Xcloud.id

Blog

  • Bayang-bayang Pencurian Data Pengguna di Balik Viral Deepseek

    Bayang-bayang Pencurian Data Pengguna di Balik Viral Deepseek

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara di Eropa menaruh perhatian mengenai risiko pencurian data yang dilakukan oleh platform kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) Deepseek. 

    Irlandia dan Italia menduga adanya upaya pemerintah China untuk menghimpun data dunia melalui platform Deepseek. 

    Komisi Perlindungan Data Irlandia mengirim catatan kepada DeepSeek untuk meminta perincian mengenai bagaimana data warga negara di Irlandia diproses oleh perusahaan tersebut. 

    “Komisi Perlindungan Data (DPC) telah menulis surat kepada DeepSeek untuk meminta informasi mengenai pemrosesan data yang dilakukan terkait dengan subjek data di Irlandia,” kata seorang juru bicara, dilansir dari Techcrunch, Kamis (30/1/2025). 

    Surat dari DPA Irlandia dikirim kurang dari 24 jam setelah pengawas perlindungan data di Italia mengirim catatan serupa kepada perusahaan tersebut. DeepSeek belum menanggapi kedua permintaan tersebut secara publik. Namun, aplikasi selulernya tidak lagi muncul di toko aplikasi Google dan Apple di Italia.

    Langkah Italia tersebut tampaknya merupakan langkah besar pertama dari salah satu lembaga pengawas tersebut sejak DeepSeek menjadi sangat viral dalam beberapa hari terakhir; Euroconsumers, sebuah koalisi kelompok konsumen di Eropa, telah mengajukan keluhan kepada Otoritas Perlindungan Data Italia terkait dengan cara DeepSeek menangani data pribadi terkait dengan GDPR , kerangka kerja regulasi perlindungan data di Eropa. 

    DPA Italia mengonfirmasi hari ini bahwa mereka kemudian menulis surat kepada DeepSeek dengan permintaan informasi. “Data jutaan orang Italia terancam.” DeepSeek memiliki waktu 20 hari untuk menanggapi.

    Dua detail utama tentang DeepSeek yang banyak diperhatikan adalah bahwa layanan ini dibuat dan beroperasi di China. Berdasarkan kebijakan privasinya , ini mencakup informasi dan data yang dikumpulkan dan disimpan DeepSeek, yang juga disimpan di negara asalnya.

    Kebijakan Privacy data DeepseekPerbesar

    DeepSeek juga secara singkat mencatat dalam kebijakannya bahwa ketika mentransfer data ke China dari negara tempat DeepSeek digunakan, hal itu dilakukan “sesuai dengan persyaratan hukum perlindungan data yang berlaku.”

    Penyelidikan Microsoft dan OpenAI

    Sementara itu, perusahaan teknologi, Microsoft (MSFT.O), dan OpenAI menyelidiki dugaan pengambilan data secara ilegal yang dilakukan oleh Deepseek. 

    Bloomberg News melaporkan para Peneliti Keamanan Microsoft mengamati bahwa, pada musim gugur, individu yang mereka yakini terhubung dengan DeepSeek mencuri sejumlah besar data menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) OpenAI. 

    Diketahui, API OpenAI merupakan kanal bagi para pengembang perangkat lunak dan pelanggan bisnis untuk membeli layanan OpenAI. Microsoft, investor terbesar OpenAI, memberi tahu perusahaan tersebut tentang aktivitas yang mencurigakan, menurut laporan Bloomberg.

    Perusahaan rintisan AI murah asal China DeepSeek, alternatif bagi para pesaing AS, memicu aksi jual saham teknologi pada hari Senin karena asisten AI gratisnya menyalip ChatGPT milik OpenAI di App Store milik Apple. 

    Sebelumnya, Founder dan CEO Momentum Work Jianggan Li mengatakan pada Senin (27/1/2025) indeks Nasdaq anjlok lebih dari 3%, dengan salah satu penyebab diduga karena investor khawatir bahwa DeepSeek mampu mengalahkan dominasi Nvidia.

    Momentum Work pun mengungkapkan sejumlah data berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa peneliti dan CTO perusahaan AI di China guna mencari tahu perihal DeepSeek.

    Jianggan mengatakan DeepSeek adalah chatbot LLM pertama yang dapat digunakan dengan cepat, dan menunjukkan proses penalaran yang lengkap. 

    Sebagai perbandingan, ChatGPT lambat, berhalusinasi, buruk dalam pencarian daring realtime, dan sering kali terlalu konservatif dalam memberi respons. Pengguna China juga kesulitan mengakses ChatGPT dan banyak bergantung pada stabilitas VPN. 

    “Meski demikian, pengalaman menunjukkan bahwa GPT o1 secara keseluruhan masih memiliki logika yang lebih baik. Untuk penggunaan bisnis, ChatGPT API masih yang terbaik di pasaran lebih stabil, meskipun sangat mahal dibandingkan dengan Deepsek,” kata Jianggan dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025),

    Jianggan mengatakan bahwa kehadiran Deepseek sudah diprediksi sejak tahun lalu. Kegigihan China melatih model AI berbiaya murah dan upaya kompetitif mereka untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan AI di global mendorong China meramu teknologi AI pesaing ChatGPT. 

  • Boeing Rugi Hampir Rp 16 Triliun Setiap Bulan pada 2024 – Page 3

    Boeing Rugi Hampir Rp 16 Triliun Setiap Bulan pada 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Boeing rugi hampir satu miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 16,21 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di 16.210) per bulan pada 2024. Kerugian itu terjadi seiring Boeing bergulat dengan krisis keselamatan, masalah kontrol kualitas dan mogok yang merugikan.

    Mengutip BBC, ditulis Kamis (30/1/2025), Boeing rugi USD 11,8 miliar atau sekitar Rp 191,16 triliun sepanjang tahun, hasil terburuk sejak 2020, saat industri penerbangan terhenti karena pandemi COVID-19.

    Dalam tiga bulan hingga akhir Desember, saat pemogokan mempengaruhi bisnis, Boeing rugi USD 3,8 miliar atau Rp 61,6 triliun. Selain menderita masalah di unit pesawat komersial, Boeing juga berjuang dengan masalah yang memengaruhi sejumlah program pertahanan.

    Chief Executive Kelly Ortberg menuturkan, perusahaan fokus pada apa yang disebutnya “perubahan mendasar” yang diperlukan untuk memulihkan keberuntungannya dan memulihkan kepercayaan.

    Sebelumnya Boeing alami sejumlah peristiwa yang kurang baik. Pada Januari 2024, panel pintu jatuh dari 737 Max yang baru tak lama setelah lepas landas, meninggalkan lubang menganga di sisi pesawat. Penyelidik mengatakan, hal itu terjadi seiring tidak dibaut dengan benar.

    Insiden tersebut menyoroti kegagalan kontrol kualitas yang serius di perusahaan tersebut dan di pemasok utamanya, Spirit Aerosystems. Insiden tersebut juga memicu kembali kekhawatiran tentang sikap Boeing terhadap keselamatan.

    Boeing telah berusaha bangkit dari bayang-bayang dua kecelakaan besar yang melibatkan model 737 yang berbeda, Max 8, pada 2018 dan 2019, yang menewaskan 346 orang.

    Insiden terbaru tersebut memaksa Boeing untuk mengekang produksi, karena regulator menyerukan perubahan di lantai pabrik, dan menuntut penerapan rencana keselamatan dan kontrol kualitas yang komprehensif.

    Pada Agustus, Boeing menunjuk kepala eksekutif barunya, Ortberg, seorang insinyur veteran yang didatangkan untuk menstabilkan perseroan.

    Namun, ia langsung menghadapi tantangan serius. Mogok kerja oleh 33.000 pekerja, sebagian besar dari mereka berada di jantung kota Boeing di sekitar Seattle, menghentikan dua pabrik terpentingnya, dan menghentikan produksi 737 Max, 777, dan pesawat kargo 767.

  • Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Penerimaan Negara Bisa Terkena Dampak

    Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Penerimaan Negara Bisa Terkena Dampak

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai dampak dari tren penurunan harga minyak mentah dunia terhadap penerimaan negara.

    Pada Selasa (28/1/2025), harga minyak mentah Brent turun 1,8% menjadi US$ 77,08 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 2% menjadi US$ 73,17 per barel.

    Kepala Center Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyampaikan, penurunan harga minyak mentah dunia dapat berdampak pada pendapatan negara, mengingat minyak masih menjadi salah satu komoditas utama yang diandalkan Indonesia. Fluktuasi harga minyak yang signifikan bisa memengaruhi perekonomian nasional.

    Apabila harga minyak mentah dunia naik, tidak hanya penerimaan negara yang meningkat, tetapi subsidi energi juga ikut naik. Sebaliknya, apabila harga minyak turun, pendapatan negara berkurang, dan subsidi juga menurun.

    “Berkaitan harga minyak mentah dunia yang anjlok, memang punya implikasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Terutama pada komponen penerimaan negara, serta dari sektor migas dan subsidi energi,” ungkap Rizal dalam diskusi yang digelar Indef, Rabu (29/1/2025).

    Rizal juga menyoroti, selain harga minyak, ada faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan negara, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Rizal meminta pemerintah untuk tetap waspada terhadap fluktuasi harga minyak global, terutama di tengah dinamika konflik geopolitik yang dapat memicu ketidakpastian pasar.

    “Pemerintah perlu mengantisipasi fluktuasi harga minyak mentah yang tidak stabil karena rentan terhadap kondisi geopolitik. Beberapa saat nanri, harga minyak bisa saja kembali naik secara tiba-tiba,” kata Rizal.

  • KKP Beberkan Alasan Segel Reklamasi di Pulau Pari

    KKP Beberkan Alasan Segel Reklamasi di Pulau Pari

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel proyek reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Penyegelan tersebut dilakukan karena proyek tersebut tak sesuai dengan izin yang diajukan ke KKP.

    Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Pulau Pari dilakukan oleh PT CPS. Doni menjelaskan pada 28 Januari 2025, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan Kewenangan Kepolisian Khusus (Polsus PWP3K) Ditjen PSDKP melakukan pengawasan ulang terhadap lokasi kegiatan yang sebelumnya dilaporkan melakukan reklamasi di luar izin yang diberikan.

    Hasil pengawasan menunjukkan tidak ada aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Petugas hanya menemukan sejumlah pekerja berjaga dan alat berat yang tidak beroperasi.

    “Untuk memastikan kegiatan dihentikan sepenuhnya, KKP memasang spanduk penghentian kegiatan, disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS,” kata Doni dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan pada 20 Januari 2025, di mana ditemukan aktivitas reklamasi berupa galian dan urugan substrat seluas kurang lebih 18 meter persegi. Reklamasi tersebut akan digunakan untuk kolam labuh dan sandar kapal.

    Doni menjelaskan aktivitas tersebut melanggar ketentuan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan pada 12 Juli 2024. Izin tersebut hanya mencakup pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di area seluas 180 hektare.

    “Untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran serupa, KKP telah menjadwalkan pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak PT CPS pada 30 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami dugaan pelanggaran dan menentukan sanksi administratif sesuai ketentuan,” imbuh Doni.

    KKP menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut. Doni memastikan KKP setiap kegiatan dilakukan sesuai izin dan tidak merugikan lingkungan atau masyarakat pesisir.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono mengatakan ada indikasi penyalahgunaan izin dalam pembangunan pondok wisata di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Setelah viral, kasus ini langsung mencuat karena berpotensi adanya penyalahgunaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KPPRL).

    “Pemanfaatan pulau untuk pariwisata PT CPS Pulau Pari provinsi DKI, KPPRL yang terbit 12 Juli 2024 untuk kegiatan cottage, apung dan dermaga wisata seluas 180 Ha terindikasi pelanggaran dengan melakukan kegiatan reklamasi tanpa izin, kegiatan pengerukan menggunakan alat berat yang viral di Pulai Pari dengan PT CPS di dalam area KPPRL,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (23/1/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.

    Tonton juga Video Menteri ATR soal Dugaan Pagar Laut di Tangerang untuk Reklamasi

    (hns/hns)

  • DPRD Bondowoso Minta Pilkades Serentak Digelar Akhir Tahun 2025

    DPRD Bondowoso Minta Pilkades Serentak Digelar Akhir Tahun 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Bondowoso meminta pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak digelar akhir tahun 2025.

    Rencananya, Pemkab Bondowoso akan menggelar Pilkades serentak di 21 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Setiap kecamatan terdapat 1-4 desa yang bakal menghelat Pilkades.

    Di antaranya Desa Sumber Suko, Desa Penambangan, Desa Poncogati dan Desa Locare di Kecamatan Curahdami; Desa Gayam, Desa Gayam Lor dan Desa Penang di Kecamatan Botolinggo; Desa Cindogo, Desa Mrawan dan Desa Wonokusumo di Kecamatan Tapen.

    Kemudian Desa Patemon dan Desa Ardisaeng di Kecamatan Pakem; Desa Sukowono dan Desa Mangli di Kecamatan Pujer; Desa Jatisari dan Desa Banyuwuluh di Kecamatan Wringin;

    Selanjutnya Desa Pecalongan dan Desa Kerang di Kecamatan Sukosari; Desa Tegal Pasir Kecamatan Jambesari Darusollah; Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari dan Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan.

    Wacana yang beredar, pelaksanaan di pertengahan tahun 2025. Anggaran yang disiapkan Pemkab Bondowoso kisaran Rp 2,1 miliar.

    Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir menyarankan gelaran Pilkades serentak pada akhir tahun. Sedangkan pelantikan ideal pada Desember 2025.

    Ada beberapa hal yang mendasari. Rujukan utamanya adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dimana Pilkades dilaksanakan serentak sehari dalam satu kabupaten.

    “Tidak boleh bulan 6 (Juni) ada Pilkades, bulan 10 (Oktober) ada Pilkades, bulan 12 (Desember) ada Pilkades, enggak. Tapi satu tahun serentak sehari,” kata H. Ahmad Dhafir kepada BeritaJatim.com, Rabu (29/1/2025).

    Pelaksanaan Pilkades pun harus dilandasi aturan hukum berupa Peraturan Daerah. Di sisi lain, naskah revisi Perda berkaitan dengan Pemdes belum masuk ke program legislasi daerah (prolegda) tahun 2025. Yang penyerahan ke DPRD pada akhir tahun 2024 lalu.

    “Bupati tidak menyerahkan pembahasan revisi perda tentang pemerintahan desa. Artinya, perda pemerintahan desa ini akan dibahas di tahun 2025. Tidak mungkin perdanya segera dibahas dan (Pilkades) dilaksanakan Juli 2025,” kata Ketua DPRD Bondowoso 5 periode ini.

    Oleh sebab itu, pelaksanaan Pilkades di akhir tahun dinilai sangat ideal. Terlebih, puluhan kades sempat diundang Kejari Bondowoso beberapa waktu lalu. Penyebabnya, punya kewajiban mengembalikan lebih bayar anggaran DD dan ADD ke negara.

    “Pengalaman masa pemerintahan pak Amin (Amin Said Husni) dan masa pemerintahan pak Mas’ud, tidak sedikit kades terpilih dilantik pada pertengahan tahun. Maka dia bertanggungjawab terhadap anggaran di tahun pelantikan,” urainya.

    Contoh apabila kades dilantik Juli tahun 2025, maka yang bersangkutan sudah bertanggungjawab terhadap sisa penggunaan APBDes dari Juli hingga Desember tahun 2025.

    Ironinya, jika incumbent kalah dalam Pilkades yang digelar pertengahan tahun dan ia masih memiliki kewajiban pelaksanaan anggaran.

    Beberapa kades incumbent gagal tak mau bertanggungjawab atas kewajibannya tersebut. Ia sengaja menyerahkan kewajibannya pada kades terpilih di sisa penggunaan anggaran.

    “Sedangkan jika kades dilantik Desember, maka kades incumbent yang gagal jadi lagi pun sudah tuntas melaksanaan penggunaan anggaran setahun. Sedangkan kades yang baru akan fokus pada penggunaan anggaran tahun 2026 sejak Januari,” ulas Ketua DPC PKB Bondowoso ini.

    Pelaksaan Pilkades serentak di akhir tahun 2025 pun dinilainya bakal memberi situasi aman dan nyaman bagi kepala desa terpilih. (awi/ted)

  • Valentino Rossi Penasaran Ingin Balapan di Mandalika

    Valentino Rossi Penasaran Ingin Balapan di Mandalika

     

    JAKARTA – Legenda Pebalap MotoGP asal Italia dan juara dunia sembilan kali, Valentino Rossi, disebut-sebut begitu penasaran ingin balapan di atas lintasan Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

    Hal itu diutarakan oleh sehabatnya Alessio Salucci dalam peluncuran tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Nusa Indah Theater, Balai Kartini, Jakarta, pada Sabtu, 25 Januari 2025.

    Salucci mengungkap bahwa Rossi sangat ingin kembali ke Indonesia dengan tujuan pergi ke Lombok. Namun, saat ini dia masih terlalu sibuk setelah anak perempuan keduanya lahir.

    “Dia sangat penasaran karena dia belum pernah mengendarai motor di Lombok dan waktu MotoGP pertama kali, dia bilang ke saya, ‘jelaskan lintasannya’,” kata Salucci yang menjabat Team Director di VR46, dikutip Crash.

    Salucci mengaku sudah memberikan perjelasan detail terkait lintasan dari Sirkuit Mandalika kepada Rossi. Meski demikian, dia tidak bisa memastikan kapan sahabatnya itu bisa datang ke Indonesia.

    “Pasti dia akan menyukainya. Dia ingin mencobanya. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali ke Indonesia, tetapi saya berharap segera karena 80 persen pengikut kami berasal dari Indonesia. Luar biasa. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa,” katanya.

    Rossi pernah membalap di Indonesia dan pernah memenangi Grand Prix Indonesia 1997 saat ia masih membalap di kelas 125cc. Namun, ia pensiun dari MotoGP hanya beberapa bulan sebelum Mandalika memulai debutnya pada 2022.

    Selama membalap di MotoGP, Rossi total menjadi juara dunia sebanyak tujuh kali. Itu termasuk lima gelar beruntun dari 2001 sampai dengan 2005, masing-masing tiga bersama Honda dan dua bersama Yamaha.

    Sisanya dua gelar lainnya bersama Yamaha didapatkan pada 2008 dan 2009. Adapun dua gelar juara dunia di luar kelas utama didapat Rossi di kelas 125 cc dan (1997) dan 250 cc (1999).

  • Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke MKD DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025) hari ini. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025). Pelaporan Mardani karena dianggap telah mengolok-olok Partai Gelora dalam forum Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    “InsyaAllah, Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, saya sebagai simpatisan Partai Gelora akan mengadukan saudara Mardani selaku Ketua BKSAP dari Fraksi PKS ke MKD DPR,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati dalam keterangannya dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Eneng meminta agar MKD DPR memecat Mardani dari jabatan Ketua BKSAP DPR. Pasalnya, kata dia, Mardani secara sengaja telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora di dalam acara resmi DPR yang dibuka Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid.

    “Mardani Ali Sera selaku Anggota DPR RI selalu menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya dia bersama istrinya (Siti Onah) mengolok-olok Partai Gelora sebagai partai ‘Nol Koma,” tutur Ika.

    “Sekarang dia mengolok-olok lagi di acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri 103 Ormas dan Lembaga Peduli Kemanusiaan Palestina yang disiarkan langsung oleh TVParlemen pada Selasa (21/1/2025),” imbuhnya.

    Ika menganggap Mardani Ali Sera telah merendahkan DPR seklaigus BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Apalagi, katanya, sesungguhnya acara Silaturahmi Nasional dengan ormas-ormas tidak ada korelasinya dengan Tupoksi BKSAP.

    “Dengan ini patut diduga kuat BKSAP dimanfaatkan oleh saudara Mardani yang posisinya sebagai ketua/pimpinan BKSAP untuk kepentingan PKS,” ujar Ika Haryati.

    Sebab, Tupoksi BKSAP DPR telah diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 Udang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3), namun hal itu disalahgunakan oleh politisi PKS tersebut.

    “Acara ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan PKS, tidak hanya oleh saudara Mardani Ali Sera dan tapi juga oleh saudara Hidayat Nurwahid sebagai alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih Ormas dan Lembaga yang peduli Palestina,” terang Ika.

    Untuk diketahui, pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

    Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. “Mardani Ali Sera ketawa terbahak bahak panjang sekaligus berdalih mengatakan bercanda dalam menit 03:06 dan 03:19:19. Atas dasar itu saya mengadukan saudara Mardani Ali Sera ke MKD DPR RI,” kata Ika.

    (abd)

  • Meksiko Kirim Surat Protes ke Google soal Perubahan Nama ‘Teluk Amerika’

    Meksiko Kirim Surat Protes ke Google soal Perubahan Nama ‘Teluk Amerika’

    Jakarta –

    Meksiko akan menulis surat kepada Google untuk menolak keputusannya mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika” di petanya. Perubahan itu muncul menyusul perintah Donald Trump.

    Dilansir AFP Kamis (30/1/2024), Google mengatakan perubahan tersebut selaras dengan kebijakannya dalam mengikuti sebutan geografis resmi pemerintah AS melalui Sistem Informasi Nama Geografis.

    “Kami sedang menyusun surat kepada Google,” kata Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada hari Rabu (29/1).

    Dia menambahkan bahwa pesan tersebut akan menekankan bahwa hanya organisasi internasional yang dapat mengubah nama, bukan satu negara pun.

    Diketahui, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Teluk Meksiko dan mengembalikan nama puncak tertinggi di Amerika Utara, Denali, kembali menjadi Gunung McKinley segera setelah pelantikannya pada 20 Januari.

    Sheinbaum dengan cuek menyarankan pada awal bulan ini untuk menyebut Amerika Serikat sebagai “Amerika Meksiko,” sambil menunjuk pada peta sebelum melampirkan negaranya direbut oleh Amerika Serikat pada tahun 1848.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Penembakan WNI oleh Polisi Malaysia, Indonesia Siapkan Langkah Hukum Nasional 30 Januari 2025

    Penembakan WNI oleh Polisi Malaysia, Indonesia Siapkan Langkah Hukum Nasional 30 Januari 2025

    Penembakan WNI oleh Polisi Malaysia, Indonesia Siapkan Langkah Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri RI menyiapkan langkah hukum terkait peristiwa
    penembakan kapal
    oleh kepolisian Malaysia yang menyebabkan empat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban.
    Kemenlu RI
    telah memerintahkan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebih (
    excessive use of force
    ) dalam peristiwa penembakan itu.
    “Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta
    retainer lawyer
    KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” tulis Kemenlu RI, Rabu (29/1/2025).
    Selain menyiapkan langkah hukum, Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.
    Sebagai komitmen perlindungan WNI, Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur memberikan pendampingan hukum pada para WNI yang menjadi korban, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak para korban dan membiayai perawatan rumah sakit tiga korban luka-luka yang masih dirawat.
    Sedangkan untuk satu WNI yang meninggal dunia, Basri, telah dipulangkan ke Provinsi Riau pada Rabu ini.
    “Pemulangan (jenazah) melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau,” tulis Kemenlu RI.
    Sebagai informasi, insiden ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI.
    Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaga Marwah Polri, Anggota DPR Minta Kasus AKBP Bintoro Diusut Transparan  – Halaman all

    Jaga Marwah Polri, Anggota DPR Minta Kasus AKBP Bintoro Diusut Transparan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, mengingatkan Polri agar menindak tegas anggota yang melanggar hukum demi menjaga marwah institusi.

    Hal ini disampaikan Martin mengenai kasus dugaan pemerasan yang melibatkan eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, yang kini telah ditahan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.

    Martin menegaskan, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

    “Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika terbukti bersalah, anggota Polri yang terlibat harus diproses sebagaimana mestinya,” kata Martin kepada wartawan pada Rabu (29/1/2025).

    Martin menyambut baik langkah Polri menahan para terduga pelanggar. Namun, dia mendorong proses hukum yang akuntabel.

    “Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang karena tindakan tegas tidak diambil,” ujarnya.

    Dia juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo konsisten dalam menindak tegas anggota yang indisipliner tanpa pandang bulu. 

    Martin menuturkan bahwa penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.

    Selain itu, kata dia, slogan Polri, Rastra Sewakotama yang berarti “pelayan utama bangsa/rakyat” harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.

    “Polri harus berbenah agar kasus-kasus seperti ini tidak mencoreng citra institusi. Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang selama ini meningkat terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran terganggu oleh pelanggaran di tubuh kepolisian,” ucap Martin.

    Martin mengungkapkan bahwa reformasi di tubuh Polri perlu terus dilakukan mengingat banyaknya kasus pelanggaran yang melibatkan oknum kepolisian.

    Diketahui, kasus yang mencuat ini berawal dari dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro terhadap keluarga tersangka kasus pembunuhan dan rudapaksa, yakni Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia. 

    AKBP Bintoro – Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro memberikan keterangan setelah keluarga Brigadir Ridhal Ali Tomi mendatangi lokasi tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara di Jalan Mampang Prapatan IV, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis (25/4/2024). Kini AKBP Bintoro terseret kasus pemerasan dan diproses di Propam. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)

    Bintoro diduga meminta uang sebesar Rp 5 miliar agar proses penyelidikan terhadap kedua tersangka dihentikan.

    Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya telah menahan Bintoro dan menempatkannya dalam penempatan khusus (patsus) bersama tiga anggota polisi lainnya yang diduga terlibat dalam kasus serupa.