Blog

Prabowo Pangkas 50 Persen Anggaran Kementerian/Lembaga, Indef: Memang Harus Dilakukan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran dinilai sebagai kebijakan yang tepat.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai langkah tersebut tepat karena saat ini pertemuan dapat dilakukan secara daring, sehingga kebutuhan perjalanan dinas bisa dikurangi.

“Menurut saya, pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas itu memang harus dilakukan karena sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meeting online atau pun untuk gathering data bisa lewat internet juga,” katanya kepada Tribunnews, Senin (27/1/2025).

Esther juga menilai bahwa anggaran yang dipangkas dari perjalanan dinas bisa dialihkan untuk program pemerintah lainnya yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Terkait dengan kemungkinan pemangkasan anggaran ini dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Esther mengatakan masih ada banyak program prioritas lain yang perlu diperhatikan.

“Memang seharusnya anggaran dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, tetapi masih banyak program prioritas lainnya,” ujarnya.

Ia justru menyebut MBG seharusnya perlu dievaluasi secara berkala, terutama setelah adanya kasus keracunan di sekolah.

“Oleh karena itu harus dievaluasi secara berkala dari sisi standar higenitas dan kesehatannya serta finansial,’ ucap Esther.

“Apalagi sudah diketahui banyak yang sakit setelah mendapat makan bergizi gratis,” lanjutnya.

Kembali lagi ke soal pemangkasan anggaran perjalanan dinas, Esther juga mengingatkan Prabowo bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas hanya akan efektif jika dampaknya benar-benar dirasakan positif oleh masyarakat.

Sebab, keputusan ini juga berpotensi mempengaruhi sektor usaha, terutama industri perhotelan, yang menyatakan bahwa pengurangan perjalanan dinas K/L akan berdampak pada bisnis mereka.

Sebagaimana diketahui, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun.

Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Batasi Belanja untuk Kegiatan yang Bersifat Seremonial

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD.

Pemerintah Daerah juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen.

Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

Prabowo juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

Dikonfirmasi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan soal efisiensi anggaran sudah disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara bersama para menteri kemarin.

Inpres itu sudah sesuai dengan arahan Prabowo dalam rapat bareng menteri.

“Kemarin sudah disampaikan presiden di sidang kabinet paripurna,” ujar Budi Arie kepada wartawan.

27/01/2025 14:42
Terungkap Motif Pelaku Mutilasi Wanita Dalam Koper di Ngawi

Liputan6.com, Surabaya – Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengungkapkan, pelaku Rohmad Tri Hartanto (RTH) tega memutilasi istri sirihnya Uswatun Khasanah (UK) dan dimasukkan ke dalam koper lantaran cemburu dan sakit hati.

“Berdasarkan keterangan tersangka, yang bersangkutan cemburu karena korban memasukkan laki-laki lain dalam kos. Korban juga kerap mengaku bahwa tersangka ini adalah suami sirinya,” ujarnya di Mapolda Jatim, Senin (27/1/2025).

Selain cemburu, lanjut Farman, tersangka mutilasi wanita dalam koper juga memiliki rasa sakit hati yang mendalam terhadap korban. Ia menyebut, dari hasil pemeriksaan, menurut tersangka korban pernah berucap mendoakan anak perempuan tersangka bila sudah besar nanti akan menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial).

“Ini yang membuat tersangka sakit hati. (Selain itu) Korban tidak terima karena tersangka punya anak kedua, sehingga korban pernah mengatakan supaya tersangka menghilangkan anak keduanya,” ucapnya.

Dalam kasus ini, kata Farman, tersangka juga bercerita jika korban sering meminta uang padanya. Bahkan, saat melakukan pertemuan di sebuah hotel di Kediri, Jawa timur, tersangka sempat menyiapkan uang sebesar Rp1 juta untuk diberikan pada korban.

“Korban sering meminta uang terhadap pelaku. Saat pertemuan di Hotel Kediri, tersangka sudah menyiapkan uang satu juta untuk diberikan kepada korban,” pungkasnya.

Terkait kasus ini, tersangka pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider 338 KUHP tentang pembunuhan, subsider pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 365 ayat 3 KUHP.

“Ancaman hukumannya maksimal mati atau seumur hidup,” ujar Farman.

Diketahui, korban mutilasi adalah Uswatun Khasanah, seorang sales kosmetik asal Blitar. Ia menjadi korban pembunuhan dan mutilasi. Jasadnya ditemukan dalam koper tanpa kepala dan kaki di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi.

Jenazah Uswatun telah dimakamkan di kampung halamannya di Garum, Blitar. Ayah korban, Nur Khalim, mengungkap bahwa Uswatun telah tiga kali menikah. Pernikahan pertama dengan warga Srengat, Blitar, berakhir dengan perceraian setelah memiliki seorang anak.

Pernikahan kedua secara siri dengan pria asal Lumajang juga kandas, menghasilkan seorang anak. Pernikahan ketiganya dilakukan secara siri tiga tahun lalu dengan pria asal Tulungagung.

27/01/2025 14:39
Libur Panjang Akhir Pekan, 85.000 Tiket Whoosh Ludes Terjual

JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan selama periode libur panjang akhir pekan dalam rangka Hari Besar Keagamaan kali ini. Sebanyak, 85.000 tiket telah habis terjual.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan 85.000 tiket yang terjual tersebut untuk periode keberangkatan 24 sampai dengan 29 Januari 2025.

Dari angka tersebut, sambung Eva, 44.000 tiket merupakan penumpang yang sudah diberangkatkan pada 24 sampai 25 Januari dan 41.000 sisanya merupakan jumlah tiket yang dijadwalkan untuk melakukan perjalanan pada 26 sampai dengan 29 Januari.

“Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah, seiring dengan antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang ini untuk bepergian menggunakan Whoosh,” kata Eva dalam keterangan resmi, Minggu, 26 Januari.

Terkait drngan puncak perjalanan, Eva bilang, sejauh ini terjadi pada 25 Januari dengan 22.000 penumpang, di mana seluruh tiket dari 24 perjalanan Whoosh keberangkatan Stasiun Halim tujuan Karawang, Padalarang dan Tegalluar Summarecon telah habis terjual.

Sementara untuk keberangkatan hari ini, Minggu 26 Januari, tiket yang sudah terjual sampai dengan siang hari sudah mencapai 17.000 tiket.

Diprediksi volume penumpang masih akan mencapai lebih dari 20.000 per hari hingga perjalanan Whoosh terakhir.

“Untuk memberikan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan berkesan, KCIC terus meningkatkan pelayanan di stasiun-stasiun Whoosh,” katanya.

Beberapa inisiatif baru yang dihadirkan meliputi penambahan tenant baru di stasiun Halim dan Padalarang. Beragam tenant baru, termasuk kuliner, retail, UMKM, kini hadir di berbagai stasiun Whoosh untuk memenuhi kebutuhan penumpang.

KCIC juga menyediakan area bermain yang aman dan nyaman bagi penumpang cilik yang ingin menghabiskan waktu sambil menunggu waktu keberangkatan Whoosh.

Berbagai hiburan tematik juga disiapkan untuk menciptakan suasana stasiun yang lebih nyaman di momen liburan kali ini.

Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, KCIC juga menyiagakan 50 petugas passenger service mobile yang siap membantu penumpang di berbagai area stasiun untuk memberikan informasi dan pelayanan langsung.

“Banyaknya penumpang baru yang ingin menggunakan Whoosh di masa libur kali ini, membuat KCIC melakukan penambahan petugas untuk melayani berbagai kebutuhan informasi penumpang,” jelasnya.

27/01/2025 14:39
Nelayan di Lampung Timur Tewas Akibat Bom Ikan yang Meledak Saat Dirakit

Lampung Timur, Beritasatu.com – Seorang nelayan di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung tewas terkena bom ikan yang meledak saat dirakit. Nelayan itu mengalami luka parah di sekujur tubuh akibat terkena ledakan bom ikan yang ia racik sendiri.

Korban sempat mendapatkan tindakan medis, tetapi nyawanya tidak tertolong akibat mengalami luka berat. Nelayan malang itu berinisial M.

Peristiwa yang menggegerkan warga tersebut terjadi di sebuah rumah yang berada di Dusun 4 Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (26/1/2025).

Ledakan bom ikan tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Saat kejadian, korban diduga sedang merakit bom ikan di teras rumah kontrakannya tersebut.

Akibat ledakan tersebut, nelayan berusia 21 tahun tersebut tewas akibat luka parah di sekujur tubuhnya. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat mengalami luka cukup parah di bagian tangan, tubuh, dada, dan wajahnya.

Tidak hanya menewaskan korban, akibat ledakan itu, atap dan dinding rumah kontrakan korban yang terbuat dari asbes jebol. Suara ledakan terdengar hingga berjarak satu kilometer oleh warga sekitar.

Beruntung saat kejadian, korban hanya seorang diri di rumah kontrakannya, sedangkan tetangga kontrakan sedang berada bekerja. Berdasarkan informasi, korban M merupakan warga Cirebon, Jawa Barat yang bekerja sebagai nelayan bagan tancap.

Setelah kejadian, polisi langsung melakukan pemeriksaan intensif di rumah kontrakan korban yang yang menjadi tempat kejadian perkara. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di TKP dan tim Inafis dari Polres Lampung Timur melakukan olah TKP.

Dari TKP polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Dari pantauan di TKP, tim Inafis terlihat mengamankan sejumlah botol bekas minuman yang diduga sebagai tempat wadah untuk membuat bom ikan rakitan.

Kapolsek Labuhan Maringgai, Kompol Suprianto mengatakan, peristiwa ledakan bom ikan yang menewaskan nelayan itu masih dalam penyelidikan.

Hingga Senin (27/1/2025) siang, rumah kontrakan nelayan tewas akibat ledakan bom ikan tersebut masih terpasang garis polisi. Rencananya, Senin petang jenazah korban akan dibawa pihak ke keluarga untuk dimakamkan di daerah asalnya di Cirebon, Jawa Barat.

27/01/2025 14:37
Bawaslu RI minta jajaran bekerja transparan, tegas, dan responsif

untuk menjaga dan bahkan meningkatkan tingkat kepercayaan ini, Bawaslu perlu terus bekerja secara profesional, menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika politik, serta lebih aktif dalam sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengawa

Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Puadi meminta jajaran Bawaslu untuk bekerja lebih transparan, tegas, dan responsif, sehingga citra positif Bawaslu meningkat sebagaimana paparan Litbang Kompas.

“Tingkat kepuasan dan citra baik yang diperoleh Bawaslu, yang mencapai 81,6 persen, tentu mencerminkan kepercayaan publik yang semakin kuat terhadap lembaga ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,” kata Puadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, hal ini sangat relevan dengan peran Bawaslu dalam mengawal pemilu dan pilkada agar tetap berintegritas. Kepercayaan publik terhadap Bawaslu akan sangat bergantung pada sejauh mana Bawaslu mampu menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi dalam setiap proses pemilu dan pemilihan.

“Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada bebas dari manipulasi, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang, karena itu menjaga kepercayaan publik sangatlah penting karena kepercayaan ini akan menjadi landasan utama dalam efektivitas pengawasan,” ujarnya.

Dia mengatakan dengan tingkat kepuasan yang tinggi, Bawaslu semakin terdorong untuk bekerja lebih transparan, tegas, dan responsif terhadap berbagai potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Puadi menilai kepuasan dan citra baik ini juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa Bawaslu cukup kredibel dalam menegakkan aturan pemilu dan pemilihan yang bersih.

“Namun, untuk menjaga dan bahkan meningkatkan tingkat kepercayaan ini, Bawaslu perlu terus bekerja secara profesional, menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika politik, serta lebih aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang pentingnya pengawasan yang independen dan berintegritas,” jelas Puadi.

Adapun secara keseluruhan, peningkatan citra ini memberi semangat bagi Bawaslu untuk terus memperkuat perannya dalam menjaga kelancaran dan keadilan proses demokrasi di Indonesia, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan publik melalui komunikasi yang terbuka dan transparan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

27/01/2025 14:34
SBN ORI027 Resmi Terbit, Ini Daftar Mitra dan Cara Belinya

Pemerintah telah menentukan tingkat imbal hasil atau kupon untuk Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI027, dengan periode penawaran instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Ritel ini berlangsung pada 27 Januari hingga 20 Februari 2025.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa ORI kelima yang diterbitkan pemerintah tersebut tersedia dalam dua pilihan tenor, yaitu ORI027 dengan jangka waktu 3 tahun (ORI027T3) dan 6 tahun (ORI027T6), dengan kupon masing-masing sebesar 6,65% dan 6,75% yang merupakan kupon tetap (fixed rate).

Kemenkeu menargetkan penjualan ORI027 mencapai Rp25 triliun, dengan kuota nasional untuk ORI027T3 sebesar Rp10 triliun dan ORI027T6 sebesar Rp15 triliun.

Hasil penjualan ORI027 akan diumumkan pada 24 Februari 2025, dan tanggal setelmen dijadwalkan pada 26 Februari 2025. Adapun tanggal jatuh tempo, ORI027T3 akan berakhir pada 15 Februari 2028, sementara ORI027T6 pada 15 Februari 2031.

Minimum pemesanan ORI027 sebesar Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta. Sedangkan maksimum pemesanan untuk ORI027T3 sebesar Rp5 miliar dan ORI027T6 Rp10 miliar.

Daftar mitra pemesanan SBN ORI027

Pemesanan ORI027 dapat dilakukan melalui 26 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh DJPPR Kemenkeu. Berikut adalah daftar 26 Mitra Distribusi resmi untuk ORI027.

1. PT Bank Central Asia Tbk

2. PT Bank CIMB Niaga Tbk

3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

5. PT Bank HSBC Indonesia

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

8. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

12. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

13. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

14. PT Bank UOB Indonesia

15. PT Bank Victoria International Tbk

16. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

17. PT Bareksa Portal Investasi

19. PT BRI Danareksa Sekuritas

20. PT Bibit Tumbuh Bersama

22. PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+)

23. PT Phillip Sekuritas Indonesia

24. PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)

25. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

26. Standard Chartered Bank, Indonesia

Cara membeli SBN ORI027

Registrasi dapat dilakukan kapan saja, bahkan sebelum periode penawaran SBN Ritel dimulai. Calon Investor bisa mendaftar melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Midis, dengan memasukkan informasi seperti data diri, nomor SID (Single Investor Identification), nomor Rekening Dana, dan nomor Rekening Surat Berharga.

Bagi yang belum memiliki nomor SID, Rekening Dana, dan/atau Rekening Surat Berharga, dapat menghubungi Midis. SID adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Setelah berhasil melakukan registrasi, Calon Investor dapat melakukan pemesanan ORI027T3 dan ORI027T6 dengan terlebih dahulu membaca ketentuan yang tertera dalam Memorandum Informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan selama masa penawaran ORI027T3 dan ORI027T6 berlangsung.

Setelah pemesanan terverifikasi, Calon Investor akan menerima kode pembayaran (billing code) melalui email atau SMS, sesuai dengan kebijakan masing-masing Mitra Distribusi. Kode pembayaran ini digunakan untuk melakukan pembayaran investasi melalui Bank Persepsi (teller, ATM, internet banking, mobile banking), Pos, atau Lembaga Persepsi lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Setelah melakukan pembayaran, Calon Investor akan menerima NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi bahwa pemesanan telah selesai (completed order). Alokasi ORI027T3 dan ORI027T6 akan diberikan pada tanggal setelmen atau penerbitan. Setelah proses setelmen selesai, investor dapat meminta Bukti Konfirmasi Kepemilikan ORI027T3 dan ORI027T6 kepada Mitra Distribusi.

Keuntungan berinvestasi SBN ORI

1. Kupon dan pokok dijamin oleh Undang-Undang.

2. Kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo.

4. Kupon dibayar setiap bulan.

5. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder (antar Investor Domestik).

6. Tersedianya kuotasi harga beli (bid price) dari Mitra Distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Distribusi.

7. Berpotensi memperoleh capital gain.

8. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain (sesuai dengan kebijakan di masing-masing Mitra Distribusi).

9. Dapat diperdagangkan di organized OTC melalui Electronic Trading Platform (ETP).

10. Masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Demikianlah informasi lengkap tentang SBN ORI027 yang terbit mulai 27 Januari 2025. Tertarik membeli?

27/01/2025 14:34
Polisi Temukan Ini saat Olah TKP Tewasnya Dua Pemuda di Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Dua korban meninggal akibat pesta minuman keras (miras) di teras depan salah satu ruang kelas SDN Jatirowo 1, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Pihak kepolisian melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan identifikasi.

Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto Kota dan Polsek Dawarblandong melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Yakni di teras depan salah satu ruang kelas SDN Jatirowo 1, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti.

Di antaranya botol alkohol medis 70 persen, botol air mineral ukuran 1,5, botol minuman teh kemasan serta beberapa bungkus Kuku Bima anggur. Pesta miras tersebut digelar keempatnya pada, Sabtu (25/1/2025) hingga Minggu (26/1/2025) dini hari.

Kasi Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda Slamet Hariono mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan terkait dua orang meninggal dunia di Dusun Sekiping, Desa Dawarblandong. “Benar ada dua orang warga Sekiping meninggal dunia,” ungkapnya, Senin (27/1/2025).

Masih kata Humas, awalnya pihaknya mendapat laporan ada dua orang yang sebelumnya mengalami sesak nafas dan sakit di ulu hati. Keduanya meninggal dunia di rumah sakit dan kedua meninggal dunia diduga akibat pesta minuman keras (miras) pada, Sabtu (25/1/2025).

“Dua korban meninggal dunia berinisial F (20) dan A (22), dua korban dirawat di rumah sakit yakni berinisial MD (21) dan DS (24). Keempatnya warga Dusun Sekiping, Desa Dawarblandong. Kejadian informasi hari Sabtu malam Minggu dan keduanya meninggal dunia hari ini,” katanya.

Sebelumnya, empat orang pemuda di Dusun Sekiping, Desa Dawarblandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto menggelar pesta minuman keras (miras), Sabtu (25/1/2025) malam. Akibatnya, dua orang pemuda tersebut tewas, Senin (27/1/2025). [tin/ian]

27/01/2025 14:32
Minta Menteri yang Lembaganya Terlibat Sertifikat Laut Tak Takut, Mahfud MD: Serahkan Mereka yang Terlibat

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Mahfud MD meminta menteri yang lembaganya terlibat penerbitan sertifikat di atas laut tak takut.

“Menteri-menteri yang kementeriannya terlibat dalam pembuatan izin dan HGU Laut tak harus takut,” kata Mahfud dikutip dari unggahannya di X, Senin (27/1/2025).

Mahfud menjelaskan, tak semuaa pihak yang bersinggungan dengan terbitnya sertifikat itu dipidana. Hanya mereka yang memiliki peran.

“Yang bertanggungjawab secara pidana adalah aktor intelektual, pelaku, dan peserta yang ada niat,” jelas Mahfud.

Sementara, itu ia mengatakan pejabat yang berwenang yang bisa diproses pidana adalah yang menerima delegasi wewenang.

“Yang bertanggungjawab secara pidana adalah pejabat bawahan yang menerima delegasi wewenang,” ujar Mahfud.

Karenanya, ia meminta pejabat yang tak terlibat membongkar saja kasus tersebut. Cara demikian, kata dia lazim digunakan.

“Jadi, kalau merasa tak terlibat ya bongkar saja, Pak Menteri. Kan banyak kasus yang dihukum hanya dirjen atau pegawai bawahnya yang langsung berkolusi,” terangnya.

Tak sampai di situ, Mahfud juga meminta pihak yang melanggar diserahkan ke aparat hukum. Tak perlu menyembunyikan atas nama baik institusi.

“Serahkan mereka yang melanggar hukum hukum bukti-buktinya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dengan alasan demi marwah institusi,” imbuhnya.
(Arya/Fajar)

27/01/2025 14:29
Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

“Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

Selain itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat Indonesia akan berakhir.

Terlebih, ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, tetapi Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.

“Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN (pajak pertambahan nilai) secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah. Hanya menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah, dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat akan berlangsung lebih lama dibandingkan masa pemerintahan pertama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan periode kedua Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menjelaskan bahwa pada 100 hari Presiden Jokowi menjabat saat periode pertama, terdapat kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami masa bulan madu politik yang singkat pada periode kedua karena terdapat kasus Bank Century dan sejumlah kasus yang melibatkan elite Partai Demokrat.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan.

Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

27/01/2025 14:29
Media Luar Negeri Beritakan Usulan Menhub Dudy agar Pegawai WFA saat Nyepi dan Idul Fitri – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Usulan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi agar pegawai kementerian hingga swasta menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat Nyepi (29 Maret) dan Idul Fitri (31 Maret-1 April) menjadi sorotan di luar negeri.

Media yang berbasis di Singapura, The Straits Times menjadikan usulan tersebut sebagai headline dalam topik berita Asia.

Mereka memberikan judul ‘Menteri Perhubungan Indonesia mengusulkan bekerja dari mana saja menjelang Nyepi, Idul Fitri’.

Dalam berita tersebut menyatakan, alasan usulan tersebut diajukan dalam rapat DPR.

Yakni untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang kerap kali terjadi di Indonesia saat mudik lebaran.

Apalagi, tulis berita tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tanggal 28 Maret 2025 sebagai cuti bersama untuk Nyepi dan tanggal 2-7 April sebagai perpanjangan cuti bersama Idul Fitri.

Lanjut berita itu, Kementerian Perhubungan berencana untuk membahas kemungkinan perluasan kebijakan WFA ke sektor swasta dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan bisnis.

Jika WFA diberlakukan dalam skala tersebut, hal itu akan membantu pihak berwenang mengelola masuknya pemudik selama libur Idul Fitri.

Sebelumnya diberitakan, Dudy menyebut, usulan tersebut akan disampaikan kepada presiden.

“Kami akan mengusulkan mulai tanggal 24 Maret sampai 27 Maret untuk diberlakukan work from anywhere.”

“Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lain bisa melakukan work from anywhere untuk pegawai-pegawai. Jadi mereka bisa bekerja dari mana saja,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Dan untuk pihak swasta, kami harus berkoordinasi dengan pihak kementerian tenaga kerja maupun dengan para pelaku usaha apakah memungkinkan untuk diberlakukan.”

“Kalau ini diberlakukan, ini akan sangat menolong bagi para stakeholder yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik 2025,” imbuhnya.

Dudy mengungkapkan, periode 28-30 Maret 2025 menjadi tantangan bagi Kemenhub untuk mengurai proses arus mudik.

Sebab itu, dia akan mengusulkan usulan WFA kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Itu sebabnya, kami akan mengusulkan dan kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang nanti akan kami sampaikan kepada Presiden.”

“Mohon izin, Bapak, ini kami belum sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sedang melakukan kordinasi dengan kementerian/lembaga lain,” ujarnya.

Untuk diketahui, cuti bersama dan libur nasional Hari Suci Nyepi jatuh pada Jumat 28 Maret dan 29 Maret 2025.

Sementara libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah pada 31 Maret dan 1 April 2025.

THR Lebih Awal

Dudy Purwagandhi juga mengusulkan waktu pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga kerja dilakukan lebih awal.

Hal itu dia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli pada Jumat (24/1/2025) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

“Pembayaran THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik lebaran,” kata Menhub Dudy dalam keterangannya dikutip Minggu (26/1/2025).

Menhub Dudy menjelaskan bahwa pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas strategi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Ia menilai, batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan mempengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi.

“Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti. Termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan arus balik,” ujar Menhub Dudy.

Pada kesempatan itu, Menhub Dudy memaparkan strategi Kemenhub dalam menghadapi angkutan Lebaran mendatang. Strategi tersebut yakni implementasi buffer zone untuk mengurai kemacetan di akses menuju Pelabuhan Penyeberangan (Merak-Bakauheni).

Kemudian optimalisasi terminal yang masih kurang dimanfaatkan untuk digunakan maskapai bertarif rendah dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan, pelaksanaan layanan direct train dengan tetap mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis.

Sejumlah kendaraan memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah Tol Cipali di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (6/4/2024). Korlantas Polri memberlakukan contraflow di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 36 – Km 72 dan one way dari Tol Cikatama Km 72-Tol Kalikangkung Km 414 untuk mengurai volume kendaraan yang meningkat pada arus mudik lebaran 2024. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Optimalisasi aset infrastruktur selagi berkoordinasi dengan K/L terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, penyelenggaraan program Mudik Gratis, serta perlunya digitalisasi tiket pada semua moda transportasi.

Menhub Dudy berharap, dengan strategi tersebut, angkutan Lebaran 2025 dapat sebaik atau lebih baik dari angkutan Nataru 2024/2025 yang berjalan lancar. Masyarakat pun menilai positif penyelenggaraan angkutan Nataru 2024/2025 lalu.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi pada masa angkutan Nataru kemarin, survei dari UGM menunjukkan 86 persen masyarakat puas. Nilai ini menjadi catatan berharga karena nanti jumlah penduduk yang melakukan perjalanan saat Lebaran diperkirakan jauh lebih banyak,” ujar Dudy.

Komisi V DPR Mendukung

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendukung wacana bekerja dari mana saja atau work form anywhere (WFA) untuk menekan potensi kemacetan mudik Lebaran dan Nyepi 2025.

Adapun wacana tersebut diusulkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi m. Konsep WFA ini diusulkan diterapkan mulai tanggal 24-27 Maret 2025 dan 8-11 April 2025.

Menurut Huda, penerapan WFA di kalangan pegawai negeri sipil maupun swasta akan memberikan waktu lebih panjang bagi para pemudik mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman masing-masing.

“Konsep WFA ini layak dikaji agar para pemudik lebaran maupun hari raya nyepi tidak menempuh perjalanan di satu waktu sehingga mengurangi potensi kemacetan di jalur tol, akses bandar udara, maupun ke pelabuhan,” ujar Syaiful kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

Syaiful mengatakan Lebaran 2025 diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April 2025. Sedangkan Hari Raya Nyepi jatuh pada tanggal 29 Maret 2025.

Jarak dua hari besar yang berdekatan itu berpotensi menganggu arus mudik karena berhentinya layanan di Pelabuhan Gilimanuk maupun Bandara Ngurah Rai selama perayaan Nyepi.

“Situasi ini harus diantisipasi jauh hari dan konsep WFA yang disampaikan oleh Menhub Dudy cukup masuk relevan diterapkan sehingga pemudik terutama dari Bali dan sekitarnya bisa jauh hari menyiapkan diri,” ujar Huda.

Politisi PKB itu menilai akan ada peningkatan signifikan pergerakan orang dan barang jelang mudik Lebaran dan hari raya Nyepi.

Jika rata-rata pergerakan orang saat mudik lebaran saja mencapai 193 juta jiwa, maka dengan adanya mudik nyepi yang waktunya berdekatan bisa meningkatkan pergerakan orang hingga hampir 197 juta jiwa.

“Meskipun angka pasti pergerakan orang ini menunggu hasil survei Kemenhub, tetapi situasi adanya dua hari raya yang jatuh dalam kurun waktu hampir bersamaan harus diantisipasi secara serius,” katanya.

Huda pun menegaskan kemacetan adalah momok bagi para pemudik, dan juga bagi pemerintah, karena menimbulkan komplikasi penanganan yang tidak mudah diselesaikan, baik di jalan tol, jalan nasional dan jalan lainnya.

Kemacetan di berbagai ruas jalan pada saat mudik tidak jarang menimbulkan korban jiwa akibat tingkat kelelahan yang tinggi.

“Tentu saja tidak bisa diabaikan, total kerugian materil yang sulit diukur besarannya,” katanya.

Dengan konsep WFA, lanjutnya, para pemudik lebaran maupun Nyepi bisa jauh hari memulai perjalanan ke kampung halaman. Menurutnya, pemudik tidak akan menumpuk perjalanan mereka di cuti hari raya yang biasanya berjarak 3-4 hari menjelang hari H.

“Dengan konsep ini maka rekayasa lalu lintas bisa dilakukan jauh hari sehingga potensi adanya kemacetan panjang tidak akan terjadi,” katanya.

Kendati demikian, Huda menyarankan perlu ada kesiapan matang jika WFA benar-benar diterapkan.

Menurutnya harus ada guidelines jelas, kesiapan semua stakholders, serta dukungan infrastruktur digital yang kuat.

“Harus dipastikan dukungan dan aturan jelas bagi bagi pegawai atau karyawan yang akan bekerja jauh dari kantornya,” ujarnya.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Chaerul Umam, Reza Deni)

27/01/2025 14:29