Xcloud.id

Blog

  • Nenek Berusia 90 Tahun di KBB jadi Korban Penyelewengan Bansos

    Nenek Berusia 90 Tahun di KBB jadi Korban Penyelewengan Bansos

    JABAR EKSPRES – Seorang lansia warga Kampung Pasir Lengo, RT 01 RW 09, Desa Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi korban penyelewengan dana bantuan sosial dari pemerintah.

    Dugaan penyelewengan itu terungkap usai adanya transaksi mencurigakan selama kurun waktu dua tahun. Padahal buku rekening serta kartu ATM Program Keluarga Harapan (PKH) milik wanita lanjut usia bernama Inong, berusia 90 tahun tersebut sudah hilang usai rumahnya terbakar pada Juni 2023 lalu.

    Sejak peristiwa tersebut hingga saat ini, Mak Inong tak lagi menerima bantuan sosial PKH kategori lansia, meskipun namanya masih tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .

    “Enggak menerima sama sekali, sejak buku nenek saya hilang saat rumah terbakar. Sampai sekarang engga ada. Kalai ditotal dari Juni 2023 sampai Januari 2025 itu mencapai Rp4.800.000,” ungkap Deni, cucu dari Mak Inong saat dikonfirmasi, Jumat (31/1/2025).

    Deni menjelaskan, pihaknya mengetahui adanya riwayat transaksi mencurigakan usai memeriksa DTKS Bansos PKH atas nama Mak Inong ke salah satu kader program keluarga harapan.

    BACA JUGA:Satgas Saber Pungli Temukan Dugaan Penyelewengan Bansos di KBB

    Riwayat transaksi terakhir, lanjut dia, dana PKH atas nama Mak Inong rutin dicairkan. Namun baik Deni maupun kader PKH tersebut tak mengetahui siapa yang telah mencairkan Bansos milik lansia tersebut.

    “Dalam catatan riwayat transaksi, dana PKH atas nama Ma Inong tetap dicairkan, tetapi beliau tidak pernah menerima uang tersebut. Ini menjadi tanda tanya besar. Siapa yang mencairkan dana tersebut tanpa konfirmasi kepada penerima manfaat?,” paparnya.

    “Dugaan kami, ini dilakukan oleh oknum yang memiliki akses dan paham terhadap prosedur pencairan,” sambungnya.

    Dugaan penyelewengan dana Bansos PKH itupun sempat dilaporkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat.

    Berdasarkan keterangan dari Dinsos KBB, dikatakan Deni, Mak Inong mendapat dua sumber bantuan dari pemerintah. Pertama dari PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

    “Nah yang dari BPNT ini si ma sama sekali tidak menerima. Bahkan dari awal tahun 2023. Berdasarkan informasi dari Reskrim Polsek Saguling juga ternyata yang BPNT itu selalu dicairkan dari Januari 2023, jadi hampir dua tahun,” ujar dia.

  • Perairan Subang Juga Diduga Disertifikatkan, Tagar Copot Kapolri Trending

    Perairan Subang Juga Diduga Disertifikatkan, Tagar Copot Kapolri Trending

    Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap aset negara, terutama wilayah perairan, perlu diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.

    Sebelumnya, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera mengambil langkah hukum terkait kasus pagar laut di Tangerang.

    Mahfud menegaskan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pelanggaran pidana, terutama dalam hal penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas wilayah perairan.

    “Kalau sudah keluar sertifikat resmi di atas laut, pasti ada permainan antara dunia usaha dan pejabat terkait,” ujar Mahfud dalam keterangannya.

    Ia menilai hal tersebut sebagai bukti adanya praktik penipuan atau penggelapan, mengingat laut seharusnya tidak dapat disertifikatkan.

    “Itu kejahatan, dan kalau ada unsur suap kepada pejabat, maka KPK, Kejaksaan Agung, serta Polri bisa langsung bertindak,” sebutnya.

    Ia juga menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk menangani kasus ini tanpa perlu menunggu pihak lain bertindak lebih dahulu.

    Menurutnya, sikap saling menunggu hanya akan menghambat penyelesaian perkara.

    “Siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu tidak boleh diganggu oleh institusi lain. Tapi ini malah saling takut, saya heran, kenapa aparat kita takut menangani kasus seperti ini? Ini mencurigakan,” timpalnya.

    Mahfud menyoroti bahwa dalam birokrasi Indonesia, bawahan sering kali ragu bertindak tanpa instruksi atasan.

  • Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai Just Transition Energy Partnership (JETP) sebagai program gagal. 

    Menurutnya, program bantuan pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar atau setara Rp325,94 triliun (asumsi kurs Rp16.297 per dolar AS) itu hanya omong kosong.

    Hashim bercerita dirinya bertemu dengan utusan khusus dari Presiden Amerika Serikat (AS) bernama John Podesta di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu. Hashim mengatakan, Podesta menanyakan kelanjutan JETP. 

    Namun, Hashim mengatakan, JETP gagal karena tak ada satu dolar pun dana dikucurkan AS untuk Indonesia demi transisi energi. Ini termasuk dana hibah US$5 miliar dalam total keseluruhan komitmen JETP sama sekali tidak ada yang mengalir.

    “Banyak omon-omon ternyata. Ya, hibah US$5 miliar. Dalam US$20 miliar ternyata tidak ada. Itu ada khusus dalam JETP itu. US$5 miliar itu akan hibahkan apabila dana tersedia,” ungkap Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu pun mengonfirmasi hal ini kepada stakeholder di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Hashim lalu mendapat konfirmasi bahwa memang benar tidak ada dana JETP yang masuk ke RI.

    “Setelah dicek kapan bisa dihibahkan. ‘Siap’ mereka bilang oh maaf tidak tersedia. Ini realita Pak. Yang saya dengar dari kawan-kawan PLN. Ya. So, ini saya kira kita jangan harapan ya US$20 miliar,” ucap Hashim.

    Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani membenarkan ucapan Hashim. Kamia menyebut belum ada anggaran dari JETP yang masuk untuk mendanai proyek transisi energi PLN.

    “Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Hashim tadi, JETP memang sampai saat ini belum secara konkret ya membiayai proyek dari PLN,” katanya.

    Kendati demikian, berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pendanaan transisi energi dari skema JETP untuk Indonesia baru masuk sebesar US$500 juta atau Rp7,76 triliun (asumsi kurs Rp15.521) pada Agustus 2024 lalu.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pendanaan tersebut berasal dari Uni Eropa dan International Partners Group (IPG) yang dipimpin AS dan Jepang. 

    “Ada dua tuh dari Uni Eropa, sudah dengan SMI, kemudian yang satu lagi dari IPG, dari United States [AS]. Uni Eropa kalau tidak salah US$500 juta,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Dadan menuturkan, pendanaan dari dua sumber tersebut langsung disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan pengelola dana JETP, untuk proyek panas bumi (geothermal).  

    “Kemudian diarahkan juga ke SMI untuk proyek geothermal. Kan itu yang ditunjuk sama pemerintah untuk yang di SMI,” tutur Dadan.

  • Jamin Semua Paslon Gubernur Papua Selatan Merupakan OAP, KPU: Kalau Tidak Percaya, Tes DNA – Halaman all

    Jamin Semua Paslon Gubernur Papua Selatan Merupakan OAP, KPU: Kalau Tidak Percaya, Tes DNA – Halaman all

    Jamin Semua Paslon Gubernur Papua Selatan Adalah OAP, KPU: Kalau Tidak Percaya, Tes DNA
     
    Mario Christian Sumampow/Tribunnews.com
     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan menegaskan pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Romanus Mbaraka – Albertus muyak dan nomor urut 4, Apolo Safnpo – Paskalis Imadawa dalam Pemilihan Gubernur Papua Selatan 2024 telah memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua (OAP). 

    Hal ini disampaikan dalam sidang perkara nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (31/1/2025) terkait gugatan dari pihak yang mempertanyakan keabsahan status OAP kedua pasangan calon.

    Kuasa hukum KPU Papua Selatan, Petrus P Ell, mengatakan status OAP kedua pasangan tersebut telah dikukuhkan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan melalui verifikasi faktual yang dilakukan oleh panitia khusus sebelum menerbitkan keputusan resmi.

    “Faktanya, berdasarkan hasil verifikasi MRP Provinsi Papua Selatan dalam jadwal dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon, pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 4 telah memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua,” ujar Petrus di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta.

    KUASA HUKUM – Petrus P Ell, kuasa hukum KPU Papua Selatan, saat diwawancarai di Gedung MK, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Petrus hadir dalam sidang perkara nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan dari pihak yang mempertanyakan keabsahan status Orang Asli Papua (OAP) pasangan calon gubernur.

    Keputusan MRP yang dimaksud tertuang dalam Keputusan MRP Provinsi Papua Selatan Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024. 

    Dalam keputusan tersebut, MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan untuk periode 2024-2029 setelah melalui proses verifikasi selama dua minggu.

    Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011, kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap status OAP calon gubernur dan wakil gubernur berada pada MRP, bukan KPU.

    Ditemui usai sidang, Petrus menegaskan ihwal semua paslon gubernur merupakan OAP. Ia bahkan mendorong dilakukan tes DNA untuk membuktikan hal tersebut. 

    “Kalau tidak percaya, tes saja DNA, apakah benar meteka ini calon gubernur nomor 3 dan nomor urut 4 ini adalah orang asli Papua atau tidak,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon dalam kasus sengketa ini adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 1 Darius Gewilom-Yusak Yaluwo. 

    Mereka mendalilkan calon gubernur nomor urut 3 dan 4 yang tak memenuhi syarat pencalonan peserta Pilgub Papua Selatan, yakni OAP. 

    Calon gubernur nomor urut 4, Apolo Safanpo disebut tidak memiliki hubungan ayah dan ibu yang berasal dari Papua. 

    Apolo Safanpo merupakan anak laki-laki dari ayah bernama Shabakin Samad yang berasal dari Sulawesi. Sedangkan ibunya bernama Perpetua Jimomber Safanpo, yang berasal dari suku Asmat di Papua Selatan. 

    Dalil yang sama dialamatkan ke calon gubernur nomor urut 3, Romanus Mbaraka yang pemohon nilai tak memenuhi syarat orang asli Papua. 

    Disebutkan, orang tua Romanus bernama Bernadus Kramayir dan Veronika Kairaf. Adapun “Kramayir” berasal dari Maluku, sehingga garis keturunan Romanus Mbaraka berasal dari ibunya.

    Dalam petitum, pemohon meminta MK membatalkan hasil pemilihan dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor 3 dan 4. 

    Pemohon juga meminta MK memerintahkan KPU Papua Selatan menggelar pemungutan suara ulang tanpa kedua pasangan tersebut. Sidang masih berlangsung untuk mendengarkan keterangan para pihak.

    SIDANG LANJUTAN MK – Lanjutan sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Ruang Sidang Panel III, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Persidangan ini merupakan lanjutan beberapa sidang penyelesaian sengketa Pilkada, termasuk di Papua Selatan.

    Paslon 4 Bantah Tak Penuhi Syarat OAP

    Sementara itu, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa menjadi Pihak Terkait dalam sidang.

    Latifah Anum Siregar sebagai kuasa hukum Pihak Terkait membantah dalil terkait calon gubernur nomor urut 4 yang tak memenuhi syarat pencalonan Pilgub Papua Selatan, yakni Orang Asli Papua (OAP). 

    Mereka juga melampirkan bukti tim verifikasi MRP Provinsi Papua Selatan di Rumah Adat JEW milik Suku Asmat, Kampung Syuru, Kabupaten Asmat. 

    Dalam verifikasi tersebut, tim menemukan fakta bahwa Apolo Safanpo merupakan Orang Asli Papua berdasarkan pernyataan pengakuan dari Feliks Owem.

    Di samping itu, ia juga membantah adanya intervensi Paskalis Imadawa ke MRP Provinsi Papua Selatan dalam pemenuhan syarat Orang Asli Papua. 

    Diketahui, Paskalis merupakan Wakil Ketua II MPR Papua Selatan yang baru dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 15 Mei 2024.

    Paskalis disebutnya sudah mengajukan pengunduran diri dari posisinya di MRP Provinsi Papua Selatan pada 15 Juli 2024. 

    Latifah juga menegaskan, Paskalis sudah tak terlibat pada Rapat Pleno MRP Provinsi Papua Selatan dalam Rangka Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Periode 2024-2029 pada 17 September 2024.

    “Sebab Paskalis Imadawa, calon wakil gubernur telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2024 dan tembusannya sudah disampaikan kepada Gubernur Papua Selatan dan Ketua MRP PPS (Provinsi Papua Selatan),” ujar Latifah.

    Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Selatan 

    Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan Yeuw M Felix Tethool menyampaikan, pihaknya menerima empat laporan dugaan pelanggaran, tetapi tidak ada yang berkaitan dengan permohonan Pemohon. 

    Pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pilgub Papua Selatan.

    “Oleh KPU Papua Selatan dilakukan pemeriksaan berkas untuk masing-masing calon dengan memperhatikan syarat pencalonan dan syarat calon, sehingga KPU memastikan syarat pencalonan benar dan lengkap,” ujar Felix.

    “Bahwa KPU mengingatkan kepada bakal pasangan calon berkaitan dengan dokumen tentang keaslian Orang Asli Papua yang selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua untuk dilakukan verifikasi,” kata dia.

     

  • Alfamart Gelar Posyandu Di 35 Kota/Kabupaten, Peringati Hari Gizi Nasional

    Alfamart Gelar Posyandu Di 35 Kota/Kabupaten, Peringati Hari Gizi Nasional

    JABAR EKPRES – Dalam rangka memperingati hari Gizi Nasional, Alfamart kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan para ibu dan balitanya dengan menggelar Posyandu di 35 titik lokasi kota/kabupaten.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart di bidang kesehatan yang secara rutin digelar pada Hari Gizi Nasional, melalui program posyandu yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para ibu dan balita.

    Alfamart Sahabat Posyandu hadir di halaman toko Alfamart yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar toko, sehingga memberikan dampak positif terhadap kehadiran Alfamart di lingkungan mereka. Salah satunya yang terlaksana di toko Alfamart Ngamprah Sukatani, Desa Sukatani, Kec.Ngamprah, Kab Bandung Barat, pada Jumat (31/01).

    Berbagai pelayanan kesehatan dapat dimanfaatkan langsung oleh para ibu yang membawa serta balitanya. Seperti, mendapat cek tumbuh kembang anak, pemberian vitamin, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), imunisasi dan edukasi gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak.

    “Mengawali tahun 2025, Alfamart kembali menghadirkan program Alfamart Sahabat Posyandu yang akan memberikan pelayanan kesehatan untuk para ibu dan balita dalam mengecek tumbuh kembangnya,” ujar Corporate Communications General Manager Alfamart, Rani Wijaya dalam keterangannya.

    Rani menyebut, program ini sebagai langkah berkelanjutan Alfamart yang turut membantu pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting anak.

    “25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional, ini merupakan momentum untuk sama-sama berkontribusi dan menyebarkan kebaikan untuk mendukung kesehatan para ibu dan balitanya,” lanjut Rani.

    Alfamart menggandeng dinas kesehatan dan kader posyandu setempat dalam pelaksanaannya, sehingga para peserta mendapat pelayanan yang maksimal.

    Salah satu peserta yang hadir menunjukkan antusiasnya dengan hadirnya Posyandu Alfamart di lingkungan mereka.

    “Selain posyandu, ada juga edukasi tentang gizi seimbang sesuai usia anak, jadi semakin menambah pengetahuan para ibu,” ujar Alifah.

    Selain itu, menurut Alifah lokasi toko yang strategis juga memudahkan mengakses kegiatan “Lokasinya dekat dengan rumah saya, jadi mudah diakses dan pelayanannya sama dengan posyandu biasanya, jadi bagus banget ini program CSR nya Alfamart,” kata Alifah.

  • Terungkap, Wanita yang Tewas di Kontrakan Pondok Aren Dibunuh Anggota TNI – Page 3

    Terungkap, Wanita yang Tewas di Kontrakan Pondok Aren Dibunuh Anggota TNI – Page 3

    Sebelumnya, warga di Jalan Bonjol, Pondok Karya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dikejutkan oleh penemuan mayat wanita membusuk di sebuah kontrakan.

    Aroma busuk yang menyengat sempat membuat warga resah. Namun, setelah ditelusuri, bau tersebut berasal dari jasad seorang wanita berinisial N, yang diduga telah meninggal selama beberapa hari di dalam kontrakan.

    Bau tak sedap tersebut diakui warga sudah tercium samar sejak Rabu, 29 Januari 2025. Namun, aroma tak sedap tersebut semakin menyengat pada Kamis, 30 Januari 2025, hingga akhirnya warga nekat mendobrak pintu kontrakan tersebut.

    “Pas cium bau-bau apa, baru ini tiba-tiba ramai,” kata seorang warga bernama Satriyo kepada awak media, Jumat (31/1/2025).

    Satryo menuturkan, awal mula warga mengira bila korban diduga tewas akibat overdosis. Namun, dirinya dan warga lain terkejut mendapati jika wanita tersebut tewas diduga menjadi korban pembunuhan.

    Pasalnya, korban diketahui warga berstatus sebagai janda yang tinggal seorang diri di kontrakan tersebut, rumah kontrakannya dikelilingi garis kuning penyidikan.

    “Cuma saya kaget kasus pembunuhan saya dengernya overdosis. Saya tahu tinggal (korban) sendiri, single parents. Pas lihat sini sudah ada garis ini,” katanya.

    Namun anehnya, bukan garis kuning milik kepolisian yang melintang di lokasi, melainkan bertuliskan ‘Dilarang Keras Melewati Garis Polisi Militer’.

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

  • Tangis Suami Kasir Ade Aryati, Terima Peti Jenazah Sang Istri Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Tangis Suami Kasir Ade Aryati, Terima Peti Jenazah Sang Istri Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI – Isak tangis keluarga mengiringi penyerahan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang dilakukan di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Pihak keluarga yang hadir tampak tidak kuasa menahan duka ketika proses penyerahan jenazah Keren Shallom Jeremiah (21) dan Ade Aryati (30) pada Jumat (31/1/2025) sore.

    Pantauan di lokasi, Jauhari yang merupakan suami dari Ade Aryati tampak tak kuasa menahan tangis ketika melihat peti jenazah sang istri dibawa keluar dari ruang Instalasi Kedokteran Forensik.

    Jauhari yang sejak hari kejadian Glodok Plaza terbakar sudah mendatangi TKP tampak tertunduk menahan duka, dia tak menyangka sang istri meninggal dunia dalam kebakaran.

    Pihak keluarga yang datang mendampingi pun tampak merangkul Jauhari, mereka berupaya menenangkan Jauhari agar tidak larut dalam duka selama proses penyerahan jenazah.

    Saat berjalan menuju mobil RS Polri Kramat Jati, Jauhari pun sempat menghentikan langkahnya seraya menatap pilu peti jenazah bertuliskan nama mendiang sang istri.

    Bukan tanpa sebab, berdasar keterangan pihak keluarga pada Rabu (15/1/2025) sekira pukul 21.00 WIB atau beberapa saat sebelum kebakaran Ade sempat berkomunikasi dengan Jauhari.

    Sehingga pihak keluarga tidak menyangka saat Glodok Plaza terbakar sekira pukul 21.30 WIB, Ade yang sudah tiga tahun bekerja sebagai kasir tidak berhasil menyelamatkan diri.

    Usai diserahterimakan, jenazah Ade Aryati langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara menggunakan mobil RS Polri Kramat Jati.

    Sementara jenazah Keren Shallom usai diserahterimakan kepada pihak keluarga, berdasar informasi yang diterima jenazah dibawa ke rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang.

    Selain jenazah Keren Shallom dan Ade Aryati, pada hari ini Tim DVI Polri sebenarnya juga mengidentifikasi satu korban kebakaran Glodok Plaza lainnya yakni Desty Eka Putri (24).

    Namun jenazah Desty rencananya diserahterimakan pada Sabtu (1/2/2025) sesuai keputusan pihak keluarga, sehingga untuk sementara jenazah korban masih berada di RS Polri Kramat Jati.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Massa Serukan Pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte – Halaman all

    Massa Serukan Pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ribuan pengunjuk rasa menggelar aksi di Manila pada Jumat (31/1/2025) pagi untuk menuntut pemakzulan Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte.

    Para pengunjuk rasa itu diperkirakan berjumlah sekitar 4.000 orang.

    Mereka menyerukan pencopotan Sara Duterte dengan membawa plakat dan meneriakkan slogan seperti “Impeach! Impeach Sara now!”.

    Aksi ini dipantau ketat oleh pihak berwenang yang mengerahkan sekitar 7.400 polisi antihuru-hara, lapor Al Jazeera.

    Unjuk rasa ini merupakan bagian dari serangkaian aksi yang lebih besar yang terjadi sebelumnya.

    Sekaligus termasuk sebuah demonstrasi yang dipimpin oleh kelompok konservatif yang menentang pemakzulan Duterte.

    Pemakzulan ini dipicu oleh tuduhan pelanggaran yang terjadi selama Duterte menjabat sebagai Menteri Pendidikan dalam pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

    Dia diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana pemerintah bernilai jutaan dolar.

    Tuduhan tersebut berfokus pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan dana yang disalahgunakan saat Duterte menjabat di posisi kementerian.

    Sampai saat ini, RFI melaporkan, legislator Filipina belum mengambil tindakan terhadapnya.

    Anggota DPR, Percival Cendana, yang mendukung pemakzulan, mendesak rekan-rekannya untuk bertindak cepat.

    Ia menegaskan bahwa tidak ada tindakan terhadap Duterte berarti membiarkan impunitas, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelecehan yang dilakukannya.

    Menurut Cendana, ini adalah momen penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

    Pemakzulan bisa berlanjut jika mendapatkan dukungan dari sepertiga anggota DPR.

    Jika disetujui, Duterte bisa diberhentikan dari jabatannya setelah suara dua per tiga di Senat.

    Duterte, yang kini berusia 46 tahun, telah membantah tuduhan terhadapnya.

    Dia menyebut tuduhan tersebut bermotif politik.

    Hubungannya dengan Presiden Marcos Jr semakin buruk sejak tahun lalu.

    Sara Duterte bahkan mengancam presiden, ibu negara, dan ketua DPR, dengan menyebutkan keinginan untuk membunuh mereka.

    Sementara itu, Presiden Marcos Jr. telah menyarankan agar Kongres tidak melanjutkan pemakzulan terhadap Duterte.

    Ia menyebut proses tersebut sebagai “badai dalam cangkir teh” yang hanya akan mengalihkan perhatian Kongres dari tugas utamanya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Aceh Selatan!

    Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Aceh Selatan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 6,2 mengguncang Aceh Selatan, Aceh pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025 pukul 18:03:43 WIB.

    Menurut data BMKG gempa berpusat di lokasi 3.15 Lintang Utara, 96.95 Bujur Timur.

    Adapun kedalaman gempa 91 Km dengan titik lokasi 36 km dari Aceh Selatan.

    Sejauh ini BMKG mengonfirmasikan bahwa gempa besar itu tidak berpotensi tsunami.

    BMKG juga memaparkan bahwa getaran gempa di Aceh Selatan, Simelue, Banda Aceh, Dolok Sanggul, Humbahas, Kutacane, Sigli, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Tengah, Medan, dan Gunung Sitoli.

    Belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa dalam peristiwa gempa tersebut.

  • Sebelum Ditemukan Tewas di Rumah Kontrakan Perempuan ‘N’ Sempat Bikin Status Galau di Whatsapp – Halaman all

    Sebelum Ditemukan Tewas di Rumah Kontrakan Perempuan ‘N’ Sempat Bikin Status Galau di Whatsapp – Halaman all

    ​Laporan Wartawan Tribun Tangerang, Ikhwana Mutuah Mico

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Perempuan berinisial N(26) yang ditemukan tewas di rumah kontrakan Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten diketahui sempat berfoto bersama salah seorang tentara. Hal itu diketahui Hasanah, saudara sepupu N.

    “Saya sih nggak tahu persis dia sejauh mana dan dekatnya kayak apa juga nggak tahu. Tapi sudah hampir sebulan ini dia sempat share foto sama anggota di story Whatsappnya,” ujar Hasanah, Jumat(31/1/2025).

    Hasanah mengaku tidak tahu menahu apakah N dibunuh atau tidak. Namun yang jelas ia sempat menerima kabar dari sanak saudara N di Lebak, Banten bahwa jenazah N ditemukan luka sayatan di leher.

    “Dapat cerita dari saudaranya di kampung kayak habis digorok lehernya,” ujar Hasanah.

    Hasanah mengaku dirinya tidak mengetahui apakah N memiliki masalah asmara atau tidak. Tapi lanjutnya, ia sempat mengetahui N membuat status galau di whatsapp.

    “Kemarin galau bikin status, saya komen dia nggak ngaku. Saya Sabtu terakhir chat sama korban, besoknya Minggu pun masih lihat dia (korban), dan Senin sudah nggak keliatan lagi,” katanya.

    Seorang warga bernama Yohanes mengatakan permukiman padat penduduk tersebut sebelumnya dihebohkan dengan kedatangan iring-iringan mobil tentara yang kemudian mengarah pada penemuan mayat.

    “Tentara pertama lewat itu 3, terakhir 2, ada mobil dinasnya” kata Yohanes.

    Menurut kesaksian Yohanes, kejadian tersebut menggegerkan seluruh lingkungan sekitar.

    Namun, warga tersebut mengaku sempat berniat untuk mengambil foto atau video kejadian, namun niat itu batal setelah salah seorang tentara yang berjaga di lokasi melarangnya.

    “Tadinya saya mau foto atau video tapi nggak boleh, akhirnya saya nggak jadi foto,” kata Yohanes.

    Yohanes mengatakan kabar penemuan mayat ini pertama kali diketahuinya saat mendengar kabar dari temannya.