Blog

  • Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81 T, Cuma Sisa Rp30 T

    Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81 T, Cuma Sisa Rp30 T

    Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan pemotongan anggaran kementerian PU dari APBN akan mencapai 80% atau diperkirakan sekitar Rp 81 triliun.

    “Dari anggaran kan, pagunya kalau nggak salah Rp 110-an. Berarti dipangkas Rp 81 triliun,” ujar Diana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (31/1/2025).

    Adapun Diana menjelaskan pemotongan anggaran tersebut di luar belanja pegawai, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Surat Berharga Syariah Negara.

    “Pegawai tidak, yang tetap itu adalah untuk PHLN, HLN, kemudian SBSN, itu tetap semuanya, dan pegawai,” ujar Dian.

    Ia pun mengatakan dengan adanya pemotongan ini tentu akan mengganggu beberapa proyek yang sedang berjalan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci proyek apa saja.

    “Ya mungkin semuanya ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, indikasi terganggu, bangunan juga terganggu, semuanya. Kita harus berbagi mana yang kita pilih untuk di prioritaskan,” ujarnya.

    Melansir Nota Keuangan APBN 2025, anggaran kementerian PU ditetapkan sebesar Rp 111 triliun.

    Adapun Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan seperti pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha.

    (mij/mij)

  • Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Jakarta (beritajatim.com) – Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi itu hari ini merayakan hari lahir (harlah) ke-102 tepat tanggal 31 Januari 1926-31 Januari 2025.

    Dinas Instansi dan organisasi dalam dan luar negeri sama mengucapkan selamat. Termasuk dari orgasasi Islam saudara tuanya, Muhammadiyah.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof.Haedar Nashir mengatakan, peran dan kontribusi nyata NU dalam perjuangan kemerdekaan dan membangun Indonesia pasca kemerdekaan, tidak bisa dinafikan.

    “NU dengan semangat kebersamaan telah merawat keutuhan NKRI dari segala rintangan, sehingga Indonesia tetap terjaga sebagai negara dan bangsa yang majemuk (Bhineka Tunggal Ika),” ujar Haedar dikutip dari keterangan resmi PP Muhammadiyah, Jumat (31/1/2025).

    Haedar menyebutkan, NU dengan spirit ajaran Ahlussunah Waljama’ah (Aswaja) senantiasa mengembangkan toleransi beragama dan berbangsa sehingga umat beragama dan bangsa Indonesia mampu hidup rukun dan damai dalam keragaman.

    “NU mampu merawat kebudayaan umat dan bangsa sehingga keberadaannya membumi di Nusantara,” imbuh Haedar.

    Melalui pondok pesantren sebagai basis penting gerakan pendidikan, NU telah melahirkan generasi bangsa yang cinta tanah air serta menumbuhkan jalinan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

    Haedar juga menilai bahwa kehadiran NU dengan peran dan kontribusi yang konstruktif tersebut sangat relevan dengan tema Harlah yang diangkat pada tahun ini yaitu “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat”.

    “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya bagi kelangsungan kehadiran dan peran berkesinambungan NU dalam menebar Islam yang rahmatan lil-‘alamin di Indonesia dan ranah global,” tutup Haedar.

    Rangkaian acara Harlah NU 2025 sebagai berikut.

    1. Kick Off Harlah Ke-102 NU

    Rangkaian Harlah ke-102 NU diawali dengan acara pembukaan bertajuk “Kick Off” pada 16 Januari 2025 lalu. Acara digelar di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat.

    PBNU pada saat tu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah instansi. Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu institusi yang sudah terkonfirmasi akan mengikuti penandatanganan ini.

    2. Kongres Pendidikan NU

    Acara selanjutnya adalah Kongres Pendidikan NU berlangsung pada 22-23 Januari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kongres ini dikelola oleh tiga lembaga yang berfokus pada pendidikan di bawah naungan PBNU, yaitu Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU), Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU).

    3. Kongres Keluarga Maslahat NU

    Rangkaian berikutnya adalah Kongres Keluarga Maslahat NU yang akan diadakan selama dua hari, mulai hari ini 31 Januari hingga 1 Februari 2025. Acara ini bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

    4. Resepsi Harlah Ke-102 NU

    Resepsi ini menjadi puncak acara Harlah ke-102 NU akan diadakan pada 5 Februari 2025. Acara ini mengundang sejumlah tokoh penting negara.

    5. Munas-Konbes NU

    Sebagai penutup rangkaian Harlah ke-102 NU, akan diadakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 7 Februari 2025.

    Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal sebagai acara resepsi, akan diselenggarakan pada 5 Februari 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting dalam rangkaian perayaan Harlah NU tahun ini.

    Resepsi tersebut akan dihadiri oleh petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga turut diundang. [but]

  • Wamentan Ungkap Gaji Petani Milenial Menggiurkan, Segini Besarnya

    Wamentan Ungkap Gaji Petani Milenial Menggiurkan, Segini Besarnya

    Jakarta

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengklaim gaji petani milenial dikisaran Rp 15-20 juta per bulan. Hal ini diketahui dari program Kementerian Pertanian (Kementan), Brigade Pangan yang melibatkan petani milenial.

    Sudaryono mengakui jumlah petani semakin menyusut lantaran tidak ada generasi penerusnya. Untuk itu, pihaknya mengadakan program Brigade Pangan yang melibatkan generasi muda.

    Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menyebut program tersebut melibatkan pemuda-pemuda lokal setempat. Kemudian, pihaknya yang akan menyediakan sarana produksi pertanian.

    “Kita ada optimalisasi lahan rawa dan juga cetak sawah, kan enggak ada orangnya di situ. Maka kita membentuk satu brigade dari pemuda lokal situ. Kalau bisa, kita beri sarana produksi pertanian, kita beri alat, supaya dia bisa mengolah tanah itu,” kata Sudaryono saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Sudaryono menerangkan setiap kelompok atau brigade berisi 15 orang dan menggarap 200 hektar lahan. Saat ini setidaknya hampir seribu brigade yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Kapuas, Merauke, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, hingga Jambi.

    “Dari olahan itu, 15 orang mengelola 200 hektare, maka pendapatannya setelah dihitung, hasil panen dan seterusnya, dikurangi beban biaya dan seterusnya, itu 15 orang itu masing-masing sebulannya rata-rata dapat Rp 15 sampai Rp 20 juta, itu maksudnya dari petani milenial yang rame-rame di sosmed,” imbuh Sudaryono.

    Pada kesempatan yang sama, Sudaryono menerangkan alasan jumlah petani di Indonesia kian menyusut. Salah satunya, beragamnya pekerjaan di Indonesia. Dia menerangkan situasi ini berbeda dengan situasi pada tahun 1960 atau 1970an, di mana petani masih menjadi salah satu pekerjaan utama.

    “Kalau kita bandingkan tahun 60-70, ya dulu lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak, diversifikasi lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak sekarang. Artinya orang zaman dulu ya tahunya pertanian. Makin ke sini, tanah pertaniannya juga kan enggak pernah nambah. Ini memang menjadi tantangan bagi kita,” tambah Sudaryono.

    (acd/acd)

  • Video: Nusron Wahid Pecat 6 Pegawai BPN Yang Terlibat Kasus Pagar Laut

    Video: Nusron Wahid Pecat 6 Pegawai BPN Yang Terlibat Kasus Pagar Laut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid akhirnya mengumumkan hasil audit investigasi kasus pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Dari hasil audit investigasi tersebut Nusron mencopot 6 pegawainya sedangkan 2 pegawai lainnya dikenakan sanksi berat.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Jumat, 31/01/2025) berikut ini.

  • Pelantikan Pramono-Rano Diundur 18 atau 20 Februari 2025, Ketua DPRD DKI: Tunggu Pemerintah Pusat

    Pelantikan Pramono-Rano Diundur 18 atau 20 Februari 2025, Ketua DPRD DKI: Tunggu Pemerintah Pusat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan pelantikan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030 diundur hingga pertengahan Februari mendatang.

    Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah pusat yang menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang awalnya direncanakan pada 6 Februari mendatang menjadi 18 dan 20 Februari 2025.

    Setelah dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan Pram-Rano kemudian dijadwalkan akan memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarra.

    “Terkait jadwal pidato gubernur terpilih itu setelah dilantik dan setelah terima jabatan. Kami sepakati antara tanggal 18-20 Februari. Menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Politikus senior PKS ini pun berharap, setelah dilantik pasangan Pram-Rano bisa langsung bekerja menjalankan program-program strategisnya untuk membangun Jakarta.

    “Beliau bukan orang baru, beliau orang birokrasi, beliau sudah matang di politik. Jadi, beliau sudah bisa langsung running,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, pasangan Pram-Rano hanya disokong oleh PDIP di Pilkada 2024 lalu.

    Adapun saat ini PDIP memiliki 15 kursi dari 106 total kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

    KLIK SELENGKAPNYA: Spekulasi Prabowo atau Jokowi Bakal Turun Gunung ikut Kampanye Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pengamat Ungkap Sosok Jaga Hubungan dengan Pramono.

    Sedangkan sebanyak 91 kursi lainnya merupakan milik partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Meski mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta tak mendukung Pram-Rano di Pilkada 2024 lalu, namun Khoirudin menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pemerintahan pasangan yang beken dengan slogan ‘Jakarta Menyala’ ini.

    “Jadi kita adalah pemerintah daerah, sama-sama pemerintah daerah, tidak ada oposisi. Kita semua siap kolaborasi,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Evaluasi Makan Bergizi Gratis, Ahli: Libatkan Kantin Sekolah

    Evaluasi Makan Bergizi Gratis, Ahli: Libatkan Kantin Sekolah

    Jakarta, FORTUNE – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dewi membeberkan bahwa tantangan tersebut antara lain proses produksi, perbedaan dasar makanan pokok antarwilayah Indonesia, tata kelola limbah, dan pengawasan penyelenggaraan secara keseluruhan. Terkait konteks proses produksi termasuk distribusi, lanjut dia, Program MBG menyangkut banyak komponen seperti pemilihan kualitas pangan, pemanfaatan alat masak, sampai kebersihan alat.

    “Sebagian besar permasalahan kurangnya kesegaran atau kadar nutrisi makanan yang diterima oleh penerima manfaat disebabkan oleh proses produksi dilakukan tanpa melibatkan sekolah, terutama kantin sekolah. Akibatnya, tidak sedikit kantin di sekolah mengeluhkan adanya penurunan pendapatan yang diperoleh di sekolah,” tutur Dewi dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1).

    Kemudian soal perbedaan jenis pangan antar wilayah, dia mendorong agar pemanfaatan pangan lokal bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Di samping itu, Dewi menyebut bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program MBG, pemerintah perlu mengevaluasi kekurangan dari program tersebut.

    “Program MBG sebagai program jangka panjang diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan, yang memerlukan kontribusi dan pelibatan semua pihak,” kata dia.

    Libatkan kantin sekolah

    Sementara itu, Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Bidang Kemitraan, Akim Dharmawan mengatakan untuk melibatkan kantin sekolah sebagai mitra penyelenggaraan, maka lingkungan kantin sekolah dan pengelola perlu diberikan pelatihan. Selain itu, diperlukan daya dukung dalam memenuhi standar kualifikasi penyelenggaraan MBG.

    “Permasalahannya, tidak semua kantin disekolah siap dan memenuhi kualifikasi dalam menyelenggarakan makan bergizi gratis, sehingga memang dalam awal pelaksanaan memang harus dilakukan dan diawasi secara terpusat,” jelas Akim.

    Menurut dia, pemanfaatan potensi pangan lokal memerlukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik termasuk dalam pelaksanaan MBG, serta upaya meningkatkan literasi gizi lewat keterlibatan banyak pihak seperti guru, masyarakat lokal, dan tokoh kunci lainnya.

    Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Adita Irawati menyebut dalam pemberian informasi mengenai pangan lokal, hal itu membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam meningkatkan kesadaran literasi gizi. Adapun dalam penyelenggaraannya, terang dia, program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah dibangun oleh pemerintah pada 2024 lalu.

    Sudah ada 245 dapur dan 700 ribu penerima manfaat

    Adita juga menuturkan, hingga kini telah terbentuk 245 dapur dan 700 ribu penerima manfaat dari program MBG.

    “Meskipun masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki, secara umum, program makan bergizi gratis telah dinilai positif oleh sebagian besar masyarakat,” kata dia.

    “Pemerintah juga menerima masukan yang membangun dari beragam pihak dan kerja sama untuk perbaikan program ini ke depan,” imbuh Adita.

  • Panglima ubah doktrin peperangan TNI jadi lebih moderen

    Panglima ubah doktrin peperangan TNI jadi lebih moderen

    Misalnya, kalau dulu kan perang itu masih tradisional, sekarang kan menggunakan ‘drone’ (pesawat nirawak, red) yang kami Kamikaze pakai AI, membunuh orang itu tinggal pakai saja ‘drone’ untuk mengejar seseorang

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pihaknya akan mengubah doktrin peperangan di tubuh TNI ke arah lebih moderen.

    Hal tersebut harus dilakukan agar taktik peperangan dan seluruh perangkat SDM serta teknologi yang dimiliki TNI dapat mengikuti perkembangan zaman.

    Dalam jumpa pers usai menggelar rapat pimpinan (Rapim) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, Agus memberikan beberapa contoh doktrin perang moderen yang akan diterapkan TNI.

    “Misalnya, kalau dulu kan perang itu masih tradisional, sekarang kan menggunakan drone (pesawat nirawak, red) yang kami Kamikaze pakai AI, membunuh orang itu tinggal pakai saja drone untuk mengejar seseorang,” ujar Panglima.

    Doktrin perang lebih moderen itu juga akan diterapkan di matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) dengan cara meningkatkan teknologi alat utama sistem senjata.

    Selain itu, Agus melanjutkan reformasi doktrin juga dilakukan dengan cara merekrut masyarakat sipil yang ahli di bidang siber untuk masuk dalam satuan siber TNI.

    Penguatan satuan siber ini perlu dilakukan guna memperkuat pertahanan negara dari serangan siber negara asing.

    Dengan doktrin perang yang lebih maju itu, Agus yakin pertahanan TNI akan semakin kuat dalam mengantisipasi ancaman serangan yang lebih moderen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia Nasional 31 Januari 2025

    Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia
    Malaysia
    (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan
    pekerja migran Indonesia
    yang terjadi di Malaysia.
    Menteri HAM
    Natalius Pigai
    menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
    “Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN,” ujar Pigai di Kantornya, Kumat (30/1/2025).
    “Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” katanya lagi.
    Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bekerja sebagai satu kesatuan melalui koordinasi lintas kementerian.
    Jika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (P2MI) mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini, KemenHAM siap mendukung dengan instrumen kerja sama HAM yang dimiliki.
    “Kami tetap memberi kesempatan kepada kementerian lain untuk bekerja maksimal, tetapi kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
    “Yang penting adalah melindungi warga negara Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan keadilan,” kata Pigai menegaskan.
    Dia juga mengungkapkan, telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan KemenHAM untuk memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait sejak beberapa hari lalu.
    “Kami siapkan segalanya, termasuk bahan terkait persoalan penyiksaan, persoalan perempuan, atau laporan-laporan internasional lainnya,” ujarnya.
    “Semua langkah kami maksimalkan agar ada keadilan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Pigai lagi.
    Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.
    Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
    “Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.
    Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siswa terpaksa belajar di ruang kelas rusak di SDN 109 Desa Ladang Panjang Jambi

    Siswa terpaksa belajar di ruang kelas rusak di SDN 109 Desa Ladang Panjang Jambi

    Jumat, 17 Januari 2025 14:51 WIB

    Guru memberi materi pelajaran kepada siswa kelas IV di ruang perpustakaan yang dijadikan kelas di SDN 109 Desa Ladang Panjang, Muaro Jambi, Jambi, Jumat (17/1/2025). SD tertua di Desa Ladang Panjang, dibangun tahun 1983 itu memiliki keterbatasan ruang kelas sehingga terpaksa memanfaatkan ruang perpustakaan yang rusak untuk kegiatan belajar mengajar selama hampir 20 tahun. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU

    Guru memberi materi pelajaran kepada siswa kelas IV di ruang perpustakaan yang dijadikan kelas di SDN 109 Desa Ladang Panjang, Muaro Jambi, Jambi, Jumat (17/1/2025). SD tertua di Desa Ladang Panjang, dibangun tahun 1983 itu memiliki keterbatasan ruang kelas sehingga terpaksa memanfaatkan ruang perpustakaan yang rusak untuk kegiatan belajar mengajar selama hampir 20 tahun. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU

    Guru memberi materi pelajaran kepada siswa kelas IV di ruang perpustakaan yang dijadikan kelas di SDN 109 Desa Ladang Panjang, Muaro Jambi, Jambi, Jumat (17/1/2025). SD tertua di Desa Ladang Panjang, dibangun tahun 1983 itu memiliki keterbatasan ruang kelas sehingga terpaksa memanfaatkan ruang perpustakaan yang rusak untuk kegiatan belajar mengajar selama hampir 20 tahun. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU

  • 4 Data Bohong yang Dituduh Hasil Pemalsuan Gibran di eFishery

    4 Data Bohong yang Dituduh Hasil Pemalsuan Gibran di eFishery

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri startup tanah air dihebohkan dengan dugaan kasus pemalsuan laporan keuangan oleh eFishery.

    Startup aqua-tech itu didirikan pada 2013 oleh Gibran Huzaifah di Bandung. Perusahaan ini telah mencapai status unicorn lewat pendanaan Seri D US$ 200 juta pada 2023 lalu.

    Menurut hasil audit baru-baru ini menunjukkan manajemen memiliki dua laporan keuangan yang berbeda sejak 2018, yakni untuk kebutuhan internal dan eksternal.

    Berikut adalah data keuangan aneh yang ditemukan dalam audit oleh pihak eksternal di eFishery:

    1. Pendapatan 4 kali lipat

    Pada laporan keuangan internal, eFishery mengumpulkan pendapatan senilai Rp2,6 triliun selama periode 9 bulan, yakni Januari-September 2024. Sementara itu, laporan keuangan eksternal menunjukkan eFishery meraup pendapatan 4,8 kali lebih besar senilai Rp12,3 triliun. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan untuk pihak eksternal, pertumbuhan pendapatan eFishery melonjak tajam.

    Pada 2021 senilai Rp1,6 triliun, lalu 2022 menjadi Rp5,8 triliun, dan 2023 menjadi Rp10,8 triliun, menurut dokumen yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Jumat (31/1/2025). Angka itu berbeda dalam laporan keuangan internal yang menunjukkan pendapatan eFishery sebesar Rp1 triliun pada 2021, lalu Rp4,3 triliun pada 2022, dan Rp6 triliun pada 2023.

    2. Profit padahal rugi

    Laporan internal dan eksternal juga timpang untuk pencatatan profit sebelum pajak. Berdasarkan laporan eksternal, eFishery membukukan profit sebelum pajak senilai Rp261 miliar selama periode Januari-September 2024.

    Padahal, versi laporan internal menunjukkan eFishery justru rugi Rp578 miliar dalam periode yang sama. Sejak 2021 hingga 9 bulan di 2024, laporan eksternal eFishery memperlihatkan pertumbuhan profit sebelum pajak yang positif dan stabil. Berbanding terbalik dengan laporan internal yang menunjukkan perusahaan terus merugi sejak 2021. Kerugian paling parah pada 2022 sebesar Rp784 miliar. Kemudian pada 2023 sebesar Rp759 miliar.

    3. Jumlah feeder

    Manipulasi yang dilakukan e-Fishery tak cuma dari laporan keuangan, tetapi juga klaim mantan CEO Gibran Huzaifah yang mengaku ke investor bahwa perusahaan memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan. Padahal, kenyataan di lapangan hanya sekitar 24.000.

    Gibran diduga sengaja memerintahkan penggelembungan biaya modal perusahaan untuk pembelian pakan. Menurut laporan audit, hal ini untuk menjustifikasi kondisi keuangan perusahaan yang terus merosot.

    4. Perusahaan palsu

    Upaya manipulasi Gibran dan timnya sejak 2018 dilakukan demi memperoleh pendanaan Seri A. Laporan menemukan pada 2022 ada pembentukan 5 perusahaan yang dikendalikan oleh Gibran tetapi atas nama orang lain.

    Perusahaan ini berfungsi untuk pencatatan perputaran uang untuk menggenjot pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Pada 2023, Gibran dan beberapa orang lain melancarkan upaya memalsukan dokumen-dokumen pendukung seperti invoice, kontrak, serta pembukuan bodong.

    Ganti manajemen

    Pada pertengahan Desember, eFishery mengumumkan pengangkatan Adhy Wibisono sebagai CEO interim menggantikan Gibran Huzaifah. Sebelum ditunjuk sebagai CEO, Adhy adalah CFO di perusahaan. Albertus Sasmitra ditunjuk sebagai CFO interim eFishery menggantikan Adhy.

    “eFishery saat ini beroperasi di bawah kepemimpinan Adhy Wibisono, sebagai Interim CEO, dan Albertus Sasmitra, sebagai Interim CFO. Keputusan diambil bersama shareholder perusahaan, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik,” kata juru bicara eFishery dalam pernyataan tertulis yang diterima CNBC Indonesia.

    Dalam pernyataan perusahaan yang diterima, eFishery mengatakan bahwa pihaknya memahami keseriusan isu yang sedang beredar, dan memberikan perhatian penuh.

    “Kami memahami keseriusan isu yang sedang beredar saat ini dan kami menanggapinya dengan perhatian penuh. Kami berkomitmen untuk menjaga standar tertinggi dalam tata kelola perusahaan dan etika dalam operasional perusahaan,” kata juru bicara eFishery.

    (dem/dem)