Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, hubungan antara PKS dan Partai Gelora tetap berjalan baik, tanpa ada permasalahan apa pun.
Hal itu disampaikan HNW saat menanggapi laporan terhadap politikus PKS, Mardani Ali Sera, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas tuduhan menghina Partai Gelora.
“Kita baik-baik saja (hubungannya),” ujar HNW di Kompleks Parlemen, Jumat (31/1/2025).
Dia bahkan mengaku sempat bertemu dengan beberapa politikus Gelora dalam acara yang digelar di MPR RI.
Dalam acara tersebut, HNW mengaku saling bertegur sapa dan bersalaman.
“Tadi ada kawan Gelora yang datang juga. Saya juga salaman dengan mereka, enggak masalah,” jelas HNW.
Terkait laporan terhadap Mardani, HNW menyatakan bahwa PKS menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada MKD.
Ia menekankan bahwa Mardani, sebagai anggota DPR, memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan.
“MKD memiliki mekanismenya, dan Pak Mardani sebagai anggota DPR tentu juga mempunyai imunitas. Tapi sekaligus juga mempunyai hak jawab. Saya persilakan semuanya pergunakan hak yang diberikan oleh undang-undang,” kata HNW.
Lebih lanjut, HNW menekankan bahwa PKS menghormati Partai Gelora sebagai salah satu peserta pemilu yang memiliki hak dan kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Wakil Ketua MPR RI itu juga memastikan bahwa PKS akan tetap menghormati semua proses yang berlangsung di DPR RI, termasuk mekanisme pelaporan ke MKD.
“Gelora adalah salah satu partai politik yang ikut pemilu sebagaimana yang lain. Semuanya melaksanakan hak dan kewenangannya sesuai aturan yang ada. Tentu saja kita menghormati aturan-aturan yang ada, termasuk yang berlaku di DPR,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR sekaligus politikus PKS, Mardani Ali Sera, dilaporkan ke MKD karena dianggap telah menghina dan mengolok-olok Partai Gelora.
“Terkait aduan saya itu, kalau saya bilang menyalahi kode etik. Karena dia selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan partai 0 koma. Dan tidak hanya sekali, dia pun suka mengolok-ngolok, selalu mengolok-ngolok Partai Gelora,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Ika mengatakan, pernyataan Mardani yang ia permasalahkan terjadi saat acara ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ pada Selasa (21/1/2025) lalu.
Ika menilai Mardani tidak pantas melakukan hal itu, apalagi dia menduduki jabatan Ketua BKSAP DPR.
“Saya sebagai simpatisan Partai Gelora itu tidak terima. Itu melanggar kode etik, apalagi beliau itu kan ketua BKSAP. Di mana di acara itu dia menjelaskan, mengolok-ngolok dengan dalil bahwa ‘PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora’, dengan tertawa yang terbahak-bahak,” tuturnya.
“Kalau saya pikir sudah melanggar kode etik ya, karena dia selaku anggota dewan, sebagai Ketua BKSAP juga seharusnya tidak seperti itu bicaranya,” sambung Ika.
Adapun di dalam laporan yang Ika sampaikan ke MKD DPR, tertulis bahwa Mardani dinilai menghina Partai Gelora.
“Laporan dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Teradu dalam sebuah acara resmi DPR RI (Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina) pada 21 Januari 2025 kepada Partai Gelora yang dianggap sebagai penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil, dan lebih mengutamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan oleh TVR Parlemen sehingga diketahui oleh masyarakat luas,” bunyi laporan tersebut.
Dihubungi terpisah, Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari simpatisan Gelora itu.
Dek Gam menyebut MKD akan menindaklanjuti seluruh laporan tanpa tebang pilih.
“Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera, laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita enggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/01/31/679cb73922adf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja Nasional 31 Januari 2025
-

KPK Bakal Analisa Laporan Abraham Samad terkait PSN PIK 2
loading…
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan KPK bakal menganalisa laporan Abraham Samad terkait PSN PIK 2. Foto/SindoNews
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan bakal menganalisa laporan eks Ketua Lembaga Antirasuah Abraham Samad. Diketahui, Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah itu menjadi kewenangan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1/2025).
KPK menurut Tessa, mengapresiasi adanya laporan dari masyarakat sipil. Menurutnya, adanya laporan tersebut merupakan kepercayaan publik kepada KPK. “KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, eks Ketua KPK Abraham Samad mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menemui pimpinan Lembaga Antirasuah. Dalam kesempatan tersebut, Abraham Samad membawa laporan perihal dugaan korupsi di PSN PIK 2.
“Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyek, proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2,” kata Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1/2025).
Samad berharap, dengan adanya laporan ini KPK akan mendalami dugaan korupsi terkait penetapan PIK sebagai PSN. “Kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional,” ujarnya.
Samad menduga, dalam penetapa PIK 2 sebagai PSN terdapat praktik kongkalikong, suap, hingga gratifikasi. Samad mendesak KPK untuk memanggil Bos Agung Sedayu Group Aguan terkait hal tersebut.
“Nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum, oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini,” ucapnya.
Beberapa aktivis yang menemani Abraham Samad ialah, mantan pimpinan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, dan Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.
(cip)
-

Penertiban Truk di Kota Gresik, Puluhan Pengemudi Ditilang
Gresik (beritajatim.com) – Aparat penegak hukum di Kota Gresik mengambil langkah tegas terhadap pengemudi truk yang nekat menerobos jalan di tengah kota. Dalam operasi yang digelar pada Jumat (31/1/2025), Satlantas Polres Gresik melakukan penindakan berupa tilang serta imbauan kepada para pengemudi.
Kasat Lantas Polres Gresik AKP Rizki Julianda Putera Buna menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan menanggapi keluhan masyarakat terkait masih banyaknya truk yang melintas di tengah kota, meskipun sudah ada aturan mengenai jam operasional kendaraan angkutan barang.
“Dalam operasi ini, kami melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas,” katanya.
Hasil dari operasi ini mencatat sebanyak 43 penindakan yang terdiri dari 25 tilang STNK, 15 tilang SIM, serta 84 teguran kepada pengemudi. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada para pengemudi truk agar senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.
“Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengemudi truk agar selalu mematuhi aturan lalu lintas,” imbuhnya.
Rizki juga mengingatkan pengguna jalan lainnya untuk selalu menaati peraturan demi keselamatan bersama. Menurutnya, operasi ini merupakan bagian dari upaya Satlantas Polres Gresik untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan lancar.
“Kegiatan ini bagian dari upaya Satlantas Polres Gresik menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan lancar, terutama terkait dengan regulasi jam operasional kendaraan angkutan barang,” urainya.
Dengan adanya penindakan ini, diharapkan kesadaran para pengemudi truk semakin meningkat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. “Ini juga peringatan bagi pengemudi truk agar selalu mematuhi aturan utamanya jam operasional,” pungkasnya. [dny/suf]
-

Pengamat Nilai Program MBG Beri Dampak Positif bagi UMKM dan BUMDes
loading…
Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana menilai Program MBG yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak positif. Foto/SindoNews
JAKARTA – Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi perekonomian nasional.
Program yang sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun kini akan diperbesar menjadi Rp171 triliun, dengan harapan dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia.
“Peningkatan anggaran tersebut tentu akan mendorong semakin banyak UMKM maupun BUMDes yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, terutama yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku makanan, proses memasak, hingga pengantaran makanan ke sekolah-sekolah,” katanya di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Dengan anggaran yang sangat besar, Eko yakin program MBG ini akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang luas, tidak hanya dalam aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan BUMDes.
Eko mengatakan, melalui program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memberdayakan UMKM di seluruh penjuru Tanah Air, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
“Program MBG ini bertujuan untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, agar mereka dapat belajar dengan optimal. Selain itu, program ini juga akan mencakup ibu hamil dan anak-anak di tingkat PAUD hingga sekolah, dengan target sekitar 90 juta penerima manfaat,” ujarnya.
Di sisi lain, dia juga mendorong agar Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot produksi pangan yang menjadi menu utama program MBG. Apalagi, saat ini, Presiden Prabowo Subianto sangat konsen terhadap pembangunan pertanian nasional.
“Saya kira ini merupakan momentum yang baik, di mana Presiden Prabowo begitu fokus pada sektor pertanian. Sehingga, Kementan perlu meningkatkan lagi produksi dan produktivitasnya,” ucap dia.
-

Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan
loading…
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure saat orasi dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). FOTO/IST
JAKARTA – Ratusan orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukan yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,” kata Pure di lokasi.
GARDA SATU juga meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
(abd)
-
https://www.beritasatu.com/ekonomi/2869282/menteri-investasi-rosan-roeslani-promosikan-ikn-ke-investor-luar-negeri
https://www.beritasatu.com/ekonomi/2869282/menteri-investasi-rosan-roeslani-promosikan-ikn-ke-investor-luar-negeri
-

Mendagri Bakal Kumpulkan Pemda Bahas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal menggelar pertemuan dengan kepala daerah untuk membahas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)) tahun ajaran 2025.
Rencana ini muncul setelah dirinya berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Dalam diskusi ini, Tito mengaku banyak membahas urusan pendidikan dasar dan menengah.
Selain SPMB, pembahasan itu juga akan mencakup perbaikan sarana dan prasarana sekolah, guru, dan sekolah swasta.
“Nanti kami akan melaksanakan Zoom Meeting berdua [bersama Mendikdasmen] dengan semua yang ada stakeholder di wilayah,” ujarnya di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Lebih lanjut, Tito menegaskan koordinasi antara Kemendikdasmen dengan Kemendagri sangatlah penting lantaran urusan pendidikan dasar dan menengan menjadi tanggung jawab Pemda. Kemendagri, katanya, akan mendukung kebijakan SPMB, sehingga Pemda dapat menjalankannya.
“Kami juga akan membantu untuk memonitor, mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Menteri [Mendikdasmen],” tegasnya.
Di lain sisi, soal dukungan Pemda terhadap sekolah swasta, Tito berujar Kemendagri akan melihat daerah mana saja yang telah memberikan hibah atau bantuan. Kebijakan ini akan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Dia pun menuturkan, Kemendagri akan memublikasikan kepada publik terkait daerah mana saja yang telah menyalurkan bantuan dan juga daerah yang memiliki kemampuan fiskal, tetapi tidak menyalurkannya.
“Sehingga publik bisa menilai kepala daerahnya [terkait] perhatiannya seperti apa kepada anak-anak muda, murid-murid ya, bukan hanya yang [sekolah] negeri tapi juga yang swasta,” ujarnya
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan substansi SPMB sudah disetujui oleh Presiden serta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Maka dari itu, kini pihaknya tengah menyiapkan Peraturan Mendikdasmen tentang SPMB. Pelaksanaan kebijakan tersebut, kata dia, membutuhkan dukungan dari Pemda. “Khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta,” jelasnya.


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5095498/original/046915100_1736932200-IMG-20250115-WA0041.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)