Blog

TRIBUNNEWS.COM – Jihad Islam Palestina (PIJ) mengecam keras usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Yordania.

PIJ menilai pernyataan Trump sebagai bentuk dukungan terhadap “kejahatan perang” yang bertentangan dengan hak-hak rakyat Palestina dan memperburuk penderitaan mereka.

Kelompok tersebut menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pembersihan etnis, yang tidak hanya mengancam warga Gaza, tetapi juga menambah intensitas kekerasan yang telah berlangsung sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023.

Usulan Trump langsung mendapat penolakan tegas dari berbagai pihak di Palestina, Al Jazeera melaporkan.

Otoritas Palestina (PA) yang berpusat di Ramallah menyatakan bahwa rencana ini melanggar “garis merah” yang telah mereka tetapkan .

PA menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah air mereka.

Mereka menentang setiap upaya yang berupaya mengulang bencana besar seperti yang terjadi pada tahun 1948 dan 1967, yang dikenal sebagai Nakba, ketika banyak warga Palestina dipaksa mengungsi.

Warga Gaza juga menolak keras ide tersebut.

Banyak yang bersikeras bahwa mereka akan tetap tinggal di Gaza meskipun berada dalam kesulitan besar.

Nafiz Halawa, seorang warga Gaza, menegaskan bahwa meskipun penderitaan yang mereka alami sangat besar, meninggalkan tanah air mereka adalah hal yang mustahil.

Sementara itu, Elham al-Shabli menambahkan bahwa jika mereka benar-benar ingin meninggalkan Gaza, mereka sudah melakukannya sejak lama.

“Perang genosida yang mereka lakukan tidak akan menghasilkan apa pun terhadap Palestina, dan kami akan tetap tinggal meskipun apa pun yang terjadi,” katanya.

Hamas, yang memerintah Gaza, juga mengecam pernyataan Trump dan meminta Amerika Serikat untuk membatalkan proposal tersebut.

Hamas menilai usulan ini sebagai bagian dari “skema” Israel yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Negara-negara Arab juga menanggapi dengan penolakan yang tegas terhadap proposal ini.

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima pengungsian warga Palestina dan akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk memajukan pengakuan negara Palestina yang berdaulat.

Situasi Terkini di Gaza dan Blokade Israel

Komentar Trump ini muncul di tengah upaya untuk memperbarui gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang telah disetujui beberapa waktu sebelumnya.

Ribuan warga Palestina yang terjebak di blokade jalan pada hari Minggu terhalang untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara.

Israel menolak membuka titik penyeberangan dan menyalahkan Hamas karena melanggar kesepakatan gencatan senjata, sementara Jihad Islam Palestina menuntut agar warga Gaza dapat kembali ke rumah mereka.

Warga Palestina yang terpaksa tinggal di titik persimpangan di Gaza tanpa tempat berteduh yang memadai, seperti yang dilaporkan oleh wartawan Al Jazeera, Hani Mahmoud.

Mahmoud mengungkapkan bahwa tidak ada tenda yang disediakan untuk pengungsi, dan sebagian besar orang tinggal di sana karena mereka percaya bahwa setelah pertukaran tawanan, mereka akan diperbolehkan kembali ke Gaza utara.

Mereka kini terpaksa tidur di tempat yang tidak layak, menunggu kejelasan mengenai kembalinya mereka.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)