Xcloud.id

Blog

  • Video: Pak Prabowo, Pengusaha Internet Satelit Lokal Butuh Bantuan Ini

    Video: Pak Prabowo, Pengusaha Internet Satelit Lokal Butuh Bantuan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia- Perkembangan teknologi internet satelit yang cepat disebut Ketua Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Anggoro K. Widiawan sebagai salah satu tantangan bisnis internet satelit di Tanah Air.

    Kondisi ini dapat berimbas pada semakin ketatnya persaingan di bisnis internet satelit untuk memperebutkan ceruk pasar Indonesia yang masih sangat besar.

    Guna melindungi provider lokal, ASSI berhadap adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan teknologi dan layanan hingga persaingan dengan provider asing.

    Seperti apa dukungan yang dibutuhkan jasa internet satelit RI untuk memperluas layanan? Selengkapnya simak dialog Dina Gurning dengan Ketua Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Anggoro K. Widiawan dalam Profit, CNBC Indonesia (Jum’at, 31/01/2025)

  • Nusaibah Jazuli Penuhi Janji Serahkan Gaji Sebagai Anggota DPRD Tangsel untuk Masyarakat – Page 3

    Nusaibah Jazuli Penuhi Janji Serahkan Gaji Sebagai Anggota DPRD Tangsel untuk Masyarakat – Page 3

    Khoirudin menuturkan, pejabat yang tak kedapatan tak kompeten layak diganti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. DPRD DKI, lanjut dia, bakal memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi.

    “Kalau dia tidak tercapai (KPI), ganti. Rekomendasi kita ganti. Namun kewenangannya ada di eksekutif, kita hanya sebatas tupoksi dewan,” je;as Khoirudin.

    Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengatakan, ada enam rukun tetangga (RT) yang masih terendam banjir pada Jumat 31 Januari 2025. Data itu tercatat per pukul 13.00 WIB.

    “BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 6 RT,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan dalam keterangan tertulis, Jumat 31 Januari 2025.

    Adapun wilayah terdampak genangan di Jakarta Barat, yaitu 5 RT di Kelurahan Cengkareng Barat dan 1 RT di Tegal Alur. Ketinggian genangan 30 sentimeter (cm).

    “Penyebab genangan karen curah hujan tinggi dengan situasi masih tergenang,” ucap Yohan.

    Menurut Yohan, genangan di Jakarta terjadi karena dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa 28 hingga Rabu 29 Januari 2025. Hujan menyebabkan sejumlah pos pantau dan pintu air mengalami kenaikan.

    Genangan juga menyebabkan warga di Jakarta Barat mengungsi. Rinciannya, ada 33 KK atau 72 jiwa di Kelurahan Cengkareng Barat harus mengungsi di Masjid An Nur.

    Kemudian, sebanyak 39 KK atau 153 jiwa di Kelurahan Tegal Alur mengungsi di Musholla Al Hidayah, Rusun Lokbin.

    Selain itu, warga di Kelurahan Rorotan dan Semper Barat Jakarta Utara juga masih mengungsi. Total, 15 jiwa di Kelurahan Rorotan mengungsi di Depo BCC dan 887 jiwa di Semper Barat di Rusun Embrio.

  • Penuhi Panggilan KKP, PT TRPN Terbukti Melanggar, Wajib Bayar Denda dan Cabut Pagar Laut di Bekasi – Halaman all

    Penuhi Panggilan KKP, PT TRPN Terbukti Melanggar, Wajib Bayar Denda dan Cabut Pagar Laut di Bekasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT TRPN, selaku perusahaan yang terkait dengan keberadaan pagar laut di perairan Bekasi Jawa Barat, mengakui adanya pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin yang sesuai.

    Hal itu terungkap ketika PT TRPN memenuhi panggilan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 31 Januari 2025.

    Panggilan tersebut dalam rangka meminta verifikasi indikasi pelanggaran reklamasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

    “Dalam pemeriksaan, PT TRPN mengakui adanya pelanggaran, termasuk pemanfaatan ruang laut tanpa izin yang sesuai, dengan total luas pelanggaran mencapai lebih dari 76 hektare,” kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Adapun pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada KKP, serta PermenKP No 31/2021.

    PT TRPN pun dikenakan denda administratif oleh KKP. Mereka juga diwajibkan melakukan pemulihan kondisi lingkungan, termasuk pencabutan pagar bambu yang telah dipasang di area tanpa izin.

    Sebagai langkah lanjutan, PT TRPN akan menyampaikan hasil penghitungan nilai investasi sebagai dasar penentuan sanksi denda administratif.

    Penyampaian hasil tersebut dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

    Doni menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak serta merta melegalkan kegiatan yang telah dilakukan tanpa izin.

    “Pemeriksaan terhadap PT TRPN akan terus berlanjut hingga semua kewajiban pemulihan dan sanksi dipenuhi sesuai ketentuan,” ujarnya.

    Pagar Laut di Perairan Bekasi Disegel

    KKP telah menyegel pagar laut di Perairan Bekasi, Tarumajaya, Jawa Barat pada Rabu (15/1/2025) karena kegiatan tersebut tidak dilengkapi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah bersurat kepada penanggung jawab kegiatan pada tanggal 19 Desember 2024 usai inspeksi lapangan insidental yang dilakukan oleh Polisi Khusus (Polsus) Kelautan di lokasi reklamasi.

    “Kami dari KKP khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hadir saat ini untuk melakukan penertiban berupa penyegelan,” terang Ipunk, sapaanya.

    “Kami segel sebagai wujud komitmen KKP dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat atas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Bekasi,” lanjutnya.

    TNI Angkatan Laut (AL) bersama instansi maritim dan masyarakat nelayan membongkar pagar laut di perairan Tangerang Banten hingga Senin (27/1/2025). (Istimewa dok TNI AL)

    Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menjelaskan bahwa kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

    “Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” tegas Sumono.

  • Prabowo Pangkas Anggaran, Proyek Infrastruktur Era Jokowi Bakal Dievaluasi

    Prabowo Pangkas Anggaran, Proyek Infrastruktur Era Jokowi Bakal Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengonfirmasi adanya pemangkasan anggaran infrastruktur sebagai bentuk pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

    Dody menjelaskan, pemangkasan anggaran di Kementerian PU itu porsinya lebih dari 70%. Di mana, semula pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun.

    Dalam rangka penghematan itu, Dody menyebut dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh proyek konektivitas atau jalan untuk dilakukan evaluasi.

    “Pesan Pak Prabowo suruh mengecek konektivitas, suruh ngecek apakah yang dibangun kemarin-kemarin itu bermanfaat buat masyarakat,” kata Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Namun demikian, Dody memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tidak serta merta mengganjal pembangunan proyek infrastruktur ke depan.

    “Tidak [banyak berdampak], biasa saja. Nanti kalau kurang minta lagi lah,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pembangunan jalan masif dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, total panjang ruas jalan bebas hambatan atau jalan tol yang dimiliki Indonesia bertambah hingga 2.113 kilometer (km).

    Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat sejak 1978 hingga pertengahan 2024 atau tepatnya 4 bulan menjelang Jokowi lengser, 73 ruas tol telah beroperasi dengan total panjang mencapai 2.893 km.

    “Sejak 1978 hingga pertengahan tahun 2024, total panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.893 km,” tulis BPJT dalam unggahannya, dikutip Senin (24/6/2024).

    Artinya, selama 10 tahun kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Jokowi membangun sekitar 73% dari panjang ruas tol yang saat ini dimiliki Indonesia.

    Proyek Terdampak

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjabarkan anggaran Kementerian PU dilakukan pemangkasan sebesar 80% atau sekitar Rp81 triliun. 

    Namun, Diana menekankan bahwa efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai. Selain untuk belanja pegawai Kementerian PU, Diana menjelaskan efisiensi anggaran Kementerian PU ini juga tidak termasuk untuk Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

    Akan tetapi untuk sejumlah proyek yang diinisiasi oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, pembangunan bendungan sampai pembangunan irigasi dikhawatirkan bakal terdampak.

    “Bangunan juga terganggu, semuanya. Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan, karena yang harus jalan kan untuk yang HLN karena sudah commited, kemudian SBSN juga sudah commited juga. Nah, kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat,” ungkapnya.

  • Pakar UGM Nilai Kinerja Ekonomi Kabinet Merah Putih Belum Optimal, Ini Penjelasan Lengkapnya!

    Pakar UGM Nilai Kinerja Ekonomi Kabinet Merah Putih Belum Optimal, Ini Penjelasan Lengkapnya!

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Para ekonom dan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangan kritis terhadap kinerja ekonomi pemerintahan baru. Mereka menyoroti tantangan besar yang dihadapi kabinet dalam mencapai target pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan reformasi sektor pendidikan serta kesehatan.

    Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi

    Ekonom UGM, Dr. Dumairy, menilai bahwa masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan ekonomi Kabinet Merah Putih. Banyak program yang saat ini dijalankan merupakan kelanjutan dari kabinet sebelumnya. Hal ini membuat implementasi kebijakan menjadi tidak sepenuhnya inisiatif baru. “Tidak mudah menjalankan program yang bukan berasal dari ide awal pemerintahan saat ini,” ujar Dumairy.

    Pemerintah telah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan tingkat pengangguran pada tahun 2025. Namun, menurut Dumairy, target tersebut hanya dapat tercapai jika diiringi pertumbuhan ekonomi yang stabil serta distribusi pendapatan yang lebih merata. “Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pertumbuhan yang inklusif,” tambahnya.

    Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi Ekonomi

    Dumairy juga menekankan pentingnya semangat nasionalisme dalam mengelola sumber daya ekonomi. Pemerintah perlu menata ulang penguasaan sektor strategis seperti pertambangan dan lahan agar lebih bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, ia mengusulkan agar kebijakan hilirisasi industri lebih inklusif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar, tetapi juga masyarakat luas. “Keuntungan dari hilirisasi seharusnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak,” tegasnya.

    Tantangan dalam Sektor Pendidikan dan Kesehatan

    Selain ekonomi, sosiolog politik UGM, Dr. Arie Sujito, mengkritisi sistem pelayanan kesehatan, khususnya BPJS, yang menurutnya masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menekankan perlunya reformasi manajemen BPJS agar lebih adil dan efisien. “Jangan sampai terjadi ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya.

    Dalam sektor pendidikan, Arie menyoroti mahalnya biaya pendidikan yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Ia juga mengkritik kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai kurang memadai dan justru memperburuk kondisi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan daripada terlibat dalam proyek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti bisnis pertambangan. “Pendidikan seharusnya bebas dari kepentingan bisnis yang berisiko merusak demokrasi akademik,” tambahnya.

    Peran Mahasiswa dalam Transformasi Sosial

    Meskipun situasi saat ini penuh tantangan, Arie tetap optimis bahwa perubahan dapat terjadi jika masyarakat, terutama mahasiswa, bersatu dalam gerakan sosial yang kuat. Ia mencontohkan aksi mahasiswa dalam menentang kebijakan pajak 12% sebagai bentuk konsolidasi yang berhasil dalam mendorong perubahan kebijakan. “Mahasiswa memiliki peran strategis dalam transformasi demokrasi,” pungkasnya. [aje]

  • Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Selangor –

    Polisi Selangor menahan seorang warga negara Indonesia (WNI) terkait kasus penembakan oleh aparat Malaysia yang menewaskan WNI di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting. Pria itu ditahan untuk proses investigasi.

    Dilansir Malay Mail, Minggu (2/2/2025), pria yang ditahan itu dicari polisi setelah insiden penembakan di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting, terjadi pada 24 Januari lalu.

    Kepala Polisi Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengonfirmasi kepada media setempat, Harian Metro, bahwa tersangka merupakan pria berusia 35 tahun. Dia telah ditahan sejak Sabtu (1/2) malam waktu setempat.

    “Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis, dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan mungkin akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum paling cepat minggu depan,” kata Hussein.

    Tersangka ditahan di Pengadilan Magistrat Banting. Belum ada informasi detail soal identitas WNI yang telah dinyatakan sebagai tersangka itu. Selain pria tersebut, ada seorang pria lain yang masih dicari.

    Sebagai informasi, satu unit kapal patroli Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) diduga ditabrak empat kali oleh kapal lain pada 24 Januari. Kapal itu diyakini terkait dengan tersangka yang ditahan.

    Selama pertengkaran itu, dua tersangka yang diduga bukan warga negara Malaysia, diduga berusaha menyerang petugas MMEA dengan parang. Pada pagi harinya, MMEA disebut menerima informasi tentang perahu yang terombang-ambing di dekat Pantai Banting di Kuala Langat.

    Setelah sampai di perahu, mereka menemukan dua orang di dalamnya. Satu orang dinyatakan meninggal di tempat kejadian, sementara yang lain terluka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Klang.

    Dalam insiden terkait, tiga orang yang diyakini warga negara Indonesia juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang akibat luka tembak. Ketiganya dilaporkan dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat pada 24 Januari.

    Pihak berwenang saat ini masih mengejar seorang warga negara Indonesia lain yang diyakini terlibat dalam insiden tersebut. Polisi juga mencari orang-orang lain yang diduga terkait insiden itu berdasarkan pernyataan saksi dan ukuran perahu yang terlibat.

    Hussein juga mengatakan 14 saksi dari MMEA telah diperiksa dan beberapa kemungkinan akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengklasifikasikan insiden penembakan di perairan lepas Pantai Morib sebagai percobaan pembunuhan.

    “Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan juga akan dipanggil,” ujarnya.

    Pemerintah Indonesia Desak Malaysia Serius Tangani Kasus

    Indonesia telah mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi serius atas kasus ini. Pihak Kedubes RI di Kuala Lumpur sudah berkomunikasi dengan dua WNI korban penembakan aparat Malaysia. Keduanya mengaku tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian.

    Kedua WNI itu, yakni HA dan MZ, berasal dari Riau. Keduanya kini dalam perawatan dengan kondisi stabil sehingga bisa memberikan keterangan.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara perihal kasus penembakan WNI oleh aparat APMM itu. Prabowo meminta kasus itu diinvestigasi.

    “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika terjadi hal yang melanggar aturan di negara tersebut.

    Dia meminta TKI tidak gampang dibohongi oleh sindikat penyelundup. Prabowo meminta semua pihak waspada.

    “Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Megawati dijadwalkan bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit

    Megawati dijadwalkan bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit

    Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tiba di Bandara Ciampino Roma, Italia, Jumat (31/1/2025). (ANTARA/HO-PDIP/pri.)

    Megawati dijadwalkan bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 09:41 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan melakukan pertemuan khusus dengan Paus Fransiskus dalam acara World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan.

    “Rencana pertemuan telah dimatangkan oleh protokol Tahta Suci Vatikan,” kata Anggota MPR RI Ahmad Basarah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Kemudian, kata dia, Megawati berpeluang bertemu dengan Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb dalam satu panel bersama.

    “Keduanya tokoh berpengaruh dunia. Panitia masih menunggu konfirmasi kehadiran Imam Besar,” ujarnya.

    Selain mereka, lanjut dia, panelis lainnya adalah Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Wakil Perdana Menteri Italia Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia Mamadou Tangara. Sementara itu, dia menjelaskan bahwa agenda Megawati pada Minggu ini adalah berdialog santai dengan rombongan, termasuk anak-anaknya, yakni M. Rizki Pratama dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Selanjutnya, pada Senin (3/1), Megawati dijadwalkan berbicara dalam forum tersebut untuk menyampaikan pesan mengenai kepedulian terhadap kemanusiaan dan dikaitkan dengan hak anak di masa kini.

    “Pandangan Ibu Megawati dan berbagai panelis yang hadir tentunya penting menunjukkan keberpihakan terhadap hak anak,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pengamat Dukung Efisiensi Perjalanan Dinas, Prioritas Masyarakat

    Pengamat Dukung Efisiensi Perjalanan Dinas, Prioritas Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, mendukung efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Termasuk di dalamnya pemangkasan perjalanan dinas, agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada masyarakat.

    Arlan menuturkan, efisiensi anggaran itu terjadi karena memang dalam masa transisi kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Presiden terpilih ataupun kepala daerah terpilih tentunya memiliki program unggulan, sesuai dengan janji yang dikampanyekan selama pilpres atau pilkada.

    Tidak sedikit program dan gagasan itu berbeda dengan Presiden ataupun Kepala Daerah sebelumnya. Di sisi lain, Anggaran 2025 baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sudah disusun sebelum presiden ataupun kepala daerah terpilih menjabat.

    BACA JUGA:Pemprov Jabar Relokasi Anggaran dari Tiap OPD Capai Rp 4 Triliun

    “Ini kan transisi. Pak Prabowo ada program yang sedikit berbeda dengan Pak Jokowi. Salah satunya Makan Bergizi Gratis. Termasuk di tingkat provinsi ataupun kota kabupaten. Imbasnya adalah efisiensi anggaran,” jelasnya, Minggu (2/2).

    Arlan melanjutkan, kebijakan efisiensi anggaran itu hadir dengan diterbitkannya Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025, salah satu point yang perlu diefisienkan adalah perjalanan dinas. “Kalau dipahami bukan berarti tidak ada perjalanan dinas. Tapi dipilah dulu mana yang penting. Jadi ini lebih pertimbangan efisiensi saja,” jelasnya.

    Menurut Arlan, kebijakan efisiensi anggaran itu akan berdampak positif kepada masyarakat, karena semangatnya dalam pemangkasan sejumlah program atau anggaran itu dipertimbangkan pada aspek yang menyentuh langsung masyarakat. “Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarkat,” katanya.

    BACA JUGA:Kunjungan Kerja DPRD Sumedang: Hanya Seremonial dan Pemborosan Anggaran?

    Spesifik anggaran perjalanan dinas, bisa dipertimbangkan karena selama ini program itu belum menyentuh langsung ke masyarakat, dibandingkan beberapa program lain. Misalnya untuk pembangunan jalan. “Mungkin ada anggaran besar tapi tidak berdampak langsung ke masyarakat. Seperti perjalanan dinas,” cetusnya.

    Namun demikian, anggaran perjalanan dinas tidak sepenuhnya dihilangkan. Perjalanan dinas tetap perlu, itu untuk program-program mendesak. Seperti untuk meninjau jika ada bencana di daerah.

  • Kapolres Jaksel Bantah Terima Suap Rp 400 Juta, Ngaku Sudah Diperiksa Propam  – Halaman all

    Kapolres Jaksel Bantah Terima Suap Rp 400 Juta, Ngaku Sudah Diperiksa Propam  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, COM – Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal membantah menerima suap dari kubu tersangka kasus pembunuhan, Arif Nugroho, sebesar Rp 400 juta.

    Ade Rahmat mengaku sudah memberikan keterangan kepada Bidang Propam Polda Metro Jaya atas tudingan tersebut.

    “Sudah, sudah, saya sudah kasih keterangan (ke Propam Polda Metro Jaya),” kata Ade Rahmat saat dihubungi, Minggu (2/2/2025).

    Ade Rahmat sendiri mengakui adanya pertemuan antara dirinya dengan tersangka Arif yang saat itu tengah ditangguhkan penahanannya.

    Dalam pertemuan itu, kubu tersangka Arif meminta agar kasusnya dihentikan atau diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3).

    Hal ini disebut Ade Rahmat saat tersangka mengetahui jika kasusnya akan tetap berlanjut dan akan dilimpahkan ke pengadilan.

    “Ada (pertemuan dengan tersangka). Justru dia menawarkan saya uang 400 sampai 500 kalau di SP3 kasusnya. Kata saya tidak benar, tidak bisa. Orang kamu menghilangkan nyawa orang kok, mau dibayar pakai uang, ya tidak bisa,” ucapnya.

    Tudingan Kuasa Hukum

    Sebelumnya, Kuasa Hukum Tersangka AN, Romi Sihombing menuding pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan ikut menerima uang dugaan suap dalam perkara ini.

    “Kalau dari hasil investigasi kami kepada Kanit Z, jelas keluar statement dari Kanit Z tersebut, bahwa semua itu tersalurkan kepada pimpinan,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Ya, tersalurkan kepada pimpinan. Perlu menjadi catatan ini. Pimpinan Polres ini mulai dari tingkat Kasat sampai dengan kepada Kapolres,” sambungnya.

    Romi mengatakan hal ini diketahui setelah kliennya bertemu langsung dengan pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan dengan tujuan menanyakan nominal kerugian yang sudah dikeluarkan oleh tersangka AN.

    Dia mengklaim pihaknya mempunyai bukti-bukti dan keterangan saksi yang kuat atas tudingan tersebut saat kliennya bertemu dengan pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan.

    “(Dalam pertemuan, pimpinan Polres Jaksel) mengakui, menurut keterangan dari klien kami dan pernyataan dari klien kami bersama saksi-saksi yang mendengarkan bahwa ada pengakuan menerima sejumlah. Kalau hasil pengakuan dari klien kami sekitar Rp400 juta,” ucapnya.

    Meski begitu, Romi tak menjelaskan secara detil terkait siapa sosok pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan yang diduga juga menerima uang dari tersangka AN.

    Dia hanya memastikan uang Rp400 juta tersebut bukan yang mengalir ke AKBP Bintoro melainkan atasannya.

    “Ya, nanti kita buktikan di pengadilan,” tuturnya.

    Menurutnya, kasus yang diduga awalnya ingin ‘disimpan’ akhirnya muncul ke publik karena pembagian atas kerugian yang dialami tersangka AN senilai Rp17 miliar lebih tidak rata.

    “Untuk sementara ini, dalam rangkaian, kita melihat bahwa tidak ada ke unit-unit lain. Orang-orang atau oknum-oknum itu saja. Ya, di Kanit Z, Kanit M, di Kasat G, Kasat B, dan ya, terakhir kita dapatkan bukti bahwa ya, pimpinan juga menerima,” ungkapnya.

    “Cuma setelah mendengar bahwa klien kami ini sudah mengeluarkan dana sebesar 17 miliar, sementara pimpinan ini cuma dapat 400 juta, menimbulkan suatu kecemburuan yang akhirnya peristiwa ini didorong untuk maju P21,” sambungnya.

    Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan oleh AN dan BH terhadap AKBP Bintoro dan empat anggota kepolisian lainnya di PN Jakarta Selatan.

    Perkara ini terdaftar dengan nomor 30/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL pada Selasa (7/1/2025).

    Dalam gugatan tersebut, Bintoro dan beberapa polisi lainnya diminta mengembalikan uang Rp 1,6 miliar serta beberapa kendaraan mewah yang diduga disita secara ilegal.

    Terkait dugaan pemerasan anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya telah menahan Bintoro untuk pemeriksaan lebih lanjut.

     

  • Tiongkok Dituding Usik Kedaulatan Myanmar Lewat Proposal Keamanan Gabungan – Halaman all

    Tiongkok Dituding Usik Kedaulatan Myanmar Lewat Proposal Keamanan Gabungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiongkok menghadapi masalah baru di Myanmar, yakni mencoba melindungi Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) di negara yang dilanda perang sipil antara junta militer dan sejumlah grup milisi etnis.

    Dikutip dari Mekong News, Minggu (2/2/2025), Tiongkok disebut berusaha memprakarsai perusahaan gabungan dengan Myanmar demi melindungi berbagai investasinya di sana, termasuk terkait BRI.

    Tiongkok mencoba menggalang kerja sama dengan junta militer dan juga menggandeng sejumlah besar kelompok etnis.

    Namun, usulan ini telah mendapat penolakan dari masyarakat Myanmar, yang menganggapnya sebagai bentuk intervensi Beijing terhadap kedaulatan negara.

    Mekong News menganalisis bahwa dukungan Tiongkok terhadap junta militer pascakudeta 2021 telah menjadi bumerang.

    Kini, rencana pembentukan perusahaan keamanan bersama itu semakin membuat rakyat Myanmar geram terhadap Beijing. 

    Perlawanan terhadap usulan Tiongkok dari kalangan rakyat biasa Myanmar makin menguat.

    Komentar daring atas usulan Tiongkok itu mengungkapkan kekhawatiran akan potensi kedatangan pasukan Tiongkok di Myanmar melalui perusahaan keamanan bersama.

    Bahkan, serangan granat terjadi saat otoritas Tiongkok menahan komandan pasukan pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) Peng Daxun di Kunming, Tiongkok, Oktober 2024.

    Penahanan untuk menekan MNDAA agar mundur dari Lashio, yang berbatasan dengan provinsi Yunnan di Tiongkok dan jalur masuknya investasi Tiongkok ke Myanmar.

    Konsulat Tiongkok di kota Mandalay di Myanmar utara menjadi sasaran serangan granat.

    Perusahaan Keamanan Gabungan

    Di Kyauk Phyu di negara bagian Rakhine di pesisir barat Myanmar, tempat Tiongkok membangun pelabuhan, jalur kereta api, jaringan pipa minyak dan gas ganda untuk menghubungkan provinsi Yunnan di Tiongkok dengan pelabuhan tersebut.

    Bahkan sejumlah bank swasta melakukan mogok kerja berkepanjangan pada November lalu; yang mengakibatkan arus kas terhenti total. 

    Tentara Arakan, kelompok etnis bersenjata dan anggota Aliansi Tiga Persaudaraan, menguasai wilayah di sekitar Kyauk Phyu.

    “Perusahaan Keamanan Gabungan China-Myanmar dibentuk pada awal November untuk melindungi KEK Kyauk Phyu dan investasi serta proyek khusus China. Pasukan keamanan dan teknisi China merupakan bagian dari pasukan keamanan ini,” lapor media Mizzima News.

    Kelompok bersenjata telah menyita pabrik pengolahan nikel Tiongkok di wilayah Sagaing dan pabrik semen yang dibangun dengan bantuan Tiongkok di Mandalay.

    Pasukan junta militer yang menjaga stasiun lepas landas untuk jaringan pipa minyak dan gas menghadapi serangan yang sering terjadi.

    Usulan Tiongkok tersebut diutarakan pada Agustus 2024. Perusahaan Keamanan Gabungan ini jauh dari badan keamanan swasta konvensional yang mengatur perlindungan pabrik dan proyek, tetapi merupakan intervensi militer oleh Tiongkok melalui pintu belakang. 

    Tentara Tiongkok akan hadir di Myanmar bersama dengan senjata dan perlengkapan perang, yang mampu menghadapi kelompok milisi etnis; meskipun tanpa seragam Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.

    Hal tersebut bukan hanya dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Myanmar, tetapi masalah yang menjadi perhatian negara-negara tetangga seperti India, Bangladesh, dan Thailand. Ini akan menjadi kehadiran tentara Tiongkok di dekat perbatasan mereka. India sedang membangun Proyek Transportasi Multimoda Kaladan juga di negara bagian Rakhine tempat Tiongkok mengerahkan pasukannya.

    Dukungan Tiongkok untuk Junta Myanmar

    Junta militer telah membentuk komite kerja untuk menyiapkan Nota Kesepahaman untuk pendirian perusahaan keamanan tersebut.

     

    Jason Tower dari Institut Perdamaian Amerika Serikat telah dikutip di The Irrawaddy yang mengatakan Tiongkok menginginkan kendali penuh dan kemampuan untuk secara langsung mengamankan investasi geostrategisnya di Myanmar tanpa bergantung pada junta.

    “Apa yang diminta oleh Tiongkok tampaknya mirip dengan ‘pulau keamanan’ yang ingin mereka bangun di sekitar bendungan Myitsone pada tahun 2009 setelah pertikaian pecah terkait proyek pembangkit listrik tenaga air di negara bagian Kachin. Itu akan melibatkan keamanan Tiongkok yang secara langsung mengendalikan akses ke wilayah di sekitar proyek tersebut,” katanya.

    Konstitusi Myanmar tahun 2008 melarang pengerahan pasukan asing di wilayahnya. Pembingkaian inisiatif tersebut sebagai “perusahaan” Tiongkok dalam usaha patungan tidak lain hanyalah langkah cerdik untuk membungkam tuduhan intervensi militer asing.

    Dengan menyusun perusahaan tersebut sebagai perusahaan swasta dan sebagian milik Burma, Beijing dapat menyangkal keterlibatan langsungnya sementara dari balik tirai bambu mengarahkan pasukan keamanan untuk melaksanakan tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok dari wilayah Burma.

    Beijing telah membantu pemerintahan junta militer yang represif dengan dukungan keuangan dan militer yang berkelanjutan, termasuk pengiriman senjata dan pesawat, tetapi sekarang tidak lagi yakin bahwa junta militer akan mampu melindungi investasi dan personelnya di Myanmar.

    Tiongkok sudah memiliki empat perusahaan keamanan swasta yang beroperasi di Myanmar, di wilayah-wilayah yang menjadi tempat Beijing memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang signifikan. Perusahaan-perusahaan keamanan ini terutama berfokus pada pengamanan proyek-proyek infrastruktur, personel Tiongkok, dan investasi-investasi yang terkait dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan.

    Namun, Perusahaan Keamanan Gabungan yang diusulkan akan menjadi usaha patungan dengan junta militer di Myanmar, yang akan memperkenalkan dinamika baru dalam keseluruhan rencana. Perusahaan ini akan memfasilitasi pengiriman dan penyaluran senjata ke junta militer.

    Kejutan yang Tak Diharapkan

    Dengan adanya kepentingan junta di dalamnya, perusahaan baru ini akan beroperasi dengan lebih sedikit batasan dan memiliki personel yang bersenjata lengkap di jajarannya. Perusahaan ini mungkin akan mengambil peran yang lebih militeristik dan bagian aktif dalam memerangi kekuatan-kekuatan pro-demokrasi.

    Dengan keserakahannya yang tak terpuaskan untuk menguasai dunia, Partai Komunis Tiongkok berinvestasi dalam proyek-proyek di negara-negara yang terganggu, di mana pemerintah tidak dapat mengatur perlindungan bagi mereka. Melalui Myanmar yang telah lama dilanda kerusuhan dan perang saudara, Beijing membangun Koridor Ekonomi Tiongkok Myanmar (CMEC) untuk mencapai perairan hangat Samudra Hindia. 

    CMEC mencakup jalan raya, zona ekonomi, jalur kereta api, serta jaringan pipa minyak dan gas yang menghubungkan Kunming di provinsi Yunnan, Tiongkok, dengan Kyauk Phyu di pantai barat Myanmar.

    Untuk melindungi investasi BRI-nya, Tiongkok berlari dengan kelinci dan berburu dengan anjing pemburu di Myanmar. Sejak kudeta tahun 2021, Beijing telah memperdalam keterlibatan dengan rezim militer. 

    Sebagian besar investasinya berlokasi di wilayah perbatasan Myanmar yang dikuasai oleh pasukan kelompok etnis, Tiongkok juga secara berkala membantu kelompok pemberontak. Pada tahun 2023, kelompok pemberontak meluncurkan “Operasi 1027,” sebuah serangan gabungan, dengan restu dari Beijing.  Namun, Tiongkok tidak mampu untuk merusak hubungan dengan junta militer yang masih menguasai wilayah inti Myanmar.

    Kudeta pada 2021 menjadi kejutan yang tidak diharapkan bagi Tiongkok karena Myanmar dilanda kekacauan di saat Beijing berencana memperluas investasi BRI di sana. Kini, rencana Tiongkok untuk melakukan intervensi bersenjata akan semakin menjerat mereka dalam perang saudara yang berkepanjangan di Myanmar, di mana proyek dan perusahaan Tiongkok langsung diserang tak lama setelah kudeta.

    SUMBER