Xcloud.id

Blog

  • Mobil Rusak Akibat Lubang di Tol Cipali Bisa Diganti Rugi, Begini Cara Klaimnya

    Mobil Rusak Akibat Lubang di Tol Cipali Bisa Diganti Rugi, Begini Cara Klaimnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengelola jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Astra Infra Toll Road Cikopo Palimanan memohon maaf karena lubang di beberapa titik di tol tersebut. Lubang ini membuat sejumlah kendaraan mengalami kerusakan.

    Direktur Operasional Astra Infra Toll Road Cikopo Palimanan Rinaldi mengungkapkan pihaknya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pengendara. Perusahaan juga siap untuk memberikan ganti rugi untuk mobil yang mengalami kerusakan akibat lubang-lubang di Tol Cipali tersebut.

    ”Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan berkomitmen untuk dapat mengganti kerugian yang menimpa pengguna jalan, serta segera melakukan penanganan lubang di ruas Tol Cipali,” kata Rinaldi dalam keterangannya di Jakarta,  dilansir dari Antara, Selasa (28/1/2025).

    Untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan pengelola jalan tol tersebut, pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan akibat lubang lubang di Tol Cipali (KM 72–KM 188 Tol Transjawa) dapat melakukan klaim melalui call center Astra Infra Toll Road Cikopo–Palimanan di nomor (0260) 7600 600 atau melalui pesan singkat whatsapp di nomor 0853-1629-2905. 

    Klaim ganti rugi akan diproses maksimal 14 hari kerja setelah dokumen klaim dilengkapi oleh pengguna jalan.

    Di sisi lain, sejumlah langkah telah diambil untuk menangani kerusakan, termasuk perbaikan menggunakan metode patching, pemasangan rambu-rambu tambahan, dan pengerahan 12 tim lapangan yang bekerja secara intensif di lokasi-lokasi terdampak. Koordinasi dengan Patroli Jalan Raya (PJR) juga dilakukan guna memastikan proses berjalan dengan aman dan efisien.  

    “Kami akan melakukan langkah-langkah terbaik untuk mencegah masalah ini terulang kembali, tanpa mengabaikan aspek keselamatan baik bagi pekerja maupun pengguna jalan,” ujar Rinaldi terkait kendaran yang rusak akibat lubang di Tol Cipali. 
     

  • Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM RI menyatakan melakukan pemantauan kasus dugaan penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    Koordinator Subkomisi Pemantauan (Komisioner) Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya akan meminta keterangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terkait kasus tersebut.

    “Komnas HAM melakukan pemantauan kasus penembakan PMI di Malaysia. (Komnas HAM) akan meminta keterangan dan berkoordinasi dengan Dirjen Perlindungan WNI dan Kementerian P2MI atas peristiwa penembakan itu,” kata Uli saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (28/1/2025).

    “Komnas HAM (mendorong) adanya penyelidikan secara independen dan imparsial atas peristiwa tersebut,” tegas dia.

     

    Wakil Menteri P2MI Mengecam

    Diberitakan sebelumnya Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

    Ia juga mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bilamana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan berlebihan.

    Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    Hal itu, lanjut dia, termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan Pekerja Migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang ilegal.

    Ia menyampaikan hal itu saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan pada Minggu (26/1/2025).

    “Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka,” kata Christina.

    Kejadian itu dilaporkan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 dini hari di Perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia.

    Dilaporkan, Petugas Patroli Maritim Malaysia mendapati kapal yang berisi 5 pekerja migran Indonesia.

    Petugas Patroli Maritim Malaysia kemudian diduga menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia.

    Akibat penembakan tersebut 1 WNI dilaporkan tewas, 1 kritis, dan 3 lainnya luka-luka.

    Selain itu, mereka yang terluka dilaporkan dirawat di rumah sakit wilayah Selangor Malaysia.

     

    Menlu Dorong Investigasi

    Diberitakan juga sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia).

    Sugiono juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya satu orang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut.

    Selain itu, Sugiono juga mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut.

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (27/1/2025).

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono  (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Juga diberitakan, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha menerima informasi korban tewas dalam insiden itu merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Ia mengatakan saat ini jenazah B tengah diautopsi otoritas Malaysia.

    Jenazah B, kata dia, akan direpatriasi ke tanah air setelah autopsi selesai.

    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi,” kata Judha kepada wartawan Senin (27/1/2025).

    Judha mengatakan KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya.  

    Sementara itu, kata dia, empat WNI yang menjadi korban luka-luka telah mendapat perawatan di rumah sakit.

    KBRI Kuala Lumpur, kata dia, juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka-luka. 

    Pertemuan dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025) besok.

    “Sedangkan untuk empat WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata dia.

     

    DPR Akan Bentuk Tim

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya melalui Komisi terkait bakal membentuk tim untuk penanganan insiden tersebut.

    Dasco mengatakan pembentukan tim ditujukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

    “DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut, sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025).

    Dasco menegaskan DPR juga akan meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk membentuk tim investigasi.

    Menurutnya tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.

    “Kami mendorong Kementerian P2MI untuk, membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan,” ungkap dia.

    Dasco juga meminta Kementerian P2MI melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban.

    Ia juga meminta Kementerian P2MI menjamin keselamatan para korban untuk kembali ke Tanah Air termasuk juga korban yang meninggal dunia.

    “Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” kata dia.

    Dasco juga mengecam tindakan penembakan tersebut.

    Ia menduga telah terjadi aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” kata Dasco.

    Iq mengatakan DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

    DPR RI, kata dia, juga akan meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

    “Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” kata Dasco.

  • Harga MinyaKita Naik Gila-gilaan, Masuk Status Waspada!

    Harga MinyaKita Naik Gila-gilaan, Masuk Status Waspada!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan status waspada terhadap harga minyak goreng sederhana milik pemerintah, Minyakita, lantaran harganya yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Merujuk Panel Harga Bapanas, Selasa (28/1/2025), pukul 10.00 WIB, harga MinyaKita secara rata-rata nasional mencapai Rp17.557 per liter. Jumlah tersebut meningkat 11,83% dibanding HET yang dipatok pemerintah yakni Rp15.700 per liter.

    Berdasarkan data sementara Bapanas, harga MinyaKita terendah terjadi di Kepulauan Riau sebesar Rp15.860 per liter. Kondisi ini membuat Kepulauan Riau masuk dalam zona hijau atau aman lantaran harganya masih sedikit lebih tinggi atau 1,02% terhadap HET.

    Sementara itu, Papua Barat Daya menjadi provinsi dengan harga MinyaKita tertinggi, yakni sebesar Rp19.667 per liter. Harga yang melambung tersebut menempatkan Papua Barat Daya ke dalam zona merah atau perlu intervensi lantaran di atas HET atau lebih dari 5%.

    Adapun, disparitas harga MinyaKita di Papua Barat Daya dengan HET yakni sebesar 25,27%.

    Selain Kepulauan Riau dan Papua Barat Daya, provinsi lainnya berada pada zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%-5%.

    Gorontalo, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan belum melaporkan harga MinyaKita di provinsinya sehingga tidak diketahui apakah harga komoditas tersebut berada dalam zona hijau, kuning, atau merah.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya sempat mengungkap biang kerok melambungnya harga MinyaKita di pasaran, bahkan melampaui HET yang ditetapkan.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Isy Karim mengakui harga Minyakita secara rata-rata nasional masih di atas HET, yakni Rp17.000 per liter. Salah satu penyebabnya karena jalur distribusi Minyakita yang menyimpang. 

    Dia menyebut, pedagang mengambil Minyakita dari pedagang lain yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Untuk itu, pemerintah berencana untuk memperbaiki jalur distribusi minyak goreng kemasan tersebut.

    “Yang ingin kami perbaiki itu memang jalur distribusi. Karena banyak yang di pasar itu, yang pedagang itu memperoleh dari pedagang lain. Dan itu yang sedang kami telusuri ke atas. Yang masih kita akan tindakan yang di level D2 [distributor lini 2],” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

  • Rekor! Whoosh Angkut 24.350 Penumpang dalam Sehari saat Libur Panjang

    Rekor! Whoosh Angkut 24.350 Penumpang dalam Sehari saat Libur Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mencatat rekor baru jumlah penumpang harian Kereta Cepat WHOOSH Indonesia mencapai 24.350 dalam satu hari pada Senin (27/1/2025) kemarin.

    Jumlah itu melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 5 Juli 2024 dengan jumlah 24.132 penumpang per hari. 

    General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa merinci jumlah penumpang keberangkatan 27 Januari 2025 tersebut terdiri dari 12.272 keberangkatan dari Stasiun Halim, 9.167 keberangkatan dari Stasiun Padalarang, 2.555 keberangkatan dari Stasiun Tegalluar Summarecon, dan 356 keberangkatan dari Stasiun Karawang.  

    “Peningkatan jumlah penumpang tidak hanya menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Whoosh, tetapi juga mendorong KCIC untuk terus meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna,” ujar Eva melalui keterangan resmi, Selasa (28/1/2025).

    Menurutnya, momentum libur panjang menjadi salah satu faktor utama peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Secara keseluruhan, tiket yang telah terjual pada periode 24 hingga 29 Januari 2025 mencapai 115.000 tiket. 

    Sementara itu, untuk keberangkatan hari ini, hingga pagi telah terjual sebanyak 15.000 tiket. Eva menyebut jumlah ini masih akan terus bertambah hingga keberangkatan terakhir malam nanti. 

    Eva mengatakan tiket untuk hari ini dan esok juga didominasi oleh penumpang dari arah Bandung menuju Jakarta.  

    “Melihat tingginya animo masyarakat selama periode libur panjang ini, kami siap menyambut arus balik dengan pelayanan terbaik,” ucap Eva.

    Dia memastikan KCIC akan terus mengutamakan keselamatan perjalanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang Whoosh. 

    “Kami berharap Whoosh tetap menjadi pilihan utama masyarakat sebagai moda transportasi cepat, aman, dan andal,” tutup Eva.

    KCIC mengimbau seluruh penumpang untuk hadir di stasiun paling lambat 30 menit sebelum jadwal keberangkatan guna menghindari terburu-buru selama proses boarding. Demi alasan keselamatan, gate di stasiun akan ditutup 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. 

    Bagi penumpang dari Bandung atau Cimahi, disarankan untuk memanfaatkan layanan KA Feeder yang gratis bagi penumpang whoosh serta jadwalnya sudah terintegrasi dengan keberangkatan Whoosh.

  • Kompolnas Sebut AKBP Bintoro Harus Dipidana Jika Terbukti Peras Keluarga Tersangka Kasus Pembunuhan – Halaman all

    Kompolnas Sebut AKBP Bintoro Harus Dipidana Jika Terbukti Peras Keluarga Tersangka Kasus Pembunuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, diduga melakukan pemerasan senilai Rp5 miliar terhadap keluarga tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan.

    Bintoro pun telah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya terkait hal tersebut.

    Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mengungkapkan bahwa sidang etik juga diperlukan untuk menguji kebenaran dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Bintoro itu.

    “Ya, ketika terjadi satu dugaan pelanggaran etik oleh anggota kepolisian, AKBP Bintoro dan rekan-rekannya itu seperti dalam gugatan, ya saya kira memang enggak ada pilihan lain kecuali memang sidang etik di situ. Diuji di situ, diurai di situ,” ungkap Choirul Anam, kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Apabila dalam sidang etik nanti Bintoro terbukti melakukan kesalahan, maka akan ditindak pidana.

    “Jika memang ada perbuatan tercela tersebut dan memang terbukti ada tindak pidana, ya harus dipidana, jelas itu,” tegas Anam.

    Kompolnas, kata Anam, mengingatkan institusi Polri harus tegas menindak setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

    “Kita tidak bisa mentolerir apapun kejahatan dalam bentuk apapun dan ini komitmen Kompolnas sekaligus komitmen kepolisian.”

    “Tindak tegas siapapun anggota yang melakukan pelanggaran, termasuk etik dan pidananya, nah itu kita harapkan,” ungkap dia. 

    Dalam kasus ini, Anam mengaku pihaknya akan melakukan pendalaman sembari menunggu proses pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.

    Kompolnas juga mengikuti dan menghormati adanya bantahan dari Bintoro terhadap tudingan yang disangkakan kepadanya.

    “Oleh karenanya, ya sambil menunggu proses juga pengadilan perdata, pengujian di Propam, khususnya terkait bantahan yang juga viral, kami juga memonitoring proses dan menghormati itu dan akan juga melakukan pendalaman,” pungkas Anam.

    Duduk Perkara Kasus

    Duduk perkara kasus ini bermula dari laporan kepolisian yang tercatat pada April 2024 dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel. 

    Di mana, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan Bintoro meminta uang sebesar Rp5 miliar kepada keluarga tersangka.

    Uang tersebut dimaksudkan sebagai imbalan untuk menghentikan penyidikan.

    Tak hanya uang saja, ia juga diduga mengambil sejumlah aset milik keluarga tersangka. 

    “Dari kasus ini, AKBP Bintoro yang saat itu menjabat Kasatreskrim Polres Jaksel meminta uang kepada keluarga pelaku sebesar Rp5 miliar.”

    “Serta membawa mobil Ferrari dan motor Harley Davidson dengan janji menghentikan penyidikan,” ujar Sugeng dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025). 

    Namun, meskipun uang telah diserahkan, proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan.

    Hal ini menyebabkan tersangka yang telah menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan.

    Lalu, pada akhirnya, tersangka menggugat Bintoro ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, atas dugaan perbuatan melawan hukum.

    “Ketika kasus pidana atas tersangka Arif diproses lanjut, maka tersangka yang sudah menyerahkan sejumlah uang menjadi kecewa dan menggugat ke pengadilan,” jelas Sugeng.

    Dalam dokumen gugatan yang terdaftar di laman resmi SIPP PN Jakarta Selatan, Bintoro diminta untuk mengembalikan uang sebesar Rp1,6 miliar kepada penggugat.

    Selain uang tunai, Bintoro juga diminta untuk mengembalikan sejumlah kendaraan mewah yang diduga diambil dari keluarga tersangka.

    Sebagai informasi, saat ini kasus dugaan pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro masih dalam tahap pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya. 

    Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka kasus pembunuhan yang menjadi awal mula perkara ini tetap berlanjut di pengadilan.

    Menanggapi pernyataan IPW, Bintoro membantah semua yang disampaikan.

    Dia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan siap untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

    Bahkan, Bintoro sudah menyerahkan ponselnya untuk diperiksa penyidik Propam dan telah menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam.

    Bintoro juga siap jika rekening bank miliknya, istri, dan anak-anaknya harus diperiksa.

    “Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan HP saya.”

    “Saya juga telah memberikan data seluruh rekening koran dari bank yang saya miliki,” kata Bintoro dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.

    Tak hanya itu saja, demi membuktikan dirinya tak bersalah, Bintoro juga rela rumahnya digeledah untuk memastikan apakah benar dia menyimpan uang miliaran rupiah seperti yang dituduhkan.

    “Hari ini juga saya mohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah atau kediaman saya untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran yang dituduhkan kepada saya,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)

  • Kemensos Kirim Logistik untuk Korban Longsor di Mamuju Sulbar – Halaman all

    Kemensos Kirim Logistik untuk Korban Longsor di Mamuju Sulbar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAMUJU – Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Minggu (26/1/2025) malam mengakibatkan tanah longsor di Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamunyu.

    Longsor yang terjadi sekitar pukul 23.15 WITA tersebut mengakibatkan dua rumah tertimbun material, menewaskan empat orang dan melukai empat lainnya.

    Korban meninggal dunia diidentifikasi sebagai Nurlela (24), Nasril (40), Aisyah (4), dan Salsabila (balita). 

    Untuk korban luka-luka, yaitu Syahrul (50), Irawati (40), Fahri (30), dan Ajeng (13), telah mendapatkan penanganan medis di RS Bhayangkara dan RSUD Mamuju. 

    Jenazah korban meninggal berhasil ditemukan setelah upaya pencarian intensif oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial, Tagana Sulawesi Barat, dan relawan.

    Medan lokasi longsor yang terjal dan sulit dijangkau menjadi tantangan besar bagi tim evakuasi. Jalan menuju lokasi hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer, di tengah kondisi hujan yang terus mengguyur dan membuat jalanan licin. 

    Pemerintah Daerah Sulawesi Barat telah menurunkan alat berat untuk membuka akses yang tertutup material longsor, namun proses pembersihan masih berlangsung.

    Kondisi cuaca di Kabupaten Mamuju masih dilaporkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, yang meningkatkan risiko bencana susulan. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar lokasi diminta untuk tetap waspada.

    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kementerian Sosial bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. 

    “Begitu kami menerima laporan bencana, tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) langsung dikerahkan ke lokasi. Mereka bekerja bahu-membahu dengan Dinas Sosial setempat untuk mengevakuasi korban, membersihkan material longsor, dan mendistribusikan bantuan darurat,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.

    Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik berupa makanan siap saji, tenda darurat, selimut, tikar, serta kebutuhan dasar lainnya untuk masyarakat terdampak.

    Selain itu, layanan dukungan psikososial diberikan kepada para korban, khususnya anak-anak dan keluarga yang mengalami trauma akibat bencana. 

    “Kami memastikan masyarakat tidak hanya menerima bantuan material, tetapi juga pendampingan emosional untuk mengurangi dampak psikologis dari tragedi ini,” kata Mensos.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak hanya hadir dalam situasi darurat, tetapi juga akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan selesai. 

    “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan hingga kondisi mereka pulih. Komitmen kami adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga,” kata Mensos.

    Kementerian Sosial mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung.

  • Potret Fenomena Alam yang Begitu Menakjubkan

    Potret Fenomena Alam yang Begitu Menakjubkan

    Potret Fenomena Alam yang Begitu Menakjubkan

  • Ribuan Buruh Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025, Ada Apa? – Page 3

    Ribuan Buruh Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025, Ada Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang merupakan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ke-26, ribuan buruh dari Jabodetabek yang tergabung dalam FSPMI dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 6 Februari 2025.

    Tidak kurang dari 5.000 buruh diperkirakan akan hadir di aksi tersebut. Selain di Jakarta, demo buruh serupa juga akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam.

    Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, menegaskan bahwa aksi ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan setiap peringatan HUT FSPMI untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan buruh terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.

    “Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu perburuhan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah beliau jalankan,” ujar Riden Hatam Aziz.

    Dalam aksi kali ini, 10 tuntutan utama menjadi fokus FSPMI dan Partai Buruh, seperti disampaikan oleh Ketua Majelis Nasional FSPMI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

    “Kami membawa sepuluh tuntutan utama untuk disuarakan kepada DPR RI. Tuntutan ini mencerminkan harapan jutaan buruh di Indonesia agar ada perubahan nyata terhadap kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” kata Said Iqbal.

    Berikut 10 Tuntutan Buruh

    Hapus Outsourcing
    Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan – Tolak Asuransi Swasta Tambahan
    Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.
    Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
    Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Undang-Undang
    Tolak Usia Pensiun 59 Tahun
    Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan – Stop Impor
    Pecat Jajaran Menteri yang Membiarkan Terjadinya Pagar Laut
    Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Pagar Laut
    Dukung Terus Presiden Prabowo Subianto dalam Kebijakan Pro-Rakyat

    Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan buruh dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. FSPMI dan Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan perjuangan demi kesejahteraan kaum pekerja.

    “Kami berharap, melalui aksi ini, suara dan aspirasi kaum buruh dapat didengar oleh para pembuat kebijakan, sehingga perubahan yang berpihak pada buruh dan rakyat dapat segera terwujud,” pungkas Said Iqbal.

  • Cara Jasa Marga Cegah Kemacetan di Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj 2025

    Cara Jasa Marga Cegah Kemacetan di Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj 2025

    Jakarta –

    Pada momen libur panjang Tahun Baru Imlek dan Isra Miraj 2025, PT Jasa Marga memperkirakan lebih dari 1,5 juta kendaraan akan meninggalkan wilayah Jabodetabek. Prediksi ini menunjukkan peningkatan lalu lintas sebesar 10,9 persen dibandingkan kondisi normal.

    Untuk mengantisipasi potensi kemacetan, Jasa Marga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satu upaya utama adalah menambah jumlah petugas di titik-titik rawan kepadatan untuk memastikan kelancaran lalu lintas.

    Dalam siaran persnya, Lisye Octaviana, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, mengungkapkan bahwa seluruh peralatan tol di gardu telah diperiksa dan dipastikan berfungsi dengan baik. Selain itu, Jasa Marga juga menambah jumlah petugas hingga mobile reader untuk meningkatkan kapasitas transaksi di gerbang tol.

    “Tidak hanya di gerbang tol, potensi terjadinya kepadatan di lajur pun kami antisipasi dengan penempatan petugas di titik-titik rawan kepadatan di jalan tol favorit untuk mempercepat penanganan gangguan kendaraan di lajur serta mengatur lalu lintas dengan lebih cepat lagi. Melalui diskresi Kepolisian, Jasa Marga juga siap mendukung rencana rekayasa lalu lintas, seperti contra flow, dengan menempatkan petugas dan rambu-rambu pendukung,” ujar Lisye.

    Selain itu, Jasa Marga akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menerapkan sistem buka-tutup rest area jika kapasitas parkir sudah mendekati batas maksimal. Hal ini dilakukan agar arus lalu lintas di sekitar rest area tetap lancar.

    Komunikasi terkait rekayasa lalu lintas ini akan disampaikan secara aktif kepada para pengguna jalan melalui Jasa Marga Tollroad Command Center. Informasi terkini juga akan disampaikan melalui Dynamic Message Sign (DMS), akun resmi media sosial Jasa Marga di X (sebelumnya Twitter), dan berbagai kanal lainnya.

    Perlu diketahui, per Sabtu (26/1/25) lalu, Jasa Marga sudah mencatat bahwa mayoritas kendaraan (49,1%) yang meninggalkan Jabodetabek mengarah ke Timur atau tol Trans Jawa dan Bandung. Selain itu, 29,6% kendaraan menuju ke arah Barat (Merak) dan 21,3% kendaraan menuju ke arah Selatan (Puncak, Jawa Barat).

    (mhg/lua)

  • Meta Segera Pasang Iklan di Threads Demi Raup Cuan – Page 3

    Meta Segera Pasang Iklan di Threads Demi Raup Cuan – Page 3

    Langkah Meta untuk memonetisasi Threads ini tampaknya dilakukan di waktu yang tepat, seiring adanya pergeseran di bisnis media sosial.

    Dalam hal ini, TikTok belum lama ini menghadapi kemungkinan pelarangan di AS. Sementara, kepemimpinan Elon Musk di X alias Twitter pun tengah disorot oleh para pengiklan.

    Banyak pihak yang merasa tak senang dengan moderasi konten di X sekaligus berbagai kebijakannya.

    Langkah Meta untuk segera memonetisasi Threads ini pun dapat pujian dari bekas petinggi X, yang kini pendiri perusahaan Neuemotion, Ted Harrison.

    “Meta mengambil langkah cerdas. Mereka merespon pengiklan dan pengguna yang mencari alternatif kestabilan,” tutur Harrison.