Xcloud.id

Blog

  • Banjir masih genangi 10 RT di Jakarta pada Jumat pagi

    Banjir masih genangi 10 RT di Jakarta pada Jumat pagi

    Petugas Satpol PP membantu pekerja untuk melintasi genangan air menggunakan truk di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (29/1/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU

    BPBD: Banjir masih genangi 10 RT di Jakarta pada Jumat pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut masih terdapat 10 rukun tetangga (RT) yang tergenang banjir hingga Jumat pagi.

    “Untuk ruas jalan semua sudah surut,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, sampai pukul 07.00 WIB banjir masih menggenangi 10 RT yang berada di Jakarta Barat, dari sebelumnya mencapai 29 RT yang terdampak. Ia menjelaskan untuk ketinggian air yang merendam 10 RT itu berkisar 30 sampai 60 centimeter (cm) sedangkan untuk penghuninya masih mengungsi ke tempat lebih aman.

    “Yang masih tergenang ada tujuh RT di Kelurahan Cengkareng Barat, dan tiga RT di Kelurahan Tegal Alur,” katanya.

    Yohan memastikan, untuk ruas jalan yang sempat terendam banjir kini sudah surut, baik jalan di Jakarta Utara maupun Jakarta Barat.

    Untuk warga yang masih mengungsi, kata Yohan, berada di Kelurahan Cengkareng Barat sebanyak 107 jiwa diungsikan ke Masjid An Nur dan Gereja GPPK Palem. Sementara untuk warga Kelurahan Tegal Alur mengungsi di Mushalla Al Madin dan Masjid RW 015 sebanyak 692 jiwa.

    “Ada juga 500 warga Kelurahan Rorotan yang mengungsi di Depo BCC,” kata Yohan.

    Ia juga mendata masih ada 1.485 jiwa dari Kelurahan Semper Barat yang mengungsi di RPTRA Triputa Persada Hijau, Rusun Embrio, Mushalla Al Barokah, TK Negeri Semper, Pos RW 06, Sekretariat Rusun Blok A, SDN 13, Mushalla Abu Turab, Masjid Annadzofah, Kantor Asrama DKI, Kantor Sekretariat RT 07/RW 08, Mushalla RT 01, SMAN 75.

    Banjir yang melanda sebagian wilayah diakibatkan hujan ekstrem dan sangat lebat yang membuat saluran air tidak mampu menampung air yang masuk.

    “Saluran air yang ada melebihi kapasitas daya tampung sehingga meluap mengakibatkan genangan (banjir),” kata Yohan.

    Ia mengatakan pada Selasa (28/1) hingga Rabu dini hari hujan ekstrem terjadi di Jakarta, dan ini menjadi penyebab banjir di wilayah tersebut.

    Sumber : Antara

  • Komisi II DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Isu Penundaan Pelantikan Kepala Daerah

    Komisi II DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Isu Penundaan Pelantikan Kepala Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau biasa disapa Rifqi mengatakan pihaknya akan kembali memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) pada Senin (3/2/2025). 

    Pemanggilan ini terkait dengan isu jadwal pelantikan kepala daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 diundur atau ditunda. 

    Padahal sebelumnya Komisi II DPR bersama mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah bersepakat pelantikan kepala daerah digelar pada 6 Februari 2025.

    “Kami akan mengundang mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP ke Komisi II pada Senin 3 Februari 2025,” ujar Rifqi kepada wartawan, Jumat (31/1/2025).

    Kemungkinan penundaan pelantikan kepala daerah dilakukan karena Mahkamah Konstitusi (MK) baru membacakan putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil Pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025. Putusan dismissal ini untuk memastikan sengketa-sengketa hasil Pilkada 2024 memenuhi syarat formal dan lanjut ke tahapan pemeriksaan substansi gugatan.

    “Kami memohon kepada MK agar ada kepastian kapan mereka memutuskan perkara-perkara yang bersifat dismissal atau yang mereka tolak karena secara formil tidak memenuhi syarat,” jelas  Rifqi.

    Rifqi mengatakan pihaknya memahami apabila pemerintah mempertimbangkan ulang jadwal pelantikan kepala daerah.

    “Wajar kalau KPU dan pemerintah ingin melakukan exercisement ulang terhadap pelantikan kepala daerah yang awalnya kita buat tiga gelombang, 6 Februari untuk mereka yang tidak beperkara di MK, kemudian pada akhir Maret 2025 bagi mereka yang sudah diputus dismissal dan kemudian pada tahap berikutnya sesuai dengan putusan MK,” pungkas Rifqi.

     

    Yahoo Mail: Cari, Atur, Taklukkan

  • Istana: Peningkatan investasi dan geopolitik jadi tantangan pemerintah

    Istana: Peningkatan investasi dan geopolitik jadi tantangan pemerintah

    Target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen akan menuntut perbaikan di berbagai sektor.

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Vermonte mengemukakan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi tantangan, baik dari aspek domestik maupun global.

    Philips dalam pernyataannya di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menyebut bahwa upaya meningkatkan investasi dan menghadapi dinamika geopolitik global menjadi fokus utama pemerintah.

    “Mengenai tantangan, tentu saja setiap pemerintahan, setiap hari kita ada tantangan ‘kan, baik dari sisi domestik maupun dari sisi internasional. Sisi domestik ‘kan kita ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 8 persen,” katanya.

    Menurut Philips, target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen akan menuntut perbaikan di berbagai sektor.

    “Kendalanya ‘kan ada yang harus diperbaiki, meningkatkan competitiveness, efisiensi, dan lain-lain, serta membawa investasi dan seterusnya,” katanya.

    Ia mengemukakan bahwa peningkatan daya saing nasional menjadi kunci agar Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan.

    Selain tantangan dalam negeri, kata Philips, situasi global juga menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, termasuk berbagai konflik internasional yang masih berlangsung, seperti perang di Timur Tengah dan Ukraina, yang dapat berdampak pada harga energi dan pangan dunia.

    Selain itu, lanjut dia, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga menambah ketidakpastian ekonomi global.

    Philips mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya keseimbangan antara strategi domestik dan diplomasi global dalam merespons tantangan tersebut.

    Ia mengatakan bahwa Pemerintah akan terus meningkatkan efisiensi, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat hubungan dengan berbagai negara untuk menjaga stabilitas ekonomi.

    “Di sisi yang lain, Pemerintah juga berusaha memperbaiki kondisi-kondisi domestik di dalam negeri,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Akan Gelar Rapat dengan Kemendagri hingga KPU soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah – Page 3

    DPR Akan Gelar Rapat dengan Kemendagri hingga KPU soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah – Page 3

    Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada tanggal 4–5 Februari 2025.

    “Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan dari pada perkara ini, apakah perkara akan lanjut pada tahap pembuktian atau nanti akan diputus dengan putusan dismissal yang akan diucapkan nanti pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025,” kata Ketua MK Suhartoyo di MK, Jakarta, Kamis 30 Januari 2025, seperti dilansir dari Antara.

    Pembacaan putusan dismissal ini lebih cepat dibanding jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, putusan dismissal semula direncanakan pada tanggal 11–13 Februari 2025.

    Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa seluruh pihak, baik perkara yang lanjut maupun gugur, akan dipanggil pada pembacaan putusan dismissal. 

    Ia pun berharap berharap kepala daerah terpilih yang perkara sengketanya dinyatakan gugur pada putusan dismissal dapat segera dilantik.

    “Mudah-mudahan ini bagi yang sudah di-dismissal bisa digabung oleh pemerintah, satu gelombang dengan yang tidak dibawa ke MK,” ucap dia.

    Putusan dismissal tersebut menjadi penentu kelanjutan suatu perkara ke tahap pembuktian. Apabila perkara dinyatakan lanjut, para pihak dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang jumlahnya paling banyak enam orang untuk sengketa gubernur dan empat orang untuk sengketa bupati/wali kota.

    Daftar saksi maupun ahli, beserta identitas dan keterangan yang akan dibacakan harus diajukan ke Mahkamah satu hari sebelum sidang pembuktian diselenggarakan. Khusus untuk ahli, perlu menyertakan surat izin dari lembaga atau institusi ahli tersebut berasal.

    “Mulai sekarang, kecuali yang diperintahkan Mahkamah, tidak ada lagi penambahan bukti dan inzage. Nanti baru dibuka lagi kalau perkaranya lanjut ke pembuktian berikutnya. Untuk perkara-perkara yang diputus di dismissal, tidak usah menambah bukti dan inzage lagi, cukup nikmati saja hasilnya dari dismissal itu,” kata Saldi.

    Total perkara sengketa pilkada atau juga dikenal dengan istilah perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHP Kada) tahun 2024 adalah 310 perkara. Jumlah itu terdiri atas 23 perkara gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota.

     

     

     

    Reporter: Alma Fikhasari

    Sumber: Merdeka.com

  • Panglima TNI ungkap rencana rekrut disabilitas jadi tentara

    Panglima TNI ungkap rencana rekrut disabilitas jadi tentara

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pihaknya berencana membuka kesempatan bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk menjadi anggota TNI.

    Hal tersebut dilakukan agar masyarakat penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara lewat TNI.

    “Kita akan adakan pokja, evaluasi, apakah perlu juga disabilitas bisa masuk ke TNI, tujuannya dalam rangka mendukung tugas pokok,” kata Agus saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    Agus menjelaskan ide tersebut datang ketika dirinya melihat jajaran Polri telah memberlakukan hal yang sama yakni membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

    Kendati demikian, Agus memastikan para penyandang disabilitas tetap harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu jika ingin masuk menjadi personel TNI.

    Pihaknya juga akan mengkaji tugas dan posisi apa yang akan diberikan pada masyarakat penyandang disabilitas di dalam tubuh TNI.

    “Jadi semua masyarakat punya hak untuk jadi tentara, tentunya dengan kriteria rekrutmen yang berbeda,” jelas dia.

    Sebelumnya, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mendukung personel penyandang disabilitas di Korps Bhayangkara untuk berkarier sesuai keinginan masing-masing.

    Hal itu disampaikan Komjen Pol Dedi ketika menemui 16 anggota yang masuk melalui jalur disabilitas di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Jumat. Belasan anggota yang tersebar dari berbagai Polda di seluruh Indonesia tersebut dihadirkan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi.

    Dikutip dari keterangan resmi, mantan Asisten SDM Kapolri itu memastikan bahwa pihaknya akan mengarahkan para personel penyandang disabilitas ke bidang yang sesuai keinginan mereka, baik itu di bidang informasi dan teknologi (IT), siber, lantas, reskrim, maupun fungsi lainnya di Polri.

    Bahkan, dirinya juga memastikan bahwa Polri akan memfasilitasi apabila ada personel yang ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

    “Yang penting, rekan-rekan tidak boleh menyerah menghadapi keadaan, juga tidak boleh takut, dan rekan-rekan tetap bagian daripada komunitas kepolisian yang kita banggakan,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Komjen Pol Dedi juga menyampaikan kebanggaannya kepada para anggota Polri disabilitas yang terdiri dari 14 personel laki-laki dan 2 personel perempuan itu.

    Menurutnya, mereka memiliki kemampuan yang hebat lantaran mampu melewati pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) maupun Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) yang cukup berat dengan baik.

    “Belum tentu juga yang kita rekrut itu, pemuda-pemudi yang dalam kondisi fisik yang normal itu, dia kuat untuk mengikuti pendidikan dasar. Tapi, rekan-rekan sudah menunjukkan dan membuktikan itu semuanya, ‘saya bisa’,” katanya.

    Adapun dalam pertemuan tersebut, hadir pula beberapa pejabat Mabes Polri untuk berdialog bersama terkait ruang jabatan yang kelak nanti dijalani oleh para anggota penyandang disabilitas.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serikat Pekerja eFishery Curhat ke Wamenaker, Minta Dukungan Agar Tak Ada PHK – Halaman all

    Serikat Pekerja eFishery Curhat ke Wamenaker, Minta Dukungan Agar Tak Ada PHK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau yang dikenal sebagai eFishery, menyambangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat (31/1/2025).

    Kunjungan mereka disambut oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan yang biasa dipanggil Noel.

    Bendahara SPMTN Ari mengatakan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan keresahan terkait kondisi yang sedang dihadapi oleh eFishery.

    “Tadi kita menyatakan keresahan kita kepada bapak wakil menteri bahwa kita berharap eFishery itu tidak ditutup. Kita berharap pemutusan hubungan kerja (PHK) massal itu tidak terjadi,” katanya ketika ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, pada Jumat ini.

    Ari mengatakan eFishery merupakan perusahaan aquaculture yang melibatkan puluhan ribu pembudidaya.

    Namun, dengan kondisi perusahaan saat ini, banyak pembudidaya yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka karena tidak mendapat akses pakan.

    Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada mitra dan klien eFishery yang turut merasakan efek negatifnya dari kondisi perusahaan.

    “Teman-teman [di eFishery] pasti berharap sekarang manajemen bisa melanjutkan operasionalnya,” ujar Ari.

    Maka dari itu, serikat pekerja meminta dukungan Kemnaker agar eFishery dapat terus beroperasi dan menghindari PHK massal.

    Wamenaker Noel dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemerintah mengimbau eFishery agar tidak melakukan PHK.

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyebut pemerintah berusaha mencegah adanya gelombang kedua PHK setelah terjadinya PHK besar-besaran di industri tekstil.

    “Ini tadi mereka kan diskusi dengan saya. Ini ada problem internal terkait fraud ya. Kalau cerita mereka, ada laporan yang secara pembukuan itu ternyata ada double. Jadi kita sebagai pemerintah mengimbau untuk tidak adanya PHK di eFishery,” kata Noel.

    Menurutnya, dalam situasi ini, pekerja tidak seharusnya menjadi korban karena masalah utamanya terletak pada manajemen perusahaan.

    Noel pun akan menyambangi manajemen eFishery untuk meminta klarifikasi.

    “Kita akan coba hadir ya ke eFishery untuk datang ke sana. Kita mau minta klarifikasi biar kita tahu problemnya apa,” ujar Noel.

    Kasus Fraud di eFishery

    Startup teknologi akuakultur eFishery belakangan menjadi sorotan publik setelah Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah  dan Chrisna Aditya yang merupakan Chief of Product Officer (CPO) tersandung skandal Fraud.

    Masalah ini pertama kali mencuat usai investor kelas kakap mencurigai adanya masalah fraud atau penyalahgunaan finansial yang terjadi pada eFishery.

    Mereka menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

    Akibat kasus itu keduanya dibebastugaskan sementara dan harus menjalani penyelidikan yang sedang berlangsung. Sementara untuk mengisis kekosongan kepemimpinan eFishery mengumumkan reshuffle jabatan.

    Menunjuk Adhy Wibisono sebagai Chief Executive Officer (CEO), menggantikan Gibran Huzaifah yang menjabat sebagai CEO sejak 2013 serta mengangkat Albertus Sasmitra sebagai Chief Financial Officer (CFO) sementara.

    Kemungkinan PHK

    Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary sebelumnya pernah menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, hingga kini belum ada informasi yang diterima serikat pekerja dari perusahaan soal pengurangan jumlah karyawan.

    “Per hari ini belum ada informasi terkait hal tersebut (PHK),” kata Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary, Jumat (17/1/2025), dilansir Kompas.com.

    Risyad mengatakan, manajemen eFishery sudah menghubungi serikat pekerja untuk membahas komitmen perusahaan di tengah situasi saat ini.

    “Belum ada dialog, tapi sudah ada pihak dari manajemen yang menghubungi,” tambahnya.

    SPMTN baru terbentuk pada 13 Januari 2025. Risyad menjelaskan, serikat ini didirikan karena kesadaran untuk berserikat, mengingat perusahaan teknologi sebelumnya tidak memiliki organisasi seperti ini.

    “Menurut kami sudah waktunya pekerja di bidang atau sektor teknologi berhimpun dan berserikat sehingga dapat saling jaga dan menguatkan,” ujarnya.

    Dalam keterangan resmi, SPMTN berkomitmen menjadi mitra positif bagi manajemen eFishery. Fokus utamanya adalah advokasi hak pekerja, baik kontrak maupun tetap, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

    SPMTN sedang mempersiapkan kongres pertama dan sosialisasi untuk memperkuat organisasi.

    Mereka juga bekerja sama dengan manajemen menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang adil.

    Serikat ini juga siap menghadapi tantangan seperti PHK dan restrukturisasi dengan pendekatan konstruktif sesuai hukum. Komitmen SPMTN adalah keadilan dan transparansi di perusahaan.

  • Hashim Beberkan Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo

    Hashim Beberkan Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konektivitas internet ternyata mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini diungkapkan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo saat ditanya apa saja yang bisa membuat ekonomi bertumbuh 8%.

    Ucapannya itu berasal dari laporan McKinsey yang ia kutip. Menurutnya, sudah banyak bukti makin banyak masyarakat yang memiliki konektivitas internet bisa menambah ekonomi suatu negara.

    “Menurut McKinsey, mereka sudah ada bukti bahwa semakin banyak rakyat kita yang dapat konektivitas, itu bisa menambah ekonomi 0,7-1,3%,” jelasnya dalam ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

    Hashim mengatakan dengan jaringan internet, bisa mendorong bisnis dalam Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). “Jadi kalau rakyat kita bisa mendapatkan internet connectivity, bisa mendorong UMKM, koperasi untuk bisa menjadi usahawan,” ucap Hashim menambahkan.

    Selain itu, Hashim juga mengatakan konstruksi dan perumahan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan pemerintah China bisa mendorong ekonominya di atas 10% juga berkat bidang perumahan dan konstruksi properti.

    Berdasarkan data yang dia kutip, perumahan dan konstruksi China menyumbang 25% ekonomi selama 30 tahun. Sedangkan Indonesia masih 14%.

    “Jadi kita mau tambah 25% atau lebih untuk memicu. Saya sangat optimis. Kita sudah hitung dari perumahan,” ujar dia.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut bisa mendorong ekonomi. Sebab dana yang dialokasikan sampai ke produsen kecil.

    “Target kita kan Rp 300-an triliun untuk 82,9 juta jiwa. Dengan itu stimulus ekonomi. Dan ini uangnya sampai ke produsen kecil,” jelas Hashim.

    (npb/fab)

  • Pelantikan Kepala Daerah Batal Digelar 6 Februari 2025, Diundur ke Tanggal Ini

    Pelantikan Kepala Daerah Batal Digelar 6 Februari 2025, Diundur ke Tanggal Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 batal dilakukan pada 6 Februari 2025. Pelantikannya akan diundur setelah putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Pembatalan pelantikan kepala daerah pada 6 Februari 2025 karena MK akan memajukan pembacaan putusan dismissal gugatan sengketa Pilkada 2024 pada 4 dan 5 Februari, dari sebelumnya direncanakan 13 Februari 2025. 

    “MK mengharapkan tidak usah menunggu sampai 13 Maret. Tetapi setelah sidang dismissal ini,” kata Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Tito melanjutkan Kemendagri akan melakukan simulasi untuk menentukan tanggal pelantikan kepala daerah yang kemungkinan dilakukan antara 18-20 Februari 2025.

    Tito melanjutkan perkiraan tanggal pelantikan tersebut telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. 

    Prabowo nanti akan menentukan tanggal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dengan menerbitkan peraturan presiden (perpres).

    “Jadi Presiden yang menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19, 20 (Februari 2025), kira-kira gitu. Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana, ya nanti saya masih menunggu,” pungkasnya.

  • Seorang Pendaki Dilaporkan Hilang di Gunung Joglo Bogor – Page 3

    Seorang Pendaki Dilaporkan Hilang di Gunung Joglo Bogor – Page 3

    Seorang pendaki mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh saat mendaki Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, Sulut, pada Sabtu (25/1/2025), pukul 16.30 Wita.

    Humas Basarnas Manado Nuriadin Gumelang mengungkapkan, korban laki-laki bernama Larry Sundah (25), asal Desa Kaasar, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.

     Kejadiannya bermula pada, Sabtu (25/1/2025), sekitar pukul 16.30 Wita, Larry Sundah bersama dua orang temannya memulai pendakian Gunung Klabat.

    Namun, saat mereka hendak turun pada pukul 17.00 Wita, korban mengalami hipotermia di Pos 5 akibat kehujanan dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Salah satu temannya berusaha turun menuju Pos 4 untuk mencari sinyal telepon, namun karena cuaca buruk yang hujan dan berangin, tidak ada sinyal yang ditemukan.

    “Rekan korban kemudian turun gunung dan melaporkan kejadian tersebut ke KPP Manado, meminta bantuan tim SAR,” ujarnya.

    Tim Rescue KPP Manado segera merespons laporan tersebut. Pada pukul 22.05 Wita, Tim SAR bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Setelah melakukan perjalanan semalaman, pada pukul 04.20 Wita dini hari, tim berhasil menemukan korban di Pos 5.

    “Tim SAR segera melakukan asesmen dan memastikan kondisi korban,” ujarnya.

    Proses evakuasi berlangsung hingga pukul 12.15 Wita, Selasa (28/1/2025). Korban berhasil dibawa turun dengan selamat dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga dalam keadaan baik.

    Sejumlah unsur yang terlibat dalam proses evakuasi itu adalah Basarnas Manado, KPA Spider, dan Polsek Airmadidi.

    “Kami mengimbau kepada para pendaki untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan perlengkapan yang memadai, guna menghindari kejadian serupa,” ujar Nuriadin Gumelang.

  • Modus Baru Penipuan Rekrut Mitra Program MBG di Pasuruan

    Modus Baru Penipuan Rekrut Mitra Program MBG di Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Warga Pasuruan diimbau waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pelaku berhasil menipu puluhan pengusaha katering dengan iming-iming menjadi mitra dalam program pemerintah tersebut.

    Kejadian ini terungkap setelah Kodim 0819 Pasuruan mengamankan lima orang pelaku yang melakukan sosialisasi program MBG secara abal-abal di sebuah rumah makan di Kecamatan Kraton. Para pelaku mengaku berasal dari sebuah perusahaan bernama Halal Bergizi (Halberg) dan menjanjikan rekomendasi untuk menjadi mitra program MBG tanpa syarat yang rumit.

    Pasi Intel Kodim 0819/Pasuruan, Kapten Czi Dimas Yulianto, mengungkapkan bahwa para pelaku telah meminta sejumlah uang kepada para peserta sosialisasi dengan dalih biaya administrasi dan lainnya. “Mereka meminta uang mulai dari Rp600 ribu hingga Rp1,4 juta,” ujarnya.

    Yang lebih mengejutkan, para pelaku tidak dapat menunjukkan bukti legalitas dan izin resmi dari pemerintah terkait program MBG. “Saat kami konfirmasi, mereka tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai perwakilan dari pemerintah,” tambah Dimas.

    Modus penipuan ini sangat menggiurkan bagi para pelaku usaha catering, mengingat program MBG merupakan program pemerintah yang menjanjikan keuntungan yang besar. Namun, para pelaku memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi.

    Dimas mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha catering, agar lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang cepat. “Untuk menjadi mitra program MBG, masyarakat bisa mendaftar secara online melalui situs resmi mitra.bgn.go.id tanpa dipungut biaya apapun,” jelasnya.

    Pihak Kodim 0819/Pasuruan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan adanya kegiatan yang mencurigakan. [ada/beq]