Xcloud.id

Blog

  • Pemerintah Perkuat Regulasi untuk Lindungi Anak di Dunia Digital – Page 3

    Pemerintah Perkuat Regulasi untuk Lindungi Anak di Dunia Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ancaman judi online, pornografi, perundungan, hingga kekerasan seksual kian mengintai anak-anak Indonesia di dunia digital. Tanpa perlindungan yang kuat, mereka semakin rentan menjadi korban eksploitasi dan kejahatan daring.

    Menyikapi kondisi ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, mengambil langkah tegas dengan membentuk Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital.

    “Kita tidak bisa membiarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang penuh ancaman. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka terlindungi. Tim ini akan bekerja memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menindak tegas konten berbahaya agar anak-anak Indonesia bisa berinternet dengan aman,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Presiden menginstruksikan agar regulasi terkait segera dirampungkan dalam waktu satu hingga dua bulan.

    Salah satu aspek utama yang dikaji dalam regulasi ini adalah pembatasan usia bagi anak-anak dalam penggunaan media sosial, sebagai langkah untuk mengurangi paparan terhadap konten berbahaya. Selain itu, regulasi ini juga mencakup peningkatan pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan akses bagi anak-anak.

    Dalam penyusunannya, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Menteri Kesehatan. Seluruh kementerian yang terlibat memiliki visi yang sama dalam mempercepat perlindungan anak-anak di dunia digital.

    Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta LSM yang bergerak dalam perlindungan anak. Tim ini akan berfokus pada tiga aspek utama. Yaitu pertama memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan akses bagi anak-anak.

    Kedua meningkatkan literasi digital bagi anak dan orang tua agar mereka lebih sadar akan risiko di dunia maya. Dan ketiga menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya yang mengancam keselamatan anak-anak.

     

  • Baru Sebulan di 2025, 33 Kejadian Bencana Terjadi di Pacitan

    Baru Sebulan di 2025, 33 Kejadian Bencana Terjadi di Pacitan

    Pacitan (beritajatim.com) – Sepanjang Januari 2025, Kabupaten Pacitan dilanda 33 kejadian bencana alam yang didominasi tanah longsor. Satu korban jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa bencana alam maupun non alam.Korban adalah Sudarno (68), warga Dusun Craken Kulon, Desa Sumberharjo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan.

    “Kejadian korban meninggal itu pada awal tahun lalu,”kata Erwin Andriatmoko, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan saat dikonfirmasi, Minggu (02/02/2025).

    Dari total kejadian, tanah longsor menjadi bencana yang paling banyak terjadi dengan 21 insiden. Dampaknya merusak 14 fasilitas umum, termasuk ruas jalan dan empat talud.

    Puluhan bencana itu, tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kecamatan Nawangan, mencatat kejadian terbanyak, yakni 8 kali bencana dalam sebulan.

    Erwin mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem. Berdasarkan prakiraan cuaca, Provinsi Jawa Timur masih akan mengalami puncak musim hujan hingga 5 Februari 2025.

    “Saat ini wilayah Jawa Timur sudah memasuki puncak musim hujan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap dampak cuaca ekstrem seperti hujan lebat, banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga puting beliung,” ujar Erwin.

    Selain bencana hidrometeorologi, Kabupaten Pacitan juga diguncang gempa sebanyak 109 kali sepanjang Januari 2025. Gempa tersebut berkisar pada magnitudo 1 hingga 4 Skala Richter, namun hanya dua di antaranya yang dirasakan warga. [end/aje]

  • DPRD Kepri: Semua pihak hentikan aktivitas di hutan bakau Pulau Sugi

    DPRD Kepri: Semua pihak hentikan aktivitas di hutan bakau Pulau Sugi

    Batam (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan, meminta semua pihak menghentikan aktivitas di kawasan hutan bakau atau mangrove Pulau Sugi, Kabupaten Karimun, usai adanya laporan lahan tersebut akan dijual ke pihak perusahaan.

    Peristiwa tindak lanjut tersebut dimulai dari beredarnya video viral pada platform TikTok, yang melaporkan bahwa lahan bakau di desa tersebut telah diperjualbelikan ke sebuah perusahaan.

    “Kami perintahkan seluruh pihak yang bersangkutan, termasuk perusahaan, melalui kepala desa dan camat, untuk berhenti dulu beraktivitas. Jika ada ganti rugi, diberhentikan dulu sampai semuanya jelas. Karena ini berkaitan dengan masyarakat banyak, harus kita dudukkan bersama,” katanya di Batam, Ahad.

    Ketua DPRD Kepri tersebut bertemu dengan Kepala Desa Sugi Mawasi bersama dengan beberapa anggota DPRD lainnya untuk meluruskan kejadian yang sedang hangat di kalangan masyarakat dan media sosial.

    “Kami sudah meminta keterangan dari masyarakat setempat terkait permasalahan yang sedang panas ini. Selain itu, kami juga telah mendengar langsung dari kepala desa terkait beberapa hal yang disampaikan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan DPRD ke lokasi adalah untuk meredam ketegangan di masyarakat.

    Menurut Iman, luas lahan yang menjadi permasalahan ini mencapai sekitar 90 hektare. Namun, kepastian mengenai status legalitas lahan masih belum jelas.

    “Di satu sisi, kepala desa sudah membatalkan izin dengan surat resmi, tapi di sisi lain ada juga pencairan uang sebagai Down Payment. Ini yang masih simpang siur dan perlu diperjelas. Kami minta pihak perusahaan menjelaskan langsung kepada kami,” ujarnya.

    Dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan juga menjadi perhatian DPRD Kepri karena peran hutan bakau sebagai habitat penting bagi ekosistem laut seperti ketam dan udang yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

    “Kami belum tahu apakah perusahaan akan menghabisi mangrove atau tidak. Yang pasti, ini bisa berdampak besar bagi masyarakat, terutama nelayan yang mencari nafkah di kawasan tersebut,” katanya.

    Untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kepri berencana menggelar pertemuan dengan gubernur Kepri, bupati terpilih, serta pihak terkait lainnya.

    “Kami akan menyurati perusahaan yang bersangkutan karena kami juga belum bertemu dengan pihaknya. Kami harap mereka akan segera menghubungi kami agar masalah ini cepat selesai untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” tutupnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kelas Menengah India Dapat Potongan Pajak Rp188 Triliun, Siap Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    Kelas Menengah India Dapat Potongan Pajak Rp188 Triliun, Siap Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah India memberikan keringanan pajak sebesar 1 triliun rupee atau sekitar Rp188 triliun (asumsi kurs Rp188 per rupee) kepada konsumen kelas menengah. Insentif itu untuk menopang ekonomi yang melambat karena risiko global yang memburuk.

    Dilansir dari Bloomberg, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan kebijakan anggaran kepada anggota parlemen di New Delhi, India pada Sabtu (1/2/2025).

    Individu dengan pendapatan tahunan hingga 1,2 juta rupee (sekitar Rp225,6 juta) secara efektif akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Kementerian Keuangan India menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari sebelumnya 700.000 rupee (sekitar Rp131,6 juta per tahun).

    Perubahan pajak akan memengaruhi 10 juta individu, meningkatkan jumlah mereka yang tidak membayar pajak penghasilan menjadi 60 juta, atau sekitar 74% dari semua pembayar pajak.

    “[Langkah tersebut akan] secara substansial mengurangi pajak kelas menengah dan menyisakan lebih banyak uang di tangan mereka, meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi,” ujar Sitharaman, dilansir dari Bloomberg pada Minggu (2/2/2025).

    Sitharaman juga mengumumkan defisit anggaran yang sedikit lebih kecil untuk tahun fiskal mendatang, dengan peningkatan yang moderat dalam belanja infrastruktur.

    Anggaran tersebut disusun dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi India yang paling lemah sejak pandemi Covid-19 dan meningkatnya risiko geopolitik karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang perdagangan global dengan ancaman tarif yang meluas. Investor telah menarik sekitar US$600 miliar dari saham India dalam sebulan terakhir.

    Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi India hanya 6,4% pada 2025—jauh di bawah pertumbuhan tahunan 8% yang dibutuhkan Perdana Menteri Narendra Modi untuk memenuhi tujuan ekonominya yang ambisius untuk menjadikan India sebagai negara maju pada tahun 2047.

    Perekonomian India diperkirakan akan tumbuh 6,3%—6,8% pada 2026.

    Meskipun terjadi kehilangan pendapatan dari pemotongan pajak, Sitharaman masih berhasil menargetkan defisit anggaran yang lebih rendah pada tahun mendatang sebesar 4,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedikit di bawah 4,5% yang diperkirakan sebelumnya.

    Peningkatan transfer dari bank sentral dan lembaga keuangan milik pemerintah sebagian akan membantu mengimbangi penurunan pendapatan pajak. Defisit akan didanai melalui penjualan obligasi yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan sebesar 14,82 triliun rupee (sekitar Rp2.786 triliun).

    Di sisi belanja, pemerintah kurang membelanjakan belanja modalnya tahun ini, sehingga defisit anggaran lebih kecil, yaitu 4,8% terhadap PDB, dibandingkan dengan estimasi sebelumnya sebesar 4,9%. Belanja modal diproyeksikan tumbuh 10% menjadi 11,2 triliun rupee pada tahun fiskal mendatang.

    “Upaya kami adalah menjaga defisit fiskal setiap tahun sehingga utang pemerintah pusat tetap pada jalur penurunan sebagai persentase dari PDB,” katanya, memproyeksikan utang sebesar 50% dari PDB pada Maret 2031.

    Mengekang defisit fiskal dan utang pemerintah akan menjadi kunci untuk meningkatkan peringkat kredit India, yang saat ini berada pada level terendah untuk investasi. Moody’s Ratings mengatakan pada Sabtu (1/2/2025) bahwa rencana fiskal yang diuraikan oleh Menteri Keuangan India belum menjamin perubahan peringkat kredit.

  • DPR dan Pemerintah Kebut Pengesahan RUU BUMN, Ini 11 Poin Utamanya!

    DPR dan Pemerintah Kebut Pengesahan RUU BUMN, Ini 11 Poin Utamanya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah mengebut pengesahan amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menariknya, rapat digelar akhir pekan atau Sabtu (2/1/2025) dan langsung diakhiri dengan kesepakatan untuk memparipurnakan RUU BUMN pada pekan depan.

    Adapun persetujuan RUU BUMN untuk dilanjutkan ke tingkat paripurna diungkapkan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini.

    “Kami meminta persetujuan kepada yang terhormat anggota Komisi VI DPR RI dan pemerintah, apakah RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawah pada pembicaraan tingkat II pada rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU?,” kata Anggia yang diikuti persetujuan forum.

    Sementara itu, mewakili penyampaian pendapat mini dari pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memaparkan beberapa pokok materi penting dalam RUU prihal perubahan ketiga UU 19/2003 ini antara lain yang pertama adalah pemberian kuasa atribusi kepada menteri sebagai wakil pemerintah.

    Kedua, pendirian dan pemebntukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN.

    Ketiga, penguatan tata kelola BUMN melalui pemisahan fungsi regulator, pemegang saham dan pengawas BUMN serta pengaturan koordinasi tentang menteri dan badan, dan penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi.

    Pemerintah berharap penguatan tata kelola BUMN tersebut dapat memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo.

    11 Poin Utama

    Adapun Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eko Hendro Purnomo mengatakan terdapat 11 poin utama dalam pembahasan undang-undang yang diusulkan.

    Pertama, dilansir dari Antara, beleid baru itu akan mengatur mengenai perluasan definisi BUMN untuk mengakomodasi, agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait.

    Kedua, penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang existing.

    Ketiga, pengaturan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Holding Investasi, Holding Operasional, Restrukturisasi, Privatisasi, Pembentukan Anak Perusahaan dan atau Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

    Keempat, aturan terkait business judment rule atau aturan yang melindungi kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan juga mendapat perhatian khusus dalam RUU BUMN.

    Kelima, penegasan terkait pengelolaan aset BUMN yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, akan dilakukan secara akuntabel dan melandaskan peraturan perundang-undangan yang ada.

    Keenam, pengaturan terkait sumber daya manusia (SDM) dengan BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Ketujuh, karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya di badan usaha milik negara.

    Kedelapan, RUU BUMN akan mengatur terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetail, meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya dalam rangka memastikan bahwa anak perusahaan BUMN memberikan kontribusi yang besar bagi BUMN dan untuk negara.

    Kesembilan, pengaturan terhadap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pemisahan BUMN dilakukan secara lebih tegas dalam rangka menciptakan BUMN yang kompetitif, handal, dan tangguh.

    Kesepuluh, pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi, beserta mekanismenya akan dicantumkan dalam RUU BUMN, untuk memastikan privatisasi memberikan manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat, dan juga untuk negara.

    Kesebelas, terdapat pengaturan mengenai Satuan Pengawasan Internal, Komite Audit, dan komite lainnya dan juga pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan koperasi.

    Berdasarkan laporan hasil Panja RUU BUMN, pembahasan ini akan dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang direncanakan pada pekan depan.

  • Broker Real Estat Gaet Perbankan, Genjot Pembiayaan Properti – Halaman all

    Broker Real Estat Gaet Perbankan, Genjot Pembiayaan Properti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bisnis properti Tanah Air di tahun 2025 diprediksi akan bangkit, didorong oleh berbagai faktor seperti program pembangunan rumah, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. 

    Sejumlah peluang bisnis properti yang menarik di tahun 2025 di antaranya hunian vertikal, terutama di perkotaan besar seperti Jabodetabek, bisnis ruko yang membidik segmen UMKM, pergudangan dan properti logistik, lahan kavling di kawasan yang sedang berkembang, serta bisnis perumahan tapak.

    Namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bisnis properti di 2025, antara lain, kebijakan pemerintah berupaa program pembangunan 3 juta rumah, kenaikan PPN yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan lain-lain.

    Untuk mendorong bisnis properti kembali bergairah di 2025 ini, perusahaan properti Brighton Real Estate menggaet perbankan melalui penyediaan pembiayaan cepat Fast Loan.

    Konsep pembiayaan properti ini dirancang untuk memudahkan proses KPR dengan dukungan jaringan agen Brighton.

    Chief Corporate Relation (CCR) Brighton Real Estate Widjaja Santoso bilang, skema Fast Loan ini disiapkan di 28 kota di Indonesia yang menjadi jaringan Brighton.

    Layanan ini menawarkan proses pengajuan kredit lebih cepat dan praktis, serta suku bunga kompetitif didukung oleh bank nasional Indonesia.

    Pihkanya menjalin kerjasama dengan sejumlah bank seperti BCA, Mandiri, BTN, Permata, OCBC, Maybank, UOB, CIMB Niaga dan lain-lain untuk Fast Loan ini.

    Layanan ini juga memberikan fleksibilitas dalam pengajuan, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), pendanaan modal kerja dan take over pinjaman mulai dari Rp 500 juta.

    Selain skema Fast Loan pihaknya juga melakukan Sertifikasi CRA (Certified Realty Advisor) oleh LSP Brighton, dan investasi properti global Renix.

    “Ketiga inovasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mendorong pertumbuhan industri properti Indonesia dengan standar profesionalisme yang tinggi,” ujar Widjaja Santoso, dikutip Minggu, 2 Februari 2025.

    Dia menjelaskan, sertifikasi CRA bertujuan mengukuhkan standar profesionalisme agen properti LSP Brighton, dan saat ini telah berhasil mencetak lebih dari 100 agen bersertifikat CRA melalui kegiatan Certificate Distribution yang diselenggarakan pada 10-11 Desember 2024 di Jakarta dan Surabaya.

    Menurut dia, sertifikasi ini memberikan legitimasi hukum, diakui negara dan meningkatkan kredibilitas agen properti dengan gelar Certified Realty Advisor (CRA) serta centang biru di BrightonApp.

    Untuk investasi properti Renix, pihaknya berupaya memfasilitasi masyarakat Indonesia yang ingin berinvestasi di properti luar negeri, khususnya di Australia, AS, Dubai, Malaysia dan Singapura. 

    Program ini memberi akses ke properti di pasar internasional yang potensial, proses investasi yang mudah dengan partner developer yang terpercaya serta peluang pendapatan dari sewa properti dan potensi keuntungan jangka panjang dari kenaikan nilai properti.

  • Kabar Baru untuk Guru Madrasah! Cek EMIS Mulai Hari Ini, Masuk PPG Daljab Angkatan I atau Belum? – Halaman all

    Kabar Baru untuk Guru Madrasah! Cek EMIS Mulai Hari Ini, Masuk PPG Daljab Angkatan I atau Belum? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ada kabar terbaru untuk guru Madrasah terkait Program Pendidikan Profesi (PPG).

    Diketahui, akselerasi PPG bagi guru madrasah dan guru agama pada sekolah sudah bergulir. 

    Proses akselerasi pada guru madrasah dilakukan melalui aplikasi EMIS. Untuk guru agama, prosesnya melalui aplikasi SIAGA.

    Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar mengatakan, ada sekitar 300 ribu guru madrasah yang menjadi sasaran PPG Dalam Jabatan (Daljab) 2025. 

    Mereka akan dibagi dalam lima angkatan. Jika dibagi rata, maka setiap angkatan akan diikuti sekitar 60 ribu guru madrasah

    Menurut Thobib, pihaknya saat ini tengah siapkan pengumuman sekaligus sistem daftar ulang peserta angkatan I.

    “Daftar nama calon peserta Angkatan ke-1 akan diumumkan melalui akun EMIS masing-masing guru pada 2 Februari 2025,” terang Thobib Al Asyhar dikutip dari situs resmi Kemenag.

    “Peserta yang ikut pada PPG Daljab angkatan I, pada akun EMIS nya akan muncul notifikasi berhak melakukan pendaftaran ulang PPG Daljab Angkatan ke-1,” sambung Thobib.

    Bagi guru yang belum masuk pada Angkatan I, lanjut Thobib, akan diinformasikan melalui akun EMIS masing-masing untuk mengikuti proses pada angkatan selanjutnya. 

    Mereka akan mendapat notifikasi bahwa akan diikutkan pada PPG Daljab angkatan berikutnya.

    “Peserta angkatan II akan diumumkan pada sekitar Mei 2025,” papar Thobib.

    Khusus peserta yang mendapat notifikasi masuk Angkatan I, kata Thobib mereka dapat mengunggah dokumen untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi (verval). 

    Upload dokumen juga dilakukan melalui EMIS. 

    Dokumen yang harus diunggah: 

    Pakta integritas
    Surat keterangan sehat jasmani.
    Memilih mapel PPG (by sistem).

    “Unggah dokumen dapat dilakukan mulai 2 sampai 7 Februari 2025,” tegasnya.

    “Bagi calon peserta yang mengalami kendala, dapat menyampaikan melalui admin Kantor Kemenag Kota/Kabupaten,” tandasnya.

  • Menkes Ungkap Penyebab Anak Terlambat Bicara: Habiskan Waktu Melihat Gadget – Page 3

    Menkes Ungkap Penyebab Anak Terlambat Bicara: Habiskan Waktu Melihat Gadget – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mendukung berbagai upaya pembatasan media sosial bagi anak Indonesia, karena dinilai memiliki banyak dampak negatif bagi anak.

    “Kenapa kami di (Kementerian) Kesehatan sangat mendukung untuk pembatasan (anak) dari akses ke media sosial digital, karena satu masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa yang kita sudah lihat,” kata Menkes Budi di sela-sela kegiatan Karya Cipta Lagu Pembelajaran Anak Usia Dini (Kicau) di Jakarta, Minggu.

    Menkes Budi mengatakan gangguan mental pada anak yang disebabkan oleh media sosial diakibatkan oleh paparan secara berlebihan yang diakibatkan, sehingga anak-anak mereka melihat sesuatu yang mempengaruhi kondisi jiwa dan mentalnya.

    Ia menjelaskan hal yang dilihat umumnya bisa dalam bentuk perundungan atau bullying, ataupun bentuk ajakan dalam melakukan sesuatu yang tidak benar.

    “Nah, yang kedua isu kesehatannya bapak/ibu, adalah kesehatan psikomotorik, kesehatan verbal,” ujarnya yang dikutip dari Antara.

    Menkes Budi menjelaskan saat ini banyak anak-anak yang terlambat bicara, atau umumnya dikenal sebagai speech delay, yang menyebabkan Indonesia memerlukan banyak terapi wicara.

    “Sesudah kita skrining, kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tetapi menghabiskan waktunya melihat gadget,” paparnya.

    Oleh karena itu, untuk mendeteksi adanya berbagai gangguan mental anak tersebut Menkes Budi menyebutkan ke depannya program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun juga akan mencakup skrining kesehatan kejiwaan anak.

    “Ke depannya, Kementerian Kesehatan akan melakukan skrining (kesehatan) jiwa di program cek kesehatan gratis bagi anak-anak. Kita akan segera mulai,” ungkap Menkes RI Budi Gunadi Sadikin.

     

  • HTI Muncul Lagi di Berbagai Daerah, Ansor-Banser Desak Pemerintah Tindak Tegas

    HTI Muncul Lagi di Berbagai Daerah, Ansor-Banser Desak Pemerintah Tindak Tegas

    Jakarta, Beritasatu.com – Organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang telah dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017, kembali muncul di berbagai daerah dengan unjuk kekuatan. Kemunculan ini dianggap sebagai tantangan terhadap pemerintah, mengingat HTI dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengancam keutuhan NKRI.

    Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser H Syafiq Syauqi menegaskan, kemunculan kembali HTI merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia.

    “GP Ansor dan Banser teguh pada pendirian hukum yang menegaskan pembubaran HTI. Dan sekarang bermunculan di beberapa daerah, tersebar di sosial media dan laporan masyarakat. Ini menjadi alarm bahaya yang mengancam keberagaman kita,” kata H Syafiq Syauqi secara tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Gus Syauqi juga menyoroti modus HTI yang menggunakan berbagai kedok acara untuk mengkampanyekan sistem khilafah, yang jelas bertentangan dengan prinsip kebangsaan Indonesia.

    GP Ansor dan Banser, sebagai organisasi yang patuh terhadap hukum dan ajaran para ulama, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini.

    “Saatnya pemerintah mengambil langkah tegas. Jangan terlambat. Kalau dibiarkan, ini berbahaya bagi NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45,” tegas Gus Syafiq.

    Lebih lanjut, Gus Syafiq menegaskan bahwa GP Ansor bersama jutaan kader Banser siap mendukung pemerintah dalam memberantas kelompok-kelompok terlarang yang mengancam kedaulatan bangsa.

    “Pemerintah ke depan mempunyai mimpi mulia, menuju Indonesia Emas 2045. Ini akan mengganggu ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia. GP Ansor dan jutaan kader Banser  se-Indonesia siap bersama pemerintah memberantas kelompok-kelompok yang merongrong kedaulatan bangsa,” tegasnya.

    Diketahui, beberapa aktivitas HTI, seperti pengibaran bendera dan penyebaran buletin yang berisi ajakan menegakkan negara Islam dengan sistem khilafah, terjadi di Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang.

  • Heboh Rupiah Menguat hingga Rp 8.170 per Dolar AS, BI, Google hingga Analis Pasar Uang Angkat Bicara – Halaman all

    Heboh Rupiah Menguat hingga Rp 8.170 per Dolar AS, BI, Google hingga Analis Pasar Uang Angkat Bicara – Halaman all

    TRINUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak Bank Indonesia, Google hingga analis pasar uang angkat bicara perihal munculnya data nilai tukar Rupiah menguat Rp 8 ribuan per dolar AS (USD) di platform Google pada Sabtu (1/1/2025) hingga menghebohkan publik dan jagat maya di Indonesia.

    Di platform X, kata kunci 1 USD, Rupiah, dan “Error” sempat menjadi trending topic urutan petama.

    Terpantau hingga Minggu (2/2/2025) pukul 11.40 WIB, “1 dolar berapa rupiah” memuncaki trending topik Google Trends. 

    Nilai tukar rupiah periode 20-31 Januari 2025

    Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ini terjadi secara drastis. Dan penguatan rupiah ini terjadi di saat perdagangan pasar sedang libur akhir pekan.

    Pada penutupan perdagangan pasar, Jumat (31/1/2025), Rupiah berada di level Rp16.312 per dolar AS.

    Dilansir dari informasi resmi Bank Indonesia (BI), menurut data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS selama sepekan sebagai berikut:

    20 Januari 2025: Rp 16.372

    21 Januari 2025: Rp 16.331

    22 Januari 2025: Rp 16.327 23

    Januari 2025: Rp 16.276

    24 Januari 2025: Rp 16.200

    30 Januari 2025: Rp 16.259

    31 Januari 2025: Rp 16.312.

    Sebagai informasi, JISDOR adalah harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi USD/IDR terhadap rupiah antar bank di pasar valuta asing Indonesia, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time.

    JISDOR dimaksudkan untuk memberikan referensi harga pasar yang representatif untuk transaksi spot USD/IDR pasar valuta asing Indonesia.

    Untuk diketahui, JISDOR mulai diterbitkan sejak 20 Mei 2013. Data JISDOR tersedia untuk setiap hari kerja, dalam hal ini tidak termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, atau hari lain yang ditetapkan sebagai hari libur yang berakibat bank tidak melakukan kegiatan operasi.

    Penjelasan Bank Indonesia

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso memastikan, nilai tukar rupiah Rp 8.170,65 per dolar AS yang muncul di Google tersebut bukanlah level yang seharusnya.

    “Level nilai tukar dolar AS ke rupiah yang berada di angka Rp 8.100-an sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya, Sabtu (1/2/2025).

    Ia menjelaskan, data Bank Indonesia mencatat kurs atau nilai tukar rupiah senilai Rp 16.312 per dolar AS pada 31 Januari 2025.

    Penjelasan Google

    Perwakilan Google juga memberikan penjelasan perihal drastisnya data penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ini.

    Mereka menyadari adanya kesalahan pada mesin pencariannya.

    “Kami menyadari adanya masalah yang mempengaruhi informasi nilai tukar rupiah (IDR) di Google Search,” ujar Perwakilan Google seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

    Menurut Google, kesalahan tersebut ada pada data pihak ketiga. 

    “Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga. Ketika kmi mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” lanjutnya.

    Analisa Pengamat Pasar Uang

    Analis Pasar Uang Ibrahim Assuaibi menduga data penguatan rupiah di Platform Google semata-semata karena ulah peretas (hacker).

    Ibrahim menilai hacker kemungkinan menunjukkan rasa kekecewaan terhadap pelemahan mata uang rupiah.

    “Ini kemungkinan besar tidak berlangsung lama, namun bisa saja pada pembukaan perdagangan Senin (3/1/2025) rupiah kembali mengalami pelemahan,” ucapnya kepada wartawan. (Tribunnews.com/Kompas.com)