Blog

Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan imigrasi Presiden AS Donald Trump berpotensi memberi dampak luas terhadap etnis keagamaan, termasuk umat Islam. Mahasiswa dari negara mayoritas Muslim dan yang pro-Palestina akan makin sulit masuk ke Amerika Serikat.

Pendukung hak-hak sipil di Amerika Serikat telah membunyikan alarm atas perintah eksekutif atau perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Senin lalu, terkait pembatasan perjalanan orang asing ke AS.

Menurut mereka, perintah eksekutif itu meletakkan dasar untuk larangan perjalanan yang turut menargetkan negara-negara mayoritas Muslim. Termasuk warga negara asing yang sudah berada di AS secara legal dan menindak mahasiswa internasional yang mengadvokasi hak-hak Palestina.

Seorang pengacara di International Refugee Assistance Project (IRAP) AS Deepa Alagesan mengatakan, perintah eksekutif yang menciptakan tatanan baru di AS tersebut “lebih besar dan lebih buruk” daripada larangan perjalanan “xenofobia” yang diberlakukan Trump di beberapa negara mayoritas Muslim pada 2017 selama masa jabatan pertamanya.

“Bagian terburuk dari kebijakan itu ya sekarang, sebab tidak hanya melarang orang-orang di luar AS memasuki AS, tetapi juga menggunakan alasan yang sama sebagai dasar untuk mengeluarkan orang dari AS,” kata Alagesan kepada Al Jazeera, dilansir pada Minggu (26/1/2025).

Perintah eksekutif itu menurut mereka mengarahkan pejabat pemerintah untuk menyusun daftar negara-negara “di mana pemeriksaan dan penyaringan informasi diperketat, membuat penangguhan sebagian atau penuh pada akses masuk warga negara dari negara-negara tersebut”.

Tidak hanya itu, perintah eksekutif itu diperkirakan IRAP juga memuat jalan pemerintah AS untuk mengidentifikasi jumlah warga negara yang memasuki AS dari negara-negara muslim pada 2021 – selama masa kepresidenan Joe Biden – dan mengumpulkan informasi “relevan” tentang “tindakan dan aktivitas” mereka.

Gedung Putih kemudian memerintahkan “langkah-langkah segera” untuk mendeportasi warga asing dari negara-negara yang menjadi objek pemberlakuan “setiap kali muncul informasi hasil identifikasi yang akan mendukung pengecualian atau pemindahan”.

Perintah eksekutif Trump itu juga mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan warga negara asing, termasuk mereka yang berada di AS, “tidak memiliki sikap bermusuhan” terhadap warga, budaya atau pemerintah Amerika dan “tidak mengadvokasi, membantu, atau mendukung teroris asing yang ditunjuk”.

Alagesan memperingatkan bahwa dekrit itu, yang dijuluki “Melindungi Amerika Serikat dari Teroris Asing dan Keamanan Nasional Lainnya dan Ancaman Keamanan Publik”, dapat menimbulkan lebih banyak kerugian pada keluarga imigran daripada pembatasan perjalanan 2017, yang secara kolektif dikenal sebagai “larangan Muslim”.

Dia mengatakan bahasa perintah yang tidak jelas itu “menakutkan” karena tampaknya memberi lembaga AS wewenang luas untuk merekomendasikan tindakan terhadap orang-orang yang ingin ditargetkan oleh pemerintah.

“Pada intinya, itu hanya metode lain untuk mengeluarkan orang, untuk memecah keluarga, untuk menghasut ketakutan, untuk memastikan bahwa orang-orang tahu bahwa mereka tidak diterima dan bahwa pemerintah akan membawa kekuatannya untuk melawan mereka,” kata Alagesan.

Selain IRAP, Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab (ADC) juga mengecam perintah eksekutif Trump itu. Mereka menganggap, dekrit itu lebih buruk dari “larangan Muslim” 2017 dengan memberi pemerintah “keleluasaan yang lebih luas untuk menggunakan pengecualian ideologis” untuk menolak visa dan mengeluarkan orang dari AS.

“ADC menyerukan kepada pemerintahan Trump untuk berhenti menstigmatisasi dan menargetkan seluruh komunitas, yang hanya menabur perpecahan,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

“Janji Amerika tentang kebebasan berbicara dan berekspresi – prinsip yang telah lama disoroti oleh Presiden Trump sendiri – sekarang sangat bertentangan dengan perintah eksekutif barunya.”

Dewan Urusan Publik Muslim juga memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa meningkatkan langkah-langkah pemeriksaan untuk negara-negara tertentu berisiko “berfungsi sebagai larangan Muslim secara de facto dengan kedok protokol keamanan”.

Maryam Jamshidi, seorang profesor di University of Colorado Law School, mengatakan perintah itu tampaknya menghidupkan kembali larangan perjalanan dari masa jabatan pertama Trump, sambil mendorong agenda sayap kanan dalam perang budaya yang lebih luas.

Bagian dari dekrit itu juga secara khusus menargetkan warga Palestina dan pendukung hak-hak Palestina, ucap Jamshidi.

“Sayap kanan memiliki investasi kuat dalam melanjutkan gagasan ini bahwa orang asing, orang-orang kulit hitam, coklat, Muslim – bukan Yahudi-Kristen kulit putih, secara efektif – mengancam ‘orang Amerika sejati’.”

Banyak politisi sayap kanan – termasuk wakil presiden Trump saat ini, JD Vance – telah menganut teori konspirasi “great replacement”, yang berpendapat bahwa ada upaya untuk mengganti orang Amerika keturunan asli dengan imigran.

Jamshidi juga mengatakan sebetulnya masih belum jelas mekanisme bagaimana perintah itu akan mendeportasi orang. Ia mencatat bahwa belum ada penetapan regulasi khusus, apakah undang-undang imigrasi yang menjadi acuan perintah eksekutif itu memberi wewenang administrasi untuk memindahkan warga negara asing.

Dekrit itu bergantung pada bagian dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan yang memberi presiden kekuasaan untuk membatasi masuk ke AS untuk “kelas orang asing apapun” – tetapi tidak untuk memindahkan orang yang sudah ada di negara itu.

Tetapi dia memperingatkan bahwa perintah itu dapat mengarah pada pengawasan lebih lanjut terhadap orang-orang dari negara-negara mayoritas muslim dan menghalangi kegiatan politik – terutama solidaritas Palestina – yang dapat dianggap bertentangan dengan pedoman pemerintah.

Jamshidi turut memperingatkan bahwa perintah eksekutif ini bisa mengarahkan pejabat AS untuk membuat rekomendasi untuk “melindungi” warga negara dari warga negara asing “yang berpidato atau menyerukan kekerasan sektarian, penggulingan atau penggantian budaya di AS, atau yang memberikan bantuan, advokasi, atau dukungan untuk teroris asing”.

Jamshidi mengatakan bahasa itu “tentu saja tentang warga negara asing, termasuk mahasiswa asing yang berpartisipasi dalam advokasi Palestina”.

Dengan politisi pro-Israel sering menyebut aktivis kampus “pro-Hamas”, Jamshidi mengatakan dekrit Trump dapat digunakan untuk menargetkan pendukung hak-hak Palestina yang berada di AS dengan visa pelajar.

Baik Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya telah menyerukan deportasi siswa internasional.

Ketika protes solidaritas Palestina melanda universitas-universitas di negara itu setelah pecahnya perang di Gaza, pendukung Israel, terutama Partai Republik, menggambarkan demonstran mahasiswa sebagai ancaman terhadap keselamatan kampus.

Dima Khalidi, direktur kelompok advokasi Palestine Legal, mengatakan “jelas” bahwa perintah eksekutif Trump baru-baru ini dibuat untuk secara khusus menargetkan pendukung hak-hak Palestina.

“Kita harus menghubungkannya dengan tatanan ini dengan pemaksaan ideologis yang lebih luas yang terjadi dan bagian dari pembersihan yang lebih besar yang tampaknya sangat ingin dilakukan Trump,” kata Khalidi kepada Al Jazeera.

(luc/luc)