Blog

  • DPRD Kota Semarang mulai Bahas Raperda Penyertaan Modal BUMD

    DPRD Kota Semarang mulai Bahas Raperda Penyertaan Modal BUMD

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – DPRD Kota Semarang mulai membahas rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal badan usaha milik daerah (BUMD). Pembahasan raperda penyertaan modal BUMD ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. 

    Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyertaan Modal BUMD, Ali Umar Dhani menyampaikan, pembahasan awal baru paparan alasan harus ada perda penyertaa modal serta paparan masing-masing BUMD. Pihaknya berharap, pembahasan bisa rampung dalam satu bulan.

    “Ini awal pembahasan paparan masing-masing. Ditambah, BUMDnya semangatnya agar bisa cepat. Satu bulan selesai penyertaan modal,” papar Ali, usai rapat raperda penyertaan modal BUMD, Kamis (30/1/2025). 

    Ali menjelaskan, perda penyertaan modal mengacu pada PP Nomor 57 Tahun 2017 bahwa pemerintah daerah diminta memberikan penyertaan modal untuk BUMD.

    Setiap BUMD telah memberikan pemaparan terkait kebutuhan permodalan untuk pengembangan masing-masing BUMD. 

    “Tadi ada beberapa paparan. Bank Jateng selalu ada deviden. Semua sebenarnya ada deviden. Yang merugi itu hanya BPS. Tapi, karena masalah percetakan. Kalau percetakan tidak diikutkan tadi bilangnya untung,” jelasnya. 

    Dia berharap, dengan adanya perda penyertaan modal bisa semakin memberikan kemajuan bagi BUMD. 

    Poin penting dalam pembahasan raperda penyertaan modal BUMD, menurut Ali, harus disesuaikan dengan visi misi wali kota yang baru.

    Pengajuan modal yang telah dipaparkan oleh setiap BUMD masih berdasar pada visi misi wali kota yang lama. Setelah pelantikan wali kota baru, perlu ada komunikasi untuk rencana penyertaan modal. 

    “Penyesuainnya sesuai kebijakan wali kota. Masukan saya, bisa dimasukan ke dokumen perencanaan RPJMD. Jangan sampai semangat teman-teman memberikan penyertaan modal tidak diikuti visi misi wali kota baru,” tambahnya. (eyf)

  • Sudah Sepekan Dicari, 2 Korban Tanah Longsor di Gunung Mas Kalteng Belum Ditemukan – Halaman all

    Sudah Sepekan Dicari, 2 Korban Tanah Longsor di Gunung Mas Kalteng Belum Ditemukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PALANGKARAYA – Sampai saat ini masih ada 2 orang korban tanah longsor di Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Gunung Mas, Kalimantan Tengah belum ditemukan.

    Upaya pencarian terkendala medan berat dan kondisi cuaca yang tidak mendukung.

    Peristiwa longsor yang menimpa dua pekerja tambang, Gadeonsin (57) dan Muliadi (51) terjadi Rabu (22/1/2025).

    Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan warga setempat segera melakukan upaya pencarian setelah mendapat informasi pada Jumat (25/1/2025).

    Hingga hari ketujuh pasca kejadian, pencarian korban belum membuahkan hasil.

    Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangka Raya, Lana mengatakan, tim SAR menghadapi beberapa kendala. 

    “Salah satunya adalah tidak adanya sinyal di lokasi, sehingga tim harus berjalan kaki selama sekitar 15 jam untuk kembali ke posko setiap hari,” ujarnya, Kamis (30/1/2025).

    Lana juga menambahkan, medan yang sulit dan potensi longsor susulan membuat pencarian semakin berisiko. 

    “Cuaca yang tidak mendukung juga menjadi kendala dalam proses pencarian,” kata Lana.

    Tim gabungan masih terus melakukan pencarian dengan metode penyemprotan di lokasi-lokasi yang dicurigai ada korban. 

    “Kami akan terus berusaha hingga korban ditemukan,” tutup Lana.

    Pencarian akan dilanjutkan, dan masyarakat diharapkan untuk tetap bersabar dalam menunggu kabar baik mengenai nasib dua korban yang hilang.  (Tribun Kalteng/Ahmad Supriandi)

  • Pengendara Motor di Kediri Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang

    Pengendara Motor di Kediri Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang

    Kediri (beritajatim.com) – Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Plosoklaten – Gurah, tepatnya di Dusun Blimbing Timur, Desa Blimbing, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, pada Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 08.00 WIB. Insiden ini melibatkan satu unit sepeda motor yang tertimpa pohon sengon tumbang.

    Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda Tiger warna putih dengan nomor polisi AG 2207 EAA. Pengendara motor tersebut diketahui bernama Surya Adyf Pratama (17), seorang pelajar asal Desa Candimulyo, Kabupaten Jombang.

    Akibat kejadian tersebut, Surya meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dibawa ke RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri.

    Kanit Gakkum Polres Kediri Iptu Budi Winariyanto mengatakan, awalnya korban mengendarai sepeda motor Honda Tiger berwarna putih melaju dari arah Utara ke Selatan. Namun, saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon sengon tumbang dan menimpa korban.

    “Insiden ini mengakibatkan pengendara terjatuh dan meninggal dunia,” ujar Kanit Gakkum Polres Kediri Kota Iptu Budi Winariyanto.

    Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini, termasuk kemungkinan faktor cuaca atau kondisi pohon yang menyebabkan tumbangnya pohon sengon tersebut.

    Sementara itu, BMKG Juanda Sidoarjo memberikan peringatan dini terhadap kewaspadaan bencana alam di Jawa Timur pada 27 Januari – 5 Februari 2025. Sejumlah daerah berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi (hujan lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung dan hujan es).

    Wilayah yang berpotensi diantaranya, Kota dan Kabupaten Kediri. Saat ini di wilayah Jawa Timur berada di musim hujan dan sebagian besar sudah memasuki puncak musim hujan. [nm/beq]

  • Delapan Dukuh di Petungkriyono Masih Terisolir, 13 Jembatan Putus dan Jalan Tertutup Longsoran

    Delapan Dukuh di Petungkriyono Masih Terisolir, 13 Jembatan Putus dan Jalan Tertutup Longsoran

    TRIBUNJATENG.COM, KAJEN — Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar menyebutkan bahwa ada 8 dukuh, di 4 Desa yang ada di Kecamatan Petungkriyono, masih terisolir.

    Hal itu dikatakan, saat rapat bersama tanggap bencana di kantor DPRD Kabupaten Pekalongan.
    “Akibat tanah longsor dan banjir bandang yang menghantam Kecamatan Petungkriyono, ada 8 dukuh, di 11 Desa yang ada di kecamatan masih terisolir.

    Terisolir karena akses jalan masih tertutup longsoran, dan jembatan juga putus,” kata Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, Selasa (28/1/2025).

    Kemudian, setelah dihentikannya operasi pencarian korban tanah longsor, di masa sisa hari darurat ini Pemkab Pekalongan masih memfokuskan untuk pembukaan akses jalan di Petungkriyono.

    “Masa darurat sampai tanggal 3 Februari 2025, target semua akses jalan di Petungkriyono terbuka,” imbuhnya.

    Lalu, untuk membuka akses ke Petungkriyono yang terisolir akibat putusnya Jembatan Tembelan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Pekalongan akan bangun jembatan bailey.

    “Akses menuju ke Kecamatan Petungkriyono dari arah bawah atau Doro putus total. Sebab, ada jembatan putus di Desa Kayupuring. Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan PU telah survei ke lokasi. Kita akan buat jembatan bailey di sana agar akses kembali bisa dilalui,” ujarnya.

    Lalu, untuk bencana yang dibawah seperti di Kecamatan Kedungwuni, Wonopringgo, Tirto, dan Wonokerto. “Saat ini masih konsentrasi untuk pembersihan lumpur. Satu hingga 3 hari ini untuk pembersihan lumpur selesai,” katanya.

    13 Jembatan Putus

    Sementara itu, Hadi Surono Camat Petungkriyono mengatakan, berdasarkan data ada 13 jembatan yang putus di wilayah Kecamatan Petungkriyono. Lalu, ada tiga jembatan yang harus diganti jembatan baru, dan ada tiga jembatan yang harus diperbaiki.

    “Saat ini akses masih lewat Banjarnegara, butuh waktu 3-4 jam. Apabila, jembatan bailey dibangun hanya waktu 1,5 jam bisa sampai Petungkriyono,” katanya.

    Saat ini tim gabungan masih melakukan kerja bakti untuk membuka akses jalan yang masih tertutup dengan menggunakan alat seadanya.

    “Alat berat saat ini di Kecamatan Petungkriyono ada 10 unit, 8 alat berat menangani jalur ke arah Doro, dan membuka jalan darurat. Untuk dua alat berat ke Desa Yosorejo, Sawangronggo, dan Sangodadi yang masih terisolir,” tambahnya.

    Ditinjau Menteri PU

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau penanganan pascabencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2025).

    Tinjauan Menteri PU untuk melihat langsung kondisi di lapangan, baik mengenai kerusakan infrastruktur, termasuk dukungan sarana dan prasarana bagi masyarakat terdampak longsor dan banjir.

    Menteri Dody mengatakan, penanganan bencana longsor dan banjir di Pekalongan diprioritaskan pada pembersihan material longsor serta, penanganan pohon tumbang untuk membuka akses masyarakat.

    “Pertama kita lakukan dulu pemetaan secara detail, nanti tim BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) Jawa Tengah-DI Yogyakarta menggunakan drone, tetapi menunggu cuaca tidak hujan dulu.

    Kita prioritaskan, pembukaan akses dulu agar masyarakat tidak ada yang terisolir,” kata Menteri Dody.

    Guna membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, BBPJN Jateng-DI Yogyakarta telah mengerahkan berbagai alat berat, termasuk mini excavator PC-50 sebanyak 1 unit, PC 75 sebanyak 2 unit, dan PC 70 breaker untuk membantu membuka ruas jalan dari Desa Kasimbar menuju kafe Allo, hingga Jembatan Jimat 2 di Desa Petungkriyono yang terputus untuk membuka akses mobilisasi material jembatan.

    Jembatan Darurat

    Selain pembukaan akses jalan, Kementerian PU juga memprioritaskan pemasangan jembatan darurat (jembatan bailey) untuk penghubung sementara antar desa yang roboh diterjang banjir bandang dari Sungai Welo dan Sungai Kasimpar.

    “Saat ini telah disiapkan 1 unit Jembatan Bailey dari BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta yang sudah dimobilisasi ke Pekalongan, dengan panjang 30 meter yang akan digunakan untuk jembatan darurat di Jembatan Jimat 2 di Desa Kayupuring.

    “Jembatan Bailey sudah siap, cuman akses membawanya pakai alat berat masih belum bisa, masih ada batu-batu besar yang harus dibersihkan,” imbuhnya.
    Perakitan hingga pemasangan Jembatan Bailey oleh BBPJN Jateng-DI Yogyakarta akan dibantu oleh TNI AD.

    Dengan selesainya pemasangan jembatan bailey, sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.

    “Diharapkan dapat membantu masyarakat, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari pasca bencana banjir di wilayah Kecamatan Petungkriyono,” imbuhnya.

    Kemudian, selain mengerahkan alat berat untuk penanganan jalan dan sungai, Kementerian PU juga mendukung pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak.

    Saat ini, satuan tugas tanggap darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng tengah melakukan assessment kebutuhan sarana dan prasana (sarpras) yang dibutuhkan untuk mendukung masyarakat terdampak, operasional relawan, dan dapur umum di Posko Yosorejo.

    “Kami mengerahkan 6 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter, 6 unit toilet portable, 2 unit mobil tanki air kapasitas 4.000 liter,” terangnya.

    Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan segera menindaklanjuti arahan Menteri PU untuk mempercepat pembukaan akses untuk warga yang masih terisolir.

    “Pak Menteri sudah meminta Balai PJN untuk membuat akses baru. Setelah cuaca membaik, akan dilakukan survei untuk menentukan langkah teknis yang diperlukan. Fokus utama ada di dua titik, yakni Dukuh Dranan dan Jembatan Tembelan, agar akses bisa segera terbuka,” katanya.
    Lewat Banjarnegara

    Warga Dukuh Tembelan, Desa Kayupuring, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan masih terisolir pasca bencana longsor dan banjir bandang yang menimpa di daerah tersebut.
    Mereka terisolir, dikarenakan Jembatan Tembelan Kali Welo yang merupakan akses utama warga Petungkriyono ini terputus. Jembatan ini juga merupakan akses warga Doro dan sekitarnya yang akan ke Petungkriyono. Tidak adanya jembatan ini, mereka harus memutar dengan melintasi jalur Banjarnegara.

    Oleh karena itu, warga dan kepolisian sejak kejadian itu membuat jembatan bambu sementara, agar pengirimanlogistik masih terus dilakukan.

    Pantauan Tribunjateng.com di lokasi, jembatan sementara masih ada akan tetapi cuaca hujan, Rabu (29/1/2025) di Petungkriyono. Bahkan, ketika warga hendak melintasi jembatan itu harus turun ke sungai dengan ketinggian 50 meter. Tidak hanya itu, jalan yang curam dan berbatuan juga membahayakan warga ketika melintasi jembatan darurat.

    Kapolsek Talun Iptu Adi Agung mengatakan, usai kejadian besar tersebut anggota Polsek Talun dan masyarakat membuat jembatan darurat menggunakan bambu.

    “Jembatan darurat ini dibuat di aliran sungai yang menghubungkan Desa Kayupuring dan Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono,” kata Kapolsek Talun Iptu Adi Agung. Tidak hanya itu, anggota yang di sana pun membantu pengiriman logistik dengan cara digendong.

    Bambang Prasetyo warga sekitar menceritakan, pengiriman logistik secara khusus untuk Dukuh Tembelan masih menggunakan secara manual yaitu melewati jembatan darurat bambu yang berlokasi di bawah jembatan putus.

    “Jadi, warga laki-laki perempuan sama saja, jalan kaki naik turun dibawah jembatan membawa logistik, sehingga membutuhkan extra kehati-hatian karena aliran sungai tidak bisa diduga, dan melewati jembatan darurat menggunakan bambu,” katanya. (dro)

  • Chord Gitar Lagu Jodoh Pasti Bertemu – Afgan

    Chord Gitar Lagu Jodoh Pasti Bertemu – Afgan

    TRIBUNJATENG.COM- Chord kunci gitar lagu Jodoh Pasti Bertemu Afgan.

    Berikut chord kunci gitar lagu Jodoh Pasti Bertemu Afgan:

    Intro: C

    C E Am G
    Andai engkau tahu
    F G C
    betapa ku mencinta
    F G E Am
    Selalu menjadikanmu
    D Bb F
    isi dalam doaku

    C E Am G
    Ku tahu tak mudah
    F G C
    menjadi yang kau pinta
    F E Am G
    Ku pasrahkan hatiku
    D F G
    takdir kan menjawabnya

    Reff:
    C E Am G
    Jika aku bukan jalanmu
    Dm F G
    Ku berhenti mengharapkanmu
    E Am G D
    Jika aku memang tercipta untukmu
    Dm G C Am
    Ku kan memilikimu
    Dm G C G#-A#
    jodoh pasti bertemu

    D# G Cm A#
    Andai engkau tahu
    G# A# D#
    betapa ku mencinta
    G# G Cm A#
    Ku pasrahkan hatiku
    F G
    takdir kan menjawabnya

    Reff:
    C E Am G
    Jika aku bukan jalanmu
    Dm F G
    Ku berhenti mengharapkanmu
    E Am G D
    Jika aku memang tercipta untukmu
    Dm G C Am
    Ku kan memilikimu
    Dm G
    jodoh pasti bertemu

    Int. F Dm D# G#

    Reff:
    C# F A#m G#
    Jika aku (jika aku) bukan jalanmu
    D#m G#
    Ku berhenti mengharapkanmu
    F A#m G# D#
    Jika aku memang tercipta untukmu
    D#m G#
    Ku kan memilikimu

    C# F A#m G#
    Jika aku bukan jalanmu
    D#m G#
    Ku berhenti mengharapkanmu
    F A#m G# D#
    Jika aku memang tercipta untukmu
    D#m G# A#m G# D#
    Ku kan memilikimu
    D#m G# C#
    jodoh pasti bertemu Intro : C

    C E Am G
    Andai engkau tahu
    F G C
    betapa ku mencinta
    F G E Am
    Selalu menjadikanmu
    D Bb F
    isi dalam doaku

    C E Am G
    Ku tahu tak mudah
    F G C
    menjadi yang kau pinta
    F E Am G
    Ku pasrahkan hatiku
    D F G
    takdir kan menjawabnya

    Reff:
    C E Am G
    Jika aku bukan jalanmu
    Dm F G
    Ku berhenti mengharapkanmu
    E Am G D
    Jika aku memang tercipta untukmu
    Dm G C Am
    Ku kan memilikimu
    Dm G C G#-A#
    jodoh pasti bertemu

    D# G Cm A#
    Andai engkau tahu
    G# A# D#
    betapa ku mencinta
    G# G Cm A#
    Ku pasrahkan hatiku
    F G
    takdir kan menjawabnya

    Reff:
    C E Am G
    Jika aku bukan jalanmu
    Dm F G
    Ku berhenti mengharapkanmu
    E Am G D
    Jika aku memang tercipta untukmu
    Dm G C Am
    Ku kan memilikimu
    Dm G
    jodoh pasti bertemu

    Int. F Dm D# G#

    Reff:
    C# F A#m G#
    Jika aku (jika aku) bukan jalanmu
    D#m G#
    Ku berhenti mengharapkanmu
    F A#m G# D#
    Jika aku memang tercipta untukmu
    D#m G#
    Ku kan memilikimu

    C# F A#m G#
    Jika aku bukan jalanmu
    D#m G#
    Ku berhenti mengharapkanmu
    F A#m G# D#
    Jika aku memang tercipta untukmu
    D#m G# A#m G# D#
    Ku kan memilikimu
    D#m G# C#
    jodoh pasti bertemu

  • Pemkab dan DPRD Bondowoso Sepaham Pilkades Serentak Digelar Akhir 2025

    Pemkab dan DPRD Bondowoso Sepaham Pilkades Serentak Digelar Akhir 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso sepaham mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2025. Keduanya menyetujui bahwa Pilkades serentak potensial digelar di akhir tahun, dengan pelantikan kepala desa terpilih disarankan pada Desember 2025.

    Kesepahaman ini disampaikan oleh Kabid Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Lukman Ari Zafata, Kamis (30/1/2025).

    “Kita masih belum menentukan tanggal. Pelaksanaan kapan? Kita masih tataran estimasi,” katanya kepada BeritaJatim.com.

    Selain itu, pihaknya juga sependapat dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir.

    “Saya rasa kalau kami lihat itu hal positif jika digelar pelantikan akhir tahun. Alasan dan pertimbangannya rasional,” akunya.

    Salah satu faktor yang mendasari kesepahaman ini adalah rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pelaksanaan Pilkades yang belum dibahas. Peraturan daerah ini merupakan payung hukum mendasar sebelum penyelenggaraan Pilkades.

    “Untuk Raperda itu kita saat ini proses harmonisasi. Kita akan persiapkan perda lebih dulu, baru melangkah ke teknis pelaksanaannya,” ucap Lukman.

    Rencananya, Pemkab Bondowoso akan menggelar Pilkades serentak di 21 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Setiap kecamatan terdapat 1-4 desa yang bakal menghelat Pilkades.

    Beberapa desa yang akan mengadakan Pilkades antara lain:

    Kecamatan Curahdami: Desa Sumber Suko, Desa Penambangan, Desa Poncogati, dan Desa Locare.
    Kecamatan Botolinggo: Desa Gayam, Desa Gayam Lor, dan Desa Penang.
    Kecamatan Tapen: Desa Cindogo, Desa Mrawan, dan Desa Wonokusumo.
    Kecamatan Pakem: Desa Patemon dan Desa Ardisaeng.
    Kecamatan Pujer: Desa Sukowono dan Desa Mangli.
    Kecamatan Wringin: Desa Jatisari dan Desa Banyuwuluh.
    Kecamatan Sukosari: Desa Pecalongan dan Desa Kerang.
    Kecamatan Jambesari Darusollah: Desa Tegal Pasir.
    Kecamatan Wonosari: Desa Sumber Kalong.
    Kecamatan Grujugan: Desa Tegal Mijin.

    Lukman juga menjelaskan bahwa dari 21 desa tersebut, 16 desa memiliki masa jabatan kepala desa yang telah berakhir pada 2023, sementara 5 desa lainnya berakhir pada 2025.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menyarankan agar Pilkades serentak digelar pada akhir tahun 2025, dengan pelantikan kepala desa pada Desember. Ia mengemukakan sejumlah alasan di balik rekomendasi tersebut.

    “Bupati tidak menyerahkan pembahasan revisi perda tentang pemerintahan desa. Artinya, perda pemerintahan desa ini akan dibahas di tahun 2025. Tidak mungkin perdanya segera dibahas dan (Pilkades) dilaksanakan Juli 2025,” ujarnya.

    Selain itu, ia menyoroti potensi permasalahan jika Pilkades digelar di pertengahan tahun, khususnya bagi kepala desa petahana yang tidak terpilih kembali.

    “Karena tidak terpilih lagi, sisa program DD dan ADD yang sudah direncanakan kadang tidak dilaksanakan oleh kades yang lama. Ini bisa jadi masalah bagi kades yang baru,” jelasnya.

    Fenomena ini menjadi perhatian khusus, mengingat sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso telah mengundang puluhan kepala desa yang memiliki ‘kewajiban bayar’ terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terselesaikan. [awi/beq]

  • Pesan Menkop Budi Arie: Jangan Tergiur Nabung di Koperasi dengan Iming-iming Bunga Tinggi – Halaman all

    Pesan Menkop Budi Arie: Jangan Tergiur Nabung di Koperasi dengan Iming-iming Bunga Tinggi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan banyak koperasi yang bermasalah yang pengelolaannya disalahgunakan oleh oknum tertentu.

    Menurutnya, masalah tersebut bukan berasal dari koperasi itu sendiri, melainkan dari individu-individu yang menggunakan nama koperasi untuk kepentingan pribadi.

    “Bukan koperasinya yang bermasalah sebenarnya, bukan koperasinya yang salah. Ini ada oknum-oknum dia pakai nama koperasi,” kata Budi dalam konferensi pers usai meluncurkan Pos Pengaduan Koperasi di kantornya, Kamis (30/1/2025).

    Budi meminta masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga simpanan tinggi yang ditawarkan koperasi.

    Hal itu bisa berujung pada kerugian besa, karena pada akhirnya uang anggota koperasi tersebut bisa hilang dan tidak kembali.

    Budi mengaku telah menemui korban koperasi bermasalah yang uangnya tidak bisa dikembalikan.

    Salah satu kasus yang ia temui ada korban yang dijanjikan bunga simpanan hingga 14 persen, padahal bunga bank umumnya hanya sekitar 5 persen.

    “Makanya jangan tergiur dengan iming-iming bunga yang tidak masuk akal. Itu pasti ponzi. Setahun doang lancar, abis itu enggak balik,” ujar Budi.

    Saat ini, dari delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermasalah, total kerugiannya mencapai Rp 26 triliun.

    Budi menyebut anggota koperasi yang dirugikan tidak bisa berharap mendapatkan kembali 100 persen dana mereka.

    “Jadi kita tidak bisa berharap 100 persen, tapi paling tidak ada recovery rate (tingkat pengembalian) yang bisa membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban di koperasi-koperasi ini,” ucapnya.

    Budi kemudian merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing koperasi yang bermasalah.

    Ada KSP Intidana sebesar Rp 930 miliar, KSP Lima Garuda Rp 570 miliar, KPS Timur Pratama Indonesia hampir Rp 400 miliar, dan KSP Sejahtera Bersama Rp 8,6 triliun.

    Berikutnya ada KSP Indosurya Cipta Rp 13,8 triliun, KSP Pracico Inti Utama Rp 623 miliar, KSP Pracico Inti Sejahtera Rp 763 miliar, dan KSP Jasa Berkah Wahana Sentosa Rp 226 miliar.

    “Jadi kalau di total itu hampir Rp 26 triliun yang merugikan dana masyarakat. Kasihan masyarakat, kasihan para anggota koperasi ini,” jelas Budi.

    “Itu banyak uang pensiunan hari tuanya yang dimasukkan ke koperasi malah tidak dipertanggungjawabkan oleh koperasi-koperasi ini,” lanjutnya.

    Meski tidak menjamin recovery rate-nya bisa mencapai 100 persen, ia memastikan Kemenkop akan berupaya semaksimal mungkin agar bisa mendekati itu.

    Budi menyebut alasan mengapa pengembalian tidak bisa mencapai 100 persen adalah karena aset yang dimiliki oleh koperasi-koperasi tersebut tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dibayarkan.

    Sebagai contoh, KSP Sejahtera Bersama memiliki kewajiban sebesar Rp 8,6 triliun, tetapi hanya memiliki aset sekitar Rp 1,3 triliun.

    “Secara hukumnya bagaimana recovery rate-nya nanti dihitung berdasarkan aset dari koperasi-koperasi ini,” tutur Budi.

    “Kalau bisa 100 persen bagus, tapi kalau di bawah itu paling enggak kita sudah memberitahu bahwa ini ada risiko enggak 100 persen balik karena asetnya enggak sebanding. Syukur-syukur bisa 100 persen,” sambungnya.

    Maka dari itu, ia tak ingin menargetkan tingkat pengembalian dana bisa mencapai berapa persen karena masih ada proses yang harus dijalankan.

    “Nah itu berproses lah. Kami enggak bisa bilang sekarang target berapa, makanya kami bilang targetnya adalah semaksimal mungkin,” pungkas Budi.

    Menkop Bentuk Satgas Tangani Koperasi Bermasalah

    Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Kemenkop telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani sejumlah koperasi bermasalah di Indonesia dengan nama Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah.

    Satgas tersebut melibatkan berbagai unsur mulai Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Ruang lingkup Satgas sebagai Tim Ad Hoc antar Kementerian/Lembaga terkait untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan koperasi bermasalah dengan tujuan mengutamakan pembayaran simpanan kecil para anggota koperasi.

    Lalu, upaya untuk menyehatkan kembali lembaga koperasinya dengan salah satu indikator utamanya adalah adanya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membahas keberlangsungan usaha koperasi.

    Anggota Satgas akan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga terkait.

    “Satgas berupaya mengawal putusan homologasi pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU,” kata Budi Arie, Jumat (24/1/2025).

    Delapan Koperasi Dalam Pengawasan

    Saat ini ada delapan koperasi sedang dalam pengawasan.

    Ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

    Selain merevitalisasi 8 koperasi tersebut, tugas dari Satgas juga menangani koperasi-koperasi bermasalah lainnya di daerah.

    “Sehingga, tentu perlu berkoordinasi dengan Dinas koperasi provinsi/kab/kota,” ujar Budi.

    Keberadaan satgas ini juga untuk memastikan koperasi dapat kembali beroperasi dengan normal dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

    “Sebagai contoh, saat ini masih ada aset koperasi yang masih menjadi obyek sita pihak yang berwajib,” ungkap Budi.

    Seiring berjalannya waktu, dua koperasi dapat keluar dari masa kritis, yaitu KSP Intidana dan KSP Sejahtera Bersama.

    Kedua koperasi tersebut telah melaksanakan kewajiban melaksanakan RAT sebagai forum tertinggi untuk mengakomodir kepentingan anggota dan diharapkan berangsur-angsur dapat menjalankan usaha.

    Untuk enam koperasi lainnya, Satgas akan senantiasa memantau dan mendampingi proses PKPU/homologasi yang masih berlangsung hingga akhir tahun 2025, maupun di tahun 2026.

    “Tentunya, dengan memprioritaskan asset based resolution (resolusi aset) dan mendorong aparat penegak hukum mendahulukan proses homologasi (perdata) dengan mengedepankan asas ultimum remedium,” jelas Budi.

    “Negara hadir untuk melindungi  rakyat. Kemenkop berusaha untuk melindungi anggota koperasi dari praktek-praktek yg tidak bertanggung jawab. Kami berharap marwah dan kepercayaan masyarakat meningkat,” pungkasnya.

     

    Caption
    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers usai meluncurkan Pos Pengaduan Koperasi di kantornya, Kamis (30/1/2025).
    Dok: Endrapta Pramudhiaz

  • Pagar Laut Tangerang Makan Korban, Menteri ATR Pecat Kepala Kantor Pertanahan dan 7 Pejabat Lain

    Pagar Laut Tangerang Makan Korban, Menteri ATR Pecat Kepala Kantor Pertanahan dan 7 Pejabat Lain

    FAJAR.CO.ID — Tindakan ilegal pemasangan pagar laut di Pesisir Tangerang makan korban. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memecat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang bersama seorang pejabat dan enam pegawai lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Nusron menegaskan, telah memberikan sanksi pemberhentian dari jabatan dan sanksi berat kepada total delapan pegawai terkait adanya sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di area pagar laut Tangerang.

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang saat itu menjabat, JS telah dipecat. Begitu pula dengan mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, SH.

    Nusron mengungkap pemecatan atau pencopotan jabatan pejabat dan pegawai di lingkungan kementerian yang dinakhodainya dalam rapat antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai, dan sanksi berat kepada dua pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja? Kami tidak bisa sebut. Kami hanya sebut inisial,” ujar Nusron.

    “Delapan orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat,” ujar Nusron.

    Selain mencopot jabatan pejabat di kementeriannya, Nusron Wahid juga mengaku telah mencabut lisensi Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB), badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan survei dan melakukan pemetaan tanah. (*)

  • RI Kurang Dokter Spesialis, Bayi Pengidap PJB Harus Tunggu 15 Bulan untuk Operasi

    RI Kurang Dokter Spesialis, Bayi Pengidap PJB Harus Tunggu 15 Bulan untuk Operasi

    Jakarta

    Antrean pasien anak dengan penyakit jantung bawaan (PJB) di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita ‘membludak’. Tren ini terjadi setiap tahun dengan sedikitnya lebih dari 50 ribu bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan di Indonesia. Sekitar 12 ribu di antaranya membutuhkan penanganan cepat untuk tindakan bedah maupun kateterisasi.

    “Dari 4,8 juta bayi lahir setiap tahunnya, ada 50 ribu yang lahir dengan penyakit jantung bawaan, 15 ribu yang harus dioperasi. Sejauh ini, bayi yang berhasil ditangani sekitar 4.900,” beber Dr dr Iwan Dakota, SpJP, Direktur utama RSJPD Harapan Kita, pada Kamis (30/1/2025).

    Sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional, RS Harapan Kita hanya mampu mengoperasi sekitar 1.500 anak dengan kelainan jantung bawaan. Sisanya, terpaksa harus mengantre.

    Data per 2024 menunjukkan pasien terlama bahkan harus mengantre hingga 15 bulan. Hal ini dipicu keterbatasan fasilitas, mahalnya biaya peralatan kesehatan, hingga obat-obatan untuk operasi yang terkadang sulit didapat.

    Sebagai percepatan penanganan, pemerintah kemudian mendatangkan tenaga medis dari Arab Saudi. Ada 28 anggota tim King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR) yang membantu penanganan atau tindakan bedah operasi jantung di RS Harapan Kita. Terdiri dari dokter jantung, dokter bedah jantung anak, dokter anestesi jantung, dokter intensivis jantung, perawat.

    Mereka melakukan 38 operasi penyakit jantung bawaan, sekitar 75 persen di antaranya merupakan kasus kompleks dengan kebutuhan penanganan khusus berbiaya tinggi.

    “Ini bisa mengurangi antrean layanan,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Aaliyah Massaid Ngidam Manggis, Thariq Halilintar: Belum Ada yang Aneh-aneh

    Aaliyah Massaid Ngidam Manggis, Thariq Halilintar: Belum Ada yang Aneh-aneh

    Jakarta, Beritasatu.com – Thariq Halilintar baru-baru ini mengungkapkan mengenai perkembangan kehamilan istrinya, Aaliyah Massaid. Memasuki bulan kelima kehamilan, Aaliyah mulai merasakan ngidam.

    “Sudah mulai ngidam, tetapi belum ada yang aneh-aneh. Terakhir, dia minta dibelikan manggis,” kata Thariq saat ditemui di Pondok Indah, Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (29/1/2025)

    Thariq mengungkapkan, seiring dengan usia kandungan yang semakin besar, dirinya semakin bersikap protektif terhadap Aaliyah.

    YouTuber itu mengungkapkan, sangat berhati-hati agar tidak terjadi hal buruk selama masa kehamilan Aaliyah Massaid. Apalagi istrinya tersebut mulai ngidam yang harus ia turuti.

    Adik dari Atta Halilintar ini juga mengungkapkan rasa bahagia dan syukur karena diberikan kepercayaan untuk segera menjadi ayah setelah enam bulan menikah.

    “Sangat bahagia, diberi berkah. Tahun lalu, Tuhan memberi saya istri, tahun ini diberi anak,” katanya.

    Thariq Halilintar mengatakan, setelah kabar Aaliyah Massaid calon anaknya keduanya masih sempat menjalankan ibadah umrah sebagai tanda rasa syukur karena sudah diberikan keberkahan pada pernikahan mereka.

    Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menikah pada 26 Juli 2024. Aaliyah mengumumkan kehamilannya melalui Instagram pada 23 Januari 2025 lalu. Kini usia kandungan Aaliyah sudah masuk 5 bulan dan mulai merasakan ngidam.