Blog

  • Antrean Panjang, Polisi Tutup Jalur dari By Pass Cianjur Menuju Puncak

    Antrean Panjang, Polisi Tutup Jalur dari By Pass Cianjur Menuju Puncak

    JAKARTA – Aparat Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, menutup jalur menuju Cipanas, Puncak, mulai dari Bundaran Lampu Gentur, By Pass, Cianjur, guna antisipasi kemacetan total seiring antrean panjang kendaraan di jalur Puncak pada Senin.

    KBO Lantas Polres Cianjur Inspektur Polisi Satu Muchtaromi mengatakan antrean panjang kendaraan sudah terjadi sejak siang di jalur utama Puncak sehingga petugas melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, termasuk sistem satu arah dan menutup jalur menuju Puncak.

    “Kendaraan dengan tujuan Puncak dari Cianjur diarahkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi guna antisipasi terjadinya macet total di jalur Puncak seiring tingginya volume kendaraan dari kedua arah,” katanya.

    Pengalihan arus lalu lintas dilakukan karena situasi arus kendaraan di kawasan Puncak, terutama di wilayah Gunung Mas, mulai terjadi antrean yang terus memanjang, meskipun sudah diberlakukan sistem satu arah menuju Bogor dari Puncak-Cianjur.

    Dia menjelaskan volume kendaraan yang melintas di jalur Puncak, Bogor, dari kedua arah mengalami peningkatan cukup tinggi pada libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025 sehingga petugas melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas guna antisipasi kemacetan total.

    “Penutupan dilakukan situasional, ketika antrean mencair, jalur akan dibuka normal, ketika kembali terjadi antrean akan diberlakukan hal yang sama saat Minggu (26/1) petang,” katanya.

    Seiring tingginya volume kendaraan melintas di jalur Puncak, polisi meminta pengendara dengan tujuan Bogor atau sebaliknya menuju Cianjur dapat menggunakan jalur alternatif guna menghindari antrean di sepanjang jalur Puncak.

    Ia memprediksi volume kendaraan akan terus meningkat dengan tujuan tempat wisata di sepanjang jalur Puncak-Cipanas selama dua hari ke depan atau hingga Rabu (29/1).

    “Bagi pengendara dengan tujuan Cianjur dari Bogor atau sebaliknya dapat menggunakan jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi agar terhindar dari antrean panjang kendaraan selama libur panjang Isra Miraj dan Imlek 2025,” katanya.

    Dilansir dari ANTARA, selama ditutupnya jalur menuju Puncak dari Cianjur, antrean kendaraan terlihat sepanjang satu kilometer dari arah Bandung atau sebaliknya dari kota Cianjur, sehingga banyak pengendara menggunakan jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi.

    Sedangkan pengendara lokal dengan tujuan Cipanas, memilih melintas di jalur alternatif Cianjur, Cugenang, tembus Mangun dan lanjut ke Cipanas dengan kondisi jalan laik dilalui kendaraan.

  • Survei Indikator Beberkan 7 Menteri Berkinerja Terbaik di Kabinet Prabowo-Gibran

    Survei Indikator Beberkan 7 Menteri Berkinerja Terbaik di Kabinet Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap tujuh menteri Kabinet Indonesia Maju memiliki kinerja terbaik selama 100 hari menjabat. Dari sebanyak 48 anggota Kabinet Merah Putih, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir disebutkan oleh publik sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkinerja terbaik.

    Erick disebutkan oleh 14,2% dari 1.220 responden sebagai menteri berkinerja terbaik. Responden ditanya dari daftar nama menteri-menteri Kabinet Merah Putih dan mengatakan siapa menteri yang menurut mereka berkinerja terbaik.

    Ketujuh menteri itu adalah Erick Thohir, lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (13,2%), disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (6,7%).

    Kemudian terdapat Menteri Agama Nasarudin Umar, Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang masih-masing berada di bawah 4% pilihan responden.

    Hal tersebut disampaikan oleh founder dan peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan rilis temuan survei nasional bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih” di Jakarta, Senin (27/11/2025).

    Hadir pada kesempatan tersebut pakar hukum, Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad serta Juru Bicara Presiden Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte.

    Tidak hanya jadi menteri berkinerja terbaik di Kabinet Merah Putih, Erick Thohir juga masuk ke dalam daftar menteri atau pejabat negara dengan tingkat kedikenalan tertinggi. Dengan demikian, selain diketahui memiliki kinerja terbaik, Erick juga tertangkap sebagai menteri paling populer.

    Menteri-menteri lain yang juga masuk ke dalam daftar menteri yang populer adalah Sri Mulyani Indrawati, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Teddy Indra Wijaya.

    “Sri Mulyani, Erick Thohir, AHY, serta Teddy Indra Wijaya masuk ke dalam daftar menteri berkinerja terbaik. Sementara Cak Imin termasuk populer di masyarakat, meskipun tidak masuk ke dalam daftar tujuh menteri berkinerja terbaik,” ujar Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Selasa (28/1/2025).

    Indikator juga mendalami kepada responden tentang kepuasan mereka terhadap Menteri yang mereka kenal. Hasilnya, terdapat lima menteri dengan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dari responden. Mereka adalah Nasarudin Umar, Teddy Indra Wijaya, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Abdul Mu’ti.

    Diketahui, survei ini dilaksanakan dengan jumlah sampel mencapai 1.220 orang. Mereka adalah warga negara Indonesia dari 38 provinsi yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.

    Penarikan sampel survei tujuh menteri berkinerja baik Kabinet Merah Putih dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih telah diwawancarai pada periode 16-21 Januari 2025 secara tatap muka oleh pewawancara terlatih.

  • Tak Seperti Indonesia, Malaysia Kasih Diskon Tarif Tol 50 Persen di Libur Imlek

    Tak Seperti Indonesia, Malaysia Kasih Diskon Tarif Tol 50 Persen di Libur Imlek

    Jakarta

    Pemerintah Malaysia mengumumkan diskon khusus tarif tol sebesar 50 persen selama libur Tahun Baru China 2025.

    Dilansir dari The Straits Times, diskon ini merupakan hasil keputusan rapat kabinet Malaysia pada Jumat (24/1/2025). Diskon tersebut akan berlaku selama 48 jam, mulai 27 Januari 2025 pukul 00:01 hingga 28 Januari 2025 pukul 23:59.

    Sebagai informasi, Malaysia secara rutin memberikan diskon, bahkan pernah membebaskan tarif tol kepada masyarakat selama libur hari besar keagamaan.

    “Diskon ini merupakan kelanjutan dari bantuan tol musim perayaan yang telah diberikan pemerintah untuk keempat musim perayaan besar di semenanjung sejak tahun 2023,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Datuk Seri Alexander Nanta Linggi.

    Diskon tarif tol ini berlaku untuk kendaraan pribadi kelas satu di seluruh gerbang tol. Namun, ada pengecualian di dua gerbang tol perbatasan nasional, yaitu Sultan Iskandar Building Toll Plaza di North-South Expressway (PLUS) dan Tanjung Kupang Toll Plaza yang menghubungkan Malaysia dengan Singapura.

    Menurut laporan The Straits Times, pemerintah Malaysia telah menganggarkan dana sebesar 356,18 juta Ringgit atau sekitar Rp 1,21 triliun untuk menutupi kompensasi tarif tol selama periode libur hari besar.

    Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mendorong mobilitas serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial selama masa perayaan.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak memberikan diskon tarif tol untuk libur Tahun Baru Imlek 2025. Kebijakan terkait diskon tol di Indonesia tergolong lebih jarang dibandingkan Malaysia.

    Terakhir kali diskon tarif tol diberikan adalah pada momen Tahun Baru 2025, di mana Jasa Marga memberikan potongan tarif sebesar 10 persen. Namun, diskon tersebut terbatas hanya pada beberapa ruas tol tertentu dan dalam periode yang lebih singkat.

    (mhg/lua)

  • Djarot Yakin Megawati dan Prabowo Akan Bertemu di Waktu yang Tepat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 Januari 2025

    Djarot Yakin Megawati dan Prabowo Akan Bertemu di Waktu yang Tepat Megapolitan 28 Januari 2025

    Djarot Yakin Megawati dan Prabowo Akan Bertemu di Waktu yang Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
    Djarot Saiful Hidayat
    meyakini
    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden
    Prabowo Subianto
    akan bertemu di waktu yang tepat.
    Djarot meminta publik bersabar untuk menunggu pertemuan antara dua tokoh bangsa itu.
    “Saya meyakini pasti beliau (Megawati dan Prabowo) suatu saat di waktu yang tepat akan bertemu, apalagi mendiskusikan persoalan-persoalan bangsa ke depan, tatanan masa depan, tukar pikiran. Saya yakin akan terwujud,” ucap Djarot kepada wartawan di kawasan Rawa Belong, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).
    Djarot menilai hubungan baik antara Megawati dan Prabowo sudah terjalin sangat lama. Komunikasi antara keduanya selalu berjalan baik dan penuh rasa saling menghormati.
    “Kedua beliau (Megawati dan Prabowo) itu tidak pernah ada masalah, masing-masing saling menghormati satu sama lain dan sejarah hubungan antara kedua beliau sangat panjang,” ungkap Djarot.
    Djarot mengatakan, hubungan baik antara kedua tokoh bangsa itu sudah terjalin saat Prabowo masih di Yordania. Kala itu Megawati masih menjabat sebagai presiden.
    Bahkan, Djarot mengeklaim Megawati yang membantu Prabowo untuk bisa pulang ke Tanah Air.
    Berkaca dari hal itu, Djarot yakin pertemuan antara Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Gerindra itu akan segera terlaksana.
    Namun, saat ini Megawati masih berada di vatikan untuk bertemu Paus Fransiskus dan menerima gelar doktor honoris causa.
    “Jadi saya yakin akan terwujud dan itu baik untuk bangsa kita ini, tapi Bu Mega ada acara ke luar negeri bertemu sama Paus di Vatikan, kemudian beliau juga akan menerima gelar doktor honoris causa,” kata Djarot.
    Diberitakan sebelumnya, rencana
    pertemuan Megawati dan Prabowo
    kembali dibahas insan politik.
    Kabar rencana ini bergulir menjelang hari ulang tahun Megawati yang ke-78 pada 23 Januari 2025. Namun pada kenyataannya, tak ada pertemuan Megawati dan Prabowo di hari tersebut.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo masih dalam tahap pengaturan jadwal.
    “(Pertemuan Megawati-Prabowo) sedang diatur waktunya,” ujar Prasetyo, di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).
    Sebab, pada hari ulang tahun Megawati, Prabowo diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan harus bertolak pada Kamis sore.
    Meski demikian, Prasetyo menyebut Prabowo telah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sektor Perhotelan Was-was Terdampak dari Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah – Halaman all

    Sektor Perhotelan Was-was Terdampak dari Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) was-was akan terdampak dari kebijakan pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen.

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, menyampaikan kebijakan tersebut berpotensi melumpuhkan aktivitas perhotelan dan restoran di luar pulau Jawa dan daerah kecil.

    Bahkan, menurutnya beberapa hotel di daerah mendapatkan kontribusi pendapatan dari kunjungan dan aktivitas Pemerintah Daerah dan Pusat sebesar 50 persen hingga 70 persen. Pangsa pasar di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dapat mencapai 70 persen.

    “Porsinya bisa 40-50 persen. Ada daerah-daerah tertentu yang mungkin kontribusinya malah lebih besar, bisa sampai 60 bahkan ada 70 persen,” ujar Yusran saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Menurutnya, dengan pemerintah melakukan penghematan atau pemotongan anggaran untuk memotong biaya perjalanan dinas, akan berdampak tidak hanya ke sektor perhotelan saja, tapi juga ke sektor transportasi.

    “Hotel bukan satu-satunya yang terdampak, karena banyak ekosistem usaha di dalamnya. Contoh kebutuhan kamar, kebutuhan kamar mandinya, belum makan minumannya. Itu kan mereka menyerap dari berbagai lini usaha. Sektor transportasinya juga akan berdampak,” tutur Yusran.

    Yusran mencontohkan, tahun 2015, Presiden Joko Widodo juga sempat menekan anggaran perjalanan dinas. Selama tiga bulan, sektor hotel dan restoran mengalami penurunan pemasukan karena sepi tamu. Akhirnya, pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut karena dianggap tidak tepat.

     “2015 pernah, dan itu hanya bertahan 3 bulan karena ternyata dampak ekonomi juga cukup besar akhirnya. Nah sekarang tahun ini dilakukan oleh Presiden. Mungkin pemerintah nanti akan melihat bagaimana dampak ekonomi kedepan dari keputusan yang sudah dikeluarkan tersebut,” terang Yusran.

    Yusran berujar, dampak dari pemangkasan anggaran dinas sudah terlihat dari kuartal empat 2024. Sebab, seharusnya akhir tahun tingkat okupansi hotel meningkat lantaran libur akhir tahun. Tapi, malah menurun di kisaran 1 persen.

    “Oktober ke November itu okupansi rata-ratanya meningkat, malah turun 1 persen kan. Padahal biasanya di kuartal keempat itu sampai bulan Desember itu kan terus berjadi peningkatan,” tambah Yusran.

    PHRI mengkhawatirkan, jika berdampak terlalu dalam akan terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri pariwisata. Gambaran bagaimana dampak kebijakan pemotongan anggaran dinas, akan terasa di Maret-April 2025.

    “Sudah pasti, karena setiap usaha itu tentu akan melihat kemampuannya untuk membayar karyawannya dan keberlangsungan bisnisnya itu sendiri. Tapi itu kan baru hotel, belum yang lain-lain. Nah ini yang kita beri gambaran ke pemerintah itu kan sebenarnya multiplier effect,” sambungnya.

    Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

    Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

    Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identidikasi rencana efisiendi, di antaranya sebagao berikut:

    1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.

    2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.

    3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.

    4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.

    5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.

    7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.

    9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.

    10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.

    11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.

    13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.

    14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.

    15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.

    16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.

  • DKI Sebut Pagar Laut Sepanjang 500 Meter di Seberang Pulau C Reklamasi Sudah Dihentikan

    DKI Sebut Pagar Laut Sepanjang 500 Meter di Seberang Pulau C Reklamasi Sudah Dihentikan

    loading…

    Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan pagar laut yang membentang di seberang Pulau C Reklamasi PIK, Jakarta Utara sudah dihentikan. Foto/SindoNews/muhammad refi sandi

    JAKARTA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan pagar laut yang membentang di seberang Pulau C Reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara sudah dihentikan. Diketahui terdapat tiga titik dengan total panjang pagar laut 500 meter.

    “Kalau dihentikannya sesaat setelah ada laporan kawan-kawan, masyarakat, langsung keesokan harinya kita turun bersama-sama. Nah setelah itu kami mengucapkan terima kasih ya, apresiasi kepada kawan-kawan semuanya atas dukungannya dan koordinasi kita sangat bagus sekali,” ujar Eli saat ditemui di Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (28/1/2025).

    “500 meter, kan ada 3 titik kurang lebih 500 meter. Ya seberangnya kan itu kan di Pulau C ya,” tambahnya.

    Eli masih enggan mengungkap pemilik dari pagar laut di dekat Pulau C Reklamasi itu. Saat ditanya pagar laut itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK, Eli tidak menjawab secara tegas.

    “Nah itu senantiasa kita melakukan koordinasi ya dengan teman-teman pemerintah pusat. Karena sekali lagi saya sampaikan dalam UU Cipta Kerja itu masih kewenangannya adalah kawan-kawan di pemerintah pusat,” ujarnya.

    Sebelumnya, keberadaan pagar laut yang terbuat dari bambu tidak hanya di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melainkan juga ada di dekat Pulau C Reklamasi PIK 2, Jakarta Utara. Hal itu dibagikan netizen dalam laman X @elisa_j** pada Sabtu, 11 Januari 2025.

    “Di seberang Pulau C juga ada pagar laut. Kita tahukan siapa developer Pulau C? @DKIJakarta. Sudah tahu belum? Atau pura-pura gak tahu juga? Apa sebentar lagi ada kesatuan nelayan halu ngaku-ngaku pasang ini?” cuit laman X @elisa_j** dikutip, Selasa, 14 Januari 2025.

    (cip)

  • Gizi 280 Juta Rakyat Indonesia Diurusi Ahli Serangga

    Gizi 280 Juta Rakyat Indonesia Diurusi Ahli Serangga

    loading…

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Pegiat Media Sosial Dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma mencari tahu profil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana . Dokter Tifa penasaran karena Dadan membuka wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG).

    “Oh ternyata orang ini namanya Pak Dadan Hindayana ini beliau ini ternyata ahli serangga dari IPB, lalu S-2 nya juga serangga, lalu S-3 nya balik lagi ke IPB,” kata Dokter Tifa di Channel Youtube DRTF dikutip Selasa (28/1/2025).

    Dia pun menyentil keputusan mengangkat Dadan menjadi Kepala BGN. Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

    Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan Keppres RI Nomor 94/P Tahun 2024. Dokter Tifa pun heran masalah gizi rakyat Indonesia diurusi oleh seorang ahli serangga.

    “Terus yang lucu kan dia jadi Kepala Badan Gizi Nasional gitu, ahli serangga gitu, kayak enggak ada orang lain ya, seperti tidak ada puluhan atau ratusan ahli gizi yang sangat kompeten yang layak menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga 280 juta rakyat Indonesia itu diurusi gizinya oleh ahli serangga gitu ya,” ujarnya.

    Dia pun mengkritik wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Adapun wacana tersebut dilontarkan oleh Dadan Hindayana.

    “Anak Sekolah mau dikasih makan serangga? What??? Wacana Kepala Badan Gizi Nasional untuk memberikan Serangga sebagai sumber protein hewani pengganti ayam, daging, ikan, dan lauk yang tak terbeli dengan dana Rp 10,000 per anak, saya tanggapi dengan: Apakah semiskin itu negara Indonesia, sampai anak-anak sekolah mau diberi makan serangga?” kata Dokter Tifa di akun media sosial X

  • Donald Trump: DeepSeek AI Asal China Bukti Teknologi AS Harus Berbenah – Page 3

    Donald Trump: DeepSeek AI Asal China Bukti Teknologi AS Harus Berbenah – Page 3

    Sekadar informasi, menurut laporan media setempat, laboratorium DeepSeek AI didirikan oleh Liang WenFeng. DeepSeek lahir dari pendanaan bernama High Flyer Quant yang mengelola aset sebanyak USD 8 miliar.

    Meski begitu, DeepSeek bukanlah satu-satunya perusahaan Tiongkok yang berupaya mengembangkan teknologi kecerdasan buatan.

    Peneliti AI terkemuka di Tiongkok, Kai-Fu Lee belum lama ini mengungkapkan, startup mereka, 01.ai melatih model AI hanya dengan dana sebesar USD 3 juta.

    Selain itu, perusahaan induk TikTok, ByteDance juga merilis sebuah update model AI barunya yang mengklaim bisa mengungguli performa o1 milik OpenAI dalam sebuah tes benchmark.

    Menanggapi kebangkitan laboratorium dan startup AI Tiongkok, CEO Perplexity Aravind Srinivas mengatakan, “kebutuhan menjadi induk dari segala penemuan.”

    “Karena mereka harus menjari jalan keluar, pada akhirnya mereka berhasil membangun sesuatu yang jauh lebih efisien,” ungkapnya.

  • Pria Gresik Bacok Tetangga Gegara Diejek Utang Rokok, Jari Korban Putus

    Pria Gresik Bacok Tetangga Gegara Diejek Utang Rokok, Jari Korban Putus

    Jakarta

    Seorang pemuda di Gresik bernama Ahmad Qomaruddin alias Udin (26) membacok tetangganya, Asnan (35) hingga jari korban teputus. Aksi tersebut dipicu tersangka sakit hati lantaran diejek sering berhutang rokok.

    “Dari pengakuan tersangka, motif penganiayaan ini dikarenakan korban mengejek tersangka sering utang rokok ke warung. Hal itu membuat tersangka sakit hati dan jengkel hingga melakukan penganiayaan dengan menyabetkan parang ke korban,” kata Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mehenu, dilansir detikJatim, Selasa (28/1/2024).

    Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Senin (6/1) yang lalu. Saat itu, korban yang sedang berada di warung kopi dibacok pelaku menggunakan senjata tajam jenis parang.

    Korban mengalami sejumlah luka hingga jarinya terputus. Tersangka langsung melarikan diri usai melakukan aksinya tersebut.

    “Setelah melakukan aksinya, tersangka langsung melarikan diri ke Rembang bersama sang istri. Ia berhasil diamankan Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di sebuah rumah kos di wilayah Desa Pedak, Kecamatan Sulug, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk parang yang digunakan untuk menyabet korban dibuang ke sungai,” tambah Rovan.

    Baca selengkapnya di sini.

    (wnv/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Penertiban Kawasan Hutan – Halaman all

    Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Penertiban Kawasan Hutan – Halaman all

    Penertiban kawasan hutan tersebut bertujuan mengatasi praktik di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

    Tayang: Selasa, 28 Januari 2025 14:02 WIB

    Pixabay/DValiphotos

    Hutan di Indonesia – Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Pixabay/DValiphotos 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

    Perpres ini dibuat sebagai landasan untuk menertibkan pengelolaan lahan dan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang berpotensi pada hilangnya penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara.

    Dengan adanya Perpres tersebut pemerintah dapat melakukan penertiban kawasan hutan.

    “Untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara, Pemerintah Pusat melakukan tindakan pemerintah berupa penertiban Kawasan Hutan,” bunyi pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut dikutip Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Penertiban kawasan hutan tersebut bertujuan mengatasi praktik di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan mulai dari pertambangan hingga alih fungsi hutan untuk perkebunan tanpa izin.

    “Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan penguasaan Kawasan Hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 2 ayat 2.

    Adapun penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan dengan cara memberikan denda administrasi berupa pembayaran uang sebagai akibat pelanggaran penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. 

    Lalu penguasaan kembali kawasan hutan, serta pemulihan aset di kawasan hutan.

    Perpres tersebut mulai berlaku sejak diundangkan. 

    Adapun Perpres telah diteken Prabowo pada 21 Januari 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini