Xcloud.id

Blog

  • Sri Mulyani Tak Ingin Rombak APBN 2025 meski Prabowo Potong Anggaran Rp306 Triliun

    Sri Mulyani Tak Ingin Rombak APBN 2025 meski Prabowo Potong Anggaran Rp306 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berupaya agar postur APBN 2025 tidak berubah, meski Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar belanja pemerintah dihemat hingga Rp306,69 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan instruksi penghematan dari Prabowo hanya akan berdampak kepada belanja pemerintah. Sementara itu, sambungnya, proyeksi penerimaan belum berubah.

    “Kalau postur diusahakan tidak, tetapi kan nanti kita juga akan sampaikan ke DPR pada saat nanti [laporan Semester I/2025],” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    Lebih lanjut, bendahara negara itu tidak menampik apabila nantinya sebagian hasil dari penghematan anggaran itu akan dialokasikan kepada program unggulan Prabowo yaitu makan bergizi gratis.

    Apalagi, tambah Sri Mulyani, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menyatakan harus ada tambahan anggaran agar program makan bergizi gratis bisa diperluas cakupan dalam tahun ini.

    “BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit, memang perlu dibantu oleh banyak pihak, dan kita semuanya sedang memperkuatnya,” katanya.

    Sebagai informasi, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    Dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.

    Prabowo meminta K/L melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

  • Pengakuan Penadah Motor Curian, Modal Teman Dekat dan Medsos, Polisi Sita 3 Karung Pelat Nomor

    Pengakuan Penadah Motor Curian, Modal Teman Dekat dan Medsos, Polisi Sita 3 Karung Pelat Nomor

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Anggota Polda Jatim menemukan tiga karung berisi 114 pelat nopol motor hasil curian di rumah seorang pria tersangka penadah motor curian kawasan Kabupaten Situbondo, berinisial Z (50). 

    Setelah diselidiki, ternyata Tersangka Z telah menjalankan bisnis ‘lancung’ penadahan sekaligus penyalur motor curian dari para penjahat di beberapa wilayah kabupaten dan kota, selama empat tahun. 

    Kanit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Jamal mengatan, tersangka biasanya menerima pasokan motor curian dari satu komplotan eksekutor pencurian motor di beberapa wilayah Jatim. 

    Namun, anggota dari satu komplotan eksekutor pencurian motor tersebut, jumlahnya banyak. Terkadang mereka beraksi secara berpasang-pasangan dan pola pasangan berganti-ganti. 

    Tersangka Z biasanya menghargai satu motor curian yang dikirim oleh komplotan tersebut, senilai Rp4-6 juta. 

    Lalu, tersangka bakal menjualnya ke warga atau rekanan kenalannya lebih mahal Rp200-500 ribu.

    “Sementara dia menerima 1 komplotan. Masih pengembangan. Tapi kadang ganti ganti. Langsung dijual ke orang yang datang ke dia. Dia sudah dikenal oleh warga suka menyediakan motor murah. Sudah 4 tahun dia,” ujarnya kepada TribunJatim.com, di Mapolda Jatim, pada Jumat (27/1/2025). 

    Menurut Kasubdit III Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, masih banyak penadah yang sedang diburu oleh anak buahnya. 

    Berdasarkan pantauan hasil pengintaian sementara, ada beberapa penadah yang menerima pasokan motor hasil curian dari komplotan kecil pelaku curanmor. 

    Nah, khusus Tersangka Z, selama kurun waktu empat tahun memperoleh pasokan motor hasil curian dari lima orang pelaku yang sasaran aksinya tersebar di wilayah Jatim. 

    Seperti Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Surabaya.

    Terkadang Tersangka X sudah memesan motor yang menjadi sasaran pencurian kepada para eksekutor. 

    Tak ayal, Jumhur menerangkan, wilayah Pulau Madura tak melulu menjadi tujuan utama penadahan hasil eksekutor pencurian motor di wilayah Jatim. 

    Karena, berdasarkan temuan kasus kejahatan curankor yang berhasil diungkap oleh personelnya, para pelaku penadahan berada di Kabupaten Pasuruan, dan ada pula yang berada di Kabupaten Situbondo. 

    “Kalau ada orang yang menyatakan semua gelaran Tuhan mau dijual ke Madura nyatanya juga tidak terkadang memang ada yang dijual ke wilayah Pasuruan,” ujarnya seusai konferensi pers di halaman Gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Jumat (24/1/2025). 

    Kemudian, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menduga kuat komplotan eksekutor maling motor yang menjadi penyuplai penadahan Tersangka Z berasal dari banyak kabupaten kota di Jatim, termasuk beberapa daerah provinsi lain. 

    Namun, belum ditemukan adanya fakta bahwa tersangka menjual motor hasil curanmor yang ditampungnya disalurkan penjualnya ke luar negeri, sebagaimana temuan kasus yang sempat viral beberapa bulan lalu. 

    Lalu, mengenai metode penjualan motor curanmor yang berhasil ditadah. Farman menjelaskan, tersangka biasa menjualnya secara tersembunyi dari mulut ke mulut atau jejaring perkenalkan terbatas yang dimiliki tersangka. 

    Dan, pangsa pasarnya, para pembeli yang bermukim di kawasan perkebunan ataupun pegunungan. 

    Bahkan, tak jarang, tersangka menjual motor hasil curanmor tersebut secara utuh ke fitur jual beli barang marketplace yang disediakan Facebook atau platform media lain. 

    “Bagaimana cara menjualnya. Yang kami temukan, biasanya ada 1 grup di medsos. Atau secara perorangan itu dari mulut ke mulut, ada grupnya. Sasaran di wilayah agak jauh apakah itu wilayah Madura, atau wilayah dekat dengan perkebunan atau pegunungan,” ujar Farman. 

    Sementara itu, Tersangka Z berdalih jikalau dirinya baru sekali membeli motor hasil curian komplotan maling. 

    Dirinya menjual barang motor hasil curian tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp200-600 ribu. 

    “Saya cuma terima dari 1 orang. Dari Klaseman, Gending, Probolinggo. Saya beli Rp6 juta. Saya jual Rp6,2 juta,” ujar Tersangka Z saat diinterogasi AKBP Arbaridi Jumhur itu. 

    Dan, lanjut Tersangka Z, terkadang dirinya memperoleh pasokan motor curian dari penadahan selama empat kali kurun waktu sepekan. 

    “Kadang-kadang pesanan, kadang langsung datang,” pungkasnya. 

    Sekadar diketahui, Tersangka Z merupakan satu diantara 142 orang tersangka maling motor yang berhasil ditangkap oleh anggota gabungan Tim Jatanras Polda Jatim beserta satreskrim polres jajaran Polda Jatim, sepanjang Bulan Januari 2025. 

    Dari data tersebut, Polda Jatim berhasil ungkap lima kasus, menangkap tujuh tersangka, dan mengamankan 14 unit motor. 

    Sedangkan, satreskrim jajaran berhasil ungkap 152 kasus dengan 135 tersangka. Nah, 130 orang tersangka berusia dewasa. 

    Lalu, lima orang tersangka sisanya merupakan kategori berusia anak-anak atau disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH).

    Dan, barang bukti kendaraan yang ditemukan sekitar 120 unit motor dan mobil. 

    Nah, beberapa tersangka yang ditangkap berstatus sebagai residivis. Yakni, tangkapan Polres Lamongan dua orang, Polres Pasuruan dua orang, Polres Pasuruan tiga orang, dan Polrestabes Surabaya satu orang. 

    Ratusan orang tersangka itu, merupakan hasil kerja keras pengungkapan kasus dari 157 laporan kepolisian yang dibuat oleh masyarakat sebagai korbannya. 

    Setelah diselidiki dan dilakukan penggeledahan di tempat persembunyian tersangka eksekutor pencurian dan penadahnya, ternyata ditemukan 134 motor milik warga atau korban. 

    Bahkan, saat menggeledah kediaman Tersangka Z di Situbondo yang menjadi tempat penadah motor hasil curian, ditemukan pelat nopol motor hasil curian yang sudah berhasil dijual sebanyak 114 pelat yang diwadahi tiga karung. 

  • Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Akui Pagar Laut Sudah Ada Sejak 2014

    Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Akui Pagar Laut Sudah Ada Sejak 2014

    loading…

    Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pagar bambu di laut Kabupaten Tangerang, Banten, sudah ada sejak 2014, jauh sebelum proyek PIK 2 dibangun. Foto/SindoNews

    TANGERANG – Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pagar bambu di laut Kabupaten Tangerang, Banten, sudah ada sejak 2014, jauh sebelum proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dibangun.

    Pernyataan itu disampaikan Zaki merespons foto dirinya yang diunggah konsultan hukum proyek PIK 2, Muannas Alaidid, melalui akun X @muannas_alaidid pada Rabu, 22 Januari 2025.

    Dalam foto yang diunggahnya, terlihat Zaki berada di kawasan pantai utara (pantura) Tangerang dengan latar belakang pagar bambu yang disebut sudah ada sejak satu dekade lalu.

    “Foto tahun 2014. Info saja bahwa tahun itu sudah ada pagar-pagar. Tapi gak ada yang perhatikan. Gak tau siapa yang pasang, tujuannya apa dan untuk apa. kewenangan Pemkab Tangerang hanya di pesisir pantai, tidak sampai laut,” kata Zaki, Jumat (24/11/2025).

    Zaki mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa yang memasang pagar bambu tersebut serta tujuan awal pemasangannya. Namun, Zaki menegaskan pagar itu sudah ada sejak lama, jauh sebelum proyek PIK 2 dimulai. “Dan tahun 2014 belum ada program PIK 2 di Tangerang,” ujarnya.

    Sementara itu, Muannas, dalam unggahannya di akun X, juga menyebut, pagar bambu sudah banyak ditemukan di kawasan pantai utara (Pantura) Tangerang sejak 2014.

    “Mantan Bupati Kab Tangerang dua periode, Ahmed Zaki Iskandar, punya koleksi foto saat kunjungan ke pantura Kab Tangerang tahun 2014. Saat itu, dia menyewa tiga boat untuk membawa teman-teman wartawan melihat kondisi pantura yang sudah rusak. Ternyata, sejak 2014 itu sudah banyak pagar-pagar laut,” tulis Muannas dalam unggahannya di akun X.

    Muannas juga menegaskan pagar bambu tersebut bukan bagian dari proyek PIK 2, melainkan inisiatif masyarakat pesisir yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    “Yang pasang kan sudah diakui. Itu ada masyarakat pesisir yang membuatnya secara swadaya karena lahan dan tambak mereka terkena abrasi. Mereka memasang pagar bambu untuk menyelamatkan harta bendanya, dan itu sudah dibuat selama bertahun-tahun, jauh sebelum ada PIK,” jelas Muannas.

    (cip)

  • 2 Kades Kohod Sebut Kawasan Pagar Laut Tadinya Daratan, lalu Kabur Dikawal "Paspamdes" Regional

    2 Kades Kohod Sebut Kawasan Pagar Laut Tadinya Daratan, lalu Kabur Dikawal "Paspamdes" Regional

    Kades Kohod Sebut Kawasan Pagar Laut Tadinya Daratan, lalu Kabur Dikawal “Paspamdes”
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
    Nusron Wahid
    mengaku berdebat dengan
    Kepala Desa Kohod
    , Arsin.
    Momen debat tersebut diceritakan oleh Nusron usai meninjau lokasi
    pagar laut
    di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (24/1/2025).
    Kunjungan Nusron itu guna memastikan lahan pagar laut mana saja yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
    Nusron menceritakan perdebatan dengan Asrin saat sesi tanya jawab dengan media. Namun, Arsin tidak mengungkap perdebatan versinya. 
    “Pak Lurah (Arsin) ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi,” kata Nusron kepada media di lokasi, Jumat.
    Kepada Nusron, Arsin menyampaikan bahwa lahan pagar laut dulunya merupakan daratan, yang jadi lahan empang.
    Daratan tersebut kemudian abrasi dan dibuat tanggul pada 2004 agar abrasi tidak meluas.
    Namun demikian, Nusron menyebut jika lahan yang disebut daratan oleh Arsin, kondisi saat ini sudah jadi lautan atau disebut tanah musnah.
    “Karena udah enggak ada tanahnya, saya enggak mau debat masalah garis pantai, itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sana tadi karena sudah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang,” kata dia.
    Di akhir, Nusron berkelakar enggan berdebat dengan Arsin karena takut tidak bisa pulang.
    “Saya enggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya enggak bisa pulang saya nanti,” canda Nusron.
    Arsin buru-buru kabur dan menyelinap di antara rombongan Nusron yang juga meninggalkan lokasi
    “Buru-buru mau jumatan,” kata Arsin singkat.
    Arsin juga menolak menjawab pertanyaan dan memilih menghindar saat dikejar hingga parkiran lokasi kunjungan Menteri Nusron.
    Di parkiran, lagi-lagi Arsin beralasan buru-buru hendak menunaikan shalat Jumat.

    Saat kabur menghindari awak media, Arsin diikuti oleh sejumlah pria. Bahkan, para pria ini menghalau wartawan yang berusaha mendekati Arsin untuk mengajukan sejumlah pertanyaan.
    Setidaknya beberapa kali wartawan dihalau oleh pengawal Arsin, misalnya saat di parkiran lokasi kunjungan Menteri Nusron.
    Kompas.com
    yang berupaya mendapat jawaban dari Arsin dan mengikuti hingga parkiran, malah dihadang sekelompok pria, berjumlah sekitar berjumlah lima orang.
    Orang-orang tersebut tampak selalu berada di samping dan belakang Arsin saat kunjungan Menteri Nusron.
    “Setop-setop saya mau jumatan,” kata Asrin yang kemudian kabur membonceng sepeda motor.
    Sementara para pengawalnya mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki.
    Momen kabur berikutnya terjadi saat sejumlah awak media menunggu Arsin selesai shalat Jumat di Masjid Abdul Mu’in, Pakuhaji.
    Lama ditunggu, Arsin malah menghindar dan berlalu begitu saja tanpa memberikan sepatah kata pun kepada awak media.
    Saat para wartawan mencoba mengejar Arsin, sejumlah pengawal sang kades kembali menghadang.
    Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak itu mencoba menghalangi kerja para pencari berita.
    Hal tersebut pada akhirnya membuat Arsin pergi dengan leluasa tanpa memberikan keterangan apa pun.
    Karena tingkah lakunya tersebut, kemudian muncul kelakar dari awak media di lokasi liputan Kohod yang menyebut Arsin kepala desa rasa presiden dan pengawalnya mendapat julukan “Paspamdes” atau Pasukan Pengamanan Kepala Desa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Subianto Borong Buku Sejarah hingga Ekonomi di New Delhi

    Presiden Prabowo Subianto Borong Buku Sejarah hingga Ekonomi di New Delhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto membeli banyak buku, mulai dari tema sejarah hingga ekonomi, saat mengunjungi toko buku favoritnya di New Delhi, India, pada Jumat (25/1/2025). Kegiatan ini dilakukan Presiden Prabowo Subianto di sela kunjungan kenegaraannya.

    “Beliau tadi membeli cukup banyak buku. Ada buku sejarah, ekonomi, dan lainnya,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/1/2025) dini hari.

    Mayor Teddy, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyempatkan mampir ke toko buku langganannya yang berlokasi di kawasan Khan Market, New Delhi. Toko Bahrisons Booksellers telah berdiri sejak 1953.

    “Toko buku ini berada di kawasan Khan Market, semacam area pasar jalanan,” ungkap Teddy.

    Pada unggahan terbaru Presiden Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya, @prabowo, memperlihatkan dirinya sedang serius melihat tumpukan buku di rak.  Dalam unggahan di Instagram, Presiden Prabowo terlihat mengenakan kemeja cokelat muda dengan celana dan sepatu hitam, memperhatikan koleksi buku yang tertata rapi di rak.

    “Sempat singgah ke toko buku favorit saya di New Delhi,” tulis Prabowo dalam keterangannya.

    Menyempatkan diri mengunjungi toko buku di sela kunjungan ke luar negeri sudah sering dilakukan Presiden Prabowo. Pada November 2024, ia juga sempat membeli buku di toko Second Story Books, Washington DC, Amerika Serikat.

    Kegiatan berburu buku bacaan menjadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan Presiden Prabowo Subianto, baik saat berkunjung ke luar negeri maupun di dalam negeri. Bahkan, pada tahun 2022 ketika masih menjabat sebagai menteri pertahanan, Prabowo Subianto sempat terlihat mencari buku di sela KTT G20 di Bali.

  • Antisipasi Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Tuban Pasang Mobil Replika

    Antisipasi Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Tuban Pasang Mobil Replika

    Tuban (beritajatim.com) – Antisipasi kecelakaan lalu lintas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tuban memasang replika mobil Lantas serta banner sosialisasi keselamatan lalu lintas di jalan.

    Dalam kegiatan tersebut selain diikuti Satlantas Polres Tuban, juga Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja juga turut serta dalam pemasangan mobil replika dan sosialisasi dalam bentuk pemasangan tulisan di banner.

    Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Tuban, IPTU Eko Sulistiono mengatakan, bahwa tujuan pemasangan mobil replika dan pemasangan banner tersebut upaya menekan angka kecelakaan di Kabupaten Tuban.

    “Pemasangan dilakukan di titik-titik rawan atau blackspot,” ujar IPTU Eko Sulistiono, Jumat (24/01/2025).

    Pria yang akrab disapa Eko ini juga menjelaskan, dari titik rawan tersebut ada di 2 Kecamatan yakni di wilayah Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Jenu.

    “Ada 2 replika mobil dan ada banner keselamatan lalu lintas yang sudah kita siapkan,” imbuhnya.

    Bahkan, upaya tersebut juga memberikan inspirasi terhadap Polres lain dan menggunakannya sebagai upaya meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

    “Polres Gresik juga pernah menggunakan replika mobil ini dan memang sangat efektif dalam menurunkan angka kecelakaan,” terang Eko.

    Terlebih saat ini musim liburan, sehingga diharapkan bentuk antisipasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tuban memberikan perhatian terhadap pengemudi agar selalu berhati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan.

    “Terbukti dari tanggal 1-20 januari 2025 angka kecelakaan saat ini menurun sebesar 70 persen,” pungkasnya. [ayu/ted]

  • Dedi Mulyadi Syok Tagihan Air Dinas Pendidikan Rp 400 Juta Sebulan: Kira-kira Mandi Pakai Air Apa?

    Dedi Mulyadi Syok Tagihan Air Dinas Pendidikan Rp 400 Juta Sebulan: Kira-kira Mandi Pakai Air Apa?

    TRIBUNJATIM.COM – Tagihan air Dinas Pendidikan membuat Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi kaget.

    Kang Dedi, sapaan akrabnya, sampai bertanya-tanya.

    Itu dikatakannya setelah mendengar anggaran belanja di sejumlah perangkat daerah dari Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.

    Salah satu yang disampaikan adalah belanja anggaran di Dinas Pendidikan.

    Penyampaian belanja anggaran ini disampaikan Sekda Herman di Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang ke Dedi Mulyadi via sambungan telepon, Kamis (23/1/2025).

    Ketika Herman menyampaikan tagihan air di Dinas Pendidikan, Dedi nampak agak heran. Musababnya, Herman mengatakan tagihan air Dinas Pendidikan mencapai Rp 6,7 miliar.

    Tagihan ini bukan dari sekolah-sekolah, melainkan dari kantor cabang Disdik hingga UPTD pendidikan.

    “Ini tagihan air PDAM berarti kan,” kata Dedi, melansir dari Kompas.om.

    Jika kantor cabang, unit Disdik, UPTD per tahun menghabiskan anggaran Rp 6,7 miliar, kata Dedi, berarti per bulannya rata-rata menghabiskan anggaran Rp 400 juta.

    “Kira-kira mandi make naon, biaya Rp 400 juta sebulan,” kata Dedi dengan nada heran.

    Menurut dia, itungan tersebut tidak rasional. “Kira-kira 400 juta meuli cai naon?” tanya Dedi.

    Dedi tampak heran dengan anggaran ratusan juta rupiah tersebut hanya untuk tagihan air per bulan.

    “Ini kan bukan belanja air untuk sekolah. Sekolah mah kan sudah menyelenggarakan sendiri, ada dari BOS,” kata Dedi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi dibuat kaget dengan sisi lain guru honorer Empan Supandi yang viral di media sosial.

    Empan Supandi kisahnya viral karena rela berjalan kaki 11 km di Sukabumi.

    Sisi lainnya tersebut sampai membuat Dedi Mulyadi merasa kaget.

    Belum lama ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengunjungi guru honorer di Sukabumi tersebut.

    Diketahui Supandi merupakan guru asal Kampung Ciguha, Desa Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    Ia mengajar di MTs Thoriqul Hidayah, jika ditempuh berjalan kaki jaraknya 11 km dari rumahnya.

    Meski sudah 14 tahun mengajar, hingga kini Supandi masih berstatus sebagai guru honorer.

    Selama belasan tahun itu, Supandi bahkan rela menerima gaji paling besar kurang Rp200 ribu per bulan.

    Padahal untuk mengajar murid-muridnya ia penuh perjuangan.

    Ia tak memiliki kendaraan sehingga setiap hari jalan kaki 11 km demi mengajar.

    Namun, nasibnya itu ia terima dengan ikhlas dan pengorbanan.

    Belakangan ini kisah pilu Supandi alias Pak Empan itu ternyata turut menyita perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi.

    Betapa Dedy Mulyadi kaget saat mengetahui sosok Supandi guru honorer itu hanya lulusan SMA.

    Bahkan untuk menyelesaikan pendidikan SMA-nya itu, Supandi hanya mengambil sekolah Paket C.

    Mengajar sebagai seorang guru, nyatanya Supandi bukanlah lulusan SMA.

    “Bapak waktu itu lulusan apa?,” tanya Dedi Mulyadi, dilansir dari tayangan YouTube-nya, Selasa (21/1/2025).

    “Paket C,” ujar Supandi.

    Dedy Mulyadi kaget dan heran karena menurutnya termasuk orang yang sekolah mengambil Paket C masih langka.

    Namun, berbekal jazah Paket C itulah Supandi diminta mengajar di MTs tersebut oleh pemilik yayasannya langsung.

    Kemudian Supandi menceritakan selama 14 tahun mengajar, ia berpindah-pindah memberikan mata pelajaran.

    Awalnya Supandi diminta mengajar mata pelajaran olahraga.

    Diakui Supandi, saat itu ia memberikan pengajaran secara otodidak.

    Dedy Mulyadi pun bertanya cara Supandi memberikan pelajaran olahraga itu kepada muridnya.

    “Olahraga kan bukan hanya praktek, ada teorinya. Bapak bisa teori olahraga. Cara bapak mengajar gimana? Kan Bapak enggak pernah sekolah pendidikan,” tanya Kang Dedi.

    “Ya secara mengembangkan aja. Misalnya tentang olahraga apa, saya sampaikan, saya jelaskan (dari buku),” jawab guru Supandi.

    Tak hanya olahraga, Supandi juga beralih mengaja mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan pendidikan kewarganegaraan.

    Lalu, pada tahun selanjutnya akhirnya Supandi diminta mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris.

    Sontak kisah Supandi itu kembali membuat Dedy Mulyadi kaget.

    Dedy Mulyadi kembali bertanya dari mana Supandi mendapat pelajaran Bahasa Inggris sementara ia lulusan setara SMA, Paket C.

    Lantas, Supandi menceritakan bahwa ia pernah belajar Bahasa Inggris kepada pelajar Australia saat ia bekerja di perusahaan pupuk.

    Selain belajar dari warga asing, sebelumnya Supandi gemar mendengarkan radio berbahasa Inggris.

    Ia mengaku sejak kecil mendengarkan radio berbahasa Inggris seperti BBC London hingga Rusia.

    “Dulu kan waktu kecil ada radio SW, suka ada Bahasa Inggris, BBC London, Rusia, saya suka walaupun tidak paham,” ujar Empan.

    “Bapak hanya mengandalkan pengetahuan yang didengar dari radio, kan harus ada grammar?,” tanya Dedi Mulyadi.

    Diakui Supandi saat mendapat tawaran mengajar Bahasa Inggris awalnya ia menolaknya. 

Ia merasa kemampuannya Bahasa Inggris-nya itu hanya standar.

    Namun, akhirnya ia menerima tawaran itu setelah melihat kondisi murid 3 bulan tak ada pelajaran Bahasa Inggris di sekolah tempatnya mengajar itu.

    “Saat itu awalnya ditolak (Pak Empan menolak), saya tidak S1, saya belum fasih, selama 3 bulan anak tidak belajar, saya kasihan juga,” ungkap Empan.

    “Daripada enggak ada Bahasa Inggris, Bapak ngajar Bahasa Inggris,” sambung  Dedi Mulyadi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Kementerian BUMN dukung program UMKM BISA Ekspor

    Kementerian BUMN dukung program UMKM BISA Ekspor

    Menteri Perdagangan Budi Santoso(kanan) dengan Menteri BUMN Erick Thohir(kiri), Jumat, (24/1/2025) di Jakarta. (Foto : Humas Kemendag)

    Kementerian BUMN dukung program UMKM BISA Ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 20:30 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap bersinergi mendukung ekspor oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemendag memiliki program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan Menteri BUMN Erick Thohir hari ini, Jumat, (24/1/2025) di Jakarta. 

    Program tersebut berpeluang untuk dikolaborasikan dengan program-program baik di Kementerian BUMN maupun berbagai BUMN. Mendag berharap, sinergi dengan Kementerian BUMN akan semakin memperkuat dukungan bagi Program UMKM BISA Ekspor. 

    “Kami bertemu Menteri BUMN hari ini untuk mendapatkan dukungan bagi Program UMKM BISA Ekspor. Kami lihat, Kementerian BUMN telah banyak mendukung UMKM mulai dari pelatihan hingga pendanaan. Hal ini lah yang kami perlukan untuk memperkuat daya saing UMKM sehingga dapat mendunia dengan ekspor ke berbagai negara,” kata Mendag pascapertemuan. 

    Ia juga berharap, sinergi Kemendag dan Kementerian BUMN dapat semakin terjalin erat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mencetak lebih banyak UMKM untuk go global. Sinergi juga berperan untuk mendorong lebih banyak UMKM binaan Kementerian BUMN dan binaan BUMN untuk bergabung dalam UMKM BISA Ekspor

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, program kedua kementerian yang berpihak pada UMKM memiliki potensi untuk disinergikan. Menurutnya, potensi-potensi yang ada perlu dimaksimalkan untuk mendukung UMKM agar bisa go international. 

    “Kami melihat potensi sinergi Kementerian BUMN dengan Kemendag, terutama terkait UMKM untuk bisa go international. Kami coba maksimalkan hal tersebut. Kementerian BUMN bisa berpartisipasi dalam ekosistem ekspor yang dibangun Kemendag. Ada banyak BUMN yang juga selama ini membantu perkembangan UMKM,” Erick Thohir. 

    Menurutnya UMKM BISA Ekspor merupakan satu dari tiga program prioritas Kemendag. Program ini turut melibatkan UMKM binaan perusahaan dan anak perusahaan BUMN, serta Himpunan Bank Negara (Himbara) yang telah berorientasi ekspor. Melalui UMKM BISA Ekspor, para pelaku UMKM tersebut dapat mengikuti berbagai program promosi dan business matching dengan perwakilan perdagangan (perwadag) RI di luar negeri, yaitu Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center. 

    Melalui UMKM BISA Ekspor, para pelaku UMKM akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan promosi dan pencarian pembeli. Para pelaku UMKM dapat ikut serta dalam program pitching perwadag, yaitu presentasi produk untuk mengidentifikasi kekuatan produk dan peluang pasar di suatu negara. Setelah presentasi, para perwadag akan bergerak mencari calon pembeli di luar negeri. Setelah mendapatkan calon pembeli, perwadag akan memfasilitasi penjajakan bisnis (business matching) bagi para pelaku UMKM. 

    Penulis : Sri Lestari 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sejarah dan Tema Hari Gizi Nasional 2025

    Sejarah dan Tema Hari Gizi Nasional 2025

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap 25 Januari, diperingati sebagai Hari Gizi Nasional (HGN). Tahun ini, Indonesia akan merayakan HGN yang ke-65.

    Sejarah dibentuknya Hari Gizi Nasional berkaitan dengan didirikannya Sekolah Juru Penerang Makanan oleh Lembaga Makanan Rakyat (LMR) pada 25 Januari 1951. Peringatan ini juga tak lepas dari sosok Prof Poorwo Soedarmo yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.

    Pada 1950, Prof Poorwo Soedarmo diangkat sebagai Kepala LMR oleh Menteri Kesehatan Dokter J Leimena. Setahun setelah menjabat, ia pun membangun Sekolah Juru Penerang Makanan yang berada di bawah naungan LMR.

    Saat itu, LMR lebih dikenal sebagai Instituut Voor Volksvoeding. Lembaga ini merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan atau yang dikenal juga sebagai Lembaga Eijkman.

    Pada masa itu, upaya perbaikan gizi di Indonesia sedang gencar dilakukan. Berada di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan (Menkes) J Leimena, salah satu upayanya adalah dengan mengangkat Prof Poorwo Soedarmo sebagai kepala LMR.

    Sekolah Juru Penerang Makanan ternyata berhasil menjadi tonggak perkembangan gizi di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, akhirnya ditetapkan Hari Gizi Nasional setiap 25 Januari sejak 1960. Tanggal tersebut merujuk pada tanggal didirikannya Sekolah Juru Penerang Makanan.

    Hari Gizi Nasional hadir sebagai momentum penting dalam keberlangsungan upaya pemenuhan gizi di Indonesia. Melalui peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama-sama memenuhi gizi menuju bangsa sehat berprestasi melalui gizi seimbang dan produksi pangan berkelanjutan. 


    Setiap tahunnya, HGN diisi dengan tema besar yang menjadi fokus utama. Tahun ini, tema Hari Gizi Nasional adalah Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Melalui tema ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengadopsi pola makan bergizi seimbang demi mewujudkan generasi emas Indonesia.

    Penulis: Resla

  • Ancaman Pidana hingga Denda buat Distributor Nakal Minyakita

    Ancaman Pidana hingga Denda buat Distributor Nakal Minyakita

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk menurunkan harga Minyakita. Pasalnya saat ini rata-rata harga Minyakita di berbagai wilayah dibanderol harga Rp 17.000an/liter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) ditingkat konsumen hanya Ro 15.700/liter.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan upaya tersebut yakni dengan melakukan operasi pengawasan kepada distributor Minyakita di sejumlah wilayah. Terutama untuk wilayah “merah” atau memiliki harga tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah merah tersebut Banten, Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

    Pada Jumat (24/1), ia bersama Satgas Pangan melakukan tindakan penyegelan terhadap distributor nakal yang menjual Minyakita lebih tinggi dari HET di wilayah Tangerang, Banten. Penyegelan tersebut dilakukan di gudang milik PT Navyta Nabati Indonesia (PT NNI). Hal inilah yang menyebabkan harga Minyakita melambung tinggi.

    “Ya ini salah satunya ya kita mulai di Banten. Hingga Ramadan kita tidak akan berhenti melakukan operasi, melakukan pengawasan terhadap peredaran Minyakita. Karena Banten termasuk yang tinggi harganya,” kata Budi.

    “Setelah ini kita segera melakukan pengecekan ya nanti ke Kalimantan Barat, NTT dan wilayah timur lainnya,” tambahnya.

    Budi menyampaikan bahwa dari penyegelan gudang dan produksi Minyakita tersebut terdapat 7.800 botol Minyakita dan 275 dus Minyakita. Dalam 1 dus tersebut berisikan 12 kemasan 1 liter Minyakita.

    Penyegelan tersebut lantaran Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPTSNI) untuk Minyakita milik PT NNI telah habis masa berlakunya, namun perusahaan tetap melanjutkan produksi sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Kemudian, PT NNI tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk Minyakita namun masih memproduksi Minyakita. Selain itu tidak memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 tentang Aktivitas Pengepakan sebagai syarat wajib repacker minyak goreng.

    “Selanjutnya melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang seolah-olah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan,” katanya.

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan PT NNI juga memproduksi Minyakita menggunakan minyak goreng non-DMO. Selain itu dalam proses produksi tersebut Minyakita yang diedarkan diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan yakni kurang dari 1 liter.

    Kemudian PT NNI juga menawarkan harga Minyakita ke pedagang eceran di atas HET. Di mana HET pada tingkat D2 harusnya Rp 14.500/liter untuk dijual ke pedagang eceran. Akan tetapi PT NNI menjual harga Minyakita ke pedagang eceran Rp 15.500/liter.

    “Padahal HET ke konsumen itu Rp 15.700/liter ya sehingga harganya menjadi naik untuk di daerah Banten,” katanya.

    Selain operasi tersebut, ia juga akan mengawasi terkait dengan penjualan Minyakita secara bundling yang dilakukan oleh distributor. Di mana penjualan dengan bundling ini yakni harus dibarengi membeli produk lainnya dari distributor kepada pedagang eceran.

    “Kita sudah melakukan pengawasan dan sebenarnya sudah lama itu nggak ada. Jadi tetap kita awasi, tapi sebenarnya sudah nggak ada lagi. Kemarin memang pernah ada sekali ya di daerah mana, tapi sudah kita tindak tegas,” katanya.

    Di sisi lain, Budi akan menindak tegas distributor yang nakal dan tidak mematuhi aturan yang berlaku terkait dengan pendistribusian Minyakita akan ada ancaman pidana dan denda hingga miliaran.

    Di mana distributor yang tidak mematuhi peraturan akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pelanggaran Standar Nasional Indonesia dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

    Tidak hanya itu, pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan harga penjualan Minyakita dapat dikenai sanksi dan denda berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Jadi ini bisa kena pasal berlapis dan jadi udah aturannya sudah jelas ya. Jadi kalau nanti kita ingatkan dulu, kalau misalnya tetap melakukan pelanggaran ini ya bisa kita lakukan tindakan sebagaimana yang diatur,” katanya.

    (eds/eds)