Xcloud.id

Blog

  • Kata Pakar: Konspirasi Kartel Pertanahan; Mafia Tanah Mengincar Laut – Page 3

    Kata Pakar: Konspirasi Kartel Pertanahan; Mafia Tanah Mengincar Laut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, telah menuai polemik hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 juncto Permen ATR Nomor 18 Tahun 2021, sertifikat semacam ini hanya dapat diterbitkan di wilayah daratan pesisir, bukan di atas perairan laut.

    Fakta bahwa ratusan sertifikat telah diterbitkan di kawasan, yang jelas-jelas melanggar ketentuan hukum, menunjukkan adanya pelanggaran prosedur yang serius dalam tata kelola pertanahan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid–sebagaimana disiarkan pers- menegaskan bahwa sertifikat tersebut, yang dikeluarkan oleh pejabat terdahulu, cacat secara hukum dan batal demi hukum.

    Dalam konteks hukum administrasi negara, istilah “cacat prosedur” mengacu pada pelanggaran aturan formal dalam proses penerbitan sertifikat. Sementara itu, “cacat material” merujuk pada ketidaksesuaian substansi keputusan dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, kedua jenis cacat terjadi secara bersamaan.

    Prosedur penerbitan yang menyimpang dari aturan formal menandakan lemahnya pengawasan administratif. Maka kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi praktik penyimpangan administratif.

    Pelanggaran ini tidak hanya melibatkan pihak internal birokrasi, tetapi juga membuka peluang bagi oknum untuk mengambil keuntungan dari kelemahan sistem.

    Oleh karenanya kasus penerbitan sertifikat di atas laut ini menjadi cerminan dari permasalahan mendasar dalam sistem pertanahan nasional.

    Tidak hanya soal pelanggaran hukum, kasus ini juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas birokrasi. Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, masalah ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pertanahan.

    Dampak Pembangunan Pagar Laut

    Pembangunan pagar laut yang dimulai pada Juli 2024, kemudian menjadi perbincangan publik pada Januari 2025 setelah keluhan dari nelayan, mengungkapkan dampak sosial yang sangat serius. Nelayan yang sebelumnya menggantungkan hidup mereka pada hasil laut, kini kehilangan akses ke wilayah tangkap mereka.

    Tidak hanya mengganggu mata pencaharian mereka, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial di antara masyarakat pesisir. Kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka, menciptakan ketidakpuasan dan keresahan yang bisa memperburuk hubungan sosial di wilayah pesisir.

    Dampak sosial ini semakin diperburuk dengan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan pagar laut. Ekosistem pesisir, yang merupakan habitat bagi berbagai spesies laut, kini terancam akibat perubahan aliran air dan sedimentasi yang terjadi sebagai dampak dari proyek tersebut.

    Selain dampak sosial dan lingkungan, proyek pagar laut ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama terkait dengan penerbitan sertifikat tanah. Penerbitan sertifikat tanah yang cacat hukum atau bahkan bodong (bermasalah) memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola agraria di Indonesia.

    Sertifikat yang tidak sah atau bermasalah dapat menciptakan ketidakjelasan status hukum tanah, terutama yang terlibat dalam proyek pembangunan pagar laut. Penerbitan sertifikat bodong semakin memperburuk ketidakpastian ini, karena masyarakat tidak lagi merasa aman dengan hak-hak mereka atas tanah atau sumber daya alam.

    Praktik mafia tanah yang melibatkan penerbitan sertifikat bodong, yang tidak sah dan tidak sesuai hukum, karuan saja menciptakan ketegangan yang lebih besar di antara masyarakat dan pemerintah, karena hal ini mengarah pada ketidakadilan yang dapat berlanjut menjadi konflik yang lebih besar.

    Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh penerbitan sertifikat tanah yang cacat hukum atau palsu dalam proyek pagar laut ini, sangat berbahaya, baik bagi masyarakat yang terlibat langsung maupun bagi masyarakat yang terpinggirkan.

    Dari itu administrasi pertanahan tidak dilakukan dengan benar, terutama terkait dengan pengelolaan tanah pesisir atau kawasan laut, maka dampaknya bukan hanya pada ketidakadilan sosial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan tata kelola agraria yang seharusnya menjadi jaminan hak atas tanah.

  • Presiden Terima Penghargaan Darjah Kerabat Johor di Malaysia

    Presiden Terima Penghargaan Darjah Kerabat Johor di Malaysia

    JABAR EKSPRES – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungannya ke Malaysia, pada Senin (26/1). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia.

    Mengutip dari ANTARA, Darjah Kerabat Johor, yang didirikan pada 31 Juli 1886, merupakan salah satu penghargaan tertinggi Kerajaan Johor. Penghargaan ini diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat kerajaan, serta pemimpin asing yang berperan mempererat hubungan bilateral, dengan semboyan “Muafakat Itu Berkat” (Concord is a Blessing).

    BACA JUGA: Demi Menjaga Stabilitas Fiskal, Presiden Prabowo Intruksikan Efisiensi Anggaran Rp306 Triliun

    Tanda kehormatan ini mencakup kalung emas bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi, melambangkan kejayaan dan persatuan. Selain itu, bintang berdesain sembilan sudut menggambarkan nilai kepemimpinan dan kebersamaan yang dihargai oleh Kerajaan Johor.

    Dengan penghargaan ini, Presiden Prabowo bergabung dengan tokoh-tokoh dunia sebelumnya yang juga menerima D.K I Johor, seperti Sultan Omar Ali Saifuddien (1960), Presiden Soeharto (1990), hingga Sultan Hassanal Bolkiah (1969) dan Pengiran Muda Mahkota al-Muhtadee Billah (2023).

    Penganugerahan ini menunjukkan kedekatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, serta menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Malaysia di Asia Tenggara. Penghargaan ini juga mengakui kontribusi kepemimpinan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan.

    Kunjungan kenegaraan ini dimulai dengan upacara penyambutan di Istana Negara Malaysia, dengan lagu kebangsaan kedua negara yang dikumandangkan dan dentuman meriam sebagai tanda penghormatan. Selain itu, Presiden Prabowo bertemu dengan Sultan Ibrahim untuk membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Sebagai penutup, beliau menghadiri jamuan makan siang kenegaraan yang diadakan oleh Yang di-Pertuan Agong.

    Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat kerja sama antara kedua negara di berbagai sektor demi kemajuan bersama.

  • Kembali Digelar, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Siap Bawa Produk Lokal Mendunia

    Kembali Digelar, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Siap Bawa Produk Lokal Mendunia

    “Dengan membuka akses UMKM ke pasar global, kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional,” ujar Sunarso di Menara BRILiaN.

    Tahun ini, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 pun mendapatkan sambutan luar biasa dari para pelaku UMKM Indonesia. Hal tersebut, tercermin dari tingginya animo pendaftar yang mencapai 3.006 UMKM.

    Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November – 7 Desember 2024), sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).

    Antusiasme dan tingginya jumlah pendaftar, menunjukkan potensi besar yang akan dihadirkan oleh BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Bahkan, diharapkan pameran ini dapat melanjutkan kesuksesan event sebelumnya, yang telah mencatatkan hasil positif dan menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM di pasar internasional.

    Sebagai gambaran, pada tahun 2023, total nilai kesepakatan bisnis (business matching) tercatat sebesar USD 81,3 juta, yang melibatkan 86 buyers dari 30 negara. Angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Pada penyelenggaraan pertama pada tahun 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat hanya sebesar USD 33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Angka ini melonjak pada 2020 menjadi USD 57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara. Pada 2021, nilai kesepakatan kembali meningkat menjadi USD 72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai USD 76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara.

  • Mahfud MD: Kalau Merasa Tak Terlibat, Bongkar Saja Pak Menteri  – Halaman all

    Mahfud MD: Kalau Merasa Tak Terlibat, Bongkar Saja Pak Menteri  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pagar laut di perairan Tangeran, Banten, sepanjang kurang lebih 30 kilometer (km).

    Ia pun berharap persoalan pagar laut diungkap secara jelas oleh menteri terkait.

    “Menteri-menteri yang kementeriannya terlibat dalam pembuatan izin dan HGU Laut tak harus takut. Yang bertanggungjawab secara pidana adalah aktor intelektual, pelaku, dan peserta yang ada niat,”tulis Mafud dalam akun media sosial X, yang dikutip Senin (27/1/2025).

    Menurutnya, pihak yang bertanggung secara pidana dalam hal pembuatan izin dan HGU pagar laut merupakan pejabat bawahan menteri yang menerima delegasi wewenang. 

    “Jadi, kalau merasa tak terlibat ya bongkar saja, Pak Menteri. Kan banyak kasus yang dihukum hanya dirjen atau pegawai bawahnya yang langsung berkolusi,” tuturnya.

    “Serahkan mereka yang melanggar hukum hukum bukti-buktinya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dengan alasan demi marwah institusi,” sambungnya.

    Sebelumnya, Mahfud juga menyampaikan pendapatnya dalam platform X, di mana kasus pemagaran laut seharusnya segera dinyatakan sebagai kasus pidana, bukan hanya ramai-ramai membongkar pagar. 

    “Segerakah lidik dan sidik. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi. Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?,” tulisnya.

    Ia melihat, langkah yang diambil pemerintah atas kasus pagar laut Tangerang baru bersifat hukum administrasi dan teknis. Padahal tindak pidana jelas yakni merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal. 

    “Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana,” kata Mahfud.

    Tak Hanya di Tangerang

    Pada kesempatan yang lain, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa persoalan keberadaan pagar laut tidak hanya terjadi di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. 

    Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ada 169 kasus terkait dengan keberadaan pagar laut di berbagai wilayah. 

    “Perlu diketahui sudah 169 kasus sebenarnya. Tetapi selama ini tak terekspos oleh media. Kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif, karena situasinya kan sedemikian rupa ya,” ujar Sakti di Gedung DPR RI, Kamis (23/1/2025).

    Kata Raja Juli Antoni

    Eks Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni buka suara soal polemik pagar laut memiliki sertifikat dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di eranya memimpin. 

    Raja Juli mengatakan, mendukung Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam penyelesaian masalah sertifikasi di Kabupaten Tangerang yang menjadi perdebatan publik hari-hari ini. 

    “Terutama ketegasan beliau yang memerintahkan Kakanwil ATR/BPN Banten untuk membatalkan sertipikat yang telat terbit,” ujar Raja Juli, Sabtu (25/1/2025).

    Lalu, Raja Juli menjelaskan, bahwa sesuai Peraturan Menteri 16 tahun 2022, terutama Pasal 12  menjelaskan bahwa penerbitan SHGB di lokasi tersebut adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang.

    “Oleh karena itu saya haqqul yaqin penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut di luar pengetahuan menteri, wamen dan para pejabat di kementerian. Begitulah regulasi yang berlaku. Sekitar 6-7 juta penerbitan sertifikat tiap tahunnya didelegasikan wewenang penerbitannya kepada Kakantah di Kabupaten Kota se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” tutur Raja Juli.

    Raja Juli berujar, karena penerbitan SHGB di lokasi tersebut dilakukan oleh Kakantah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu dia menilai Nusron sudah tepat sekali melakukan pembatalan sertifikat tersebut dilakukan oleh Kakanwil Banten, satu level pemimpin di atas Kakantah.

    “Begitulah regulasi yang berlaku. Sekali lagi saya mendukung dan menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada Gus Nusron dan aparat penegak hukum, agar sesegera mungkin dituntaskan supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik, fitnah dan insinuasi,” ujar Raja Juli.

    Sebelumnya, wilayah yang dipasang pagar laut memiliki sertifikat dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.

    Kementerian ATR/BPN mengungkapkan sertifikat untuk wilayah yang dipasang pagar laut tersebut diterbitkan pada 2023. 

    Adapun pembangunan pagar itu sudah dimulai sejak Juli 2024, yang kemudian viral di media sosial pada Januari 2025 usai dikeluhkan para nelayan.

    Jika mengacu pada penerbitan sertifikat pada 2023, maka saat itu posisi Menteri ATR/BPN ditempati oleh Hadi Tjahjanto, dan wakilnya Raja Juli Antoni.

    Belum Ada Unsur Pidana

    Direktur Kepolisian Air dan Udara Kombes Pol Joko Sadono menegaskan pihaknya sejauh ini belum menemukan unsur pidana terkait pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Joko menyebut perihal penegakan hukum ditangani Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

    “Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana dan sekarang ranahnya masih di KKP, kita tunggu saja,” katanya kepada wartawan di Gedung Satrolda Pol Air Polda Metro Jaya, Plui, Jakarta Utara, Senin (27/1/2025).

    Saat ditanya akan melakukan penyelidikan, Joko kembali menyampikan proses penegakan hukum masih kewenangan KKP.

    “Kita hormati dahulu penyidik dari PSDKP KKP yah,” imbuhnya.

    Dirpolairud juga enggan menanggapi lebih lanjut mengenai adanya laporan dugaan korupsi yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.

    Joko mengatakan tidak tahu menahu terkait laporan tersebut.

    “Saya rasa tolong ditanyakan ke Bareskrim saja karena saya belum tahu sampai di mana proses penanganannya,” ujar dia.

    Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP), PP Muhammadiyah meminta Bareskrim Polri untuk melanjutkan proses penegakan hukum pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang membentang di perairan laut Tangerang, Provinsi Banten m

    Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Ghufroni mendesak Bareskrim Polri untuk memanggil tujuh pihak terlapor. 

    Namun pihaknya tidak membeberkan identitas ke-7 terlapor.

    “Jadi bagi mereka yang merasa sebetulnya segera membongkar, tapi ternyata dalam tenggat waktu 3×24 jam, itu ternyata tidak ada yang membongkar, maka tentu kita akan lanjutkan pada upaya hukum yang tersedia.” katanya di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.

     

  • Serangga Masuk dalam Menu Makan Bergizi Gratis, BGN Sesuaikan dengan Potensi Daerah

    Serangga Masuk dalam Menu Makan Bergizi Gratis, BGN Sesuaikan dengan Potensi Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan sejumlah standar utama dalam program makan bergizi gratis (MBG), termasuk pemenuhan kalori dan komposisi gizi. Salah satu terobosan dalam standar ini adalah pengakuan terhadap serangga sebagai alternatif sumber protein yang dapat digunakan dalam menu makanan lokal.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan, meskipun terdapat standar gizi yang harus dipenuhi, variasi menu dapat disesuaikan dengan sumber daya lokal yang ada di setiap daerah.

    “Menu makanan harus mengandung 30% protein, 40% karbohidrat, dan 30% serat. Namun, kami tidak menetapkan menu secara nasional, melainkan secara lokal, menyesuaikan dengan potensi dan selera pangan masing-masing daerah,” ujar Dadan pada acara Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    Menurutnya, hal ini diberlakukan karena setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan pangan yang berbeda. Misalnya, daerah yang kaya akan telur, ayam, atau daerah tertentu yang lebih banyak ikan.

    “Jadi, 30% protein itu tidak harus sama di setiap daerah. Bahkan, di beberapa daerah yang mengonsumsi serangga, seperti belalang atau ulat sagu, itu bisa menjadi bagian dari sumber protein. Begitu pula dengan sumber karbohidrat,” tambah Dadan.

    Dadan juga menyebutkan, pilihan menu karbohidrat di Jawa Barat mayoritas adalah nasi, sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), jagung lebih digemari. Di Indonesia Timur, seperti Halmahera, singkong dan pisang menjadi pilihan utama.

    Selain itu, kata dia, higienitas dan keamanan pangan juga menjadi aspek penting dalam standar program makan bergizi gratis. 

    “Bagi mitra yang ingin bekerja sama dengan BGN, fasilitas produksi yang higienis sangat penting. Tidak perlu mewah, tapi alur produksi harus teratur dan bersih, serta terbebas dari kontaminasi luar,” jelasnya.

    Keamanan pangan, termasuk bebas dari pestisida dan bahan berbahaya, juga menjadi prioritas utama. Dadan berharap agar semua mitra dapat memenuhi empat standar utama ini sebelum menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan program makan bergizi gratis.

  • Banyak Mobil Pecah Ban Akibat Lubang di Jalan Tol Cipali, Astra Infra Siap Ganti Rugi

    Banyak Mobil Pecah Ban Akibat Lubang di Jalan Tol Cipali, Astra Infra Siap Ganti Rugi

    Bisnis.com, JAKARTA – Astra Infra Tol Road Cikopo – Palimanan (Cipali) buka suara usai viral diberitakan sejumlah mobil mengalami pecah ban akibat jalan berlubang di Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

    Sejalan dengan hal itu, Direktur Operasional ASTRA Infra Toll Road Cikopo Palimanan, Rinaldi mengaku siap melakukan ganti rugi pada sejumlah kendaraan yang terdampak.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan berkomitmen untuk dapat mengganti kerugian yang menimpa pengguna jalan, serta segera melakukan penanganan lubang di ruas Tol Cipali,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2025).

    Adapun, proses klaim ganti rugi tersebut dapat dilakukan melalui call center Astra Infra Cipali di nomor (0260) 7600 600 atau melalui pesan singkat Whatsapp di nomor 0853-1692-2905 maksimal 14 hari kerja.

    Proses klaim tersebut juga perlu untuk menyertakan dokumen pendukung. Apabila hal itu telah lengkap barulah proses klaim dikerjakan.

    Di samping itu, Astra Infra Tol Cipali juga mengaku telah mengerahkan sejumlah personel untuk melakukan perbaikan khususnya di sepanjang Km72 hingga Km 188.

    “Untuk memastikan lubang telah ditangani, setiap harinya secara rutin tim inspektor melakukan penyisiran di sepanjang ruas Tol Cipali tanpa kecuali, termasuk untuk melakukan identifikasi awal jika terdapat kemunculan lubang baru,” tambah Rinaldi.

    Untuk diketahui sebelumnya, viral sejumlah kendaraan mengalami pecah ban di Tol Cipali pada periode libur Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek.

    Dalam video amatir yang beredar di media sosial tampak terlihat sejumlah pengendara terpaksa menghentikan kendaraan mereka di bahu jalan untuk mengganti ban yang pecah. 

    Beberapa kendaraan bahkan terlihat mengalami kerusakan parah, membuat perjalanan mereka terhenti total. Lokasi yang paling banyak disorot adalah di sekitar KM 117 dan KM 123, di mana lubang-lubang besar tampak menjadi penyebab utama insiden ini. 

  • Warga Sekitar Lokasi Coran Tower Ambruk di Bekasi Diungsikan Megapolitan 27 Januari 2025

    Warga Sekitar Lokasi Coran Tower Ambruk di Bekasi Diungsikan Megapolitan 27 Januari 2025

    Warga Sekitar Lokasi Coran Tower Ambruk di Bekasi Diungsikan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga yang bermukim di sekitar radius 150 meter dari lokasi reruntuhan coran
    tower
    di atas musala di Jalan Mista Raya, Kavling Bumi Indah Sejahtera, RT 08/RW 05, Desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, diungsikan.
    Pasalnya, struktur bangunan
    tower
    setinggi 25 meter itu riskan ambruk karena sudah dalam keadaan miring ke arah permukiman warga.
    “Warga kita ungsikan apabila menaranya runtuh enggak ada korban jiwa. Kalau masalah bangunan keruntuhan kan bisa diganti sama
    provider
    ,” ujar Komandan Regu Peleton 3 Damkar Kabupaten Bekasi, Adhi Nugroho di lokasi, Senin (27/1/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, terdapat belasan rumah yang berdiri di dekat tempat kejadian perkara (TKP).
    Diperkirakan terdapat puluhan orang yang mendiami rumah di sekitar TKP.
    Oleh sebab itu, Adhi meminta agar warga mengungsi ke tempat yang aman.
    “Kita pastikan seluruh warga kita ungsikan, agar apabila terjadi hal-hal terburuk, ambruk, tidak ada korban jiwa,” kata dia.
    Di sisi lain, Adhi berujar bahwa petugas saat ini tengah kesulitan mengevakuasi satu jenazah korban yang terjebak reruntuhan coran penyangga
    tower
    .
    Kesulitan yang dihadapi petugas tak lain karena struktur
    tower
    riskan ambruk.
    Oleh karena itu, petugas tengah mencari metode yang tepat agar jenazah berhasil dievakuasi.
    “Kita cari kira-kira metode apa yang kita lakukan agar jenazah korban bisa terangkat,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, sebuah coran penyangga
    tower provider
    yang tengah dibangun di atas musala di Jalan Mista Raya, Kavling Bumi Indah Sejahtera, RT 08/RW 05, Desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, ambruk pada Senin (27/1/2025) pada pukul 10.00 WIB.
    Setidaknya terdapat tujuh pekerja yang tengah beraktivitas saat insiden ini terjadi.
    Akibat peristiwa ini, enam pekerja mengalami luka dan satu pekerja lain dinyatakan meninggal dunia tertimpa coran penyangga tower.
    Dalam evakuasi ini, petugas Damkar, Basarnas, PMI, hingga personel Polsek Tambun Selatan tengah berjibaku bersama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Aiman Jadi Tukang Foto Keliling, Cari Rezeki di Kawasan Monas

    Cerita Aiman Jadi Tukang Foto Keliling, Cari Rezeki di Kawasan Monas

    Jakarta –

    Monumen Nasional (Monas) tidak hanya menjadi tempat wisata bagi pengunjung. Monas juga menjadi tempat untuk mengais rezeki demi menghidupi keluarga.

    Seperti halnya yang dilakukan, Aiman (51), membuka jasa foto keliling di Monas. Aiman menjalani profesinya sebagai fotografer di Monas dengan amera Canon DSLR 700D yang telah berusia 10 tahun.

    “Awalnya iseng-iseng, karena hobi juga. Tapi Mungkin udah jalan Tuhan buat nyari rezeki juga jadinya,” kata Aiman saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2025).

    Aiman mengatakan biaya jasa foto kelilingnya hanya dibandrol Rp 15 ribu untuk satu lembar foto. Meski begitu, Aiman mengaku tetap bersyukur.

    Aiman mengaku penghasilannya tidak menentu sebagai tukang foto keliling di Monas. Bahkan, Aiman sempat hanya membawa pulang uang Rp 50 ribu sehari. Sedangkan di musim liburan, Aiman mengatakan bisa membawa pulang uang hingga Rp 300 ribu.

    “Gak mesti, kalau lagi ramai begini ya bisa Rp 200-300 ribu. Sekali cetak Rp 15 ribu,” ujarnya.

    “Ya kadang kalau minta tolong fotoin, ngebandingin kamera saya sama HP dia. ‘Ini mah kamera second ya, HP saya Rp 20 juta’ gitu. Tapi ya saya sudah biasa aja. Ya emang kamera saya second ya. Saya mikirnya, paling orang kaya baru makanya pamer,” tuturnya.

    Meski begitu, Aiman memastikan tidak semua pengunjung meremehkan profesinya. Aiman menyebut beberapa juga ada yang bersimpati kepadanya.

    (bel/amw)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • LBH Pers Minta Prabowo Minta Maaf, Imbas Sebut Jurnalis Anak-anak dan Minta Tunggu di Luar Ruangan Saat Rapat Kabinet

    LBH Pers Minta Prabowo Minta Maaf, Imbas Sebut Jurnalis Anak-anak dan Minta Tunggu di Luar Ruangan Saat Rapat Kabinet

    Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1951 tentang Dewan Menteri, “Rapat-rapat Dewan Menteri biasanya tertutup dan bersifat rahasia.” 

    Hal ini menunjukkan bahwa rapat kabinet umumnya bersifat tertutup, terutama ketika membahas informasi yang berkaitan dengan keamanan negara, kepentingan perlindungan individu, atau rahasia tertentu yang sah secara hukum. 

    “Namun, cara Presiden menyampaikannya dengan kelakar yang merendahkan justru menunjukkan arogansi dan sikap antipati terhadap pers,” paparnya.

    Sikap tersebut, dianggap tidak hanya mencerminkan ketidakpahaman terhadap peran pers sebagai pengawas demokrasi, tetapi juga memperlihatkan kontrol berlebih atas informasi publik. Tindakan ini memperkuat kesan otoriter yang dapat mengancam kebebasan pers dan ruang demokrasi di Indonesia.

    “Pernyataan ini memperpanjang catatan buruk Presiden Prabowo dalam menyikapi pers, yang kerap menunjukkan sikap merendahkan kerja jurnalis,” imbuhnya. 

    Sebagai kepala negara, tindakan Prabowo disebut memberi contoh buruk yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik pada pers, serta membahayakan proses demokrasi yang sehat. Gestur pengusiran jurnalis dan perlakuan tidak hormat terhadap pers adalah ancaman nyata bagi kebebasan pers dan hak atas informasi.

    LBH Pers menegaskan bahwa Presiden RI harus memahami peran pers bukan hanya sebagai pilar demokrasi, tetapi juga sebagai representasi masyarakat sipil. Kehadiran jurnalis bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan akses masyarakat terhadap informasi publik yang esensial bagi kehidupan demokrasi.

  • Gaya Imlek Anti-Mainstream dari Lima Artis

    Gaya Imlek Anti-Mainstream dari Lima Artis

    JABAR EKSPRES –  Tahun baru imlek sudah di depan mata, nih! Tradisi kebudayaan Tionghoa ini selalu seru untuk dieksplor dan dirayakan setiap tahunnya. Selain menjadi momen manifesting harapan-harapan baik, tahun baru Imlek juga identik dengan fashion-nya yang biasanya didominasi Cheongsam (untuk perempuan) dan Changsan (untuk laki-laki).

    Tapi, kali ini, lima artis Indonesia yang merayakan Imlek; Brandon Salim, Febby Rastanty, Shandy Aulia, Gabriella Ekaputri, dan Helen Hiu ingin berbagi tips mix-and-match outfit Imlek yang lebih casual dan modern, dan bisa jadi fashion statement semua kalangan. Cocok bagi kalian yang sudah siap menikmati libur panjang. Kira-kira, look ini bisa dipakai ke mana aja, ya?

    BACA JUGA: Mengintip Tren Belanja Online Produk Fashion

     

    Skater Stylebuat Kulineran di Kawasan Pecinan a la Brandon Salim

      

       

     

    “Skater style dengan warna monokrom atau all black cocok banget dipake jalan-jalan di kawasan Pecinan yang nuansanya memang sudah estetik dan vintage. Jadi, overall look kita bisa lebih pop up, plus tetep nyaman dipake di tempat ramai.” kata aktor dan model Brandon Salim.

    Brandon tampil dengan oversized T-Shirt hitam dengan desain K-pop Group “New Jeans”, dipadukan dengan T-Shirt lengan panjang putih di bagian inner yang memberikan kesan kontras dengan luarnya. Untuk bawahan, Brandon memakai celana kargo pendek selutut, dan sneaker New Balance M1000 warna hitam. Sneaker bergaya retro dengan detail panel wavy di bagian samping luar ini semakin menyempurnakan skater style yang dipilih Brandon.

     

    Sporty Stunning Lookbuat Keliling Kota a la Helen Hiu

     

    “Biasanya menjelang imlek, pasti aku ada momen pergi outdoor seharian buat hunting barang-barang persiapan imlek. Nah, aku mau dress up tapi tetap effortless. Aku pakai dress bodycon kaya gini, mini shoulder bag, dan sneakers. It’s giving two vibes: stunning and sporty at the same time. Pilih bahan baju yang nyaman buat gerak ya, dan sneakers yang enteng!” menurut model dan presenter Helen Hiu.

    Helen tampil dengan rambut digerai, dress bodycon warna hitam dengan cuttingan kerah mock neck yang memberikan kesan stunning, didukung sneaker New Balance 1906 warna abu yang secara kontras, memberikan kesan sporty.