Xcloud.id

Blog

  • UNJ Tak Boleh Hajar Akademisi yang Kritis pada Kekuasaan!

    UNJ Tak Boleh Hajar Akademisi yang Kritis pada Kekuasaan!

    GELORA.CO -DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatan Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

    Terlebih, pencopotan itu ditengarai karena Ubedillah bersikap kritis terhadap penguasa. 

    “Lembaga Pendidikan seperti UNJ yang harusnya tetap menjaga sikap kemerdekaan akademisinya tampaknya menjadi alat kekuasaan bak palu godam yang menjatuhkan sanksi dan menghajar akademisinya yang kritis pada kekuasaan,” sesal Jurubicara DPP PDIP Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Jumat, 31 Januari 2025. 

    Ubedilah diketahui merupakan salah satu pihak yang melaporkan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Atas dasar itu, Guntur menilai, apabila pencopotan Ubedilah karena melaporkan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya ke KPK maka Rektor UNJ telah bertindak sewenang-wenang. 

    “Sikap Rektor UNJ yang secara sewenang-wenang mencopot Ubedilah Badrun menjadi preseden buruk akan masa depan kampus yang independen dan kritis,” tegasnya. 

    Terlebih, kata Guntur, dalam draft revisi UU Minerba yang baru disahkan sabagai usul insiatif DPR terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia perguruan tinggi, dibolehkan mengelola tambang. 

    “Nantinya kampus akan diberi jatah pengelolaan tambang akan semakin mematikan daya kritis dan independensi dari lembaga pendidikan tinggi di negeri ini,” pungkasnya.

    Diberitakan Kantor Berita Politik RMOL sebelumnya, Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada redaksi, Kamis, 30 Januari 2025.

  • Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Respons Aduan Masyarakat Sebelum Viral

    Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Respons Aduan Masyarakat Sebelum Viral

    loading…

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk membuat akun media sosial (medsos) guna merespons aduan dari masyarakat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk membuat akun media sosial (medsos) guna merespons aduan dari masyarakat. Sigit meminta jajarannya untuk segera merespons aduan-aduan yang ada sebelum viral di media sosial.

    “Saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan, baik para Kapolda kemudian para para kasatker, sampai dengan para kapolres, sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral,” kata Jenderal Sigit dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2025, Jumat (31/1/2025).

    Menurut Sigit, kasus-kasus yang beredar di masyarakat punya kecenderungan viral jika dibiarkan sampai lewat dari tiga hari. “Jadi cukup dijawab bahwa kasus tersebut sudah direspons dan kita akan segera menindaklanjutinya dengan progres,” ujar dia.

    Sigit meminta agar respons ini bukan hanya dilakukan di tingkat Mabes Polri, melainkan hingga ke wilayah-wilayah. Sigit menambahkan, jika respons dan penanganan cepat bisa dilaksanakan, citra Polri di masyarakat juga akan membaik.

    “Tentunya itu harus dilakukan respons cepat, penanganannya harus cepat. Dan kemudian, langkah-langkahnya juga diinformasikan kepada masyarakat sehingga kemudian terlihat bahwa Polri mengambil langkah-langkah dan tidak membiarkan,” jelas dia.

    (cip)

  • Video: Tabrakan Pesawat Komersial Dengan Helikopter Tempur

    Video: Tabrakan Pesawat Komersial Dengan Helikopter Tempur

    Jakarta, CNBC Indonesia –Pencarian terus dilakukan dan penyelidikan bergulir terhadap tabrakan pesawat komersial American Airlines dengan Helikopter Tempur Blackhawk di Ibu Kota AS. Ucapan duka datang dari pejabat federal, kansas tempat penerbangan berasal.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (31/01/2025).

  • CIMB Niaga Aktif dalam Perdagangan Internasional Unit Karbon Indonesia – Page 3

    CIMB Niaga Aktif dalam Perdagangan Internasional Unit Karbon Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) berkomitmen menjalankan praktik sustainability atau keberlanjutan dengan berpartisipasi aktif sebagai pembeli unit karbon dalam peresmian Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Jakarta.

    Langkah yang dijalankan oleh CIMB Niaga ini melanjutkan praktik sustainability yang sebelumnya sudah dilakukan dengan menjadi pembeli unit karbon pertama saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada September 2023.

    Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei menyatakan, keikutsertaan CIMB Niaga pada kegiatan tersebut adalah wujud nyata dukungan Bank terhadap program dekarbonisasi nasional dan global.

    “Partisipasi ini merupakan bagian dari strategi kami mencapai emisi nol bersih gas rumah kaca (GRK) Cakupan 1 dan 2 pada 2030, serta emisi nol bersih secara keseluruhan pada 2050. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah Indonesia melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), Perjanjian Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),” ujar Fransiska di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Seperti diketahui, peresmian Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia yang berlangsung Senin (20/1/2025). Inisiatif tersebut menjadi langkah konkret dalam mewujudkan komitmen Indonesia di konferensi COP29, serta membuka peluang besar bagi kolaborasi lintas sektor internasional untuk menciptakan ekosistem karbon yang transparan dan berkeadilan.

    Sebagai perbankan yang konsisten menerapkan prinsip keberlanjutan, CIMB Niaga terus memainkan peran penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Melalui partisipasi dalam perdagangan karbon internasional ini, CIMB Niaga berharap dapat mengakselerasi perubahan positif, menciptakan dampak lingkungan yang signifikan, dan mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam menciptakan bumi yang lebih layak huni (The Cooler Earth).

    CIMB Niaga terus mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab sesuai prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Hingga sembilan bulan pertama tahun 2024, CIMB Niaga mencatat hampir 25% dari total pembiayaan Bank (atau setara dengan Rp54,4 triliun) mendukung transisi yang berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon, Perjanjian Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

  • Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Dikatakan Ujang, niat baik yang tidak dijalankan dengan kebersamaan dapat berpotensi menjadi masalah besar, terutama menjelang Pilpres 2029.

    Sekadar informasi, 2029 mendatang Indonesia akan kembali menggelar pesta rakyat Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah masa jabatan Prabowo selesai.

    “Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem,” ujar Ujang dikutip dari unggahan akun x @n_d_r_∅ (12/11/2024).

    Menurut Ujang, pertunjukan yang dilakukan antara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming merupakan sarat kepentingan menuju 2029.

    “Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029,” cetusnya.

    Blak-blakan, Ujang menekankan bahwa Kementerian harus dilibatkan dalam program tersebut. Mengingat, Kementerian juga memiliki sentra pengaduan selama ini.

    “Kementerian (harus) dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan Presidennya,” Ujang menuturkan.

    Ujang menambahkan, koordinasi dengan Presiden sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara lembaga-lembaga pemerintahan.

    “Presiden harus tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain,” tambahnya.

    Kata Ujang, jika Wapres melakukan langkah-langkah tanpa memberi tahu Presiden, hal itu bisa menyebabkan frekuensi yang berbeda dalam kebijakan pemerintahan.

    “Jadi kalau Wapresnya kerja apa, presiden harus tahu. Kalau kepentingan yang kompak, sama, oke. Tapi kalau frekuensi berbeda ini yang jadi persoalan,” tandasnya.

  • 90 Tahanan Palestina Akan Dibebaskan dalam Fase Keempat Pertukaran Sandera pada Sabtu Besok  – Halaman all

    90 Tahanan Palestina Akan Dibebaskan dalam Fase Keempat Pertukaran Sandera pada Sabtu Besok  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan, bersama Masyarakat Tahanan Palestina telah mengumumkan pada Jumat (31/1/2025), bahwa Israel akan membebaskan 90 tahanan Palestina pada Sabtu (1/12/2025), besok.

    Pembebasan ini merupakan bagian dari fase keempat pertukaran sandera kesepakatan gencatan senjata.

    Kedua organisasi tersebut, mengonfirmasi bahwa pembebasan ini akan mencakup 81 tahanan yang menjalani hukuman jangka panjang serta 9 lainnya yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

    Pembebasan ini merupakan imbalan dari pembebasan 3 sandera Israel oleh Hamas pada hari yang sama.

    Mereka di antaranya, Ofer Kalderon, Keith Siegel, dan Yarden Bibas.

    “Sembilan puluh tahanan akan dibebaskan besok sebagai ganti tiga tahanan Israel , sembilan di antaranya menjalani hukuman seumur hidup dan 81 di antaranya menjalani hukuman panjang,” kata juru bicara Klub Tahanan Palestina Amani Sarahneh kepada AFP, dikutip dari Al-Arabiya.

    Fase ini adalah lanjutan dari putaran ketiga pertukaran sandera yang dilakukan pada hari Kamis (30/1/2025).

    Di mana Hamas telah membebaskan 8 sandera Israel.

    Satu di antaranya tentara wanita Israel, 2 warga Israel dan 5 lainnya adalah warga Thailand.

    Kemudian, Israel membebaskan 110 tahanan sebagai imbalan.

    Dari jumlah tersebut, 32 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, 48 tahanan dengan berbagai hukuman, dan 30 anak di bawah umur, dikutip dari Wafa English.

    Sebagai informasi, pertukaran sandera ini adalah bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang telah dimulai pada 19 Januari 2025.

    Gencatan senjata yang sedang berlangsung ini merupakan bagian dari upaya internasional yang bertujuan mengakhiri 470 hari serangan Israel terhadap Gaza.

    Selain perlindungan tahanan, perjanjian tersebut mencakup ketentuan penting lainnya.

    Seperti, pertukaran tahanan, pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Gaza, serta diskusi terkait upaya de-eskalasi jangka panjang untuk mengurangi kekerasan yang sudah berlangsung lama.

    Gencatan senjata ini, disepakati setelah genosida 16 bulan yang dilakukan oleh Israel, yang menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dan kerusakan yang meluas di Gaza.

    Sejumlah pejabat diplomat dari berbagai negara di kawasan dan internasional memainkan peran penting dalam mediasi kesepakatan ini.

    Fokus utama dari upaya-upaya ini adalah untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan mengurangi krisis kemanusiaan yang sangat mendalam.

    Poin penting dalam kesepakatan ini adalah pembebasan tahanan Palestina yang dilakukan secara bertahap.

    Selain itu, gencatan senjata mencakup mekanisme penting untuk memastikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan fokus pada penyediaan kebutuhan mendesak.

    Seperti pasokan medis, makanan, dan tempat tinggal bagi ribuan warga sipil yang mengungsi akibat konflik yang telah berlangsung begitu lama.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata Gaza

  • Dukung Asta Cita Ketahanan Pangan, Bupati Garut Resmikan Bantuan Cold Storage dari PLN UID Jabar Untuk Bumdes Motekar

    Dukung Asta Cita Ketahanan Pangan, Bupati Garut Resmikan Bantuan Cold Storage dari PLN UID Jabar Untuk Bumdes Motekar

    JABAR EKSPRES – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat meresmikan fasilitas Cold Storage di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Motekar, Desa Samudera Jaya, Kabupaten Garut pada 30 Januari 2025.

    Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN.

    Peresmian dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin dan General Manager PLN UID Jabar, Agung Murdifi, sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo.

    Melalui program Desa Pesisir Berdaya PLN, PLN UID Jabar memberikan bantuan peningkatan kapasitas UMKM dengan fokus pada pabrik es dan cold storage di Desa Samudera Jaya.

    Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan perikanan serta mendukung kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di daerah pesisir.

    Bupati Garut, Barnas Adjidin, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PLN dalam mendukung sektor perikanan di wilayahnya.

    “Bantuan cold storage ini menjadi solusi penting bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di Desa Samudera Jaya. Dengan adanya fasilitas penyimpanan yang lebih baik, kualitas ikan akan tetap terjaga, harga di tingkat nelayan lebih stabil, dan daya saing produk perikanan meningkat,” ujarnya.

    General Manager PLN UID Jabar, Agung Murdifi, menegaskan komitmen PLN UID Jabar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TJSL.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan UMKM di Desa Samudera Jaya. PLN UID Jabar terus berupaya mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

    Ketua Bumdes Motekar, Jois Harsa, menyambut baik bantuan ini dan menyampaikan bahwa kini dia dapat dengan mudah dan murah memperoleh es batu untuk mendukung usaha disektor perikanan.

    “Dulu beli es per balok ke tasik dengan harga Rp. 50.000 dgn waktu tunggu 1 hari, sekarang dengan adanya pabrik es bisa beli es balok dengan harga Rp. 25.000 dan bisa langsung didapat tanpa menunggu kiriman lagi,” ungkapnya.

    Sebagai desa pesisir, sebagian besar masyarakat Desa Samudera Jaya berprofesi sebagai nelayan tradisional dengan keterbatasan alat tangkap dan kapasitas kapal.

  • Token Listrik Diskon 50% di Januari Belum Diinput, Bisa Hangus?

    Token Listrik Diskon 50% di Januari Belum Diinput, Bisa Hangus?

    Bisnis.com, JAKARTA – Diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah masih bisa dinikmati hingga Februari 2025.

    Pemberian diskon listrik 50% yang telah berlaku sejak Januari 2025 itu diberikan kepada pelanggan rumah tangga PLN daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    Bagi pelanggan pascabayar, diskon tarif listrik 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025.

    Sementara itu, pelanggan prabayar juga langsung mendapat diskon 50% saat membeli token pada periode 1 Januari-28 Februari 2025, atau dengan kata lain pelanggan bisa mendapat energi (kWh) dua kali lipat dari biasanya. 

    Sebagai contoh, jika pelanggan listrik 900 VA membeli token dengan nominal Rp200.000, jumlah kWh yang didapat menjadi 289 kWh (normalnya 144,5 kWh).

    Contoh pembelian token listrik PLN dengan diskon 50% di salah satu aplikasi perbankan./BisnisPerbesar

    Lantas, apakah token listrik diskon 50% yang sudah dibeli pada Januari 2025, tetapi belum diinput bisa hangus?

    Masa Aktif Token Listrik

    PLN melalui akun resmi media sosialnya @plnmobile menjelaskan bahwa apabila masih terdapat sisa kWh maupun nomor token listrik yang belum diinputkan, token tersebut tidak akan hangus sehingga dapat digunakan pada bulan berikutnya.

    “Token listrik tidak memiliki masa aktif. Namun, akan kadaluarsa apabila tidak digunakan melampaui 50 kali transaksi berikutnya,” jelas PLN. 

    Contohnya, apabila pelanggan hari ini melakukan transaksi pembelian, kemudian disimpan (belum di-input) sampai dengan pelanggan melakukan transaksi pembelian kembali sebanyak 50 kali transaksi maka nomor token yang tadi belum di-input/disimpan akan kadaluarsa.

    “Untuk nomor transaksi pembelian token yang ke-51 dan seterusnya maka saat diinput ke kWh meter. Mohon untuk selanjutnya tidak menyimpan nomor token dalam kurun waktu yang terlalu lama,” kata PLN.

  • Video: Penguatan ESG Untuk Ekonomi yang Inklusif

    Video: Penguatan ESG Untuk Ekonomi yang Inklusif

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia menggelar ESG Sustainability Forum 2025 dengan tema”ESG dan Pembiayaan Hijau untuk Ekonomi RI yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Acara ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat integrasi ESG dalam berbagai sektor dan memperkuat ekosistem pembiayaan hijau.

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Leonardo A.A Teguh Sambodo, Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi, VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto di CNBC Indonesia, Jumat (31/01/2025).

  • Pemerintah Kota Kediri Gelar Bimbingan HKI untuk UMKM, Dorong Perlindungan Merek Dagang

    Pemerintah Kota Kediri Gelar Bimbingan HKI untuk UMKM, Dorong Perlindungan Merek Dagang

    Kediri (beritajatim.com) –  Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mengadakan Bimbingan dan Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek.

    Acara yang digelar pada Jumat (31/1/2025) di Ruang Pertemuan Dinkop UMTK dan diikuti oleh 25 pelaku UMKM ini dalam upaya meningkatkan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya perlindungan merek dagang,

    Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Anton Widodo Heru Mulyo. Dalam sambutannya, Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Bambang Priyambodo, menekankan pentingnya perlindungan merek dagang bagi dunia usaha.

    Pentingnya Merek sebagai Aset Berharga

    Dijumpai usai membuka kegiatan, Bambang Priyambodo menyampaikan bahwa pemahaman mengenai HKI merek sangat penting bagi pelaku usaha. “Merek bukan hanya simbol atau identitas sebuah produk atau jasa, tetapi juga merupakan aset berharga yang bisa mendukung daya saing di pasar,” jelasnya.

    Seiring pesatnya perkembangan dunia usaha dan digitalisasi, perlindungan merek menjadi aspek krusial bagi pelaku UMKM. Dengan mendaftarkan merek dagang, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum atas produk dan usahanya.

    Fasilitasi Gratis bagi Peserta

    Dalam bimbingan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai proses pendaftaran merek, hak-hak pemilik merek, serta cara melindungi merek dari potensi pelanggaran. “Melalui acara ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai proses pendaftaran merek, hak-hak yang dimiliki oleh pemilik merek, serta cara-cara untuk melindungi merek dari potensi pelanggaran,” terang Bambang.

    Selain itu, Bambang juga menjelaskan bahwa peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan fasilitasi gratis dalam proses pengurusan HKI, sertifikasi halal baik self-declare maupun reguler, pengurusan merek, dan izin edar. Penjaringan peserta dilakukan secara online melalui link pendaftaran yang diunggah di media sosial. Adapun kriteria peserta yang ditetapkan oleh Dinkop UKM Provinsi Jawa Timur antara lain memiliki keaslian merek dagang, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memiliki produk yang jelas.

    Antusiasme Peserta UMKM

    Kegiatan ini disambut baik oleh peserta, salah satunya Yeni Gitawati, pemilik usaha Madumongso Mak Ti. Ia merasa bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini. “Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk UMKM dan sangat membantu kami. Semoga ke depan acara seperti ini bisa membuat UMKM khususnya di Kota Kediri bisa lebih maju, berkembang dan membuat UMKM go internasional,” ujarnya.

    Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang sadar akan pentingnya perlindungan merek dagang dan mendapatkan legalitas yang sah untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. [nm/suf]