Xcloud.id

Blog

  • Daftar 19 Pos Belanja KL yang Dipangkas Prabowo Demi Hemat Rp 306 Triliun – Page 3

    Daftar 19 Pos Belanja KL yang Dipangkas Prabowo Demi Hemat Rp 306 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah besar untuk menghemat anggaran negara. Dalam pelaksanaan APBN 2025, sebanyak 19 pos belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sebagai bagian dari upaya efisiensi.

    Penghematan ini diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dengan target pengurangan belanja sebesar Rp 306 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemangkasan ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti program swasembada pangan, kemandirian energi, peningkatan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

    Kategori Pos Belanja yang Dipangkas

    Sri Mulyani merinci tiga kategori utama belanja yang akan dihemat, yaitu kegiatan seremonial, biaya sewa, dan pengeluaran lainnya. Berikut detailnya:

    1. Kegiatan Seremonial

    Anggaran untuk kegiatan yang dinilai kurang berdampak langsung terhadap masyarakat dipotong, seperti:

    Acara halalbihalal
    Serah terima jabatan
    Rapat
    Seminar
    Kajian dan analisis
    Pengadaan
    Pendidikan dan pelatihan (diklat)
    Honorarium kegiatan
    Jasa profesi
    PercetakanSuvenir

    “Beberapa kementerian/lembaga masih mengalokasikan anggaran untuk percetakan di era digital ini. Ini adalah area yang perlu efisiensi,” tegas Sri Mulyani ditulis, Sabtu (25/1/2025).

    2. Biaya Sewa

    Anggaran untuk penyewaan fasilitas juga dipangkas, meliputi:

    Sewa gedung
    Sewa kendaraan
    Sewa peralatan

    3. Pengeluaran Lainnya

    Kategori ini mencakup berbagai pengeluaran tambahan, seperti:

    Jasa konsultan
    Bantuan pemerintah yang diberikan oleh kementerian
    Maintenance (perawatan dan pemeliharaan)
    Perjalanan dinas

    “Perjalanan dinas dan perawatan sudah berkali-kali disoroti sebagai area yang memerlukan efisiensi signifikan,” ujar Sri Mulyani.

     

  • Danantara dan 100 Hari Kerja Presiden Prabowo 7 jam yang lalu

    Danantara dan 100 Hari Kerja Presiden Prabowo 7 jam yang lalu

    Danantara dan 100 Hari Kerja Presiden Prabowo

    7 jam yang lalu

  • Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal menteri yang mencari sumbangan untuk partai.

    Jika menteri semacam itu, maka akan kelabakan dengan kebijakan efisiensi anggaran ala Presiden Prabowo.

    Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Rocky menilai Inpres yang akan menghemat anggaran sampai  Rp 306,6 triliun itu erupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

    “Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

    Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

    Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup. 

    Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

    “Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah  direncanakan,” imbuhnya.

    Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

    “Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

    Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

    “Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    “Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

  • Soal Kwarganegaraan Ganda Paulus Tannos, Yusril Tegaskan Buron KPK Itu Masih WNI

    Soal Kwarganegaraan Ganda Paulus Tannos, Yusril Tegaskan Buron KPK Itu Masih WNI

  • BREAKING NEWS : Kecelakaan di Jalur Blitar-Malang, Truk Tabrak Mobil, 1 Keluarga Dilarikan ke RS

    BREAKING NEWS : Kecelakaan di Jalur Blitar-Malang, Truk Tabrak Mobil, 1 Keluarga Dilarikan ke RS

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Truk tanpa muatan bertabrakan dengan mobil di jalur Blitar-Malang tepatnya di Lingkungan Jajar, Kelurahan/Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Sabtu (25/1/2025) pagi. 

    Saat ini, petugas masih melakukan evakuasi mobil yang kondisinya depannya ringsek setelah bertabrakan dengan truk di lokasi. 

    Informasi di lokasi menyebutkan, awalnya truk Nopol N 8335 UH melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke barat. 

    Sampai di lokasi, truk oleng ke kanan dan menabrak mobil dengan Nopol AG 1470 SL yang melaju dari barat ke timur. 

    “Kejadiannya sekitar pukul 05.15 WIB. Kondisi jalan masih sepi. Truk dari timur lumayan kencang. Lalu oleng ke kanan menabrak mobil dari arah berlawanan,” kata David Hermawan, warga di lokasi. 

    David mengatakan suara tabrakan antara truk dan mobil cukup keras. Suara benturan dua kendaraan itu sampai terdengar keras dari rumah David yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi. 

    “Mungkin sopir truknya ngantuk. Truk tiba-tiba keluar jalur, lalu oleng menabrak mobil dari arah berlawanan,” ujarnya. 

    Menurut David tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan itu. Tiga penumpang mobil, yaitu, suami istri dan satu anak mengalami luka-luka. 

     “Sopir truknya tidak apa-apa. Penumpang mobilnya luka-luka. Tadi sudah dibawa ke rumah sakit,” katanya.

  • Prakiraan Cuaca Sabtu: Hujan Bakal Guyur Hampir Seluruh Kota Besar di Indonesia

    Prakiraan Cuaca Sabtu: Hujan Bakal Guyur Hampir Seluruh Kota Besar di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan akan mengguyur hampir seluruh kota besar di Indonesia pada Sabtu (25/1/2025).

    Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, prakirawan BMKG Satriana Roguna menyampaikan prakiraan cuaca kota besar Indonesia dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah seperti di Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Padang.

    “Waspadai adanya potensi hujan petir di wilayah Tanjung Pinang,” ungkap Satriana.

    Hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Jambi dan Pangkal Pinang. Hujan sedang berpotensi mengguyur Bengkulu, sedangkan hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Palembang dan Bandar Lampung.

    Prakiraan cuaca kota besar Indonesia selanjutnya untuk Pulau Jawa. Hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara Kota Bandung diprediksi akan mengalami hujan sedang.

    “Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan diprakirakan terjadi di Mataram dan Kupang, sementara hujan sedang diperkirakan mengguyur Denpasar,” jelas Satriana.

    Prakiraan cuaca kota besar Indonesia selanjutnya untuk Pulau Kalimantan. Kota Samarinda diprakirakan mengalami hujan sedang, sedangkan hujan disertai petir diprediksi akan melanda Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

    Di Pulau Sulawesi, hujan ringan diprediksi mengguyur Makassar, Palu, dan Gorontalo. Hujan sedang diprakirakan turun di Manado, sementara hujan disertai petir berpotensi terjadi di Mamuju dan Kendari.

    Prakiraan cuaca kota besar selanjutnya untuk Indonesia wilayah timur. Kota Jayapura di Papua diprakirakan cuaca berkabut. Hujan ringan diprediksi mengguyur Kota Ternate, Ambon, Manokwari, dan Nabire. Jayawijaya berpotensi mengalami hujan sedang, sementara hujan petir diperkirakan terjadi di Sorong dan Merauke.

    Satriana mengingatkan bahwa prakiraan cuaca kota besar Indonesia ini merupakan gambaran umum terkait cuaca hari ini. Informasi terkini dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG atau laman resmi di bmkg.go.id.

  • 5 Debat Sengit Nusron Wahid dan Kades Kohod Berujung Pembatalan Sertifikat Pagar Laut Megapolitan

    5 Debat Sengit Nusron Wahid dan Kades Kohod Berujung Pembatalan Sertifikat Pagar Laut Megapolitan

    Debat Sengit Nusron Wahid dan Kades Kohod Berujung Pembatalan Sertifikat Pagar Laut
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengunjungi Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (24/1/2025).
    Dalam kunjungannya, Nusron Wahid bersama tim Kementerian ATR/BPN melakukan pemeriksaan fisik atas lahan di pesisir pantai Desa Kohod.
    Tujuannya untuk memastikan keabsahan sertifikat tanah, baik Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM) pada aplikasi BHUMI.
    Sebelumnya, mereka juga telah melakukan pengecekan dokumen juridis di kantor atau balai desa. Kemudian memeriksa prosedurnya secara digital dan terakhir, mengecek kondisi fisiknya di lapangan.
    Dalam peninjauan itu, ia menegaskan jika sebuah lahan telah mengalami abrasi dan fisiknya hilang, maka hak atas tanah tersebut otomatis musnah.
    Di lokasi, Nusron mengaku terlibat perdebatan dengan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang bersikeras bahwa pagar laut di area tersebut dulunya merupakan empang.
    Arsin mengeklaim, abrasi mulai terjadi sejak 2004, menyebabkan lahan kosong tersebut perlahan hilang ditelan air laut akibat abrasi.
    “Mau Pak Lurah bilang itu empang, yang jelas secara faktual material, tadi kita lihat sama-sama fisiknya sudah enggak ada tanahnya. Karena sudah enggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah,” kata dia.
    Namun, kata Nusron, Arsin tetap kekeh bahwa lahan tersebut memiliki sejarah sebagai empang yang digunakan oleh warga.
    Nusron, yang tak ingin memperpanjang perdebatan, memilih untuk menegaskan bahwa pihaknya pembatalan sertifikat HGB dan HM di laut karena ke terbukti fisiknya benar-benar hilang.
    “Ini enggak ada barangnya tapi akan saya cek satu per satu. Kan tadi sudah kita tunjukin gambarnya. Kalau memang sertifikatnya ada. Tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu per satu,” jelas dia.
    Usai berdebat dengan Nusron Wahid, Arsin langsung menghindari sejumlah wartawan yang mencoba meminta keterangan darinya terkait pagar laut tersebut.
    Awalnya, Arsin beralasan hendak melaksanakan shalat Jumat di Masjid Abdul Mu’in, Pakuhaji. Para wartawan pun memilih menunggu hingga shalat selesai.
    Namun, saat keluar dari masjid, Arsin justru menghindar tanpa memberikan pernyataan apa pun.
    Sejumlah pengawal yang mendampingi Arsin tampak mengadang para wartawan yang mencoba mengejar.
    Setidaknya ada lima orang yang mengawal Arsin. Cara pengamanan yang dilakukan para pengawal itu pun sudah seperti Paspampres. Mereka menjaga ketat kades agar terhindar dari pertanyaan wartawan.
    Aksi pengadangan itu memungkinkan Arsin pergi dengan leluasa, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.
    Dalam kunjungan ke Desa Kohod, Nusron Wahid juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 50 sertifikat tanah, baik Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM), telah dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN.
    Hal ini dilakukan setelah melalui tahap verifikasi dokumen juridis, prosedur penerbitan, dan pengecekan kondisi fisik lahan.
    Menurut Nusron, pembatalan dilakukan untuk memastikan tidak ada sertifikat yang diterbitkan secara cacat, baik secara hukum maupun material.
    Sertifikat tanah yang terbukti tidak memiliki fisik material, seperti lahan yang telah hilang akibat abrasi, otomatis dibatalkan.
    “Semuanya akan terungkap. Mana yang dibatalkan mana yang tidak akan ketahuan. Yang jelas, yang ada fisiknya tidak kita batalkan Yang tidak ada fisiknya akan kita batalkan,” ucap Nusron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Tak Ingin Rombak APBN 2025 meski Prabowo Potong Anggaran Rp306 Triliun

    Sri Mulyani Tak Ingin Rombak APBN 2025 meski Prabowo Potong Anggaran Rp306 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berupaya agar postur APBN 2025 tidak berubah, meski Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar belanja pemerintah dihemat hingga Rp306,69 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan instruksi penghematan dari Prabowo hanya akan berdampak kepada belanja pemerintah. Sementara itu, sambungnya, proyeksi penerimaan belum berubah.

    “Kalau postur diusahakan tidak, tetapi kan nanti kita juga akan sampaikan ke DPR pada saat nanti [laporan Semester I/2025],” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    Lebih lanjut, bendahara negara itu tidak menampik apabila nantinya sebagian hasil dari penghematan anggaran itu akan dialokasikan kepada program unggulan Prabowo yaitu makan bergizi gratis.

    Apalagi, tambah Sri Mulyani, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menyatakan harus ada tambahan anggaran agar program makan bergizi gratis bisa diperluas cakupan dalam tahun ini.

    “BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit, memang perlu dibantu oleh banyak pihak, dan kita semuanya sedang memperkuatnya,” katanya.

    Sebagai informasi, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    Dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.

    Prabowo meminta K/L melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

  • Pengakuan Penadah Motor Curian, Modal Teman Dekat dan Medsos, Polisi Sita 3 Karung Pelat Nomor

    Pengakuan Penadah Motor Curian, Modal Teman Dekat dan Medsos, Polisi Sita 3 Karung Pelat Nomor

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Anggota Polda Jatim menemukan tiga karung berisi 114 pelat nopol motor hasil curian di rumah seorang pria tersangka penadah motor curian kawasan Kabupaten Situbondo, berinisial Z (50). 

    Setelah diselidiki, ternyata Tersangka Z telah menjalankan bisnis ‘lancung’ penadahan sekaligus penyalur motor curian dari para penjahat di beberapa wilayah kabupaten dan kota, selama empat tahun. 

    Kanit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Jamal mengatan, tersangka biasanya menerima pasokan motor curian dari satu komplotan eksekutor pencurian motor di beberapa wilayah Jatim. 

    Namun, anggota dari satu komplotan eksekutor pencurian motor tersebut, jumlahnya banyak. Terkadang mereka beraksi secara berpasang-pasangan dan pola pasangan berganti-ganti. 

    Tersangka Z biasanya menghargai satu motor curian yang dikirim oleh komplotan tersebut, senilai Rp4-6 juta. 

    Lalu, tersangka bakal menjualnya ke warga atau rekanan kenalannya lebih mahal Rp200-500 ribu.

    “Sementara dia menerima 1 komplotan. Masih pengembangan. Tapi kadang ganti ganti. Langsung dijual ke orang yang datang ke dia. Dia sudah dikenal oleh warga suka menyediakan motor murah. Sudah 4 tahun dia,” ujarnya kepada TribunJatim.com, di Mapolda Jatim, pada Jumat (27/1/2025). 

    Menurut Kasubdit III Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, masih banyak penadah yang sedang diburu oleh anak buahnya. 

    Berdasarkan pantauan hasil pengintaian sementara, ada beberapa penadah yang menerima pasokan motor hasil curian dari komplotan kecil pelaku curanmor. 

    Nah, khusus Tersangka Z, selama kurun waktu empat tahun memperoleh pasokan motor hasil curian dari lima orang pelaku yang sasaran aksinya tersebar di wilayah Jatim. 

    Seperti Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Surabaya.

    Terkadang Tersangka X sudah memesan motor yang menjadi sasaran pencurian kepada para eksekutor. 

    Tak ayal, Jumhur menerangkan, wilayah Pulau Madura tak melulu menjadi tujuan utama penadahan hasil eksekutor pencurian motor di wilayah Jatim. 

    Karena, berdasarkan temuan kasus kejahatan curankor yang berhasil diungkap oleh personelnya, para pelaku penadahan berada di Kabupaten Pasuruan, dan ada pula yang berada di Kabupaten Situbondo. 

    “Kalau ada orang yang menyatakan semua gelaran Tuhan mau dijual ke Madura nyatanya juga tidak terkadang memang ada yang dijual ke wilayah Pasuruan,” ujarnya seusai konferensi pers di halaman Gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Jumat (24/1/2025). 

    Kemudian, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menduga kuat komplotan eksekutor maling motor yang menjadi penyuplai penadahan Tersangka Z berasal dari banyak kabupaten kota di Jatim, termasuk beberapa daerah provinsi lain. 

    Namun, belum ditemukan adanya fakta bahwa tersangka menjual motor hasil curanmor yang ditampungnya disalurkan penjualnya ke luar negeri, sebagaimana temuan kasus yang sempat viral beberapa bulan lalu. 

    Lalu, mengenai metode penjualan motor curanmor yang berhasil ditadah. Farman menjelaskan, tersangka biasa menjualnya secara tersembunyi dari mulut ke mulut atau jejaring perkenalkan terbatas yang dimiliki tersangka. 

    Dan, pangsa pasarnya, para pembeli yang bermukim di kawasan perkebunan ataupun pegunungan. 

    Bahkan, tak jarang, tersangka menjual motor hasil curanmor tersebut secara utuh ke fitur jual beli barang marketplace yang disediakan Facebook atau platform media lain. 

    “Bagaimana cara menjualnya. Yang kami temukan, biasanya ada 1 grup di medsos. Atau secara perorangan itu dari mulut ke mulut, ada grupnya. Sasaran di wilayah agak jauh apakah itu wilayah Madura, atau wilayah dekat dengan perkebunan atau pegunungan,” ujar Farman. 

    Sementara itu, Tersangka Z berdalih jikalau dirinya baru sekali membeli motor hasil curian komplotan maling. 

    Dirinya menjual barang motor hasil curian tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp200-600 ribu. 

    “Saya cuma terima dari 1 orang. Dari Klaseman, Gending, Probolinggo. Saya beli Rp6 juta. Saya jual Rp6,2 juta,” ujar Tersangka Z saat diinterogasi AKBP Arbaridi Jumhur itu. 

    Dan, lanjut Tersangka Z, terkadang dirinya memperoleh pasokan motor curian dari penadahan selama empat kali kurun waktu sepekan. 

    “Kadang-kadang pesanan, kadang langsung datang,” pungkasnya. 

    Sekadar diketahui, Tersangka Z merupakan satu diantara 142 orang tersangka maling motor yang berhasil ditangkap oleh anggota gabungan Tim Jatanras Polda Jatim beserta satreskrim polres jajaran Polda Jatim, sepanjang Bulan Januari 2025. 

    Dari data tersebut, Polda Jatim berhasil ungkap lima kasus, menangkap tujuh tersangka, dan mengamankan 14 unit motor. 

    Sedangkan, satreskrim jajaran berhasil ungkap 152 kasus dengan 135 tersangka. Nah, 130 orang tersangka berusia dewasa. 

    Lalu, lima orang tersangka sisanya merupakan kategori berusia anak-anak atau disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH).

    Dan, barang bukti kendaraan yang ditemukan sekitar 120 unit motor dan mobil. 

    Nah, beberapa tersangka yang ditangkap berstatus sebagai residivis. Yakni, tangkapan Polres Lamongan dua orang, Polres Pasuruan dua orang, Polres Pasuruan tiga orang, dan Polrestabes Surabaya satu orang. 

    Ratusan orang tersangka itu, merupakan hasil kerja keras pengungkapan kasus dari 157 laporan kepolisian yang dibuat oleh masyarakat sebagai korbannya. 

    Setelah diselidiki dan dilakukan penggeledahan di tempat persembunyian tersangka eksekutor pencurian dan penadahnya, ternyata ditemukan 134 motor milik warga atau korban. 

    Bahkan, saat menggeledah kediaman Tersangka Z di Situbondo yang menjadi tempat penadah motor hasil curian, ditemukan pelat nopol motor hasil curian yang sudah berhasil dijual sebanyak 114 pelat yang diwadahi tiga karung. 

  • Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Akui Pagar Laut Sudah Ada Sejak 2014

    Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Akui Pagar Laut Sudah Ada Sejak 2014

    loading…

    Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pagar bambu di laut Kabupaten Tangerang, Banten, sudah ada sejak 2014, jauh sebelum proyek PIK 2 dibangun. Foto/SindoNews

    TANGERANG – Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pagar bambu di laut Kabupaten Tangerang, Banten, sudah ada sejak 2014, jauh sebelum proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dibangun.

    Pernyataan itu disampaikan Zaki merespons foto dirinya yang diunggah konsultan hukum proyek PIK 2, Muannas Alaidid, melalui akun X @muannas_alaidid pada Rabu, 22 Januari 2025.

    Dalam foto yang diunggahnya, terlihat Zaki berada di kawasan pantai utara (pantura) Tangerang dengan latar belakang pagar bambu yang disebut sudah ada sejak satu dekade lalu.

    “Foto tahun 2014. Info saja bahwa tahun itu sudah ada pagar-pagar. Tapi gak ada yang perhatikan. Gak tau siapa yang pasang, tujuannya apa dan untuk apa. kewenangan Pemkab Tangerang hanya di pesisir pantai, tidak sampai laut,” kata Zaki, Jumat (24/11/2025).

    Zaki mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa yang memasang pagar bambu tersebut serta tujuan awal pemasangannya. Namun, Zaki menegaskan pagar itu sudah ada sejak lama, jauh sebelum proyek PIK 2 dimulai. “Dan tahun 2014 belum ada program PIK 2 di Tangerang,” ujarnya.

    Sementara itu, Muannas, dalam unggahannya di akun X, juga menyebut, pagar bambu sudah banyak ditemukan di kawasan pantai utara (Pantura) Tangerang sejak 2014.

    “Mantan Bupati Kab Tangerang dua periode, Ahmed Zaki Iskandar, punya koleksi foto saat kunjungan ke pantura Kab Tangerang tahun 2014. Saat itu, dia menyewa tiga boat untuk membawa teman-teman wartawan melihat kondisi pantura yang sudah rusak. Ternyata, sejak 2014 itu sudah banyak pagar-pagar laut,” tulis Muannas dalam unggahannya di akun X.

    Muannas juga menegaskan pagar bambu tersebut bukan bagian dari proyek PIK 2, melainkan inisiatif masyarakat pesisir yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    “Yang pasang kan sudah diakui. Itu ada masyarakat pesisir yang membuatnya secara swadaya karena lahan dan tambak mereka terkena abrasi. Mereka memasang pagar bambu untuk menyelamatkan harta bendanya, dan itu sudah dibuat selama bertahun-tahun, jauh sebelum ada PIK,” jelas Muannas.

    (cip)