Blog

Potret Wahyudin Si Guru Ngaji Cabul di Ciledug Kini Berbaju Tahanan

Jakarta –

Polisi menetapkan Wahyudin (40) sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang. Guru ngaji bejat itu kini resmi ditahan.

Pantauan detikcom, Wahyudin dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan mengenakan masker.

Wahyudin tampak memalingkan wajahnya saat disorot kamera. Tak ada sepatah katapun yang terucap dari guru ngaji cabul tersebut.

Korban 20 Orang

Sebelumnya, polisi mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan Wahyudin (40), guru ngaji cabul di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang. Wahyudin ternyata telah mencabuli puluhan anak.

“Korban sudah mencapai 20 orang,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Wira mengatakan tersangka Wahyudin sudah bertahun-tahun melakukan aksi cabul tersebut. Pencabulan ini dilakukan di rumahnya di Sudimara, Kecamatan Ciledug.

“Seluruh kejadian tersebut dilakukan di rumah tersangka W alias I,” sambungnya.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh orang tua korban pada 23 Desember 2024. Tetapi, sebulan sebelum dilaporkan, Wahyudin melarikan diri dari rumahnya di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang.

(rdh/mea)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

31/01/2025 15:55
BRI Resmi Buka BRI UMKM EXPORT dan Microfinance Outlook 2025: Dukungan Nyata untuk UMKM Lokal – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis (30/1/2025), yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

Direktur Utama BRI Sunarso dalam sambutannya mengatakan, “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO). Sebelumnya, kedua event ini diselenggarakan secara terpisah.

“Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, ungkap Sunarso.

Pembukaan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 dan BRI Microfinance Outlook 2025 dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut makin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Menurutnya, perhelatan ini merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Airlangga mengatakan, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.

“Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.

Perluas Jangkauan Pasar UMKM Indonesia

Dengan mengusung tema “Broadening MSME’s Global Outreach,” BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia.

Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh.

Hal ini terlihat dari makin berkembangnya event ini dari tahun ke tahun, baik dalam hal nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.

Di tahun 2025, terdapat 1.000 UMKM terbaik yang berhasil lolos seleksi ketat selama satu bulan (4 November–7 Desember 2024). Para UMKM unggulan yang terpilih tersebut kemudian dibagi menjadi lima kategori, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM) dan siap menampilkan produknya di gelaran ini.

Jumlah peserta UMKM yang berpartisipasi di BRI UMKM EXPO(RT) 2025 juga meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya, yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar. Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019.

Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar.

Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Kemudian pada 2022, tercatat 502 UMKM yang mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan berpartisipasinya 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar.

Melihat peningkatan jumlah peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000, dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023.

Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai US$ 89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar US$ 81,3 juta.

Sementara itu, target jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching turut meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara.

Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar US$ 33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi US$ 57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.

Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi US$ 72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai US$ 76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai US$ 81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara.

Peningkatan target ini turut menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional.

Sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, BRI turut berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan di tahun 2025 ini lewat pelaksanaan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com/

BRI Microfinance Outlook 2025

BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 bersamaan dengan BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia.

Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth” yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini.

Ia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini.

“Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5%. Selama ini kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesehjateraan yang dilakukan oleh BRI dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan upaya Pemerintah,” katanya.

Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.

Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap untuk memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.

“Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung produk lokal dan menjadi bagian dari perayaan kreativitas serta inovasi UMKM Indonesia di BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di ICE BSD mulai tanggal 30 Januari – 2 Februari 2025. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi briumkmexport.com atau cek Instagram @bankbri_id.

31/01/2025 15:53
Nilai IKI Januari Tunjukkan Kinerja Positif Industri di Awal Tahun 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri manufaktur memulai tahun 2025 dengan kinerja positif. Tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2025 yang berada di posisi 53,10 poin, yang artinya ekspansi.

Nilai IKI Januari 2025 meningkat 0,17 poin dibandingkan dengan bulan Desember 2024 dan meningkat 0,75 poin dibandingkan dengan Januari tahun lalu.

Meningkatnya IKI pada Januari ini ditopang oleh ekspansi 20 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas Triwulan III tahun 2024 sebesar 95,5 persen.

Selain itu, peningkatan IKI bulan Januari juga dipengaruhi oleh berekspansinya seluruh variabel pembentuk IKI, yaitu pesanan baru, produksi dan persediaan.

“Variabel pesanan baru mengalami ekspansi dengan peningkatan sebesar 2,03 poin dibanding bulan sebelumnya menjadi 52,74. Hal ini selaras dengan kondisi pada bulan Desember ketika perusahaan menerima pesanan baru dan sedang bersiap menghadapi peningkatan permintaan di tahun 2025,” tutur Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Di sisi lain, variabel produksi tetap mengalami ekspansi sebesar 53,39, meskipun turun 2,14 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Januari 2025, industri sedikit menurunkan produksi dibandingkan produksi Desember 2024. Hal ini karena stok barang dari peningkatan produksi di bulan sebelumnya masih banyak, sebagai antisipasi rencana kenaikan PPN 12 persen di tahun lalu.

Demikian juga dengan persediaan yang tetap ekspansi sebesar 53,58, meski turun 1,00 poin dibandingkan Desember 2024. Ini disebabkan produsen masih berhati-hati untuk memproduksi, mengingat persediaan yang belum terserap optimal ke pasar.

Jika dilihat dari sisi daya beli masyarakat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Desember menunjukkan peningkatan 1,8 poin dibandingkan bulan November.

Naiknya keyakinan konsumen pada Desember tersebut bisa dilihat pada peningkatan indeks penghasilan saat ini, indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks pembelian barang tahan lama (durable goods), namun tidak pada seluruh golongan.

“Indeks tertinggi pada komponen penghasilan saat ini tercatat pada responden dengan pengeluaran lebih besar dari Rp 5 juta dan kelompok usia 20-30 tahun, sedangkan untuk komponen ketersediaan lapangan kerja terindikasi meningkat pada seluruh tingkat pendidikan, kecuali pascasarjana. Sedangkan komponen pengeluaran terindikasi tertinggi pada kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta – Rp 5 juta dan kelompok usia 31-40 tahun,” ungkap Febri.

Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat dikatakan stabil pada level golongan menengah atas, namun tetap berhati-hati dalam melakukan pengeluaran.

Sedangkan di golongan bawah, daya beli masyarakat dapat dikatakan mengalami penurunan, yang tentu saja berpengaruh pada penyerapan pasar produk manufaktur.

Hal tersebut tecermin pada tiga subsektor dengan nilai IKI tertinggi (ekspansi) yaitu subsektor Industri Alat Angkutan Lainnya, Industri Peralatan Listrik dan Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL yang mayoritas konsumennya merupakan perusahaan, bukan rumah tangga perseorangan.

Sedangkan tiga subsektor yang mengalami kontraksi yaitu Industri Pengolahan Lainnya, Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik, serta Industri Minuman merupakan subsektor yang dominan konsumennya merupakan rumah tangga atau perseorangan.

Berdasarkan identifikasi Tenaga Ahli IKI, kontraksi ketiga subsektor tersebut terjadi karena pelemahan daya beli konsumen khususnya kelas bawah, relaksasi impor yang menyebabkan banjir produk impor, fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah, serta adanya gangguan rantai pasok.

Selain itu, kontraksi Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik juga disebabkan oleh penurunan demand luar negeri akibat persaingan yang ketat di pasar domestik asing, permasalahan supply chain, serta isu relokasi pabrik elektronika dari RRT ke Indonesia, tetapi kondisi di dalam negeri juga belum stabil.

Sementara untuk industri minuman, faktor musiman juga mempengaruhi kontraksi sektor tersebut. Karenanya, Tenaga Ahli IKI juga mengingatkan bahwa perekonomian global tahun 2025 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Meskipun demikian, kondisi umum kegiatan usaha di bulan Januari 2025 membaik dibanding bulan Desember 2024, dilihat dari persentase jawaban responden yang menjawab kondisi usahanya meningkat dan stabil, dari 76,4 persen menjadi 76,8 persen. Sementara itu, optimisme pelaku usaha enam bulan ke depan turun dari 73,4 persen menjadi 72,5 persen.

31/01/2025 15:53
1 Kepala Daerah Batal Dilantik pada 6 Februari 2025, Tunggu Putusan "Dismissal" MK Nasional

Kepala Daerah Batal Dilantik pada 6 Februari 2025, Tunggu Putusan “Dismissal” MK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian
mengumumkan,
pelantikan kepala daerah
yang tak bersengketa di
Mahkamah Konstitusi
(MK) batal digelar pada 6 Februari 2025.
Tito mengatakan, pembatalan itu dilakukan untuk merespons putusan sela dari MK yang akan membacakan putusan
dismissal
untuk 310 sengketa hasil
Pilkada 2024
.
“Pelantikan (kepala daerah) yang non-sengketa MK, 296 itu yang 6 Februari akan disatukan dengan hasil putusan
dismissal
,” ujar Tito dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2025).
Pembatalan ini dilakukan setelah MK mengeluarkan peraturan baru Nomor 1 Tahun 2025 pada 24 Januari 2025.
Dalam peraturan ini, MK akan membacakan putusan
dismissal
pada 4-5 Februari 2025 untuk 310 perkara Pilkada 2024.
Putusan
dismissal
ini akan mengeliminasi perkara yang dihentikan dan akan dilanjutkan.
Sengketa yang dihentikan bisa berlanjut pada tahap pelantikan kepala daerah.
Meski demikian, Tito belum bisa memastikan tanggal pelantikan untuk ratusan kepala daerah karena masih ada proses lanjutan berupa penetapan KPU berdasarkan hasil
dismissal
.
Kemudian, KPU daerah masing-masing akan mengusulkan penetapan ke DPRD masing-masing untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Mengenai tanggalnya, saya akan sampaikan lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti ingin tahu ketegasan berapa lama, berapa lama KPU, berapa lama MK bisa meng-
upload
(hasil putusan
dismissal
),” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Februari 2025.
Untuk tahap pertama, pelantikan akan dilaksanakan bagi kepala daerah terpilih yang hasil pilkadanya tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa di MK akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari hasil sidang perselisihan.
Dengan kesepakatan itu, Komisi II DPR RI pun meminta pemerintah menyiapkan payung hukum atau merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 untuk menjadi landasan melaksanakan pelantikan mulai 6 Februari 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/01/2025 15:52
Tegang! Pesawat Pengebom Rusia Melintas, Jepang Kerahkan Jet Tempur

Tokyo –

Militer Jepang mengerahkan sejumlah jet tempurnya setelah mendeteksi keberadaan pesawat pengebom Rusia melintas di atas perairan internasional di dekat wilayahnya. Moskow dalam penjelasannya menyebut pesawat-pesawatnya itu terbang dengan mematuhi aturan internasional.

Juru bicara pemerintah Jepang Yoshimasa Hayashi dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (31/1/2025), menyebut insiden itu terjadi pada Kamis (30/1) waktu setempat, dengan pesawat-pesawat Rusia terdeteksi mengudara di atas Laut Okhotsk dan Laut Jepang.

“Kami mengonfirmasi bahwa pesawat-pesawat pengebom dan beberapa jet tempur militer Rusia terbang di atas laut lepas di Laut Okhotsk dan Laut Jepang kemarin, dan kami mengerahkan sejumlah jet tempur Pasukan Bela Diri Udara (sebagai respons),” sebut Hayashi saat berbicara kepada wartawan pada Jumat (31/1).

“Sulit untuk mengatakan dengan jelas apa tujuan dari penerbangan tersebut… tetapi militer Rusia terus aktif di area-area di sekitar Jepang,” ucapnya.

Tokyo telah mengangkat masalah ini dengan Moskow di masa lalu melalui jalur diplomatik, termasuk mengenai “penyusupan” jet tempur Rusia ke dalam wilayah udara teritorial Jepang pada September tahun lalu, yang telah dibantah oleh Moskow.

“Kami akan terus memantau (situasi) dengan cermat dan melakukan yang terbaik untuk mengambil tindakan dalam berpatroli dan merespons penyusupan wilayah udara,” tegas Hayashi dalam pernyataannya.

Kementerian Pertahanan Rusia, dalam pernyataan via Telegram pada Kamis (30/1), mengatakan bahwa dua pesawat pengebom jarak jauh miliknya mengudara di atas perairan internasional di Laut Jepang dan Laut Okhotsk.

Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis video yang menunjukkan dua pesawat Tupolev-95 yang dikawal sejumlah jet tempur Moskow sedang melakukan apa yang disebutnya sebagai penerbangan reguler selama lebih dari delapan jam.

“Semua penerbangan dengan pesawat Angkatan Udara Rusia dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap aturan internasional mengenai penggunaan wilayah udara,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

31/01/2025 15:50
Banyak yang Salah, Ini Wajah Asli Lian Wenfeng Sang Pendiri DeepSeek

Jakarta, CNBC Indonesia – Teknologi kecerdasan buatan (AI) China bernama DeepSeek belakangan mencuri perhatian publik.

DeepSeek merilis model AI terbarunya pada 20 Januari, yang diklaim lebih baik daripada model-model industri terkemuka di AS, seperti ChatGPT dan Gemini, dengan biaya yang lebih murah.

Hal ini memicu aksi jual saham industri terkait dengan AI dan desas-desus tentang pendiri DeepSeek yang berusia 39 tahun, Liang Wenfeng. Saat ini, sudah banyak media yang mewartakan profil Liang Wenfeng dan bagaimana sosoknya.

Namun nampaknya foto profil Liang Wenfeng yang beredar disalahidentifikasi sebagai pendiri dan CEO perusahaan AI DeepSeek.

Sosok yang ada di foto profil Liang Wenfeng selama ini berbeda dengan Liang Wenfeng yang baru-baru ini bertemu dengan Perdana Menteri China, Li Qiang.

Ia diketahui ikut ambil bagian dalam pertemuan di mana sekelompok ahli industri terpilih, di bidang teknologi, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesehatan, dan olahraga, memberikan pendapat dan saran mereka kepada Perdana Menteri China untuk sebuah draf laporan kerja pemerintah, demikian menurut kantor berita resmi Xinhua.

Pendiri DeepSeek dapat dilihat di simposium tersebut, dalam video yang diunggah oleh media China CCTV.

Dalam potongan video itu, Wenfeng mengenakan jas abu-abu dengan poni rambut panjang yang bersinggungan dengan pingiran kacamatanya.

Pria dalam potongan video CCTV itu jauh berbeda dengan figur yang ada di banyak artikel profil Liang Wenfeng.

Foto profil Liang Wenfeng yang beredar, terlihat seorang pria yang berdiri dengan gaya rambut klimis, berkacamata, dan mengenakan jas rapi sambil bersedekap. Foto profil Liang disandingkan dengan logo DeepSeek.

Menurut laporan Reuters, gambar tersebut dapat ditemukan di sebuah halaman di Baidu Baike, sebuah ensiklopedia online China yang dimiliki oleh perusahaan teknologi China Baidu, tentang orang yang berbeda yang juga bernama Liang Wenfeng.

Menurut laman Baidu, Wenfeng adalah direktur pusat operasi merek Foshan Badis New Building Materials Co, yang juga dikenal sebagai Bardiss.

Halaman tentang Wenfeng, tersedia di situs web Bardiss dan dia juga muncul dalam foto di situs web perusahaan. Dia juga muncul, di beberapa laporan media lokal.

Beberapa, outlet berita juga menerbitkan gambar, eksekutif Bardiss yang salah dianggap sebagai pendiri DeepSeek.

Kesimpulannya, foto yang banyak beredar adalah salah. Foto tersebut tidak menunjukkan pendiri DeepSeek, Liang Wenfeng, melainkan orang yang berbeda dengan nama yang sama, demikian hasil penelusuran tim Pemeriksa Fakta Reuters, dikutip Jumat (31/1/2025).

(dem/dem)

31/01/2025 15:50
Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin Bambang Haryadi, Anak Zulhas Jadi Bendum Nasional 31 Januari 2025

Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin Bambang Haryadi, Anak Zulhas Jadi Bendum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Hukum (
Kemenkum
) mengesahkan kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (
Dekopin
) di bawah kepemimpinan Ketua Umum
Bambang Hariyadi
.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya telah mengkaji pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin pada 27 hingga 29 Desember 2024.
Pihaknya kemudian berkonsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tidak berubah.
“Oleh karena itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin dan pada intinya satu, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Hariyadi,” ujar Supratman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Bambang merupakan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerindra.
Supratman mengatakan, dalam susunan kepengurusan Bambang Hariyadi, pengusaha Gilang Widya Pramana duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dekopin.
Kemudian, posisi Bendahara Umum Dekopin diisi
Putri Zulkifli Hasan
, anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas).
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas diduduki Muhammad Said Abdullah yang diketahui sebagai politikus PDI-P, dan Ketua Penasehat diisi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddique.
Supratman mengatakan, pihaknya akan segera mencatatkan susunan kepengurusan Dekopin tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum.
“Saya mohon ini mengakhiri semua polemik terkait dengan Dekopin,” ujar Supratman.
Pada kesempatan yang sama, Bambang mengatakan pihaknya melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi Dekopin yang digelar pada 27-29 Desember 2024 pada 15 Januari 2025.
Setelah diproses, akhirnya pihaknya diakui pemerintah sebagai kepengurusan Dekopin yang sah.
Pihaknya berharap, pengurus Dekopin tingkat wilayah dan daerah bisa bekerja sama karena pihaknya ingin menyelaraskan program pemerintahan Prabowo Subianto.
“Karena kita tahu selama ini koperasi semenjak adanya dualisme dan alhamdulillah hari ini tidak terjadi lagi,” tutur Bambang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/01/2025 15:48
Pemerintah Berikan Diskon Harga Tiket Pesawat dan Tarif Tol saat Lebaran 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menetapkan untuk melanjutkan pemberian diskon tarif tiket pesawat sekaligus diskon tarif tol untuk periode libur Lebaran 2025.

Hal ini dilakukan untuk menekan inflasi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) pada periode 2025 ini.

“Pemerintah mendorong stimulus di hari lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025,” kata Airlangga usai mengadakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di kantornya, Jumat (31/1/2025).

“Program Every Purchase is Cheap atau Epic Sales 2025 beli di Indonesia saja yaitu diskon. Di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” sambungnya.

Meski begitu, Airlangga enggan menjelaskan lebih rinci menyoal berapa besaran diskon tiket pesawat maupun diskon untuk tarif tol periode lebaran 2025 nanti.

“Nanti kita akan bahas detailnya lagi, masih dalam pembahasan,” jelas Airlangga.

Di satu sisi, stimulus lain yang diberikan pemerintah untuk menjaga inflasi adalah bantuan pangan bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu 10 kilogram beras selama Januari sampai Februari.

Kemudian, diskon tarif listrik selama dua bulan yakni Januari hingga Februari dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk properti dan otomotif dan PPH sektor padat karya.

“Dan juga akan didorong penyaluran KUR di kuartal 1 dan panen padi diharapkan akan optimal lebih baik dari tahun yang lalu di kuartal 1 ini,” jelas Airlangga.

“Kemudian tentunya beberapa program lain seperti kita akan dorong juga program skema kredit untuk padat karya diharapkan ini akan terus didorong terutama untuk platform 500-10 miliar dengan waktu yang fleksibel 5-8 tahun,” sambungnya.

Sementara itu hadir dalam pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

31/01/2025 15:47
Warga Jakut mulai kembali ke rumah usai mengungsi akibat banjir

Jakarta, (ANTARA) –

Warga Jakarta Utara (Jakut) sudah mulai kembali ke rumah masing-masing usai mengungsi akibat banjir dan merendam pemukiman penduduk di kawasan itu.

“Hingga Jumat siang pukul 13.00 WIB jumlah warga yang berada di pengungsian Depo BCC Cilincing hanya tersisa 15 orang dari sebelumnya sekitar 500 orang dari 160 kepala keluarga pada Jumat pagi,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Jumat.

Hal serupa juga terjadi di lokasi pengungsian di Kelurahan Semper Barat dari 1.485 jiwa warga yang mengungsi, pada Jumat siang tercatat ada 887 jiwa yang masih mengungsi di sejumlah lokasi penampungan seperti Rusun Embrio dan lokasi lainnya.

Selain itu, BPBD DKI Jakarta mencatat tidak ada lagi permukiman atau ruas jalan di Kota Jakarta Utara yang terendam banjir pada Jumat siang.

Sementara, Ketua RT 18 RW05 Kampung Sepatan Cilincing Ipah mengatakan lokasi pengungsian di Depo BCC yang sebelumnya penuh warga mengungsi di delapan unit peti kemas atau kontainer sudah kembali ke rumah mereka.

“Air mungkin sudah surut dan mereka ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah yang terendam banjir,” kata dia.

Menurut dia, daerah tempat tinggal mereka memang rawan banjir dan jika musim penghujan kampung mereka sudah terbiasa terkena banjir.

“Saya masih di sini dan belum ke rumah dan sampai saat ini saya tidak tahu bagaimana kondisi rumah setelah terendam banjir,” katanya.

Ia menyebutkan warga Kampung Sepatan yang terdiri dari 1.163 warga ini berharap agar kondisi banjir yang sering terjadi di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah Jakarta Utara.

“Semoga diperhatikan, biar kampung kami tidak terkena banjir lagi, ” katanya.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

31/01/2025 15:46
Bansos PKH Tahap 1 Kenapa Belum Cair ke Rekening? Ini Penyebab dan Bocorannya

PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu di Indonesia.

Akan tetapi, meski sudah ditunggu-tunggu, tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima pencairan dana PKH tahap pertama untuk periode Januari-Maret 2025. Lantas, apa penyebabnya? Berikut penjelasan mendalam mengenai alasan mengapa saldo bansos PKH belum cair ke rekening penerima.

Penyebab Bansos Belum Cair ke Rekening

PKH diberikan kepada keluarga yang memiliki komponen tertentu, seperti anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas. Jika dalam proses verifikasi terbaru ditemukan bahwa keluarga penerima tidak lagi memiliki komponen tersebut, bantuan tidak akan dicairkan. Misalnya, jika anak penerima sudah lulus sekolah atau ibu hamil sudah melahirkan tanpa ada komponen lain yang memenuhi syarat, maka hak penerima bisa gugur. Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk memastikan data keluarga selalu diperbarui sesuai kondisi terkini.

Tidak Terdaftar dalam SK DTKS

Surat Keputusan Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (SK DTKS) menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial. Jika nama penerima tidak lagi terdaftar dalam DTKS, otomatis bantuan PKH tidak akan dicairkan. Penyebab tidak terdaftar bisa beragam, mulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga hingga ketidaklengkapan data. KPM disarankan untuk rutin mengecek status di DTKS melalui Dinas Sosial setempat atau melalui aplikasi resmi yang disediakan.

Diberhentikan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menghentikan bantuan PKH kepada KPM yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Jika ditemukan indikasi bahwa penerima sudah tidak layak mendapatkan bantuan, seperti peningkatan status ekonomi, maka bansos dapat diberhentikan.

Meninggalnya Penerima

Apabila penerima PKH meninggal dunia dan tidak ada anggota keluarga lain yang memenuhi syarat sebagai penerus bantuan, saldo bansos PKH tidak akan dicairkan. Namun, dalam beberapa kasus, ahli waris dapat mengajukan penggantian nama penerima dengan melengkapi dokumen yang diperlukan ke Dinas Sosial. Proses ini membutuhkan waktu dan verifikasi lebih lanjut.

Proses Verifikasi dan Administrasi yang Masih Berlangsung

Selain empat penyebab di atas, keterlambatan pencairan bansos PKH tahap pertama 2025 juga disebabkan oleh proses verifikasi dan administrasi yang masih berlangsung. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan data para KPM yang berhak dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan.

Salah satu syarat utama adalah memastikan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP penerima sudah valid dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Syarat Penerima Bansos PKH 2025

Agar dapat menerima bansos PKH, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP yang valid. Termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Bocoran Jadwal Pencairan PKH 2025

Meski belum ada kepastian tanggal pasti, pencairan bansos PKH tahap pertama 2025 diprediksi akan dimulai pada pertengahan Februari atau menjelang bulan Ramadan. Pencairan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah penerima. Bantuan ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau beberapa bank milik negara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN.

Cara Mengecek Status Penerima Bansos PKH 2025

Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, KPM dapat melakukan pengecekan melalui dua cara:

Melalui Aplikasi SIKS-NG

Aplikasi ini digunakan oleh petugas pendamping sosial untuk memantau proses pencairan bansos. KPM dapat meminta bantuan petugas setempat untuk mengecek status penerimaan.

Melalui Website Kemensos

Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Isi data sesuai KTP, mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Masukkan nama lengkap sesuai KTP. Ketikkan kode verifikasi yang tertera di layar. Klik tombol “Cari Data”. Jika terdaftar, nama akan muncul sebagai penerima bansos PKH. Jika tidak, akan muncul pesan “Tidak Terdapat Peserta.” Besaran Bantuan PKH 2025

Besaran bantuan PKH 2025 disesuaikan dengan komponen penerima manfaat, antara lain:

Ibu hamil
Rp750.000 per 3 bulan (Rp3.000.000 per tahun). Anak usia dini (0-6 tahun)
Rp750.000 per 3 bulan (Rp3.000.000 per tahun). Anak SD
Rp225.000 per 3 bulan (Rp900.000 per tahun). Anak SMP
Rp375.000 per 3 bulan (Rp1.500.000 per tahun). Anak SMA
Rp500.000 per 3 bulan (Rp2.000.000 per tahun). Lanjut usia (70 tahun ke atas)
Rp600.000 per 3 bulan (Rp2.400.000 per tahun). Penyandang disabilitas berat
Rp600.000 per 3 bulan (Rp2.400.000 per tahun).

Dengan memahami penyebab keterlambatan pencairan bansos PKH, diharapkan KPM dapat lebih proaktif dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Pemerintah juga terus berupaya mempercepat proses verifikasi dan penyaluran agar bantuan dapat segera diterima oleh yang membutuhkan. Bansos PKH diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan di Indonesia.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

31/01/2025 15:46