Xcloud.id

Blog

  • Pemkot Jakut tanggung biaya pendidikan anak korban banjir

    Pemkot Jakut tanggung biaya pendidikan anak korban banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) menanggung biaya pendidikan anak dari pasangan suami istri Hadi Warno (55) dan Naning Juniarti (50) yang meninggal dunia diduga akibat tersengat listrik saat banjir di Jakarta pada Senin (12/1).

    “Kami memastikan keberlanjutan pendidikan Maulida yang saat ini duduk di kelas X SMA Yapenda tetap terjamin,” kata Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat saat mendatangi rumah duka di Jakarta, Rabu.

    Ia menawarkan bantuan biaya sekolah serta memberikan opsi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri tanpa adanya paksaan.

    Kedua anak korban adalah Maulida Dwi Handayani (16) dan Zaskia Apriliani (19) yang ditemuinya di RT 04/08, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing.

    “Kami akan bantu biaya sekolahnya. Mau tetap di Yapenda atau pindah ke sekolah negeri, silakan dipikirkan dengan tenang. Jangan pernah patah semangat,” katanya.

    Hendra menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah yang menimpa keluarga tersebut.

    Ia menegaskan kehadirannya juga mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sekaligus memberikan dukungan moril dan materi kepada keduanya.

    “Kami menyampaikan duka cita mendalam, simpati dan empati. Kami berharap Maulida tetap kuat, tabah dan tidak patah semangat. Kami akan hadir dan mendukung masa depan kalian,” kata dia.

    Pemerintah Kota Jakarta Utara juga memberikan satu unit komputer untuk menunjang kegiatan belajar Maulida.

    Hendra berkomitmen akan mendukung pendidikan Maulida hingga ke jenjang perguruan tinggi.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para tetangga dan warga sekitar yang telah membantu keluarga korban.

    Dirinya menitipkan kedua anak tersebut kepada sanak saudara dan lingkungan sekitar agar terus diberikan perhatian dan dukungan.

    “Saya juga titip anak-anak ini kepada sanak saudara dan tetangga. Berikan perhatian dan kasih sayang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua RT 04/08, Kelurahan Semper Barat, Jaetun menjelaskan, kedua orang tua Maulida dan Zaskia, yakni Hadi Warno (55) dan Naning Juniarti (50) yang juga merupakan penyandang disabilitas, ditemukan meninggal dunia di dalam rumah.

    Keduanya diduga tersengat aliran listrik dari kulkas yang kabelnya terkelupas, saat kondisi rumah terendam banjir setinggi sekitar 50 sentimeter.

    “Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh Maulida sepulang sekolah dan langsung meminta bantuan warga untuk melakukan evakuasi,” bebernya.

    Kedua orang tua Maulida dan Zaskia telah dimakamkan di TPU Rorotan. Untuk sementara waktu, kedua anak tersebut akan tinggal bersama nenek mereka di kawasan Walang, Jakarta Utara.

    Ia mengatakan peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh warga agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap instalasi listrik, terutama di tengah musim hujan dan potensi banjir yang masih tinggi di Jakarta Utara.

    “Kejadian ini mengingatkan kita untuk selalu waspada. Kami berharap ke depan, ada langkah-langkah antisipatif agar peristiwa serupa tidak terulang kembali,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angin Kencang Landa Jawa Timur, BMKG Prediksi Terus Terjadi Hingga 18 Januari 2026

    Angin Kencang Landa Jawa Timur, BMKG Prediksi Terus Terjadi Hingga 18 Januari 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda memberikan penjelasan mengenai penyebab angin kencang yang melanda wilayah Jawa Timur belakangan ini, yang semakin dirasakan oleh masyarakat Surabaya sejak pekan lalu.

    Angin bertekanan kuat ini berpotensi menumbangkan pohon-pohon berusia tua yang rawan tumbang. Hal ini menambah kekhawatiran masyarakat terkait keselamatan, khususnya bagi pengendara yang melintasi jalan raya.

    Prakirawan BMKG Juanda, Restina Wardhani, menyampaikan bahwa fenomena angin kencang ini terjadi akibat adanya pusat tekanan rendah di perairan bagian selatan Jawa Timur. “Peningkatan kecepatan angin (angin kencang) ini dikarenakan adanya pusat tekanan rendah di perairan bagian selatan Jawa Timur,” ujar Restina, Rabu (14/1/2026).

    BMKG memprediksi angin kencang ini akan terus berlangsung hingga 18 Januari 2026. Kecepatan angin diperkirakan akan berada pada kisaran 12-18 knot atau 24 hingga 33 km/jam. Angin kencang ini berpotensi memengaruhi kondisi lalu lintas, di mana pengendara diminta untuk lebih berhati-hati saat berkendara.

    “Pada saat angin kencang berlangsung, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati, terutama saat berkendara,” tambah Restina. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk memantau perkembangan informasi cuaca secara rutin agar bisa mengantisipasi potensi bahaya yang muncul.

    Kecepatan angin yang tinggi ini tidak hanya memengaruhi keselamatan pengendara, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan lingkungan, seperti pohon yang tumbang atau bahan bangunan yang terlepas akibat tiupan angin yang kuat. [rma/suf]

  • Ikhwanul Muslimin Balik Tantang AS Usai Dicap Organisasi Teroris

    Ikhwanul Muslimin Balik Tantang AS Usai Dicap Organisasi Teroris

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah secara resmi menetapkan cabang kelompok Ikhwanul Muslimin yang ada di tiga negara Timur Tengah sebagai organisasi teroris. Merespons hal itu, Ikhwanul Muslimin justru menantang balik AS.

    Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (14/1/2026), perihal penetapan Ikhwanul Muslimin ini sudah disampaikan Donald Trump sejak November 2025 lalu. Saat itu, Trump menyampaikan penetapan tersebut masuk ke tahap akhir.

    “Itu akan dilakukan dengan cara yang paling keras dan tegas,” kata Trump seperti dikutip Just the News, Senin (24/11/2025) lalu.

    “Dokumen akhir sedang disusun,” lanjutnya.

    Pada Rabu (14/1/2026), Trump pun menyampaikan secara resmi keputusan menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Trump menjatuhkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan para anggotanya yang ada di tiga negara Timur Tengah.

    Penetapan resmi itu, seperti dilansir Associated Press, diumumkan oleh Departemen Keuangan AS dan Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (13/1) waktu setempat. Tiga cabang Ikhwanul Muslimin yang ada di Lebanon, Yordania, dan Mesir resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris.

    Disebutkan oleh Departemen Keuangan AS dan Departemen Luar Negeri AS dalam pengumumannya bahwa kelompok tersebut memicu risiko bagi AS dan kepentingan Amerika di kawasan.

    Departemen Luar Negeri AS menetapkan cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon sebagai organisasi teroris asing, label paling berat, yang menjadikan memberikan dukungan material terhadap kelompok tersebut sebagai tindak pidana.

    Cabang Ikhwanul Muslimin di Yordania dan Mesir ditetapkan oleh Departemen Keuangan AS sebagai teroris global yang ditetapkan secara khusus, karena memberikan dukungan kepada Hamas.

    “Penetapan ini mencerminkan tindakan awal dari upaya berkelanjutan untuk menggagalkan kekerasan dan destabilisasi yang dilakukan oleh cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di mana pun itu terjadi,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dalam pernyataannya.

    “Amerika Serikat akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk merampas sumber daya dari cabang-cabang Ikhwanul Muslimin ini untuk terlibat dalam atau mendukung terorisme,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin “memiliki rekam jejak panjang dalam melakukan aksi teror, dan kami bekerja secara agresif untuk memutus akses mereka dari sistem keuangan”.

    Penetapan ini juga berarti AS akan memblokir aset apa pun yang dimiliki oleh Ikhwanul Muslimin di wilayahnya, mengkriminalisasi transaksi dengan para anggotanya, dan secara parah menghambat kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan ke AS.

    Reaksi Ikhwanul Muslimin

    Ikhwanul Muslimin cabang Mesir mengecam penetapan kelompok mereka sebagai organisasi teroris oleh AS. Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa kelompoknya menolak kekerasan dan tidak menimbulkan ancaman bagi AS.

    “Penetapan ini tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak didukung oleh bukti,” tegas Ikhwanul Muslimin cabang Mesir dalam pernyataan online mereka, seperti dilansir AFP, Rabu (14/1).

    Ikhwanul Muslimin cabang Mesir, dalam tanggapannya, juga menegaskan akan mengupayakan jalur hukum untuk menantang keputusan AS tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/rfs)

  • Vivo X300 Pro Diuji, Performa Ngebut dan Baterai Tetap Efisien

    Vivo X300 Pro Diuji, Performa Ngebut dan Baterai Tetap Efisien

    Disisi lain, sebelumnya, Vivo telah memperkenalkan OriginOS 6, dan langsung terpasang di X300 dan X300 Pro yang baru saja secara resmi meluncur di pasar Indonesia.

    Mengusung perubahan besar-besaran dari sisi visual dan beragam fitur berbasis AI, kehadiran OriginOS 6 secara global, termasuk Indonesia sudah lama dinanti banyak pengguna Vivo.

    Tampil lebih cepat dan terasa mulus, perusahaan asal China tersebut berharap dapat membantu pengguna setia mereka untuk memakain HP Vivo lebih baik lagi.

    “Kami ingin memberikan tampilan lebih smooth, pengalaman lebih cepat, dan peningkatan kinerja lebih efisien,” ujar Hadie Mandala, Product Manager vivo Indonesia, dalam acara peluncuran Vivo X300 Series di Jakarta baru-baru ini.

    Lalu, seperti apa sih fitur OriginOS 6 itu? Simak penjelasan singkatnya di bawah ini.

    1. Tampilan Baru Lockscreen

    OriginOS 6 tampil dengan pendekatan visual lebih personal. Artinya, pengguna HP X300 dan X300 Pro bisa dengan mudah mengatur widget, mengubah ukuran, dan memilih wallpaper yang disukai.

    Tak hanya itu, perusahaan juga memperkenalkan fitur Flipkart. Dengan ini, pengguna HP Vivo bisa memilih empat foto favorit untuk tampil jadi wallpaper holografik yang berubah saat ponsel digoyang.

    “Menariknya, fitur Flipkart di OriginOS 6 ini bisa memakai format live photo dan video. Untuk pengguna yang gemar mendengarkan musik, kami juga merubah tampilan music cover di lock screen agar lebih imersif dan intuitif,” jelas Hadie.

    2. Ikon dan Warna Baru, Plus Ambient Light Lebih Hidup

    Tak hanya tampilan di lock screen, perubahan visual juga berlanjut saat ponsel dibuka. OriginOS 6 kini hadir dengan ikon baru, ,warna control center lebih modern, dan tampilan homescreen lebih konsisten.

    Perusahaan juga menghadirkan ambient light agar tampilan lebih menyatu dengan warna latas dan menghasilkan tekstur cahaya lebih menarik.

    Fitur translucent color menjadi salah satu sorotan. Teknologi ini mampu menghidupkan warna dengan algoritma merespons tampilan latar belakang secara dinamis.

    Efek dynamic glow juga memperhalus pergerakan elemen di layar sehingga interaksi terasa lebih natural.

  • Asal Pakai Logika, Teka-teki Soal Cerita Ini Nggak Sulit untuk Dijawab

    Asal Pakai Logika, Teka-teki Soal Cerita Ini Nggak Sulit untuk Dijawab

    Asah Otak

    Daffa Ghazan – detikHealth

    Rabu, 14 Jan 2026 20:00 WIB

    Jakarta – Soal cerita ini menguji logika dan ketelitian. Hati-hati membaca detailnya, karena satu hal kecil bisa bikin jawaban meleset!

  • Komdigi Beberkan Syarat untuk Cabut Blokir Grok AI

    Komdigi Beberkan Syarat untuk Cabut Blokir Grok AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI) Grok AI, yang terintegrasi di platform X, agar aksesnya dapat dibuka kembali di Indonesia.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menyampaikan bahwa persyaratan tersebut meliputi penyesuaian algoritma serta penguatan sistem pengamanan atau moderasi konten agar tidak menghasilkan konten yang melanggar hukum.

    “Khususnya terkait perlindungan hak dan martabat individu; penerapan mekanisme mitigasi risiko; serta kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik],” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

    Alexander menjelaskan pemutusan akses terhadap Grok bersifat sementara. Pemerintah akan membuka kembali layanan tersebut setelah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dipenuhi, terutama penyesuaian sistem dan algoritma agar Grok AI tidak lagi memproduksi atau memfasilitasi konten deepfake seksual nonkonsensual yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

    Menurut Alexander, Komdigi telah memanggil dan melakukan komunikasi resmi dengan pihak X selaku penyedia layanan Grok. Dalam pertemuan tersebut, X menyampaikan komitmen untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

    “Komitmen tertulis akan segera disampaikan X ke Komdigi,” katanya.

    Alexander menambahkan pemerintah pada prinsipnya tidak menutup ruang bagi inovasi teknologi, termasuk pengembangan kecerdasan artifisial. Namun, akses Grok AI hanya akan dibuka kembali apabila pihak X secara nyata mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia.

    Dia mengatakan pertimbangan utama pemerintah adalah pelindungan masyarakat, keamanan ruang digital, serta kepastian hukum, agar pemanfaatan teknologi AI berjalan secara bertanggung jawab, etis, dan sejalan dengan norma hukum nasional serta nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

    “Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat terhadap seluruh penyelenggara sistem elektronik, guna memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia melakukan pemutusan akses sementara terhadap layanan Grok AI setelah ditemukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.

    Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara.

    “Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” kata Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Meutya menyatakan ruang digital tidak dapat berkembang tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman terhadap keamanan publik, privasi individu, dan nilai-nilai kemanusiaan.

    Selain pemutusan akses, Komdigi juga meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban dari X sebagai pengelola platform. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait.

    Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

  • Diprotes Warga, Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Wonodadi Blitar Segera Digeser

    Diprotes Warga, Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Wonodadi Blitar Segera Digeser

    Blitar (beritajatim.com) – Warga Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, mengajukan protes terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dilakukan di atas tanah lapangan yang biasa digunakan untuk fasilitas olahraga.

    Protes tersebut muncul setelah sejumlah warga merasa keberatan atas penggunaan tanah lapangan yang dianggap memiliki nilai historis dan penting bagi aktivitas olahraga di desa.

    Sebagai bentuk kekecewaan, warga menempelkan beberapa poster tuntutan di kantor desa. Tuntutan yang tertulis di poster tersebut antara lain, “Kembalikan Lapangan Wonodadi Seperti Semula,” “Kami Mendukung Pembangunan, Bukan Penghapusan Sejarah,” “Relokasi KDMP Harga Mati,” hingga “Lapangan Desa Bukan Warisan Pribadi Kepala Desa.” Tuntutan ini menggambarkan ketidakpuasan warga terhadap pemanfaatan tanah tersebut untuk pembangunan koperasi.

    Terkait dengan protes ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan informasi dari pihak terkait mengenai permasalahan ini.

    Dalam hasil kesepakatan sementara, diputuskan bahwa koperasi desa Merah Putih yang sebelumnya direncanakan akan dibangun di atas tanah lapangan olahraga tersebut, akan digeser ke lokasi lain. “Informasi sementara itu nanti katanya akan digeser tidak disitu lagi,” ucap Sri Wahyuni, Rabu (14/1/2026).

    Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa proses pengajuan penggunaan lahan untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih sebenarnya sudah disepakati dalam musyawarah desa. Namun, ia menyadari bahwa ada beberapa pihak yang mungkin tidak hadir pada saat musyawarah desa berlangsung, sehingga menimbulkan protes dari sebagian warga.

    “Dalam rangka percepatan untuk musyawarah desa khusus itu kan juga perlu waktu, dengan percepatan itu kan wajar. Yang penting tetap ada komunikasi antara pemangku wilayah dengan masyarakat,” jelasnya lebih lanjut.

    Meski demikian, Sri Wahyuni menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan desa dan kecamatan terkait verifikasi lahan yang akan digunakan untuk koperasi desa Merah Putih. Dalam proses verifikasi tersebut, Dinas Koperasi menekankan pentingnya musyawarah desa sebagai forum untuk menentukan lahan yang tepat untuk pembangunan koperasi.

    “Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekda Kabupaten Blitar, tanah yang akan digunakan untuk koperasi Merah Putih wajib melalui musyawarah desa,” tandasnya. [owi/suf]

  • Kesehatan Jemaah Haji Diperiksa 2 Tahun Sebelum Berangkat, Demi Tingkatkan Istitha’ah

    Kesehatan Jemaah Haji Diperiksa 2 Tahun Sebelum Berangkat, Demi Tingkatkan Istitha’ah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberlakukan pemeriksaan kesehatan lebih awal bagi jemaah haji, yakni minimal dua tahun sejak berangkat, agar bisa memberikan pembinaan kesehatan lebih optimal dan meningkatkan istitha’ah.

    Istitha’ah (أَلاسْتِطَاعَةُ) adalah kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan syarat wajib ibadah haji. Dalam konteks kesehatan, istitha’ah berarti jemaah haji dalam kondisi sehat dan sesuai ketentuan pemerintah.

    Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Liliek Mahendro menjelaskan bahwa terus terdapat upaya peningkatan istitha’ah kesehatan para calon jemaah haji, yakni dengan memastikan sejak dini kondisi kesehatan jemaah sesuai syarat dan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi.

    Salah satu upaya peningkatan istitha’ah adalah melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan minimal dua tahun sebelum jemaah berangkat. Hal ini bisa jemaah bisa menjaga kesehatannya sejak awal, juga mencegah jemaah berpenyakit berat agar tidak mengalami masalah medis saat tiba di Tanah Suci.

    “Karena nanti [Pemerintah] Saudi juga akan melakukan skrining istitha’ah kesehatan terhadap jemaah kita pada saat kedatangan di bandara Jeddah atau Madinah,” ujar Liliek saat Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

    Pemerintah Arab Saudi bisa melarang jemaah haji memasuki Tanah Haram jika kedapatan sakit dan tidak sesuai ketentuan, meskipun sang jemaah sudah mendarat di Arab Saudi.

    Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kondisi kesehatan jemaah harus dipastikan aman dan istitha’ah sejak dari Indonesia.

    Liliek juga menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan akan kembali dilakukan saat jemaah haji berada di embarkasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setelah upaya pembinaan sejak dini, calon jemaah benar-benar dalam kondisi prima untuk beribadah haji.

    “Itu untuk mengonfirmasi lagi apakah kemarin diperiksa itu sekarang kondisinya masih sehat atau tidak,” ujarnya.

    Kemenhaj melakukan integrasi data dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai riwayat kesehatan calon jemaah haji, untuk menganalisis kondisinya dan memastikan jemaah tersebut memang layak beribadah.

    Sejak dua tahun sebelum berangkat pula terdapat skrining kesehatan melalui basis data program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan atau program kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan kembali dilakukan sekitar enam atau empat bulan sebelum keberangkatan.

    Menjelang masa keberangkatan, pemerintah akan mengategorikan jemaah sebagai yang memenuhi syarat istitha’ah, memenuhi syarat istitha’ah dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat istitha’ah sementara, atau tidak memenuhi syarat istitha’ah.

    Mereka yang memenuhi syarat akan memasuki tahap vaksinasi, lalu masuk ke embarkasi. Sementara itu, yang belum memenuhi syarat bisa memperbaiki kondisinya sehingga menjadi laik, tetapi jika hasil evaluasi tidak menunjukkan perbaikan bisa terjadi penundaan atau pelimpahan porsi haji.

    Pada masa embarkasi pun kembali terdapat pemeriksaan istitha’ah, mereka yang terverifikasi dan laik terbang bisa berangkat ke Arab Saudi, tetapi mereka yang tidak terverifikasi istitha’ah atau tidak laik terbang akan ditunda keberangkatan ibadah hajinya.

  • 21 KK di Kalideres Jakbar segera direlokasi sebelum Ramadhan

    21 KK di Kalideres Jakbar segera direlokasi sebelum Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) segera merelokasi 21 kepala keluarga (KK) yang menempati lahan Pemprov DKI di Kalideres, Jakarta Barat ke dua rumah susun (rusun) di daerah itu sebelum Ramadhan tahun ini.

    “Dua rusun itu Pesakih dan Tegal Alur. Eks lahannya segera dijadikan tempat pemakaman umum (TPU) baru,” kata Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, katanya, mereka adalah pemilik KTP DKI sehingga sudah sudah siap untuk direlokasi sebelum bulan puasa tahun ini.

    Iin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua lokasi rusun tersebut agar layak ditempati.

    “Kita bersihkan juga area rusun, sekaligus ada pemangkasan pohon. Kemudian juga kita koordinasi dengan pengelola rusun agar sarana-prasarana yang ada di dalam kamar tersebut atau rumah itu benar-benar bisa digunakan dengan baik,” ujar Iin.

    Sebelumnya, total ada 127 KK yang selama ini menempati lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Kamal.

    Lurah Kamal, Kalideres, Jakarta Barat Edy Sukarya menyebut bahwa 113 dari 127 KK rupanya ber-KTP DKI Jakarta. Sementara sisanya berasal dari Tengerang dan wilayah lainnya.

    Sementara di Kelurahan Pegadungan, terdapat setidaknya 121 KK yang menempati lahan milik Pemprov DKI.

    Lurah Pegadungan, Anugerah Sholiha Susilo menyebut, dari 121 KK itu, 36 KK ber-KTP DKI dan 85 KK tidak ber-KTP DKI.

    Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Dirja Kusumah, menegaskan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai TPU Pegadungan merupakan lahan resmi milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Ada bukti kepemilikan, yaitu SHP No. 484 Tahun 1991. Berdasarkan aturan, bangunan di RW 07 dan RW 08 itu termasuk bangunan liar,” kata Dirja.

    Dirja menyebut pembangunan TPU baru mendesak karena Jakarta Barat mengalami krisis lahan pemakaman.

    Saat ini hanya TPU Tegal Alur yang masih dapat menyediakan petak makam baru, sementara TPU lain telah menerapkan sistem tumpang.

    Dijelaskannya, saat ini proses sosialisasi kepada warga masih berlangsung oleh Kelurahan Kamal dan Pegadungan.

    Warga diminta mengosongkan lahan secara mandiri setelah pendataan rampung.

    “Jumlah pastinya masih didata. Namun dalam sosialisasi minggu lalu, mereka sudah diminta meninggalkan lahan itu secara mandiri,” ujar Dirja.

    Tahap selanjutnya, Dinas Taman dan Hutan Kota akan melakukan pemetaan lokasi sebelum masuk proses pengurukan dan perataan lahan sebagai lokasi TPU Pegadungan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badai PHK Didominasi Sektor Padat Karya, Apa Solusinya?

    Badai PHK Didominasi Sektor Padat Karya, Apa Solusinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor padat karya mendominasi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat sekitar 13,54% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa berdasarkan data tersebut, PHK tahun lalu banyak terjadi di basis kantong industri manufaktur. Dia pun mendorong sejumlah langkah pembenahan.

    “Itu menjadi alarm bahwa gelombang PHK ini menjadi ancaman serius, khususnya di pekerja sektor formal,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

    Menurutnya, sektor padat karya seperti industri pakaian jadi dan alas kaki diterpa berbagai tekanan, seperti kenaikan tarif ekspor yang berpengaruh besar terhadap omset permintaan produksi. Lebih lagi, pasar terbesar yang disasar produsen berorientasi ekspor itu adalah Amerika Serikat (AS).

    Di sisi lain, Bhima menerangkan bahwa produk industri padat karya dalam negeri terimpit oleh derasnya produk impor asal China, sehingga menekan produsen lokal.

    Dia juga menyoroti kurangnya stimulus pemerintah ke sektor padat karya, yang dinilai belum dapat mendongkrak konsumsi masyarakat terkhusus kelas menengah. Bhima menyebut pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga menjadi 9% akan dapat memicu geliat belanja.

    “Namun, yang terjadi pada 2025 kan insentif perpajakannya juga belum dirasakan untuk mendongkrak konsumsi, khususnya di kelas menengah. Jadi sudah digempur impor, ekspornya kesulitan, insentifnya kurang,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Bhima menilai perlu adanya penajaman insentif maupun belanja pajak di sektor manufaktur, alih-alih hanya berfokus kepada sektor hilirisasi tambang.

    Pemerintah dipandang dapat memberikan insentif langsung terhadap pengeluaran utilitas seperti air dan listrik dalam jumlah besar, serta diterapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan evaluasi berkala.

    Untuk mengatasi hambatan ekspor, dia mendorong adanya diplomasi dagang yang efektif dalam mencari pasar alternatif, di samping penyelesaian negosiasi tarif dengan AS.

    “Karena itu juga berpengaruh terhadap hidup matinya pasar ekspor tekstil pakaian jadi dan alas kaki dari Indonesia,” pungkas Bhima.

    Adapun, Kemnaker mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus PHK tertinggi sepanjang 2025, yakni 18.815 orang. Terdapat Jawa Tengah yang menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

    Dalam perkembangan terakhir, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar keberlangsungan sektor padat karya tetap dijaga, bukan hanya mengejar pertumbuhan sektor padat modal. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) untuk program peremajaan mesin tekstil dalam negeri.