Blog

  • Mungkinkah Rusia Kembali Deklarasikan Mobilisasi Massal?

    Mungkinkah Rusia Kembali Deklarasikan Mobilisasi Massal?

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin ingin “meningkatkan pelatihan tempur bagi prajurit cadangan.” Untuk itu, dia menandatangani dekrit wajib militer untuk tahun 2025. Panggilan wajib militer nantinya dapat diberikan kepada prajurit cadangan sampai dengan umur 50 tahun, bintara sampai dengan umur 60 tahun, perwira menengah sampai dengan umur 65 tahun, dan perwira tinggi sampai dengan umur 70 tahun.

    Sejak dimulainya invasi di Ukraina tiga tahun lalu, Rusia memperpanjang masa pelatihan bagi prajurit cadangan atau rekrutan. Selain itu, batas usia maksimal bagi wajib militer juga dinaikkan, dan denda jika tidak mengikuti pelatihan militer dinaikkan menjadi 30.000 rubel atau sekitar Rp5 juta.

    Di jejaring media sosial, pengguna di Rusia belakangan mulai mempertanyakan mengapa latihan militer dijadwalkan begitu awal tahun ini. Tahun lalu, panggilan diumumkan pada bulan Maret dan bulan Mei pada tahun 2023. “Haruskah kita mengharapkan mobilisasi baru?” tanya seorang pengguna di jaringan Rusia “Vkontakte”. “Sekarang, akan ada banyak yang ingin meninggalkan negara ini,” tambah komentator lainnya.

    Dari pelatihan militer hingga perang melawan Ukraina?

    Menurut undang-undang, warga Rusia harus menjalani latihan militer selama sekitar dua bulan. Sebelum Putin melancarkan perang melawan Ukraina, latihan hanya diadakan sebagai formalitas. Meski bersifat wajib, hanya sedikit yang ikut serta, karena cuma diancam denda sebesar 500 rubel atau Rp84 ribu saja.

    Sejak tahun 2022, latihan militer digelar sepanjang tahun, jelas Artyom Klyga, seorang pengacara untuk gerakan penentang wajib militer Rusia. “Sebenarnya bisa dikatakan bahwa latihan militer yang diperintahkan tahun lalu, masih terus berlangsung,” ujarnya kepada DW.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hal ini boleh jadi didorong “kebutuhan prajurit” mengingat “semakin lelahnya tentara Rusia”. Menurut Klyga, pelatihan militer merupakan kesempatan tambahan untuk merekrut tentara guna berperang melawan Ukraina. Dalam suatu latihan, lebih mudah untuk “memaksa seseorang untuk menandatangani kontrak melalui isolasi, penipuan atau bahkan ancaman”.

    Menurut Klyga, latihan tersebut juga berfungsi untuk memberikan pangkat yang lebih tinggi dan meningkatkan spesialisasi para prajurit, yang memungkinkan perencanaan mobilisasi yang lebih tepat. Warga Rusia belakangan mulai dijebak dengan panggilan ke dewan wajib militer dengan dalih “perbandingan data”. Prajurit cadangan dapat menghadapi tuntutan pidana jika mereka melalukan desersi.

    “Sebelum pemeriksaan kesehatan untuk wajib militer, setiap orang bisa pergi ke luar negeri tanpa rasa khawatir,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa hingga kini belum ada larangan bepergian.

    Apa isi dektrit dari Kremlin?

    “Dalam perintah rahasia itu ditentukan jumlah peserta wajib militer, dan tugas yang direncanakan di wilayah tersebut,” kata mantan wakil parlemen Duma Kota Moskow, Yevgeny Stupin. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran Kementerian Pertahanan Rusia.

    Stupin memperingatkan agar tidak mempercayai jaminan dari otoritas Rusia, bahwa menurut hukum, tidak seorang pun dapat dikirim dari latihan ke medan perang. Sang politisi menunjuk pada formulasi dalam dekrit yang memungkinkan prajurit cadangan untuk bertugas di Garda Nasional dan dinas rahasia domestik FSB. “Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Garda Nasional adalah pasukan penegak hukum di wilayah Ukraina yang diduduki oleh tentara Rusia, dan bahwa pasukan FSB menjaga perbatasan dan sering terlibat dalam pertempuran dengan angkatan bersenjata Ukraina di Kursk dan Belgorod,” tambahnya.

    Artyom Klyga juga menunjukkan prajurit cadangan dapat dikirim untuk bertugas atau berlatih di Garda Nasional atau FSB baik di wilayah Kursk dan Belgorod, maupun di wilayah yang diduduki oleh Rusia. “Undang-undang tidak melarangnya. Memang tidak ada hambatan hukum, tetapi kami belum menemukan kasusnya„ kata aktivis hak asasi manusia itu.

    Gerakan “Idite Lesom”, sebuah organisasi di Georgia yang membantu pembelot Rusia, juga mengatakan kepada DW bahwa mereka belum melihat peserta pelatihan militer dikirim ke medan perang. “Namun, lebih baik mengabaikan panggilan,” tulis organisasi tersebut.

    Rencana perang melawan NATO?

    Pihak berwenang Rusia menekankan bahwa mobilisasi terbaru tidak direncanakan dan bahwa perekrutan tentara Rusia berlangsung tanpa paksaan. “Setiap hari, sekitar 1.000 orang mendaftarkan diri sebagai relawan di badan wajib militer,” kata Andrei Kartapolov, anggota komite pertahanan di parlemen Duma, kepada kantor berita Rusia TASS.

    Dia menekankan bahwa tentara Rusia “setiap hari merangsek maju di garis depan”.

    “Militer Rusia memang bergerak maju di Ukraina timur, tetapi intensitasnya menurun,” kata Ruslan Leviev, pendiri organisasi investigasi independen Conflict Intelligence Team, dalam sebuah wawancara dengan DW. Aktivis oposisi itu menjelaskan bahwa meskipun Rusia mampu menambah jumlah prajuritnya, namun tetap kesulitan meggantikan tingginya angka perwira yang gugur.

    Pada saat yang sama, Parlemen Rusia Duma menyerukan persiapan perang melawan “kekuatan kolektif Barat”. Skenario ini akan terjadi, seperti yang dikatakan wakil ketua komite pertahanan, Alexei Zhuravlev, kepada portal Rusia absatz.media. Menurutnya, jika negara-negara Barat memasuki perang, Rusia harus memperkuat perekrutan pasukan cadangan.

    Namun, menurut mantan anggota parlemen Moskow Yevgeny Stupin, latihan militer bukan peringatan atau isyarat ancaman bagi Barat. Sebaliknya, dia berasumsi bahwa Vladimir Putin sedang mencoba meraih hasil cepat di garis depan. “Itulah sebabnya dia mempercepat perekrutan prajurit sementara, tidak membiarkan mereka yang telah dimobilisasi pergi dan juga menggunakan prajurit cadangan,” pungkas Stupin.

    Diadaptasi dari DW Bahasa Jerman.

    Lihat Video ‘Drone Rusia Bombardir Odesa, Sejumlah Orang Terluka’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Siap-siap! Bakal Ada Diskon Tiket Pesawat Lagi Nih Saat Libur Lebaran

    Siap-siap! Bakal Ada Diskon Tiket Pesawat Lagi Nih Saat Libur Lebaran

    Jakarta

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah stimulus untuk masyarakat saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2025. Hal itu dilakukan untuk menekan inflasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Stimulus berupa diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan, hingga penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025.

    “Agar momentum pertumbuhan terus dijaga, pemerintah mendorong stimulus di hari Lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Epic Sale 2025 beli di Indonesia saja. Di 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” kata Airlangga usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Hadir dalam pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    Terkait besaran diskonnya, nantinya disebut akan dibahas kemudian. “Nanti kita akan bahas detailnya lagi, masih dalam pembahasan,” ucapnya.

    TPIP akan menggelar rapat koordinasi inflasi dengan mengusung tema produktivitas untuk ketahanan pangan dan stabilitas harga. Rapat akan dilakukan pada Agustus 2024 dan disebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

    TPIP menargetkan inflasi 2025 berada di kisaran 2,5 plus minus 1%. Untuk mencapai sasaran tersebut, komponen inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food ditargetkan berada di kisaran 3-5%.

    “Memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam peta jalan mengenai inflasi 2025 sampai 2027 dengan upaya memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional, termasuk Hari Raya Idul Fitri yang biasanya menjadi momen mudik Lebaran,” pungkas Airlangga.

    (kil/kil)

  • Prabowo Punya 4 ‘Kuncian’ Agar RI Swasembada Pangan

    Prabowo Punya 4 ‘Kuncian’ Agar RI Swasembada Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim bahwa produksi beras pada Februari-Maret 2025 ini bakal mengalami kenaikan hingga 50%, kemudian komoditas lain seperti jagung juga meningkat.

    Optimisme ini karena pemerintah akan menerbitkan beberapa Peraturan Presiden (Perpres) yang sangat penting. Sehingga proses percepatan target swasembada pangan bisa tercapai.

    “Inpres irigasi selesai sudah ditandatangani Presiden, Perpres neraca komoditas selesai, Perpres pupuk selesai, Perpres penyuluhan selesai, empat penunjang pokok agar bisa swasembada pangan selesai. Jadi tidak ada alasan lagi kita nggak bisa menjalankan swasembada secepat-cepatnya,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jumat (31/1/2025).

    Bulog tidak boleh membeli gabah lebih rendah dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah yakni Rp 6.500/Kg, sedangkan harga acuan pembelian (HAP) jagung sebesar Rp 5.500. Zulhas juga mengklaim kondisi keuangan Bulog masih dalam keadaan stabil karena bakal mendapat kucuran APBN.

    “Bulog keuangannya nggak masalah ada Rp 23 triliun ready sekarang, sudah disepakati Rp 16,6 triliun dari Menkeu, jadi ada Rp 39 triliun untuk membeli beras 3 juta ton sepanjang Februari Maret-April (2025) maupun puncak panen raya,” ungkap Zulhas.

    “Tidak ada alasan Bulog tidak bisa membeli dengan harga yang lebih murah dari yang sudah ditentukan pemerintah,” lanjutnya

    Ia menilai Ini merupakan pekerjaan besar bagi Bulog sehingga tidak bisa bekerja sendiri dan perlu dukungan semua pihak, yakni mendagri, gubernur, walikota sampai kepala desa perlu mengawasi bersama membantu Bulog menyerap dengan harga yang ditentukan.

    “TNI Polri bantu mengawasi, swasta membeli juga harga Rp 6.500, pabrik besar di Sumut juga, karena ga ada yang lain, kalau melanggar harga nanti akan langkah-langkah lebih lanjut, harga nggak boleh ditawar-tawar,” sebut Zulhas.

    (hoi/hoi)

  • Kejari Tuban Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi BUMD

    Kejari Tuban Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi BUMD

    Tuban (beritajatim,com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Tuban, PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM), Jumat (31/1/2025). Dua tersangka berinisial AA dan HK diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran tahun 2017-2022 sehingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 miliar.

    Kasi Pidana Khusus Kejari Tuban, Yogi Natanael Cristianto mengungkapkan, AA dan HK ditetapkan tersangka sejak 20 Januari 2025 lalu, setelah muncul hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Berdasarkan hasil perhitungan BPKP, kerugian negara sekitar Rp 2 miliar,” ujar Yogi Natanael Cristianto.

    Adanya kerugian negara yang mencapai Rp 2 miliar tersebut dalam pengelolaan keuangan BUMD RSM tahun anggaran 2017 hingga 2022.

    “Mereka dalam satu pekan ke depan rencananya bakal dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” terang Yogi sapanya.

    Kendati demikian, keduanya hingga kini belum ditahan dan masih menunggu perkembangan pemeriksaan tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara tersebut.

    “Semuanya masih menunggu perkembangan selama proses perkara,” bebernya.

    Kasus milik perusahaan BUMD ini saat masa pemerintahan Bupati Tuban Fathul Huda, mencuatnya kasus tersebut saat seluruh mantan karyawan melaporkan tidak menerima gaji sampai hampir satu tahun ke Disnaker Provinsi Jawa Timur.

    Dalam laporan tersebut, SK pengangkatan karyawan juga turut di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban Budi Wiyana. Namun, meski begitu sudah ada 40 orang yang dipanggil sebagai saksi dan telah memberikan keterangannya, termasuk Sekda Tuban.

    “Tersangka bisa bertambah, bisa juga tidak, tinggal menunggu perkembangan persidangan,” pungkasnya. [ayu/beq]

  • Investasi di Sektor Hilirisasi Rp 407,8 Triliun, Smelter Mineral Mendominasi – Halaman all

    Investasi di Sektor Hilirisasi Rp 407,8 Triliun, Smelter Mineral Mendominasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi sektor hilirisasi sepanjang 2024 mencapai Rp 407,8 triliun atau setara 23,8 persen dari total realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.714,2 triliun.

    “Porsi dari hilirisasi dalam investasi yang masuk Indonesia secara overall, secara whole year tahun 2024 itu adalah 23,8 persen total realisasi investasi yang masuk dari Januari sampai dengan Desember,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di acara Konferensi Pers di BKPM, Jumat (31/1/2025).

    Rosan mengatakan, pendorong utama investasi hilirisasi ini adalah di sektor mineral yakni Rp 245,2 triliun dengan rincian smelter nikel Rp 153,2 triliun, smelter tembaga Rp 68,5 Triliun, smelter bauksit Rp 21,8 triliun dan smelter timah Rp 1,6 triliun.

    “Angkanya memang dari mineral masih paling tinggi karena ini kita sudah memulai dengan nikel yang mempunyai kontribusi yang sangat-sangat baik, sejak kita memberlakukan hilirisasi di nikel ini dan ada tembaga, bauksit, timah,” jelas Rosan.

    Berdasarkan paparannya, investasi hilirisasi sektor kehutanan pulp and paper tercatat sebesar Rp 64 triliun, sektor pertanian Rp 67,1 triliun, sektor minyak dan gas petrochemical Rp 23,1 triliun dan ekosistem kendaraan listrik sebesar Rp 8,4 triliun.

    Rosan berharap, kedepan akan ada sektor lain yang masuk dalam daftar hilirisasi.

    Dia juga bilang, pihaknya tengah membahas bersama kementerian terkait untuk segera meluncurkan produk baru yang bisa dijadikan nilai tambah hilirisasi.

    “Jadi kita hanya ingin memberikan gambaran secara keseluruhan tetapi mungkin kedepannya akan muncul hilirisasi dari bidang-bidang lainnya gitu dan kami yakin itu akan muncul,” ujar Rosan.

    “Kita sedang berkoordinasi dengan Kementerian atau badan terkait lainnya. Sehingga kita bisa mencantumkan setelah program yang kita luncurkan untuk berjalan insyaallah ke depannya dengan baik,” sambungnya.

    Capaian realisasi investasi sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 1.714,2 triliun atau melebihi dari target yang ditentukan Presiden sebesar Rp 1.650 triliun serta target Renstra sebesar Rp 1.239,3 triliun.

    Dari total investasi tersebut, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp 900,2 triliun atau setara 52,5 persen dan jumlah ini naik 21 persen dari tahun sebelumnya.

    Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 814 triliun atau 47,5 persen dari target investasi.

     

     

  • Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81 T, Cuma Sisa Rp30 T

    Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81 T, Cuma Sisa Rp30 T

    Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan pemotongan anggaran kementerian PU dari APBN akan mencapai 80% atau diperkirakan sekitar Rp 81 triliun.

    “Dari anggaran kan, pagunya kalau nggak salah Rp 110-an. Berarti dipangkas Rp 81 triliun,” ujar Diana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (31/1/2025).

    Adapun Diana menjelaskan pemotongan anggaran tersebut di luar belanja pegawai, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Surat Berharga Syariah Negara.

    “Pegawai tidak, yang tetap itu adalah untuk PHLN, HLN, kemudian SBSN, itu tetap semuanya, dan pegawai,” ujar Dian.

    Ia pun mengatakan dengan adanya pemotongan ini tentu akan mengganggu beberapa proyek yang sedang berjalan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci proyek apa saja.

    “Ya mungkin semuanya ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, indikasi terganggu, bangunan juga terganggu, semuanya. Kita harus berbagi mana yang kita pilih untuk di prioritaskan,” ujarnya.

    Melansir Nota Keuangan APBN 2025, anggaran kementerian PU ditetapkan sebesar Rp 111 triliun.

    Adapun Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan seperti pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha.

    (mij/mij)

  • Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Jakarta (beritajatim.com) – Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi itu hari ini merayakan hari lahir (harlah) ke-102 tepat tanggal 31 Januari 1926-31 Januari 2025.

    Dinas Instansi dan organisasi dalam dan luar negeri sama mengucapkan selamat. Termasuk dari orgasasi Islam saudara tuanya, Muhammadiyah.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof.Haedar Nashir mengatakan, peran dan kontribusi nyata NU dalam perjuangan kemerdekaan dan membangun Indonesia pasca kemerdekaan, tidak bisa dinafikan.

    “NU dengan semangat kebersamaan telah merawat keutuhan NKRI dari segala rintangan, sehingga Indonesia tetap terjaga sebagai negara dan bangsa yang majemuk (Bhineka Tunggal Ika),” ujar Haedar dikutip dari keterangan resmi PP Muhammadiyah, Jumat (31/1/2025).

    Haedar menyebutkan, NU dengan spirit ajaran Ahlussunah Waljama’ah (Aswaja) senantiasa mengembangkan toleransi beragama dan berbangsa sehingga umat beragama dan bangsa Indonesia mampu hidup rukun dan damai dalam keragaman.

    “NU mampu merawat kebudayaan umat dan bangsa sehingga keberadaannya membumi di Nusantara,” imbuh Haedar.

    Melalui pondok pesantren sebagai basis penting gerakan pendidikan, NU telah melahirkan generasi bangsa yang cinta tanah air serta menumbuhkan jalinan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

    Haedar juga menilai bahwa kehadiran NU dengan peran dan kontribusi yang konstruktif tersebut sangat relevan dengan tema Harlah yang diangkat pada tahun ini yaitu “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat”.

    “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya bagi kelangsungan kehadiran dan peran berkesinambungan NU dalam menebar Islam yang rahmatan lil-‘alamin di Indonesia dan ranah global,” tutup Haedar.

    Rangkaian acara Harlah NU 2025 sebagai berikut.

    1. Kick Off Harlah Ke-102 NU

    Rangkaian Harlah ke-102 NU diawali dengan acara pembukaan bertajuk “Kick Off” pada 16 Januari 2025 lalu. Acara digelar di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat.

    PBNU pada saat tu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah instansi. Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu institusi yang sudah terkonfirmasi akan mengikuti penandatanganan ini.

    2. Kongres Pendidikan NU

    Acara selanjutnya adalah Kongres Pendidikan NU berlangsung pada 22-23 Januari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kongres ini dikelola oleh tiga lembaga yang berfokus pada pendidikan di bawah naungan PBNU, yaitu Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU), Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU).

    3. Kongres Keluarga Maslahat NU

    Rangkaian berikutnya adalah Kongres Keluarga Maslahat NU yang akan diadakan selama dua hari, mulai hari ini 31 Januari hingga 1 Februari 2025. Acara ini bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

    4. Resepsi Harlah Ke-102 NU

    Resepsi ini menjadi puncak acara Harlah ke-102 NU akan diadakan pada 5 Februari 2025. Acara ini mengundang sejumlah tokoh penting negara.

    5. Munas-Konbes NU

    Sebagai penutup rangkaian Harlah ke-102 NU, akan diadakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 7 Februari 2025.

    Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal sebagai acara resepsi, akan diselenggarakan pada 5 Februari 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting dalam rangkaian perayaan Harlah NU tahun ini.

    Resepsi tersebut akan dihadiri oleh petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga turut diundang. [but]

  • Wamentan Ungkap Gaji Petani Milenial Menggiurkan, Segini Besarnya

    Wamentan Ungkap Gaji Petani Milenial Menggiurkan, Segini Besarnya

    Jakarta

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengklaim gaji petani milenial dikisaran Rp 15-20 juta per bulan. Hal ini diketahui dari program Kementerian Pertanian (Kementan), Brigade Pangan yang melibatkan petani milenial.

    Sudaryono mengakui jumlah petani semakin menyusut lantaran tidak ada generasi penerusnya. Untuk itu, pihaknya mengadakan program Brigade Pangan yang melibatkan generasi muda.

    Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menyebut program tersebut melibatkan pemuda-pemuda lokal setempat. Kemudian, pihaknya yang akan menyediakan sarana produksi pertanian.

    “Kita ada optimalisasi lahan rawa dan juga cetak sawah, kan enggak ada orangnya di situ. Maka kita membentuk satu brigade dari pemuda lokal situ. Kalau bisa, kita beri sarana produksi pertanian, kita beri alat, supaya dia bisa mengolah tanah itu,” kata Sudaryono saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Sudaryono menerangkan setiap kelompok atau brigade berisi 15 orang dan menggarap 200 hektar lahan. Saat ini setidaknya hampir seribu brigade yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Kapuas, Merauke, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, hingga Jambi.

    “Dari olahan itu, 15 orang mengelola 200 hektare, maka pendapatannya setelah dihitung, hasil panen dan seterusnya, dikurangi beban biaya dan seterusnya, itu 15 orang itu masing-masing sebulannya rata-rata dapat Rp 15 sampai Rp 20 juta, itu maksudnya dari petani milenial yang rame-rame di sosmed,” imbuh Sudaryono.

    Pada kesempatan yang sama, Sudaryono menerangkan alasan jumlah petani di Indonesia kian menyusut. Salah satunya, beragamnya pekerjaan di Indonesia. Dia menerangkan situasi ini berbeda dengan situasi pada tahun 1960 atau 1970an, di mana petani masih menjadi salah satu pekerjaan utama.

    “Kalau kita bandingkan tahun 60-70, ya dulu lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak, diversifikasi lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak sekarang. Artinya orang zaman dulu ya tahunya pertanian. Makin ke sini, tanah pertaniannya juga kan enggak pernah nambah. Ini memang menjadi tantangan bagi kita,” tambah Sudaryono.

    (acd/acd)

  • Video: Nusron Wahid Pecat 6 Pegawai BPN Yang Terlibat Kasus Pagar Laut

    Video: Nusron Wahid Pecat 6 Pegawai BPN Yang Terlibat Kasus Pagar Laut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid akhirnya mengumumkan hasil audit investigasi kasus pagar laut di pesisir Tangerang, Banten. Dari hasil audit investigasi tersebut Nusron mencopot 6 pegawainya sedangkan 2 pegawai lainnya dikenakan sanksi berat.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Jumat, 31/01/2025) berikut ini.

  • Pelantikan Pramono-Rano Diundur 18 atau 20 Februari 2025, Ketua DPRD DKI: Tunggu Pemerintah Pusat

    Pelantikan Pramono-Rano Diundur 18 atau 20 Februari 2025, Ketua DPRD DKI: Tunggu Pemerintah Pusat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan pelantikan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030 diundur hingga pertengahan Februari mendatang.

    Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah pusat yang menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang awalnya direncanakan pada 6 Februari mendatang menjadi 18 dan 20 Februari 2025.

    Setelah dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan Pram-Rano kemudian dijadwalkan akan memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarra.

    “Terkait jadwal pidato gubernur terpilih itu setelah dilantik dan setelah terima jabatan. Kami sepakati antara tanggal 18-20 Februari. Menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Politikus senior PKS ini pun berharap, setelah dilantik pasangan Pram-Rano bisa langsung bekerja menjalankan program-program strategisnya untuk membangun Jakarta.

    “Beliau bukan orang baru, beliau orang birokrasi, beliau sudah matang di politik. Jadi, beliau sudah bisa langsung running,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, pasangan Pram-Rano hanya disokong oleh PDIP di Pilkada 2024 lalu.

    Adapun saat ini PDIP memiliki 15 kursi dari 106 total kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

    KLIK SELENGKAPNYA: Spekulasi Prabowo atau Jokowi Bakal Turun Gunung ikut Kampanye Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pengamat Ungkap Sosok Jaga Hubungan dengan Pramono.

    Sedangkan sebanyak 91 kursi lainnya merupakan milik partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Meski mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta tak mendukung Pram-Rano di Pilkada 2024 lalu, namun Khoirudin menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pemerintahan pasangan yang beken dengan slogan ‘Jakarta Menyala’ ini.

    “Jadi kita adalah pemerintah daerah, sama-sama pemerintah daerah, tidak ada oposisi. Kita semua siap kolaborasi,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya