Xcloud.id

Blog

  • Sidang Etik Polisi Pemeras Penonton DWP Selesai: Total 35 Anggota Terlibat, Hampir Semua Banding Megapolitan 30 Januari 2025

    Sidang Etik Polisi Pemeras Penonton DWP Selesai: Total 35 Anggota Terlibat, Hampir Semua Banding Megapolitan 30 Januari 2025

    Sidang Etik Polisi Pemeras Penonton DWP Selesai: Total 35 Anggota Terlibat, Hampir Semua Banding
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (
    Kompolnas
    ) Muhammad Choirul Anam menyatakan, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus polisi peras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 telah selesai pada Jumat (24/1/2025).
    Anam melaporkan, total ada 35 anggota polisi yang menjadi pelanggar dalam perkara tersebut.
    “Sidang etik sudah berakhir sejak Jumat kemarin dengan 35 orang. Kami mengapresiasi Propam ya, yang awalnya 18, terus proses berkembang sesuai dengan penyidikan menjadi 35,” ujar Anam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (30/1/2025).
    Anam berujar, ke-35 pelanggar tersebut menerima sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan hingga demosi.
    Meski begitu, Anam mengungkapkan, sebagian besar dari ke-35 pelanggar itu mengajukan banding atas sanksi yang dia terima dalam sidang KKEP.
    “Soal banding, hampir semua banding. Jadi tidak beberapa (mengajukan banding). Ya hampir semua,” ungkap Anam.
    Anam mengatakan, sejauh ini Kompolnas memantau proses keberlanjutan kasus pemerasan polisi terhadap penonton DWP agar tidak terhenti sampai KKEP saja. Dia berharap agar Polri melanjutkan kasus tersebut ke ranah pidana.
    Anam menjelaskan bahwa proses pidana dapat berlangsung secara simultan dengan sidang banding atau diproses bersamaan.
    “Terkait pidana, kalau kami, simultan saja. Ya sekarang bisa diproses penyelidikannya, ya sambil menunggu banding. Kan banding itu 21 hari pemberkasan dan 3 hari
    declare
    bandingnya. Jadi ada 24 hari,” ungkap Anam.
    “Masing-masing orang berbeda-beda ya. Kalau yang di awal-awal, ya tinggal beberapa hari lagi. Kalau yang baru-baru kemarin, ya masih lama. Sehingga bisa simultan saja,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, mulanya sebanyak 18 anggota polisi menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara asing (WNA) asal Malaysia.
    Pemerasan itu terjadi saat WNA asal Malaysia tersebut tengah menyaksikan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, 13 hingga 15 Desember 2024.
    Ke-18 anggota polisi berbagai macam pangkat itu berasal dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya.
    Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jumlah barang bukti yang sudah dikumpulkan dari hasil pemerasan itu senilai Rp 2,5 miliar.
    Selepas pengumuman penanganan perkara ini oleh Div Propam Polri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengeluarkan surat telegram dengan nomor ST/429/XII/KEP/2024.
    Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Dwita Kumu Wardana.
    Sebanyak 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi berujar, 34 anggota yang dimutasi itu dalam rangka pemeriksaan kasus dugaan
    pemerasan penonton DWP
    asal Malaysia.
    “Dalam rangka pemeriksaan (
    kasus pemerasan penonton DWP
    ),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Kamis (26/12/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Minta CDC Segera Hentikan Komunikasi dan Kerja Sama dengan WHO

    Trump Minta CDC Segera Hentikan Komunikasi dan Kerja Sama dengan WHO

    Jakarta –

    Staf di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) telah diperintahkan untuk berhenti berkomunikasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Arahan tersebut dibuat sesuai dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump pada 20 Januari yang menarik AS dari WHO, menurut memo yang dikirim Minggu malam dari Wakil Direktur Kesehatan Global CDC Dr. John Nkengasong kepada pimpinan senior lembaga tersebut, yang salinannya diperoleh oleh CNN. Memo ini pertama kali dilaporkan oleh Associated Press.

    “Segera berlaku semua staf CDC yang terlibat dengan WHO melalui kelompok kerja teknis, pusat koordinasi, dewan penasihat, perjanjian kerja sama, atau cara lain – secara langsung atau virtual – harus menghentikan aktivitas mereka dan menunggu arahan lebih lanjut,” kata memo tersebut.

    AS adalah salah satu penyandang dana terbesar WHO, dan hukum federal mengharuskan pemberitahuan satu tahun sebelum dukungan AS untuk organisasi tersebut dapat ditarik.

    Perintah Trump mengklaim bahwa pemberitahuan penarikan yang sah diberikan selama masa jabatan pertamanya, pada tahun 2020, sehingga penarikan dapat segera terjadi.

    Gedung Putih, CDC, WHO, dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS tidak menanggapi permintaan komentar.

    “Langkah ini gegabah, pada dasarnya memerintahkan CDC untuk tidak bekerja sama dengan WHO untuk memadamkan api akan membuat warga Amerika jauh lebih rentan,” kata Dr. Lawrence Gostin, pakar kesehatan global di Universitas Georgetown yang mengelola pusat koordinasi WHO untuk hukum kesehatan nasional dan global, kepada CNN.

    Dengan merebaknya virus Marburg yang mematikan dan flu burung H5N1 yang menyebar pada hewan di seluruh dunia, katanya, kurangnya koordinasi internasional mengenai kesehatan masyarakat bisa menjadi berbahaya.

    Gostin mengatakan ia juga diberi tahu bahwa Trump telah memanggil kembali semua staf CDC yang diperbantukan ke kantor WHO di negara lain, sebuah langkah yang dijabarkan dalam perintah Trump pada 20 Januari.

    CDC memiliki staf di jaringan kantor internasional di lebih dari 60 negara. Kantor-kantor ini dapat membantu memberikan peringatan dini ketika ada wabah penyakit menular yang mengkhawatirkan.

    (kna/naf)

  • Gagasan Sang Kiai untuk Seniman Budayawan yang Sudah Meninggal

    Gagasan Sang Kiai untuk Seniman Budayawan yang Sudah Meninggal

    Liputan6.com, Semarang – Banyak seniman juga budayawan yang sudah meninggal dunia. Sepanjang apa pun usia mereka, tetap lebih panjang usia ide, gagasan, pemikiran, dan karya mereka sendiri.

    Atas kesadaran itu, sejumlah seniman berencana menggelar perhelatan seni dan budaya bertajuk “Umbul Donga Bersama Gus Mus” pada Selasa, 4 Februari 2025, mulai jam 19.30 WIB di Gedung Serba Guna TBRS, Jl Sriwijaya Semarang.

    Masruhan Samsurie, penanggung jawab acara, kegiatan tersebut merespon niat Gus Mus (KH Mustofa Bisri) yang sudah lama ingin menggelar doa bersama untuk arwah para seniman dan budayawan Jawa Tengah.

    Gus Mus mengenal dekat dan bersahabat dengan para mendiang seperti Eko Budihardjo, Darmanto Jatman, Agus Maladi Irianto, Prie Gs, Agoes Dhewa, Handry TM, Soekamto Gullit, Djawahir Muhammad, Murtidjono dan Slamet Gundono.

    “Sebenarnya niat itu sudah diutarakan Gus Mus sekitar tiga lebaran lalu. Umbul Donga ini akan kami kemas sedemikian rupa agar tetap menarik dan enak ditonton tanpa meninggalkan kesakralannya,” kata Masruhan.

    Acara ini akan melibatkan sejumlah seniman dan budayawan seperti  Sosiawan Leak, Eko Tunas,Tsaqiva Kinasih Gusti, Rektor Undip Sudarnomo, Mulyo Hadi Purnomo, Ilham Anwar, Imaniar Yordan Christy, Adhitia Armitrianto, Kelana Siwi Kristyaningtyas dan Teater Lingkar, serta pemandu acara Achiar M Permana.

    Menurut Gus Mus, acara ini sekaligus menunjukkan bahwa persahabatan antara seniman dan budayawan itu tetap terjalin meskipun mereka telah meninggal dunia.

    “Persahabatan tetap berlangsung dan solidaritas tetap berjalan. Umbul Donga ini ikhtiar melangitkan doa agar arwah mereka mendapat tempat yang layak,” kata Gus Mus.

    Panitia juga telah menghubungi dan mengundang keluarga mendiang dan diharapkan mereka bisa hadir dalam acara tersebut.

    Umbul Donga Bersama Gus Mus ini terbuka untuk umum dan gratis.

  • Prabowo ke TNI-Polri: Kalau Pangkat Jenderal, Harus Berani Beri Nyawa untuk Bangsa dan Negara – Page 3

    Prabowo ke TNI-Polri: Kalau Pangkat Jenderal, Harus Berani Beri Nyawa untuk Bangsa dan Negara – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025. Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut memberikan pengarahan secara tertutup di Rapim yang dihadiri ratusan perwira tinggi TNI-Polri itu.

    Prabowo tiba di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 15.21 WIB. Eks Danjen Kopassus itu hadir didampingi sejumlah menteri.

    Hadir dalam rapat para pimpinan TNI-Polri di antaranya, Panglima TNI Jenderal TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir juga KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

    Rapim TNI-Polri ini merupakan agenda yang digelar rutin setiap tahun. Rapim tahun ini mengambil tema “Sinergitas TNI-Polri guna mendukung terwujudnya Asta Cita”.

    Dalam sambutan awal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, arahan dari Presiden Prabowo akan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan bangsa kedepan. Harapannya, TNI-Polri bisa memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara.

    “Suatu penghormatan bagi kita semua di tengah-tengah padatnya kegiatan kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan hadir untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada perwira TNI-Polri guna menjadi bekal dalam menghadapi tantangan ke depan, sehingga dapat memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara,” kata Sigit.

  • Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi dan mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke beberapa negara, termasuk Indonesia, tengah mendapatkan sejumlah perhatian dari publik. Terkait isu tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, turut memberikan tanggapannya.

    “Mungkin kita akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap Pemerintah, (serta) DPR,” kata Puan di Gedung DPR, Selasa (21/1).

    Isu relokasi 2 juta warga sipil Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia pertama kali muncul dalam laporan NBC News. Media Amerika tersebut menyebutkan bahwa Presiden Trump, melalui utusannya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengabarkan wacana tersebut.

    Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah membantah kabar tersebut. Kemenlu menyatakan tidak ada pembicaraan resmi terkait relokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kemenlu juga mengimbau Pemerintah dan masyarakat tidak berspekulasi tanpa informasi yang valid.

    Meski adanya isu tersebut, Puan menegaskan bahwa sikap Indonesia terkait Palestina tetap konsisten.

    “Sikap dari Indonesia tetap mendukung Pemerintahan Palestina,” tegasnya.

  • Belum Punah, Peneliti Buka-bukaan Keberadaan Harimau Jawa

    Belum Punah, Peneliti Buka-bukaan Keberadaan Harimau Jawa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harimau jawa (Panthera tigris sondaica) memang telah disebut. Bahkan telah masuk dalam Daftar Punah pada 2008 oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

    Namun selama beberapa tahun banyak yang menyebut hewan tersebut masih berkeliaran. Termasuk banyak bukti yang merujuk keberadaan harimau Jawa.

    Dalam sebuah penelitian, harimau jawa ditemukan di pedalaman Sukabumi. Tahun 2019, sejumlah warga desa Cipendeuy pernah menyebutkan melihat hewan itu dan menemukan beberapa bukti seperti jejak kaki, cakaran dan sehelai bulu.

    Para peneliti menggunakan material genetik maternal pada luar nukleus dari bulu yang ditemukan. DNA tersebut dibandingkan dengan sampel hewan yang disimpan sejak 1930.

    Mereka juga membandingkannya dengan sampel bulu dari harimau spesies lain serta macan tutul jawa. Hasilnya memang bulu itu berasal dari harimau jawa.

    “Dari analisis mtDNA secara komprehensif, kami menyimpulkan bahwa sampel bulu yang diambil di Sukabumi Selatan berasal dari harimau jawa dan masih dari kelompok yang sama dengan spesimen yang diambil pada 1930,” kata tim peneliti.

    Namun para peneliti menegaskan perlu penelitian lanjutan terkait hal ini. Dengan begitu mereka bisa mengonfirmasi hewan jawa belum punah.

    “Apakah harimau jawa masih hidup secara liar harus dikonfirmasi dengan penelitian genetik dan lapangan lebih lanjut,” kata tim peneliti dalam laporan ilmiah di jurnal Oryx.

    Para aktivis pelindungan satwa liar Indonesia sangat bersemangat dengan prospek ini. Sementara Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setyawan Pudyatmoko mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti hasil penelitian bulu harimau jawa yang ditemukan beberapa tahun lalu.

    “Penelitian ini memacu spekulasi bahwa harimau jawa masih berkeliaran. Kami siap dan akan berupaya untuk menindaklanjutinya,” jelasnya kepada Reuters.

    Reuters juga menuliskan pihak Kementerian LHK melakukan beberapa hal untuk menelusuri informasi ini. Dari memasang kamera, mencari bekas DNA dalam cakupan lebih luas, serta berkonsultasi dengan ahli genetika.

    Setyawan menjelaskan jika harimau jawa benar belum punah, maka pelindungan kuat harus dilakukan untuk menjaga keberadaan spesies itu.

    “Jika, misalnya, dibuktikan bahwa belum punah, tentu akan jadi spesies yang dilindungi. Adalah kewajiban semua pihak, termasuk masyarakat, untuk berpartisipasi melestarikan populasinya,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bansos Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bansos Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tidak terdampak terhadap kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. 

    “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada sedikitpun pengurangan di situ,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

    Bendahara negara mengatakan, tahun 2025 ini pemerintah membelanjakan lebih dari Rp 3.600 triliun yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, perintah Presiden Prabowo untuk melakukan pemangkasan anggaran agar birokrasi semakin efisien. Pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    “Kementerian lembaga diminta oleh Bapak Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bisa lebih diefisienkan. Namun program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat,” jelas Sri Mulyani. 

    Berdasarkan MK tersebut, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. 

    Berikut 16 pos yang harus dipangkas K/L sesuai Surat No. S-37/MK.02/2025 :

    1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen

    2. Kegiatan seremonial: 56,9%

    3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%

    4. Kajian dan analisis: 51,5%

    5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29%

    6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%

    7. Percetakan dan souvenir: 75,9%

    8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%

    9. Lisensi aplikasi: 21,6%

    10. Jasa konsultan: 45,7%

    11. Bantuan pemerintah: 16,7%

    12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%

    13. Perjalanan dinas: 53,9%

    14. Peralatan dan mesin: 28%

    15. Infrastruktur: 34,3%

    16. Belanja lainnya: 59,1%

  • Satu RT di Rorotan Masih Terendam Banjir Sore Ini, Ketinggian Air Capai 60 Cm Megapolitan 30 Januari 2025

    Satu RT di Rorotan Masih Terendam Banjir Sore Ini, Ketinggian Air Capai 60 Cm Megapolitan 30 Januari 2025

    Satu RT di Rorotan Masih Terendam Banjir Sore Ini, Ketinggian Air Capai 60 Cm
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Banjir masih menggenangi RT 1, RW 05, Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, pada sore hari ini, Kamis (30/1/2025).
    Berdasarkan pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi,
    ketinggian air
    bervariasi antara 20 hingga 60 sentimeter.
    Menurut informasi dari warga setempat, air banjir mulai menunjukkan tanda-tanda penyusutan sore ini.
    Sebelumnya, ketinggian air di RT 001 mencapai satu meter pada pagi hari.
    Data yang dihimpun menunjukkan, sekitar 1.221 jiwa dari 400 keluarga terdampak banjir di wilayah tersebut.
    Sekitar 300 jiwa memilih mengungsi di dalam peti kemas milik PT Bestindo, sementara 150 jiwa lainnya menumpang di rumah tetangga.
    Beberapa warga juga memutuskan untuk tetap bertahan di rumah meskipun banjir masih menggenangi area tersebut.
    Saat ini, sebagian warga telah kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa banjir, meskipun air masih belum sepenuhnya surut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah Megapolitan 30 Januari 2025

    Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah Megapolitan 30 Januari 2025

    Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Humas
    SMKN 3 Depok
    , Nurhayati mengatakan, pihaknya tidak pernah mematok besaran iuran sumbangan dari wali murid. Besaran sumbangan itu ditentukan oleh komite sekolah.
    Pihak SMKN 3 Depok mengeklaim tidak terlibat dalam perundingan rapat komite dengan orangtua murid terkait besaran iurang sumbangan.
    “Sumbangan ini kesepakatan, ketika mengadakan kesepakatan, kami dari pihak sekolah keluar itu, alias tidak di ruangan, hanya komite dan orangtua. Terus manfaatnya (sumbangan) dan lain sebagainya itu komunikasi antara komite dengan orangtua,” kata Nurhayati ketika ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis (30/1/2025).
    Ketentuan ini disebut telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
    “Memang penggalangan dana di luar BOS dan BOPD, penggalangan dana sudah berdasarkan Pergub 97, itu memang kewenangan dari komite,” ujar Nurhayati.
    “Jadi memang orangtua banyak yang komunikasi ke komite dan kami menerima hasil kesepakatan (iuran sumbangan) itu, berapapun itu,” imbuh dia.
    Sejauh ini, besaran sumbangan yang diminta komite ke orangtua murid dari tahun ke tahun juga relatif turun.
    Terakhir diingat, iuran yang diminta ke orangtua murid sebesar Rp 700.000 untuk pengerukan tanah di lahan gedung baru SMKN 3 Depok.
    Hal ini dilakukan lantaran tanah bekas rawa pada gedung baru perlu perawatan agar pembangunan gedung sekolah tidak bermasalah.
    “Kalau tahun ini saja, bantuan komite untuk sarana sekolah di tahun 2024 itu Rp 400.000 (iuran per orang) dan itu hanya dibebankan di kelas 10 saja,” terang Nurhayati.
    Iuran itu direncanakan untuk pembangunan ruang BK, ruang UKS, dan atap tangga di gedung sekolah baru di Jalan H. Tabroni.
    Meski demikian, pihak sekolah tidak pernah memaksakan iuran itu harus dibayar.
    “Tentu kami terima apa adanya,” lanjut dia.
    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menyelidiki dugaan pungli di SMKN 3 Depok yang disinyalir terkait iuran sekolah.
    “Kami dari Seksi Intelijen telah menelaah terkait dengan informasi tersebut (dugaan pungli),” ucap Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Depok, Alfa Dera dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).
    Hasil kajian awal itu nantinya akan dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sesegera mungkin.
    Pihak Kejari belum dapat merinci hasil temuan awal dugaan pungli ini.
    Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Arif Ubaidillah mengimbau, pihak SMA dan SMK memastikan pengelolaan keuangan yang berasal dari negara benar-benar digunakan atas kepentingan pendidikan.
    “Penunjukkan komite sekolah juga harus sesuai aturan, sehingga komite benar-benar menjadi perwakilan orangtua murid,” tutur Ubaidillah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II DPR Desak Penegakan Hukum dalam Polemik SHGB di Area Pagar Laut

    Komisi II DPR Desak Penegakan Hukum dalam Polemik SHGB di Area Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR mendorong agar adanya proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pihak terkait yang terlibat dalam polemik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo.

    Bahkan, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan dirinya kerap kali menyampaikan jika memang HGB tersebut dijadikan sebagai agunan di perbankan, pihaknya juga akan siap mengecek sampai pada wilayah hilir tersebut.

    “Kami mendorong agar ada proses penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, baik yang memohon sertifikat, yang menerbitkan sertifikat yang kita duga bermasalah itu, termasuk para pihak saya kira yang memanfaatkannya,” katanya seusai rapat dengan Menteri ATR/BPN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2025).

    Rifqi menuturkan pihaknya mengapresiasi Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid karena telah memberikan penjelasan rinci dan didukung dengan fakta-fakta, misalnya pembeberan berbagai sertifikat yang telah diterbitkan di sekitar pagar laut di kawasan Tangerang.

    “Bahkan kita hari ini mendapatkan bonus informasi, hal serupa yang terjadi juga di Bekasi, hal serupa yang juga terjadi di Jawa Timur yang ternyata luasannya jauh lebih luas dari apa yang menjadi polemik publik selama ini,” ucapnya.

    Tak sampai di situ, legislator NasDem ini mengemukakan pihaknya turut mengapresiasi keberanian dan ketegasan pemerintah, terkhusus Menteri ATR/BPN karena telah membatalkan 50 sertifikat di 50 bidang tanah di Tangerang, Banten.

    “Bagi Komisi II DPR yang menjalankan tugas konstitusional pengawasan, hal ini patut kami apresiasi, kami berikan support,” jelasnya.

    Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus, juga memandang bahwa kejadian ini tak cukup hanya dengan pemberian sanksi berat, para pihak terlibat harus melalui proses hukum karena ini termasuk dalam kejahatan.

    “Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat, harus proses hukum karena ini kejahatan. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, supaya ada efek jera. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus kuat sekuatnya,” katanya dalam rapat, Selasa (30/1/2025).