Xcloud.id

Blog

  • Menguji Cinta Publik Dengan Even Megawati Run

    Menguji Cinta Publik Dengan Even Megawati Run

    Liputan6.com, Semarang – Sosok Megawati Soekarnoputri menjadi tokoh penting perjalanan reformasi dan demokrasi di Indonesia. Ia pernah ditekan dan dikerdilkan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah, namun malah melambungkan namanya.

    Menghormati ketokohan Megawati, PDI Perjuangan menggelar even Megawati Run. Sebuah lomba lari gembira sekaligus untuk menguji penghormatan masyarakat kepada Megawati.

    Ketua panitia Megawati Run, Supriyadi S.Sos menyebut bahwa lari bergembira ini menempuh jarak 10 km dan terbuka untuk umum.

    “Memang penyelenggara adalah partai politik, tapi ini terbuka untuk umum. Seperti Ibu Mega yang tak hanya jadi milik PDIP, namun milik bangsa,” katanya.

    Ditambahkan, sebelumnya ia sudah memprediksi peserta akan melimpah. Karenanya panitia membatasi jumlah peserta.

    “Nanti akan mengambil start dan finish di Panti Marhaen. Kami jadwalkan ketua DPD PDIP Jateng, mas Bambang Pacul akan melepas peserta dengan mengibarkan bendera start,” kata Supriyadi.

    Menyebut sebagai lomba lari bergembira, maka panitia tak hanya menyediakan juara kelompok putra dan putri. Hadiah diperluas dengan juara harapan.

    “Ini kategorinya juga bukan hanya 10K, namun juga 5K. Panitia juga menyiapkan hadiah 3 kostum terunik dan door prize 3 sepeda motor, 5 sepeda listrik dan 10 sepeda MTB,” tambahnya.

    Megawati Run ini baru pertama diselenggarakan, rencana akan dijadikan even tahunan sehingga bisa menambah agenda masyarakat pecinta olah raga lari.

     

  • Efisiensi Anggaran, Dito Sebut Kemenpora Sudah Pangkas Rp 500 M

    Efisiensi Anggaran, Dito Sebut Kemenpora Sudah Pangkas Rp 500 M

    Jakarta –

    Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotejo atau Dito Ariotejo mengaku telah menyisir anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi. Dito menyampaikan, Kemenpora telah memangkas biaya sebesar Rp 500 miliar.

    “Kami di Kemenpora, saat ini sudah bisa kami sisirkan. Sudah lebih dari Rp 500 miliar. Targetnya lebih dari itu,” kata Dito kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

    Dito menilai sebagai pembantu Presiden, tentu harus menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan. Dito mengatakan dengan Inpres ini pun, pihak Kementerian dan Lembaga dapat lebih detil melihat-lihat pemanfaatan anggaran yang diterima.

    “Itu sangat baik. Karena yang saya dapatkan bapak Presiden ingin bagaimana kita-kita sebagai pembantu pemerintah, sebagai menteri ini bisa memelototi kembali sekiranya penganggaran atau perencanaan yang bisa di efisiensi kan,” tutur dia.

    “Itu dalam rangka tetap prioritas seperti persiapan Sea Games, ASEAN games, Olimpiade, itu tetap terjaga. Jadi ini adalah tugas dan karakter dan gaya kepemimpinan yang baru ini ingin para menteri lebih teliti dan juga bisa lebih efisien,” pungkasnya.

    Prabowo Terbitkan Inpres

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga. Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Infrastruktur SDA dan konektivitas bantu kendalikan inflasi

    Infrastruktur SDA dan konektivitas bantu kendalikan inflasi

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di Jakarta, Jumat (31/1). (ANTARA/HO-Kementerian PU)

    Wamen PU: Infrastruktur SDA dan konektivitas bantu kendalikan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) dan konektivitas telah meningkatkan produksi barang dan mengurangi biaya logistik, sehingga membantu mengendalikan inflasi sesuai sasaran.

    “Ketersediaan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan air baku, irigasi, dan air bersih dapat mengurangi biaya produksi dan menurunkan harga pangan,” kata Diana di Jakarta, Sabtu.

    Diana mengatakan untuk mendukung pengurangan biaya produksi, Kementerian PU telah menyelesaikan 53 bendungan dari target 61 bendungan, di mana 8 bendungan lainnya ditargetkan selesai setelah 2024.

    Dengan selesainya 61 bendungan, kata dia, maka dapat menambah luas irigasi yang sumber airnya berasal dari bendungan seluas 396 ribu hektare, tambahan air baku 52 meter kubik per detik, potensi pembangkit listrik sebesar 255 MW serta bermanfaat untuk pengendali banjir, konservasi air, dan destinasi pariwisata.

    Adapun dalam 10 tahun terakhir, dia mengatakan Kementerian PU juga telah menuntaskan pembangunan irigasi seluas 1,24 juta hektar (ha) dan rehabilitasi irigasi seluas 4,62 juta ha. Total lahan irigasi Indonesia saat ini sekitar 7,5 Juta ha dengan luas cakupan sawah yang air irigasinya berasal dari bendungan meningkat dari semula 11 persen atau seluas 825 ribu ha di tahun 2014 menjadi 19 persen atau seluas 1,4 juta ha di tahun 2024.

    “Selain itu, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan dan jembatan dari kawasan produksi menuju kawasan distribusi dapat membantu pengurangan biaya logistik, sehingga dapat membantu stabilitas harga komoditas/jasa,” ujarnya.

    Pada sektor konektivitas, kata Diana, telah diselesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.432 kilometer (km) serta pembangunan jalan nasional non tol baru sepanjang 5.999 km pada tahun 2015-2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penanganan jalan daerah sesuai dengan amanat Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dengan capaian sepanjang 3.139 km jalan dan 2.682 m jembatan.

    Diana menambahkan bahwa Kementerian PU juga melakukan pembangunan pengendali banjir seperti normalisasi sungai, pengaman pantai dan lainnya yang bertujuan mengurangi risiko bencana banjir yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga harga barang naik.

    Pada periode tahun 2015-2024 telah dibangun infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 2.041 km untuk melindungi kota-kota pesisir yang mengalami abrasi dan erosi.

    “Untuk menambah pendapatan masyarakat khususnya di desa, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat tetap dilaksanakan untuk kegiatan infrastruktur yang sederhana dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. Program padat karya Kementerian PU pada tahun 2020-2024 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4,12 juta orang,” kata Diana.

    Adapun pemerintah, dalam Rapat Tingkat Tinggi (High Level Meeting) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025. sepakat untuk menjaga tingkat inflasi 2025 di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

    Sumber : Antara

  • Mensesneg Sebut Retreat Kepala Daerah Tak Pakai Dana Prabowo, Tapi dari Pemerintah

    Mensesneg Sebut Retreat Kepala Daerah Tak Pakai Dana Prabowo, Tapi dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan biaya untuk pelaksanaan pembekalan atau retreat Kepala Daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan akan menggunakan dana pemerintah.

    Kendati demikian, dia berujar hingga sejauh ini belum ada kepastian besaran pengalokasian anggaran. Namun, dia menyebut hal ini akan diurus oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memastikan ada dananya.

    “Enggak [dana dari Presiden Prabowo] dong, dari Pemerintah. Belum [besaran anggaran], Pak Mendagri [yang urus],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    Pada pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih lalu, Prabowo diketahui memakai dana pribadinya untuk membiayai agenda itu. Prasetyo menjelaskan, hal ini dilakukan Prabowo karena saat itu adalah awal-awal masa pemerintahannya.

    “Iya karena itu kan di awal-awal ya, di awal-awal masa pemerintahannya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya merasa retreat Kepala Daerah ini sangat penting untuk menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga agenda ini perlu dilakukan.

    “Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga. Kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan pembekalan atau Retreat Kepala daerah bakal digelar sebelum Ramadan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

    Dia menekankan bahwa pemerintah perlu untuk menyamakan visi terhadap para pejabat pemenang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 itu. 

    “Ya, kita tentu berharap pembekalan ini bisa dilakukan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita berharap, ya,” katanya kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.

    Kendati demikian, Bima menekankan bahwa terkait dengan jadwal resmi pembekalan di Akmil Magelang akan tetap menyesuaikan tanggal pelantikan kepala daerah nantinya.

  • Wisata Petik Durian Hadir di Pedesaan Cilacap

    Wisata Petik Durian Hadir di Pedesaan Cilacap

    Liputan6.com, Cilacap – Desa Pesahangan di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap mengembangkan konsep wisata petik durian. Hal ini membuat pengunjung memetik dan menikmati buah langsung dari pohonnya.

    Destinasi wisata ini menawarkan pengalaman berbeda bagi pencinta durian dengan berbagai varietas unggulan. Kebun durian di Desa Pesahangan menerapkan sistem wisata petik mandiri, di mana pengunjung dapat memilih dan memetik durian yang telah matang.

    Mengutip dari berbagai sumber, lokasi ini tidak mengenakan biaya masuk. Pengunjung hanya diminta memberikan sumbangan sukarela untuk biaya keamanan kendaraan.

    Prosedur kunjungan ke kebun durian ini mengharuskan wisatawan untuk melapor dan meminta izin terlebih dahulu kepada pengelola. Sistem pelaporan ini diterapkan untuk memantau aktivitas pengunjung dan menjaga ketertiban di area kebun.

    Kebun durian Pesahangan menawarkan beragam varietas durian premium. Beberapa jenis durian yang dapat ditemukan di lokasi ini antara lain durian duri hitam, musangking, super tembaga, dan bawor.

    Setiap varietas memiliki karakteristik rasa dan aroma yang berbeda. Selain aktivitas memetik durian, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam pedesaan.

    Lokasi kebun yang berada di area pegunungan menciptakan suasana sejuk dan pemandangan yang asri, menambah daya tarik wisata ini. Keberadaan wisata petik durian ini merupakan bentuk diversifikasi destinasi wisata di Kabupaten Cilacap.

    Konsep wisata berbasis agro ini tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Pengembangan wisata petik durian di Desa Pesahangan juga mendukung pelestarian varietas durian lokal.

    Keberagaman jenis durian yang ditanam di kebun ini membantu menjaga plasma nutfah durian Indonesia, khususnya varietas yang berasal dari Jawa Tengah. Pengelolaan kebun durian ini melibatkan masyarakat setempat.

    Sistem pengelolaan berbasis komunitas ini membantu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Desa Pesahangan. Wisata petik durian Pesahangan menjadi bagian dari upaya pengembangan desa wisata di Kabupaten Cilacap.

    Konsep wisata yang menggabungkan pertanian dengan pariwisata ini menjadi model pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal. Kehadiran destinasi wisata ini juga mendorong perbaikan infrastruktur di Desa Pesahangan.

    Akses jalan dan fasilitas pendukung wisata terus dilakukan perbaikan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang ke lokasi. Wisata petik durian di Desa Pesahangan merupakan alternatif destinasi bagi wisatawan yang mencari pengalaman berbeda.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Pengamat Pasar Uang Curiga Ada Ulah Hacker di Balik Kurs 1 Dolar AS Jadi Rp8.170

    Pengamat Pasar Uang Curiga Ada Ulah Hacker di Balik Kurs 1 Dolar AS Jadi Rp8.170

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, mencurigai bahwa nilai tukar rupiah yang tercatat sebesar Rp8.170,65 per dolar Amerika Serikat (AS) di Google disebabkan oleh aksi peretasan (hacking).

    Pada penutupan perdagangan hari Jumat, 31 Januari 2025, nilai tukar rupiah tercatat di level Rp16.305 per dolar AS, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar yang tertera di Google pada Sabtu, 1 Februari 2025 sore.

    Ibrahim menduga ada pihak yang sengaja mengacaukan data kurs rupiah sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan. Anggapan tersebut berdasarkan pada target yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    Menurut Ibrahim, peretasan ini seperti sebuah pesan terselubung. Para peretas ingin menunjukkan potensi rupiah jika ekonomi kita benar-benar tumbuh sebesar 8 persen seperti target pemerintah. Estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih menjadi perdebatan.

    Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan memiliki proyeksi yang sedikit berbeda. Risiko pengangguran menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    Ada kekhawatiran bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terpusat mungkin tidak cukup efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini karena program tersebut lebih fokus pada peningkatan konsumsi masyarakat, sementara investasi yang merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi masih belum optimal.

    Dari perspektif perekonomian global, kebijakan yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump dikhawatirkan dapat berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia.

    Ancaman perang dagang kembali mencuat, dengan AS berpotensi melibatkan China, Eropa, Kanada, dan Meksiko dalam konflik perdagangan. Selain itu, Trump juga mengancam akan memberikan sanksi kepada negara-negara BRICS yang tidak menggunakan dolar AS.

    Federal Reserve telah menolak permintaan Trump untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat yang ada. Gejolak ekonomi yang terjadi belakangan ini mungkin menjadi pemicu para hacker untuk mencoba-coba mengacaukan data kurs rupiah.

    “Ini kemungkinan besar hanya sesaat, di hari Senin sudah kembali normal,” ucap Ibrahim dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 1 Februari 2025.

    Bank Indonesia menegaskan bahwa nilai tukar rupiah yang tertera di Google, yaitu Rp8.100 per dolar AS, tidak sesuai dengan data resmi. Data resmi Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 31 Januari 2025 adalah Rp16.312.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Aman dan Praktis, Dompet Digital Andalan Transaksi Sehari-hari

    Aman dan Praktis, Dompet Digital Andalan Transaksi Sehari-hari

    Jakarta: Di era digital seperti sekarang, transaksi semakin mudah berkat adanya berbagai metode pembayaran digital. 
     
    Mulai dari belanja online hingga membayar tagihan, kini kita bisa melakukannya tanpa harus membawa uang tunai. 
     
    Lalu, apa sebenarnya metode pembayaran digital itu, dan mengapa semakin banyak orang yang menggunakannya? Simak penjelasannya lengkapnya di artikel ini.
    Apa itu metode pembayaran digital?
    Metode pembayaran digital adalah cara bertransaksi secara elektronik tanpa uang tunai, menggunakan alat pembayaran non tunai seperti uang elektronik (yang biasa dikenal sebagai dompet digital, kartu, atau transfer bank. 

    Dengan perkembangan teknologi, metode ini semakin banyak digunakan karena lebih praktis dan aman.

    Keuntungan pembayaran digital
    Menggunakan pembayaran digital memberikan berbagai manfaat, seperti:
     
    Mudah dan cepat
    Transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik tanpa repot membawa uang tunai.
     
    Lebih aman
    Sistem pembayaran digital dilengkapi verifikasi seperti PIN atau biometrik untuk melindungi transaksi.
     
    Catatan keuangan tercatat
    Semua transaksi tersimpan otomatis, mempermudah pengelolaan keuangan.
     
    Banyak promo menarik
    Penyedia layanan uang dan dompet elektronik sering menawarkan diskon dan cashback yang menguntungkan.
    ShopeePay sebagai pilihan pembayaran digital
    Salah satu uang dan dompet elektronik yang banyak digunakan di Indonesia adalah ShopeePay. Dengan fitur yang lengkap dan berbagai promo menarik, ShopeePay menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi sehari-hari. 
     
    Yuk, mulai manfaatkan dompet elektronik dan nikmati kemudahannya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menkum Supratman Yakin Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos Selesai Pekan Depan

    Menkum Supratman Yakin Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos Selesai Pekan Depan

    JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meyakini dokumen yang dibutuhkan untuk mengekstradisi Paulus Tannos segera rampung. Koordinasi terkait proses memulangkan buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terus dilakukan.

    “Paulus Tannos masih sementara koordinasi antar seluruh aparat penegak hukum. Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan,” kata Supratman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 1 Februari.

    Setelah selesai, dokumen itu akan diserahkan kepada pihak otoritas Singapura. Supratman meyakini proses tersebut akan selesai tepat waktu, yakni 45 hari setelah penangkapan dan penahanan sementara Paulus Tannos dilakukan.

    “Begitu selesai maka kemudian kami kirim (dokumen yang dibutuhkan, red) ke otoritas yang ada di Singapura,” tegasnya.

    Paulus Tanos (Dok. Istimewa)

    Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos yang merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthapura akhirnya ditangkap otoritas Singapura setelah masuk daftar pencarian orang sejak 2021. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

    Ketika itu dia ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Isnu Edhi Wijaya selaku mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI); anggota DPR RI 2014-2019 Miryam S Haryani; dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.

  • DPR Soal Penundaan Pelantikan Kepala Daerah: Biar Lebih Banyak dan Serentak

    DPR Soal Penundaan Pelantikan Kepala Daerah: Biar Lebih Banyak dan Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons soal mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berujar penundaan ini dimaksudkan agar pelantikan kepala daerah dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dan serentak.

    “Ya, ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya tidak terlalu lama rentang waktunya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    Dengan demikian, kata Dasco, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta supaya pelantikan kepala daerah terpilih dapat disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

    “Pemerintah kemudian mengajukan, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri meminta supaya pelantikan itu dapat disesuaikan dan agar yang keputusan MK juga dapat sama-sama dilantik rentang waktunya antara tanggal 18 sampai 20 [Februari 2025],” jelasnya.

    Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Harian Gerindra ini menyebut akan ada kemungkinan pada minggu depan pihaknya menggelar rapat konsultasi antara DPR RI, Pemerintah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Senada, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan kemungkinan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih akan berlangsung pada 18-20 Februari 2025. Akan tetapi, dirinya belum bisa menyebutkan lokasi pasti pelantikan itu berlangsung.

    “Belum ada keputusan mengenai lokasinya, belum. Kita menunggu dulu keputusan dan kesepakatan terhadap perubahan yang tadinya tanggal 6, ada kemungkinan mundur di tanggal 18 sampai 20 Februari. Sabar dulu, sabar dulu,” ujarnya di tempat yang sama.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan penundaan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Awalnya, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak digugat ke MK dijadwalkan pada 6 Februari 2025.  

    Tito menjelaskan, pemerintah berkeinginan supaya pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak digugat ke MK atau non-sengketa, digabungkan dengan yang bersengketa namun diputuskan gugur atau dismissal oleh MK.  

    Langkah pemerintah itu sejalan dengan keputusan MK untuk membacakan putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) gubernur, bupati dan wali kota atau sengketa Pilkada Serentak 2024, pada 4 dan 5 Februari 2025 pekan depan.  

    “Karena ada yang putusan sela kemarin [diumumkan MK, red] tanggal 30 Januari, maka otomatis yang tanggal 6 Februari kita batalkan dan kemudian kita secepat mungkin melakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar,” ungkap Tito pada konferensi pers di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

  • Menteri ATR/BPN Setuju Efisiensi Anggaran: Banyak Pengeluaran Tak Perlu

    Menteri ATR/BPN Setuju Efisiensi Anggaran: Banyak Pengeluaran Tak Perlu

    Jakarta –

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyetujui Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran. Nusron menilai banyak pengeluaran dari Kementerian yang tidak perlu.

    “Karena memang kami juga menyadari di hampir semua Kementerian termasuk di tempat kami sendiri pun, masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu,” ungkap Nusron kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

    Nusron menyampaikan beberapa pengeluaran di Kementeriannya yang dapat dipangkas mulai dari honor, perjalanan dinas hingga acara bersifat seremonial. Dia mengungkapkan sejauh ini, Kementeriannya sudah berhasil memangkas anggaran hingga Rp 2,4 triliun.

    “Honor-honor yang tidak perlu, perjalanan dinas yang tidak perlu, acara-acara yang tidak perlu, kadang-kadang acaranya serah terima jabatan berlebihan. Ini kan kecil-kecil-kecil kalau berkali-kali kan kelihatan banyak. Kita sudah efisiensi sampai Rp 2,4 triliun dari rencana Rp 7 triliun,” kata Nusron.

    Dia juga menerangkan jika saat ini semua lembaga negara dalam situasi ekonomi yang rentan. Sehingga dia menilai langkah efisiensi anggaran yang diambil Presiden Prabowo sebagai penghematan sudah tepat.

    “Apalagi cita-cita besar Bapak (Presiden) kan bagus sekali. Pak Presiden untuk mencari dana alternatif untuk kepentingan investasi jangka panjang berupa makan bergizi gratis sama investasi. Ini kan harus kita dukung,” pungkasnya.

    Prabowo Terbitkan Inpres

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga. Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu