Xcloud.id

Blog

  • Bansos PKH Tahap 1 Kenapa Belum Cair ke Rekening? Ini Penyebab dan Bocorannya

    Bansos PKH Tahap 1 Kenapa Belum Cair ke Rekening? Ini Penyebab dan Bocorannya

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu di Indonesia.

    Akan tetapi, meski sudah ditunggu-tunggu, tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima pencairan dana PKH tahap pertama untuk periode Januari-Maret 2025. Lantas, apa penyebabnya? Berikut penjelasan mendalam mengenai alasan mengapa saldo bansos PKH belum cair ke rekening penerima.

    Penyebab Bansos Belum Cair ke Rekening

    PKH diberikan kepada keluarga yang memiliki komponen tertentu, seperti anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas. Jika dalam proses verifikasi terbaru ditemukan bahwa keluarga penerima tidak lagi memiliki komponen tersebut, bantuan tidak akan dicairkan. Misalnya, jika anak penerima sudah lulus sekolah atau ibu hamil sudah melahirkan tanpa ada komponen lain yang memenuhi syarat, maka hak penerima bisa gugur. Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk memastikan data keluarga selalu diperbarui sesuai kondisi terkini.

    Tidak Terdaftar dalam SK DTKS

    Surat Keputusan Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (SK DTKS) menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial. Jika nama penerima tidak lagi terdaftar dalam DTKS, otomatis bantuan PKH tidak akan dicairkan. Penyebab tidak terdaftar bisa beragam, mulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga hingga ketidaklengkapan data. KPM disarankan untuk rutin mengecek status di DTKS melalui Dinas Sosial setempat atau melalui aplikasi resmi yang disediakan.

    Diberhentikan oleh Pemerintah Daerah

    Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menghentikan bantuan PKH kepada KPM yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Jika ditemukan indikasi bahwa penerima sudah tidak layak mendapatkan bantuan, seperti peningkatan status ekonomi, maka bansos dapat diberhentikan.

    Meninggalnya Penerima

    Apabila penerima PKH meninggal dunia dan tidak ada anggota keluarga lain yang memenuhi syarat sebagai penerus bantuan, saldo bansos PKH tidak akan dicairkan. Namun, dalam beberapa kasus, ahli waris dapat mengajukan penggantian nama penerima dengan melengkapi dokumen yang diperlukan ke Dinas Sosial. Proses ini membutuhkan waktu dan verifikasi lebih lanjut.

    Proses Verifikasi dan Administrasi yang Masih Berlangsung

    Selain empat penyebab di atas, keterlambatan pencairan bansos PKH tahap pertama 2025 juga disebabkan oleh proses verifikasi dan administrasi yang masih berlangsung. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan data para KPM yang berhak dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan.

    Salah satu syarat utama adalah memastikan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP penerima sudah valid dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Syarat Penerima Bansos PKH 2025

    Agar dapat menerima bansos PKH, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP yang valid. Termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Bocoran Jadwal Pencairan PKH 2025

    Meski belum ada kepastian tanggal pasti, pencairan bansos PKH tahap pertama 2025 diprediksi akan dimulai pada pertengahan Februari atau menjelang bulan Ramadan. Pencairan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah penerima. Bantuan ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau beberapa bank milik negara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN.

    Cara Mengecek Status Penerima Bansos PKH 2025

    Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, KPM dapat melakukan pengecekan melalui dua cara:

    Melalui Aplikasi SIKS-NG

    Aplikasi ini digunakan oleh petugas pendamping sosial untuk memantau proses pencairan bansos. KPM dapat meminta bantuan petugas setempat untuk mengecek status penerimaan.

    Melalui Website Kemensos

    Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Isi data sesuai KTP, mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Masukkan nama lengkap sesuai KTP. Ketikkan kode verifikasi yang tertera di layar. Klik tombol “Cari Data”. Jika terdaftar, nama akan muncul sebagai penerima bansos PKH. Jika tidak, akan muncul pesan “Tidak Terdapat Peserta.” Besaran Bantuan PKH 2025

    Besaran bantuan PKH 2025 disesuaikan dengan komponen penerima manfaat, antara lain:

    Ibu hamil
    Rp750.000 per 3 bulan (Rp3.000.000 per tahun). Anak usia dini (0-6 tahun)
    Rp750.000 per 3 bulan (Rp3.000.000 per tahun). Anak SD
    Rp225.000 per 3 bulan (Rp900.000 per tahun). Anak SMP
    Rp375.000 per 3 bulan (Rp1.500.000 per tahun). Anak SMA
    Rp500.000 per 3 bulan (Rp2.000.000 per tahun). Lanjut usia (70 tahun ke atas)
    Rp600.000 per 3 bulan (Rp2.400.000 per tahun). Penyandang disabilitas berat
    Rp600.000 per 3 bulan (Rp2.400.000 per tahun).

    Dengan memahami penyebab keterlambatan pencairan bansos PKH, diharapkan KPM dapat lebih proaktif dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Pemerintah juga terus berupaya mempercepat proses verifikasi dan penyaluran agar bantuan dapat segera diterima oleh yang membutuhkan. Bansos PKH diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • VIDEO: KLH Segel Lahan Reklamasi di Perairan Bekasi

    VIDEO: KLH Segel Lahan Reklamasi di Perairan Bekasi

    Kementerian Lingkungan Hidup menyegel lahan yang diduga merupakan reklamasi yang dilakukan sebuah perusahaan di perairan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.

    Ringkasan

  • Video Kades Kohod Menghilang Bersama Rubicon usai Debat Pagar Laut, Rumahnya Hanya Tersisa 2 Mobil – Halaman all

    Video Kades Kohod Menghilang Bersama Rubicon usai Debat Pagar Laut, Rumahnya Hanya Tersisa 2 Mobil – Halaman all

    Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin Bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

    Tayang: Jumat, 31 Januari 2025 15:45 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin Bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid soal polemik pagar laut.

    Menurut warga, Arsin tidak terlihat di kantor desa maupun lapangan.

    Pada Jumat (31/1/2025), kediaman Arsin di Jalan Kalibaru, Desa Kohod juga tampak sepi dan hanya ada sejumlah kendaraan yang terparkir di garasi rumahnya.

    Di antaranya mobil Honda Civic Vtec berwarna putih dan kendaraan dinas Xenia berwarna silver.

     

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pemkab Bojonegoro Rentan Korupsi dalam Survei Integritas KPK 2024

    Pemkab Bojonegoro Rentan Korupsi dalam Survei Integritas KPK 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi serta kemajuan upaya pencegahan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD).

    Menurut hasil survei tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masuk dalam kategori zona merah, yang menandakan wilayah ini masih rentan terhadap praktik korupsi.

    Dalam survei tersebut bertujuan untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper).

    Pemkab Bojonegoro menempati peringkat ke-21 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan skor 72,86 dalam SPI 2024. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik upaya pencegahan korupsi yang dilakukan.

    Kategori dalam survei ini dibagi menjadi tiga zona:
    – Zona Merah: Skor 0–72,9 (risiko korupsi tinggi)
    – Zona Kuning: Skor 72–77,9 (risiko korupsi sedang)
    – Zona Hijau: Skor 78–100 (risiko korupsi rendah)

    Hasil lengkap survei ini dapat diakses oleh publik melalui platform JAGA.ID atau dengan mengunduh aplikasi Jaga di Play Store maupun App Store. Aplikasi Jaga, yang dikembangkan oleh KPK, merupakan singkatan dari Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia.

    Platform ini dirancang untuk meningkatkan transparansi pemerintah, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, dan mendukung upaya pencegahan korupsi.

    Menanggapi hasil survei tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengakui bahwa tata kelola keuangan daerah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu diperbaiki.

    “Hasil ini menunjukkan bahwa kita harus terus memperkuat tata kelola keuangan pemerintah,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (31/1/2025).

    Dengan masuknya Bojonegoro ke dalam zona merah, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. [lus/ted]

  • RS Polri kembali identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok

    RS Polri kembali identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) kembali berhasil mengidentifikasi tiga dari 14 korban yang dilaporkan hilang akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada Rabu (15/1).

    “Pada Jumat, 31 Januari, tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi tiga orang korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya,” kata Wakarumkit RS Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri, Kombes Pol Dr Erwinn Zainul Hakim saat konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

    Hasil identifikasi itu, kata Erwinn, berdasarkan 14 kantong jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran.

    Teridentifikasi tiga kantong jenazah ini menambah total jenazah yang sudah diketahui jelas identitasnya oleh RS Polri menjadi enam kantong jenazah. Sedangkan proses identifikasi jenazah-jenazah tersebut masih berlangsung.

    “Sehingga sampai hari ini total telah ada enam korban yang telah berhasil diidentifikasi,” ujar Erwinn.

    Erwinn turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi dan identifikasi, serta pihak keluarga yang telah memberikan data ante mortem (data sebelum kematian) untuk identifikasi mendalam.

    “Terima kasih seluruh pihak yang telah membantu termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data ante mortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi,” ucap Erwinn.

    Sementara itu, Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengatakan, tiga jenazah yang berhasil identifikasi itu berdasarkan pemeriksaan DNA.

    “Tim gabungan sudah bekerja melaksanakan sidang rekonsiliasi mulai jam 10.00 WIB sampai selesai. Tim berhasil mengidentifikasi tiga korban sehingga saat ini tim gabungan berhasil mengidentifikasi enam korban,” kata Nyoman.

    Tiga jenazah itu, yakni sebagai berikut:

    1. Desty Eka Putri S, perempuan 24 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA,

    2. Keren Shallom Jeremiah, perempuan 21 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA,

    3. Ade Aryanti, perempuan 30 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA

    Sebelumnya, pada Jumat (24/1) RS Polri berhasil mengidentifikasi tiga dari 14 korban yang dilaporkan hilang akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat.

    Tiga jenazah itu, yakni sebagai berikut:

    1. Zukhi F Rahdja, laki-laki 42 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA,

    2. Aulia Belinda, perempuan 28 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis,

    3. Osima yukari, perempuan 29 tahun teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA

    Sementara kantong jenazah lainnya yang berisi potongan tubuh yang belum berhasil diidentifikasi masih terus dilakukan pemeriksaan mendalam.

    Adapun 14 korban hilang yang dilaporkan, yakni Ade Aryati (30), Sinta Amelia (20), Aldrinas (29), Aulia Belinda (28), Osima Yukari (29), Deri Saiki (25), Indira Seviana Bela (25) dan Keren Shalom J (21), Intan Mutiara (26), Desty (24) dan Zukhi Radja (42), Chika Adinda Yustin (26), Muljadi (56) dan Dian Cahyadi (38).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Salah Satunya Kasir Diskotek Ade Aryati Megapolitan 31 Januari 2025

    3 Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Salah Satunya Kasir Diskotek Ade Aryati Megapolitan 31 Januari 2025

    3 Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Salah Satunya Kasir Diskotek Ade Aryati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati kembali mengidentifikasi tiga jenazah 
    korban kebakaran Glodok Plaza
    , Tamansari, Jakarta Barat.
    Salah satu korban adalah Ade Aryati (30), kasir sebuah diskotek di Glodok Plaza. 
    Sementara, dua lainnya yakni calon pramugari bernama Desty Eka Putri S (24) dan
    influencer 
    bernama Keren Shallom Jeremiah (21).
    “Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi tiga orang korban. Sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yg telah berhasil diidentifikasi,” kata Wakil Kepala Rumah Sakit (Wakarumkit) Polri Kramat Jati Kombes Erwinn Zainul di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).
    Erwinn mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu proses identifikasi jenazah
    korban kebakaran Glodok Plaza
    .
    “Terima kasih seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi,” ungkap Erwinn. 
    Di tempat yang sama, Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Edi mengatakan, RS Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap 14 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. 
    “Sampai saat ini RS polri telah menerima 14 kantong jenazah kemudian korban yg dilaporkan hilang adalah 14 orang,” ungkap Nyoman.
    Diketahui, kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat, terjadi pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 21.30 WIB.
    Kebakaran ini diduga bermula dari diskotek di lantai 7 gedung, sebelum merambat ke lantai 6, 8, dan 9.
    Sebanyak 230 personel dan 45 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi kobaran api tersebut.
    Total 14 orang dilaporkan hilang dalam tragedi tersebut. Adapun dari 14 kantong jenazah yang sudah diterima RS Polri, ada enam jasad yang teridentifikasi. 
    Sebelumnya, RS Polri mengidentifikasi tiga jasad, salah satunya pramugari BBN Airlines, Osima Yukari (29). Lalu, dua lainnya yakni mantan pramugari Lion Air bernama Aulia Belinda (28) dan karyawan BUMN Zukhi Fitria Rahdja (42).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • H. Sugianto Sabran, S.IP – Halaman all

    H. Sugianto Sabran, S.IP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – H. Sugianto Sabran, S.IP adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah sejak 2016.

    Sugianto Sabran lahir di Sampit, 5 Juli 1973.

    Pria berdarah Dayak Ot Danum ini merupakan anak dari pasangan Sabran Efandie Achmud dan Hayanah.

    Dalam kehidupan pribadinya, Sugianto menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 2003.

    Namun, biduk rumah tangganya itu kandas pada tahun 2006.

    Kemudian, Sugianto menikahi Yulistra Ivo Azhari pada 2018. 

    Sugianto memiliki tiga buah hati yang bernama Syafa Al Zahra, Khaidar Umar, dan Nayla Sugianto.

    Sugianto Sabran mengenyam pendidikan dasar di SD Madrasah Ibtidayah Mittahul Ulum, MTs Tarmili, dan SMKN 1 Pangkalan Bun.

    Ia menyelesaikan studi jenjang Sarjana di Universitas Terbuka (UT) Palangka Raya.

    Sugianto Sabran dikenal sebagai pengusaha lokal, meski pernah tersandung kasus penyiksaan aktivis dan pembalakan liar di Kalimantan Tengah.

    Sugianto kemudian melebarkan sayap di dunia politik.

    Pada 2009, Sugianto terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP periode 2009-2014.

    Setahun setelahnya, ia mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat bersama Eko Soemarno, menghadapi petahana Ujang Iskandar.

    Meskipun awalnya dinyatakan menang, hasil tersebut digugat oleh Ujang Iskandar ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian membatalkan kemenangan Sugianto dan menetapkan Ujang sebagai pemenang.

    Pada Pilkada 2016, Sugianto Sabran berhasil memenangkan pemilihan dan menjadi Gubernur Kalimantan Tengah bersama Habib Said Ismail sebagai Wakil Gubernur.

    Pria berusia 51 tahun ini kembali terpilih untuk memimpin Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2021-2024. Kali ini, ia didampingi oleh Edy Pratowo sebagai wakilnya.

    Mereka dilantik oleh Presiden H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/05/2021).

    Harta Kekayaan

    Sugianto Sabran tercatat memiliki total harta sebesar Rp37,3 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sugianto terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 15 Maret 2024 periodik 2023.

    Harta terbanyak Sugianto berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di Kotawaringin Barat, senilai Rp 21,4 miliar.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Sugianto Sabran.

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.450.000.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 2350 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
     
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1130 m2/313 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
     
    3. Tanah Seluas 1000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
     
    4. Tanah Seluas 2000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
     
    5. Tanah Seluas 5000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
     
    6. Tanah Seluas 5000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
     
    7. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.300.000.000
     
    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
     
    2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.864.065.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 715.724.220

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 37.329.789.220
     
    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 37.329.789.220

    (Tribunnews.com/Falza)

  • Pemerintah Bekali Bulog Rp 39 T untuk Serap Beras Petani Sebanyak 3 Juta Ton saat Panen Raya – Halaman all

    Pemerintah Bekali Bulog Rp 39 T untuk Serap Beras Petani Sebanyak 3 Juta Ton saat Panen Raya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 39 triliun untuk Perum Bulog melakukan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada 2025.

    Targetnya, Bulog akan menyerap sebanyak 3 juta ton beras setara gabah selama panen raya pada awal tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dana sebesar itu akan digunakan oleh Bulog untuk menyerap gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    “Nah tadi kami bahas panjang mengenai Bulog keuangannya sudah tidak ada masalah. Uang Bulog ada Rp 23 triliun. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi, sudah ada Rp 39 triliun bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April waktu puncak panen raya,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Dengan dana yang telah disiapkan, Zulhas menegaskan bahwa Bulog tidak akan kesulitan untuk membeli beras dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Jadi tidak ada ada alasan Bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Zulhas juga menyebutkan bahwa ini adalah pekerjaan besar bagi Bulog, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

    Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri karena banyak sawah yang berada di desa.

    “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri. Ada gubernur, bupati, camat sampai ke desa,” ujar Zulhas.

    “Sawah ini kan sampai ke desa, perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama,” sambungnya.

    Zulhas meminta Bulog dibantu bersama-sama guna memastikan bahwa gabah yang dibeli sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

    “Kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” pungkas Zulhas.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 kg dan meniadakan rafaksi harga gabah.

    Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai momentum panen raya tahun ini sangat penting untuk mengoptimalkan serapan gabah/beras dalam negeri.

    Target pengadaan 3 juta ton oleh Bulog ini telah disesuaikan dengan kepentingan petani.

    “Kita berharap serapan gabah petani dalam negeri dapat berjalan secara optimal. Tentunya dengan harapan bahwa proyeksi panen raya dari BPS dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” kata Arief seusai menghadiri ‘Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani’, Kamis (30/1/2025), dikutip dari siaran pers.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras.

    Kemudian pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras.

    Angka ini sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau mengalami surplus.

    Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di April dan Mei.

    Proyeksi produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

    Produksi pada Januari naik 50 persen, 49 persen pada Februari, dan 51 persen pada Maret.

  • Polri Usut Dugaan Fraud dan Pencucian Uang di LPEI

    Polri Usut Dugaan Fraud dan Pencucian Uang di LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri mengusut dugaan korupsi terkait penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta pencucian uang.

    Kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan itu diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan. 

    Kepala Kortastipidkor Irjen Pol Cahyono Wibowo mengemukakan bahwa, kasus itu melibatkan dua debitur LPEI yang mendapatkan fasilitas kredit ekspor selama periode 2012-2016. Dua debitur dimaksud adalah PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) 

    Awalnya, Kortastipidkor melakukan penyelidikan yang berawal dari temuan penyimpangan pada pemberian kredit Eximbank ke dua perushaaan itu. Ada dugaan pemberian kredit ekspor tidak sesuai prosedur. 

    “Akibatnya, dana yang disalurkan digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, berujung pada kerugian negara yang besar. Kami akan menuntaskan penyidikan ini secara profesional guna menemukan tersangka dan memulihkan kerugian negara,” ujar Cahyono, dikutip dari siaran pers, Jumat (31/1/2025). 

    Menurut keterangan penyidik, fasilitas kredit LPEI awalnya diberikan kepada PT DST sejak 2012 hingga 2014. Fasilitas pembiayaan itu diduga diberikan oleh LPEI secara tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Alhasil, terjadi kredit macet senilai Rp45 miliar dan US$4,1 juta. 

    Selanjutnya, dengan skema novasi, PT MIF mengambil alih kewajiban PT DST, namun pembiayaan yang diberikan kepada PT MIF juga digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membayar utang PT DST dan kepentingan lain yang tidak terkait dengan tujuan pemberian kredit.

    Selama periode 2014 hingga 2016, LPEI memberikan pembiayaan kepada PT MIF sebesar US$47,5 juta. Namun, proses pemberiannya diduga penuh dengan penyimpangan dan melanggar ketentuan yang ada, termasuk analisis permohonan kredit yang tidak tepat dan kurangnya monitoring terhadap penggunaan dana. 

    Pada akhirnya, PT MIF di 2022 mengalami kebangkrutan dan gagal membayar utang kepada sebesar US$43,6 juta.

    “Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kami menemukan adanya potensi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, di mana dana hasil pembiayaan yang disalurkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” tambah Cahyono.

    Periksa 27 Saksi

    Penyidik Kortastipidkor telah memeriksa 27 saksi dan mengumpulkan berbagai dokumen terkait proses pemberian pembiayaan, perjanjian kredit, serta hasil audit yang menunjukkan adanya penyimpangan. 

    Selain itu, penyidik telah berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti BPK dan PPATK untuk mendalami lebih lanjut dugaan pencucian uang dalam kasus ini.

    Cahyono mengungkap bahwa penyidik saat ini belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka. Namun, penyidikan dilakukan untuk menemukan pihak-pihak yang bisa dimintai tanggung jawab secara pidana maupun melakukan proses penhembalian kerugian keuangan negara. 

    “Penyidikan ini akan terus kami lakukan dengan komitmen tinggi, untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan bahwa keuangan negara dapat dipulihkan,” tutup Cahyono.

    Ditangani Kejagung dan KPK

    Dalam catatan Bisnis, kasus dugaan fraud LPEI juga ditangani oleh penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun dengan debitur yang berbeda-beda.

    Pada Agustus 2024, Kejagung secara resmi melimpahkan kasus yang ditangani dan seluruh bukti yang telah dihimpun ke KPK. Sebab, debitur yang ditangani Kejagung beririsan dengan KPK. 

    Komisi antirasuah pun telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka perseorangan. Sementara itu, ada sekitar 11 debitur LPEI yang diduga melakukan fraud dalam penyaluran kredit pembiayaan ekspor tersebut.

    Pada kasus tersebut, KPK menduga nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp1 triliun.

  • Demi Efisiensi, DPRD Jakarta Pangkas Anggaran Studi Banding dan Perjalanan Luar Negeri Megapolitan 31 Januari 2025

    Demi Efisiensi, DPRD Jakarta Pangkas Anggaran Studi Banding dan Perjalanan Luar Negeri Megapolitan 31 Januari 2025

    Demi Efisiensi, DPRD Jakarta Pangkas Anggaran Studi Banding dan Perjalanan Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta memutuskan untuk memangkas sejumlah anggaran, termasuk untuk konsumsi rapat, studi banding, dan berbagai acara seremonial.
    Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
    “Yang dipangkas tadi ya makan minum, rapat-rapat, studi banding, acara-acara seremonial itu kami pangkas,” ujar Ketua
    DPRD Jakarta
    Khoirudin, Jumat (31/1/2025).
    Khoirudin menjelaskan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri juga akan dikurangi.
    Namun, perjalanan yang bertujuan untuk evaluasi program dan peningkatan kapasitas melalui kursus singkat (
    short course
    ) tetap diperbolehkan.
    “Jadi tidak boleh studi banding. Kami larang juga. Dalam rangka mengevaluasi program, dalam rangka menuntut ilmu,
    short course
    yang ada di luar negeri, itu yang dibolehkan,” ungkapnya.
    Meskipun ada
    pemangkasan anggaran
    di berbagai sektor, Khoirudin menegaskan, anggaran yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terpengaruh.
    “Pemerintah ini ada untuk melayani masyarakat. Jadi itu kayak pendidikan, tidak boleh dipangkas. Kesehatan, karena itu kebutuhan dasar tidak boleh dipangkas,” tegasnya.
    Selain DPRD Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga berencana melakukan pemangkasan anggaran untuk sejumlah kegiatan sebagai respons terhadap Inpres Presiden Prabowo.
    Menurut Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, beberapa pos anggaran yang akan dihemat mencakup perjalanan dinas dan kegiatan rapat.
    “Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan. Apakah itu dari perjalanan dinas (perdin) atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya,” kata dia.
    Untuk merealisasikan pemangkasan anggaran ini, turunan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 saat ini sedang dirancang dalam bentuk Instruksi Gubernur (Ingub) yang sudah disusun drafnya.
    “Insya Allah
    , semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan,” ungkap Teguh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.