan diharapkan berangsur-angsur dapat menjalankan usaha. Untuk enam koperasi lainnya, Satgas akan senantiasa memantau dan mendampingi proses PKPU/ homologasi yang masih berlangsung hingga akhir tahun 2025, maupun di tahun 2026,” jelasnya.

    “Tentunya, dengan memprioritaskan asset based resolution (resolusi aset) dan mendorong aparat penegak hukum mendahulukan proses homologasi (perdata) dengan mengedepankan asas ultimum remedium,” ujar Budi Arie.

    Dia menjelaskan, Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah bertujuan merevitalisasi koperasi bermasalah.

    Juga, imbuh dia, untuk menyehatkan kembali lembaga koperasi dengan salah satu indikator utamanya adalah adanya pelaksanaan RAT untuk membahas keberlangsungan usaha koperasi,” terangnya.

    “Keberadaan Satgas juga untuk memastikan koperasi dapat kembali beroperasi dengan normal dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya. Sebagai contoh, saat ini masih ada aset koperasi yang masih menjadi obyek sita pihak yang berwajib,” papar Budi Arie.

    “Negara hadir untuk melindungi rakyat. Kemenkop berusaha untuk melindungi anggota koperasi dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap marwah dan kepercayaan masyarakat meningkat,” pungkasnya.

    (dce/dce)

  • Tanggapan Mantan Wakil Menteri ATR/BPN Soal Pembatalan Sertifikat HGB di Perairan Tangerang – Halaman all

    Tanggapan Mantan Wakil Menteri ATR/BPN Soal Pembatalan Sertifikat HGB di Perairan Tangerang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mendukung upaya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyelesaikan masalah sertifikasi laut pesisir Kabupaten Tangerang.

    “Terutama ketegasan beliau yang memerintahkan Kakanwil ATR/BPN Banten untuk membatalkan sertifikat yang telat terbit,” ujar Raja Juli, Sabtu (25/1/2025).

    Dia menjelaskan, Peraturan Menteri 16 tahun 2022, terutama Pasal 12 menjelaskan bahwa penerbitan SHGB di lokasi tersebut merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang.

    “Saya haqqul yaqin penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut di luar pengetahuan menteri, wamen dan para pejabat di kementerian. Begitulah regulasi yang berlaku,” ujarnya.

    “Sekitar 6-7 juta penerbitan sertifikat tiap tahunnya didelegasikan wewenang penerbitannya kepada Kakantah di Kabupaten Kota se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” kata dia.

    Menurutnya, karena penerbitan SHGB di lokasi tersebut dilakukan oleh Kakantah Kabupaten Tangerang, dia menilai tepat jika pembatalan sertifikat tersebut dilakukan oleh Kakanwil Banten, satu level pemimpin di atas Kakantah.

    “Sekali lagi saya mendukung dan menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada Gus Nusron dan aparat penegak hukum, agar sesegera mungkin dituntaskan supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik, fitnah dan insinuasi,” ujar Raja Juli.

    Sebelumnya, wilayah yang dipasang pagar laut memiliki sertifikat dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.

    Kementerian ATR/BPN mengungkapkan sertifikat untuk wilayah yang dipasang pagar laut tersebut terbit tahun 2023. 

    Jika mengacu pada penerbitan sertifikat pada 2023, maka saat itu posisi Menteri ATR/BPN ditempati oleh Hadi Tjahjanto, dan wakilnya Raja Juli Antoni.

  • UPDATE Banjir Grobogan: Jalur Rel Gubug-Karangjati Kembali Amblas, Perjalanan KA Jakarta – Surabaya Jalur Utara Terkendala

    UPDATE Banjir Grobogan: Jalur Rel Gubug-Karangjati Kembali Amblas, Perjalanan KA Jakarta – Surabaya Jalur Utara Terkendala

    Jakarta (beritajatim.com) – Baru sehari dipulihkan, jalur rel kereta api KM 32+5/7 di antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati, Desa Papanrejo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kembali tergerus derasnya arus luapan sungai Tuntang.

    Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Grobogan dan hulu sungai Tuntang di Kabupaten Semarang pada hari Jumat (24/1) menjadi pemicu kejadian bencana susulan tersebut.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, menurut laporan visual yang diterima pihaknya dari forum forkopimda Siaga Bencana Grobogan, arus luapan sungai Tuntang yang cukup deras kembali mengoyak material batu krisak dan pondasi bantalan jalur rel kereta api tersebut.

    “Berdasarkan laporan kronologi sementara, luapan air dari sungai Tuntang kembali menyentuh tanggul bantalan rel kereta api sekitar pukul 21.00 WIB,” kata Muhari, Sabtu (25/1/2025) pagi.

    Dia menjelaskan, aliran yang mulanya berupa rembesan air itu kemudian mengalami peningkatan debit dengan arus yang semakin deras pada kira-kira pukul 22.00 WIB. Tak lama setelah itu, bantalan rel yang sudah ditambal akhirnya benar-benar kehilangan kemampuan untuk menahan derasnya arus air dan kembali amblas.

    “Dengan kondisi tersebut, perjalanan kereta api untuk jalur Jakarta-Surabaya wilayah utara kembali terkendala,” ujarnya. (hen/ted)

  • WNI yang Rumahnya Terbakar Menerima Pertolongan Komunitas Australia

    WNI yang Rumahnya Terbakar Menerima Pertolongan Komunitas Australia

    Komunitas Australia menggalang dana bagi warga Indonesia yang rumahnya terbakar akhir Desember tahun lalu.

    Rumah tersebut adalah milik Yulitta Owen, akrab disapa Yuli, yang tinggal bersama suami dan keempat anaknya di sebelah utara pusat kota Melbourne.

    Yuli yang merupakan perawat di bangsal penanganan kanker Royal Melbourne Hospital sedang bekerja ketika ia mendapat telepon dari suaminya.

    Ketika menerima panggilan tersebut, ia merasakan ada kejanggalan.

    “Saya bilang ini suami saya telepon terus, ini pasti ada emergency,” kata Yuli kepada Billy Adison dari ABC Indonesia.

    “Saya angkat dan dia bilang kalau rumah kami terbakar.”

    Yuli mengatakan ia dan keluarganya sudah menempati rumah tersebut sejak 21 tahun yang lalu.

    Meski masih menunggu hasil penyelidikan resmi, polisi menduga kebakaran tersebut disebabkan oleh ledakan baterai panel surya di atap mereka.

    Pada saat kejadian, suhu udara di Melbourne mencapai 42 derajat Celsius.

    Namun, masa berlaku asuransi rumah Yuli sudah habis saat kebakaran tersebut terjadi. Ia pun mengaku terlambat membayarnya.

    Kondisi atap area dapur rumah Yuli.

    Kondisi atap rumah Yuli yang terbakar dari dalam rumah.

    Kondisi atap rumah Yuli yang terbakar dari luar.

    Meski sudah mengajukan klaim, pihak asuransi tidak bisa menutupi biaya renovasi rumahnya yang dibeli pada tahun 1970 itu.

    “Mereka jawabannya, diplomasinya, karena sudah memberikan notifikasi waktu itu, makanya kita juga terima, mungkin kita yang salah juga,” ujar Yuli.

    “Kalau asuransi dibayarkan … kita hanya mungkin pindah tempat, semua diperbaiki asuransi, sewa rumah dibayarin asuransi, kita mungkin hanya sedih saja karena rumah terbakar.”

    “Tapi kalau sekarang, sudah rumah terbakar, kita harus bayar sendiri perbaikan.”

    Penggalangan dana komunitas Australia

    Dua hari setelah rumahnya terbakar, rekan kerja Yuli di Royal Melbourne Hospital berkumpul untuk menggalang dana.

    Grace O’Toole, salah satu inisiator penggalangan dana dan teman kerja Yuli, mengatakan banyak pihak yang prihatin dan berupaya ingin terus mendukungnya.

    “Yuli sudah seperti ibu bagi kami semua,” kata Grace.

    “Jadi ketika kami mendengar apa yang terjadi, tanpa berpikir dua kali, kami langsung menolongnya.”

    Hingga saat ini, situs GoFundMe mencatat lebih lebih dari $27,000 (Rp275 juta) dana sudah terkumpul.

    Grace mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk merenovasi rumah Yuli dan membayar biaya sewa rumah kontraknya yang akan ditempati hingga enam bulan ke depan.

    Bagi Yuli, eratnya hubungan dan keinginan untuk membantu, baik dari para tetangga yang berlatar belakang beragam maupun dari komunitas Indonesia di Melbourne “menyelamatkan hidupnya.”

    “Tetangga, teman, relasi, semua membantu, jadi guyub, jadi mengingatkan saya di Indonesia,” kata Yuli.

    “Padahal mereka komunitas di Australia ini multicultural background [latar belakangnya beragam].”

    Yuli juga mengatakan teman-teman Indonesia nya tidak berhenti menanyakan kondisinya dan menawarkan bantuan.

    “Mereka selalu membombardir dengan ‘apa yang bisa dibantu, Mbak Yuli?’” katanya.

    Sebulan sejak kebakaran tersebut, Yuli merasa bersyukur karena insiden tersebut tidak menelan korban jiwa.

    Apalagi bila menimbang kerusakan yang lebih parah yang dialami warga di negara bagian Victoria lebih luas maupun di negara bagian yang lain sesaat Australia menghadapi peringatan bahaya kebakaran hutan.

  • Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Gagalkan Pengiriman 5 CPMI Ilegal di Pelabuhan Aji Putri Nunukan 

    Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Gagalkan Pengiriman 5 CPMI Ilegal di Pelabuhan Aji Putri Nunukan 

    NUNUKAN – Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonarmed 11 Kostrad Pos Kotis menggagalkan upaya pengiriman lima orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non prosedural atau ilegal yang hendak berangkat menuju Malaysia melalui Pelabuhan Aji Putri, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). 

    Kepala penerangan Korem (Kapenrem) 092 Maharajalila, Kapten Chk Supriadi SH mengatakan, penggagalan ini berawal dari informasi yang diterima oleh personel Satgas Intelijen Kodam VI/Mulawarman, Sertu Ahmad, yang mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya upaya penyelundupan pekerja migran secara ilegal melalui Dermaga Aji Putri, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan. 

    “Setelah menerima informasi tersebut, Sertu Ahmad segera berkoordinasi dengan Dankima Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad (Lettu Arm Aan Budhi Harsad),” kata Supriadi, Jumat, 24 Januari.

    “Kemudian,  personel Pos Kotis segera melakukan penyekatan di dermaga dan melaksanakan pemeriksaan terhadap lima orang yang dicurigai sebagai CPMI Ilegal,” sambung dia. 

    Dalam proses pemeriksaan, kelima orang tersebut  mengaku akan diterima di Dermaga Bambangan desa  Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Nunukan.  Selanjutnya akan menyeberang ke Malaysia melalui Dermaga Sei Nyamuk desa Pancang. 

    “Karena tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi yang lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Para CPMI ilegal ini diserahkan ke Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI),”jelasnya. 

    Sementara itu  Dansatgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra menegaskan,  pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan guna mencegah tindakan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. 

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan, terutama di jalur-jalur yang rawan digunakan sebagai jalur ilegal menuju Malaysia,” ujarnya. 

    Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait penyelundupan manusia di perbatasan. 

    “Dengan adanya penggagalan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia dan pelanggaran hukum lainnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia,” katanya.

  • Libur Panjang Isra Mikraj dan Imlek, Sejumlah Titik Tol Jakarta Arah Cikampek Macet

    Libur Panjang Isra Mikraj dan Imlek, Sejumlah Titik Tol Jakarta Arah Cikampek Macet

    loading…

    Libur panjang peringatan Isra Mikraj dan Hari Raya Imlek mengakibatkan beberapa titik di Tol Jakarta arah Cikampek macet. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Libur panjang peringatan Isra Mikraj dan Hari Raya Imlek mengakibatkan beberapa titik di Tol Jakarta arah Cikampek macet pada pagi ini, Sabtu (25/1/2025).

    PT Jasa Marga mengungkap, salah satu titik kemacetan berada di ruas Tol Tambun. Kemacetan disebabkan jumlah kendaraan yang meningkat dan bus yang mengalami gangguan di lajur kiri.

    “07.08 WIB #Tol_Japek Tambun KM 22 PADAT, ada kendaraan bus gangguan di lajur kiri,” tulis akun resmi X @ptjasamarga, Sabtu (25/1/2025).

    Kemudian kepadatan volume kendaraan juga terjadi di Km 25-27 Cibitung, yang mengakibatkan para pengendara harus memperlambat lajunya.

    “Cibitung KM 25 – KM 27 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Barat KM 45 – KM 48 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin,” katanya.

    Selain itu, lalu lintas di Tol Layang MBZ juga mengalami kemacetan di beberapa titik pagi ini, seperti di ruas Cikunir arah Cikampek.

    “07.10 WIB #Jalan_Layang_MBZ Cikunir KM 10 – KM 11 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Bekasi Timur KM 15 – Tambun KM 19 PADAT, ada kendaraan gangguan di lajur kiri. Tambun KM 22 arah Cikampek PADAT, ada kendaraan Xpander gangguan ban di bahu luar/kiri,” katanya.

    (cip)

  • IHSG Sepekan Catat Kenaikan 0,16 Persen, Kapitalisasi Pasar Turun 0,08 Persen

    IHSG Sepekan Catat Kenaikan 0,16 Persen, Kapitalisasi Pasar Turun 0,08 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan kenaikan tipis pada perdagangan periode 20-24 Januari 2025. IHSG sepekan naik 0,16% dan menutup perdagangan pada level 7.166,06, lebih tinggi dari 7.154,66 pada pekan sebelumnya.

    Rata-rata nilai transaksi harian juga naik 6,90% pada minggu ini, mencapai Rp 12,45 triliun, dibandingkan Rp 11,64 triliun pada pekan sebelumnya.

    Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, rata-rata volume transaksi harian juga mengalami peningkatan.

    “Volume transaksi harian naik 5,23% menjadi 18,43 miliar lembar saham, dari sebelumnya 17,51 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya,” ucapnya dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Namun, saat IHSG sepekan naik, kapitalisasi pasar saham turun 0,08%, menjadi Rp 12.462 triliun, dibandingkan pekan lalu yang berada di angka Rp 12.472 triliun.

    Sementara, rata-rata frekuensi transaksi harian juga mengalami penurunan 9,46% menjadi 1,27 juta transaksi dari 1,40 juta transaksi pekan sebelumnya.

    Sepanjang pekan ini, BEI mencatat berbagai pencapaian penting, di antaranya peluncuran Perdagangan Internasional Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada Senin (20/1/2025).

    Pada perdagangan perdana, IDXCarbon mencatat volume perdagangan karbon internasional sebanyak 49.807 tCO2e dalam 22 transaksi yang melibatkan 17 pembeli.

    Harga penutupan unit karbon untuk Indonesia Technology Based Solution Authorized (IDTBSA) adalah Rp 96.000 sementara untuk IDTBSA Renewable Energy (IDTBSA-RE) mencapai Rp 144.000.

    Pada Rabu (22/1/2025), BEI juga meluncurkan modul ESG Reporting, yang terintegrasi dalam sistem Sarana Keterbukaan Informasi Bagi Perusahaan Tercatat (SPE-IDXnet).

    Modul ini mencakup laporan tahunan dan keberlanjutan berbasis form E020, yang mengadopsi ASEAN Exchanges Common ESG Metrics sebagai pedoman dasar.

    Selain itu, modul ESG Reporting juga telah diselaraskan dengan regulasi OJK, termasuk Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 mengenai format dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

    Dengan adanya ESG Reporting, BEI berharap dapat meningkatkan jumlah, kualitas informasi, dan transparansi perusahaan tercatat dalam pelaporan data terkait ESG. Hal ini diharapkan membantu investor membuat keputusan investasi yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan secara lebih menyeluruh.

    IHSG sepekan yang menguat, pergerakan transaksi bursa yang beragam, hingga peluncuran IDXCarbon dan ESG Reporting mengisi agenda BEI sepekan terakhir.