Xcloud.id

Blog

  • Tak Hanya Dipecat, Sales di Cengkareng Alami Penganiayaan Bawahan Bos Usai Minta Keringanan Utang – Page 3

    Tak Hanya Dipecat, Sales di Cengkareng Alami Penganiayaan Bawahan Bos Usai Minta Keringanan Utang – Page 3

    Sebelumnya, seorang pria berinisial MRA menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh sekelompok orang tak dikenal. Korban dugaan pengeroyokan itu pun telah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Salatan.

    Dalam laporannya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membeberkan, insiden ini dipicu karena korban menegur segerombolan pemotor yang berhenti di tengah di Jalan Pattimura, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 1 Februari 2025.

    “Korban menegur dikarenakan hal Itu berbahaya,” kata Ade Ary dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Ade Ary mengatakan, teguran itu menyulut kemarahan para gerombolan pemotor. Saat itu, korban pengeroyokan tak mengubris dan tetap melanjutkan perjalanan.

    Dia menjelaskan, tiba-tiba korban ditabrak hingga terjatuh oleh salah satu terduga pelaku. Rekan-rekan pelaku lain menghampiri dan memukuli MRA. Insiden itu dialami oleh korban di saat melintas di bawah underpass.

    “Ditabrak dari kanan belakang dan para pelaku memukuli korban,” terang Ade Ary.

    Ade Ary mengatakan, penganiayaan itu kembali terjadi saat korban mencoba meminta pertanggungjawaban terkait kerusakan motornya.

    “Setelah melewati underpass membicarakan lagi dengan para pelaku perihal perggantian motornya yang rusak, tetapi justru korban dipukuli, dicekik, dibanting oleh para pelaku,” sambung dia.

    Terkait kejadian ini, korban merasa dirugikan hingga membuat laporan Ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    “Saat ini rekan-rekan dari Polres Metro Jaksel sedang melakukan penyelidikan, mendalami laporan dari korban,” tandas Ade Ary.

     

  • Harta Kekayaan Hidayat Nur Wahid, Pejabat yang Bingung Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    Harta Kekayaan Hidayat Nur Wahid, Pejabat yang Bingung Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR tiga periode sejak 2014 sampai sekarang. Politisi PKS ini juga pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2004-2009. Kini ia masih bekerja di lembaga legislatif tersebut.

    Belum lama ini, pria yang juga dikenal dengan HNW tersebut mengaku siap naik transportasi umum ke gedung DPR jika layanannya sudah memadai. Menurutnya, aksesnya masih terbatas sehingga akan membuat pejabat terlambat bekerja.

    “Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang, kalau kita mau ke sini (DPR), transportasi umum dari mana. Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully lagi. Itu telat,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025.

    Pernyataannya ini dikecam publik dalam unggahan terbarunya di Instagram. Padahal unggahan itu adalah tentang kegiatan Hidayat Nur Wahid selama Januari 2025.

    “Kalau nggak mau telat naik transportasi umum, dateng pagi… sesuain jadwal.. sya masyarakat masuk kerja jam 8 jam set 7 udah berngkat biar gk telat. Jgn cuman omon2,” kata akun Instagram @riz***.

    “2004 udah jadi Ketua MPR, asumsinya minimal udah 20 tahun tinggal di Jakarta. Masa nggak paham pak kalau takut telat solusinya berangkat lebih awal. Wkwk. Malu sama karyawan di Jakarta yang rumahnya di Tangerang/Bekasi/Bogor, mereka pada berangkat ke stasiun habis solat subuh,” tulis akun @byr***

    “Anak sekolah aja tauu masuk jam 7 pagi, biar gak telat dari rumah, berangkat jam 6 atau setengah 6 pagi. Dulu masih sekolah berangkat jam brp sih pakk??” ujar akun @mau***

    Profil Hidayat Nur Wahid Nama lengkap: Muhammad Hidayat Nur Wahid TTL: Klaten, Jawa Tengah 8 April 1960 Partai politik: PKS Karier politik Hidayat Nur Wahid Anggota DPR: 2004-2009 (Dapil DKI Jakarta II) Anggota DPR 2019-2014 (Dapil Jawa Tengah V) Anggota DPR: 2014 sampai sekarang (Dapil DKI Jakarta II) Ketua MPR: 2004-2009 Wakil Ketua MPR: 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 Harta kekayaan Hidayat Nur Wahid

    Diketahui Hidayat Nur Wahid terakhir kali melaporkan harta kekayaan LHKPN ke KPK pada 28 Maret 2024 atau periode 2023. Berdasarkan pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 8.30 WIB, belum ada data kekayaan terbaru atau periode 2024 yang sudah dilaporkan. Berikut selengkapnya:

    Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp208.362.000
    Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp343.464.000 Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp117.096.000 Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI, Rp7.236.390.000 Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI, Rp3.795.525.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.060.837.000

    Daftar kendaraan milik Hidayat Nur Wahid

    Tercatat HNW punya 2 mobil mewah, yaitu:

    MOBIL, TOYOTA FORTUNER MIDSIZE SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp534.000.000 MOBIL, ALPHARD MICRO/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000

    Total kendaraan: Rp1.834.000.000

    Daftar harta lainnya milik Hidayat Nur Wahid HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp500.070.000 SURAT BERHARGA: Rp63.913.750.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp759.275.008 HARTA LAINNYA: Rp16.237.000.000 UTANG: Rp23.523.477.560

    Total harta kekayaan: Rp71.781.454.448

    Demikian profil dan harta kekayaan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang ngaku bingung soal cara naik transportasi umum ke Gedung DPR tempatnya bekerja, ia mengaku siap tidak pakai mobil pribadi asalkan kendaraan umum sudah siap kondisinya. Berdasarkan LHKPN KPK, ia punya 2 mobil mewah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kementerian Pelindungan PMI Gagalkan Keberangkatan Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia – Page 3

    Kementerian Pelindungan PMI Gagalkan Keberangkatan Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggagalkan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia yang tak sesuai prosedur. Satu orang terduga pelaku ditangkap.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menerangkan, M (54) saat itu dinyatakan tidak memenuhi syarat bekerja ke luar negeri. Korban M (54) diselamatkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) pada Sabtu, 1 Februari 2025.

    “Karena terdapat perbedaan identitas antara data di KTP dengan di paspor,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Karding mengatakan, pihaknya kemudian menginterogasi korban. Rupanya, korban hendak diberangkatkan bekerja di  Malaysia dengan cara-cara yang telah diatur oleh tersangka inisial AT.

    “AT (55) mengatur keberangkatan korban CPMI (calon pekerja migran Indonesia) ini mulai dari ditempatkan di rumahnya di Serang, Banten. Kemudian, istri tersangka AT ikut membantu dengan mengantarkan korban menuju Tanjung Pinang dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Di Tanjung Pinang, korban ditempatkan di rumah kontrakan tersangka menunggu waktu berangkat ke Malaysia,” ujar dia.

    Karding mengatakan, AT mengatur keberangkatan korban ke Malaysia. Di Malaysia, korban akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga.

    Mendapatkan informasi tersebut, tim berkoordinasi dengan Kapos Internasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengusutan keberadaan tersangka AT melalui pengecekan daftar nama penumpang.

    Karding mengatakan, Tim kemudian mengamankan tersangka AT di terminal keberangkatan Internasional Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang .

    “Dan membawanya ke kantor Helpdesk Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri,” ucap dia.

  • Revitalisasi Wisma Atlet Rp357 Miliar Rampung April, Begini Progresnya

    Revitalisasi Wisma Atlet Rp357 Miliar Rampung April, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan proses revitalisasi wisma atlet rampung sepenuhnya pada April 2025. 

    Ara menjelaskan, Wisma Atlet yang bakal dialihfungsikan menjadi hunian vertikal bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu nantinya bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo,” jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/2/2025).

    Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

    “Sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya,” kata Aswin.

    Untuk diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR. 

    Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

    Adapun, Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower. 

    Sementara itu, jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Nantinya, setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

  • 8 Dilarang Jual Elpiji 3 Kg, Pemilik Warung: Pangkalan Sanggup Buka sampai Malam? Regional

    8 Dilarang Jual Elpiji 3 Kg, Pemilik Warung: Pangkalan Sanggup Buka sampai Malam? Regional

    Dilarang Jual Elpiji 3 Kg, Pemilik Warung: Pangkalan Sanggup Buka sampai Malam?
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Kebijakan pemerintah yang melarang elpiji 3 kilogram dijual eceran atau melalui warung tidak resmi, menuai beragam respons dari pengecer di Kota
    Palangka Raya
    , Provinsi
    Kalimantan Tengah
    (Kalteng).
    Diketahui bahwa kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2025.
    Salah satu
    pengecer elpiji
    bersubsidi di Jalan Rajawali, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Mahlani (50), mengaku kaget dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut.
    Dia ragu apakah kebijakan ini akan berjalan dengan baik nantinya.
    Menurut Mahlani, masyarakat kerap membeli elpiji 3 kilogram dari warungnya lantaran stok elpiji bersubsidi di tingkat pangkalan yang sudah habis.
    Di samping itu, masyarakat juga memilih membeli di pengecer karena jam buka pangkalan yang terbatas.
    “Kalau hanya penjual resmi seperti pangkalan yang boleh menjual elpiji 3 kilogram, memang mereka mampu menjangkau masyarakat? Sudah stoknya terbatas, memang pangkalan bisa buka sampai jam 10-11 malam?” keluh Mahlani saat berbincang-bincang dengan Kompas.com, Minggu (2/2/2025).
    Menurut Mahlani, keberadaan pengecer menjadi penting karena bisa menyediakan gas bersubsidi ketika stok di pangkalan habis atau sedang tutup.
    Dia meragukan kesiapan pangkalan apabila kebijakan ini berlanjut.
    “Kami mengecer ini untuk menyambung kebutuhan masyarakat juga, kami ini mempermudah masyarakat. Kalau misalkan masyarakat malam kehabisan gas, lalu pangkalan tutup, mereka beli dengan kami (pengecer),” ujar Mahlani.
    Menurut Mahlani, di lingkungan tempat dia berjualan, masyarakat seringkali kesulitan mendapatkan gas elpiji dari pangkalan karena stok terbatas.
    Sulitnya mendapatkan gas elpiji begitu mereka rasakan akhir-akhir ini.
    “Akhir-akhir ini banyak pembeli kami mengeluh elpiji 3 kilogram kosong di pangkalan. Kalaupun memang ada, tetapi sedikit, kedatangan elpijinya juga sering diundur,” tuturnya.
    Mahlani mendapat pasokan elpiji bersubsidi dari beberapa orang yang mengantarkan tabung ke warungnya.
    Biasanya, dia harus membeli seharga Rp30-33 ribu.
    “Kami menjual dengan harga Rp35-38 ribu, tergantung modal kami beli. Saya biasanya menjual lima tabung,” ujarnya.
    Meski demikian, pemerintah tetap menyediakan opsi bagi warung yang ingin menjual elpiji bersubsidi agar mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).
    Ditanya apakah dirinya akan mengurus izin berusaha tersebut, Mahlani mengaku masih akan memikirkannya.
    “Mudah-mudahan biaya pengurusan izinnya tidak mahal, kalau mahal mungkin sulit juga,” ujarnya.
    Sementara, Kurdi (61), pengecer elpiji bersubsidi di Jalan G Obos XII, Kelurahan Menteng, mengaku dirugikan.
    Sebab, gas elpiji bersubsidi tersebut termasuk barang yang cepat laku di warung kelontongannya.
    “Putarannya cepat (elpiji bersubsidi) ini, yang jelas berkurang penghasilan kami karena tidak bisa menjual barang ini lagi, tetapi kami menerima saja, mengikuti peraturan yang ada,” ujarnya, Minggu.
    Namun, dia akan tetap mematuhi kebijakan yang berlaku.
    Kurdi akan mengurus izin jika memang memungkinkan dan modal pengurusannya tidak mahal.
    “Kalau memang biaya mengurus (izin usahanya) gratis, tidak masalah. Tapi kalau katanya harus bayar sampai belasan juta, mungkin enggak berani juga. Boleh kalau biaya segitu, tapi agen harus menyediakan 100 tabung. Kalau sudah bayar belasan juga tapi tabung tetap beli, enggak sanggup,” ungkap Bapak Kurdi.
    Hal senada juga diungkapkan pemilik warung, M Royan (56). Dia mengaku akan mengurus izin berusaha dalam waktu dekat.
    “Sebelumnya sudah menyiapkan berkas izin usaha, cuman belum mengajukan ke agen karena waktu itu berpikir belum dibutuhkan. Tapi kalau begini nanti akan mengurus, berkasnya sudah siap,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Karyawati PT Timah Sindir Honorer Antre BPJS, Perusahaan Turun Tangan – Page 3

    Viral Karyawati PT Timah Sindir Honorer Antre BPJS, Perusahaan Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang karyawati PT Timah berulah di media sosial. Dia membuat sebuah konten yang menyindir pengguna saat mengantre pelayananan BPJS.

    Terlihat dalam video yang beredar, wanita itu mengenakan kerudung dan kemeja lengan panjang berkelir putih. Dengan wajah sinis, dia mengucapkan kata-kata bernada sindiran.

    “Ngantre ya dek, BPJS ya,” kata wanita sambil goyang-goyangkan badan dan diiring tertawa berbahak-bahak seperti dikutip, Minggu (2/2/2025).

    “Awww BPJS. Masih honorer ya, ah kasian deh. Kebetulan saya kan. Saya enggak ngantre deh pasien prioritas,” timpal wanita itu sambil menunjukkan logo perusahaan tempatnya bekerja.

    Belakangan diketahui, wanita itu berinisial DCW. Hal itu diketahui usai Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk, Anggi Siaahan buka suara.

    “Inisialnya DCW betul karyawan PT Timah,” kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (2/2/2025).

    Anggi mengatakan, pihaknya telah melayangkan panggilan kepada DCW untuk dimintai klarifikasi atas konten tersebut.

    “Hari pertama naiknya respon publik terkait ini tim HC perusahaan telah sigap menyampaikan pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” ujar dia.

    Namun, pemeriksaan belum dilakukan karena terkendala hari libur. Kendati, Anggi memastikan akan memproses DCW sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.

    “Pemanggilan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Namun tersela hari libur. InsyaAllah proses tetap akan dilaksanakan dengan tidak lama,” ujar dia.

    “Perusahaan tegas terhadap pelaksanaan aturan kekaryawanan namun semuanya tentu berproses,” sambung dia.

     

  • https://www.beritasatu.com/lifestyle/2869513/main-bareng-di-film-samawa-alexzander-wlan-dan-badriyah-afiff-petik-banyak-pelajaran

    https://www.beritasatu.com/lifestyle/2869513/main-bareng-di-film-samawa-alexzander-wlan-dan-badriyah-afiff-petik-banyak-pelajaran

  • Ini Dua Opsi Dedi Mulyadi Terkait Pembebasan Ijazah

    Ini Dua Opsi Dedi Mulyadi Terkait Pembebasan Ijazah

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi berikan dua opsi, untuk menuntaskan masalah penahanan ijazah oleh sekolah swasta di Jawa Barat. Yakni dengan melanjutkan program kucuran bantuan yang sudah berjalan, atau mengalihkan program itu menjadi beasiswa untuk masyarakat miskin.

    Wacana itu diungkapkan Dedi Mulyadi, Minggu (2/2). Mantan Bupati Purwakarta itu menguraikan, jumlah siswa yang nunggak pembiayaan sehingga ijazahnya terpaksa ditahan oleh pihak sekolah jika dihitung di kisaran 320 ribu orang. “Itu lamanya ada yang 7 tahun, 5 tahun, ataupun 1 tahun,” terangnya melalui akun media sosial resminya.

    Dedi melanjutkan, jumlah tunggakan itu jika dihitung bisa tembus sekitar Rp640 miliar. Itu dengan rata-rata tunggakan Rp2 juta tiap alumni.

    Dedi menjelaskan, selam ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ternyata juga telah memberikan bantuan kepada sekolah swasta di Jabar. Nilainya tembus sekitar Rp600 miliar tiap tahun. “Mestinya melihat angka itu tidak ada lagi penahanan ijazah, tapi memang kucuran bantuan masih belum adil. Ada sekolah favorit yang masih dapat bantuan,” jelasnya.

    BACA JUGA:Komisi V DPRD Jabar Bakal Panggil Sekolah Swasta, Buntut Penahanan Ijazah

    Dedi melanjutkan, terkait besarnya tunggakan itu pemerintah bakal membayarnya. Namaun dengan catatan ada perjanjian dengan pihak sekolah swasta di Jawa Barat.

    Pihaknya memberikan dua opsi. Yakni kucuran bantuan sekitar Rp600 miliar tiap tahun itu tetap dilanjutkan dengan catatan ijazah harus dikembalikan. Atau jika tidak berkenan maka bantuan itu dihentikan dan diganti menjadi program beasiswa yang menyasar siswa miskin di sekolah swasta. “Jadi tinggal dipilih. Mau lanjut atau dirubah menjadi beasiswa masyarakat miskin,” cetusnya.

    Dedi juga menegaskan, kucuran bantuan yang selama ini juga bakal diaudit. Hal itu untuk transparansi penggunaan anggaran yang selama ini telah diberikan Pemprov Jabar.

    Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat masih menunggu kepastian. Hal itu terkait penahanan ijazah sejumlah siswa yang memiliki tunggakan biaya.

    BACA JUGA:Dana Tunggakan Siswa Tidak Sedikit, Sekolah Swasta Tunggu MoU Pemprov untuk Bebaskan Ijazah

    Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar Ade Hendriana menguraikan, secara prinsip pihaknya tidak menolak program Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi terkait percepatan penyerahan ijazah bagi siswa. Namun prinsip-prinsip keadilan bagi sekolah juga perlu diperhatikan. “Kami mendukung, bukan menolak,” jelasnya.

  • Sederet Program Pemberdayaan UMKM yang Berhasil Dilakukan BRI Sampai Saat Ini – Page 3

    Sederet Program Pemberdayaan UMKM yang Berhasil Dilakukan BRI Sampai Saat Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI fokus kepada bisnis UMKM dan konsisten menumbuhkembangkan dan memberdayakan UMKM. Komitmen tersebut kami wujudkan antara lain melalui penyaluran kredit kepada UMKM sebesar Rp1.106 triliun atau 82 persen dari total Kredit BRI yang sebesar Rp1.353 Triliun per September 2024.

    Sunarso juga mengungkapkan bahwa integrasi pelayanan kepada Ultra mikro melalui Holding Ultra Mikro BRI, telah memperluas layanan kepada UMKM secara keseluruhan, sehingga saat ini telah menyalurkan kredit kepada total 50 juta nasabah UMKM, termasuk di dalamnya 36 juta nasabah Ultra mikro.

    “Hasil riset BRI menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya melalui penyaluran kredit, tetapi membutuhkan pendampingan dan edukasi untuk menabung. Saat ini, BRI telah melayani lebih dari 180 juta rekening tabungan nasabah UMKM”, ungkapnya.

    Sunarso pun menjabarkan berbagai Program Pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh BRI yang di antaranya adalah sebagai berikut:

    Inisiatif BRI untuk sharing economic, melibatkan warung kelontong yang menjalankan fungsi perbankan dengan digitalisasi bisnis proses. Saat ini jumlah AgenBRILink telah mencapai 1,06 juta agen, dengan volume transaksi mencapai Rp1.589 Triliun

    2. Desa BRILiaN

    Merupakan program pengembangan ekonomi desa sesuai potensi spesifiknya (desa wisata, desa kerajinan, desa pertanian, dll.), saat ini jumlah Desa Brilian yang diberdayakan BRI telah mencapai 4.327 Desa.

    3. PARI

    Integrated Commodity Platform yang memberikan kemudahan bagi pelaku ekosistem berdasarkan komoditas. Saat ini telah terdapat 85.298 user PARI.

    4. Klasterku Hidupku

    Program pemberdayaan berdasarkan kesamaan usaha dalam klaster/kelompok usaha. Saat ini jumlah klaster usaha yang diberdayakan BRI telah mencapai 33.804.

    5. LinkUMKM

    Merupakan Platform Online yang bertujuan membawa UMKM Indonesia naik kelas melalui rangkaian program pemberdayaan terpadu, dan saat ini telah digunakan 8,9 juta user LinkUMKM.

    6. Rumah BUMN

    Wadah bagi kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan UMKM. Saat ini BRI telah memiliki 54 rumah BUMN yang tersebar diseluruh Indonesia.

    Sementara itu, Peraih Nobel Ekonomi Paul Romer dalam gelaran BRI Microfinance Outlook 2025 yang berlangsung di Nusantara Hall ICE BSD (30/1) menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan skala dan integrasi dengan ekonomi yang lebih luas. Ia menekankan bahwa keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh bagaimana UMKM dapat tumbuh dalam ekosistem yang memungkinkan skala usaha meningkat dan integrasi dengan sektor ekonomi lainnya terjadi secara efektif.

    Menurut Romer, tantangan utama dalam kebijakan terkait UMKM adalah kecenderungan untuk terlalu berfokus pada bantuan keuangan tanpa mempertimbangkan skala usaha dan integrasi ekonomi. “Jika ingin serius membantu banyak usaha kecil berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di Indonesia, maka yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menciptakan tempat-tempat di mana usaha kecil ini dapat berkembang dan berhasil,” pungkasnya.

  • Ekonom Prediksi Terjadi Disinflasi pada Januari 2025, Ini Penyebabnya

    Ekonom Prediksi Terjadi Disinflasi pada Januari 2025, Ini Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan Indeks Harga Konsumen atau IHK bulanan pada Januari 2025 masih akan mencatatkan inflasi, tetapi lebih lambat dari bulan sebelumnya, alias terjadi disinflasi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan IHK akan mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 0,4% secara bulanan atau (month to month/MtM). Angka tersebut lebih rendah dari 0,44% pada Desember 2024.

    “Kelompok harga bergejolak menjadi pondorong terbesar inflasi sepanjang bulan Januari yang lalu,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

    Sekalipun menjadi pendorong inflasi, Josua memperkirakan inflasi kelompok harga bergejolak inflasi 1,71% (MtM), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami kenaikan 2,04%.

    Kenaikan komponen inflasi harga bergejolak sejalan dengan pola musiman dari masalah pasokan bahan makanan menjelang musim panen. Di sisi lain, seiring dengan berkurangnya permintaan dari musim liburan, inflasi harga bergejolak cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Indeks harga yang diatur pemerintah secara bulanan diperkirakan akan stabil, karena pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga yang signifikan untuk energi atau barang/jasa lainnya.

    Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 0,18% (MtM) dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga emas.

    Adapun, secara tahunan (year on year/YoY), Josua memperkirakan tingkat inflasi umum akan meningkat dari 1,57% pada Desember 2024 menjadi 1,94% di Januari 2025. Sebaliknya, inflasi IHK inti tahunan diperkirakan turun tipis menjadi 2,24% dari 2,26% di Desember 2024.

    Indeks harga yang diatur pemerintah diperkirakan akan menunjukkan tingkat inflasi sebesar 1,05%, sedangkan indeks harga bergejolak diperkirakan mengalami inflasi sebesar 1,82%.

    “Kami memperkirakan inflasi akan meningkat menjadi sekitar 2% di tahun 2025, seiring dengan revisi peraturan kenaikan tarif PPN oleh pemerintah,” lanjutnya.

    Senada, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang meramalkan inflasi Indonesia pada Januari 2025 pada level 0,3% (MtM), dengan inflasi tahunan sebesar 1,83% dan inflasi inti di 2,3% (YoY).

    Hosianna menyebutkan kendati ada faktor musiman yang mempengaruhi harga barang, seperti permintaan tinggi, secara keseluruhan inflasi terjaga dengan baik.

    “Tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, seiring dengan kebijakan moneter yang proaktif dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga,” tuturnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan realisasi IHK Januari 2025 pada Senin (3/2/2025) pada pukul 11.00 WIB.