Blog

  • Kepatuhan LHKPN Pejabat RI Baru 33,45 Persen, Batas Lapor 31 Maret 2025
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Kepatuhan LHKPN Pejabat RI Baru 33,45 Persen, Batas Lapor 31 Maret 2025 Nasional 31 Januari 2025

    Kepatuhan LHKPN Pejabat RI Baru 33,45 Persen, Batas Lapor 31 Maret 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengatakan, hingga 31 Januari 2025, baru 145.320 orang dari total 418.665 penyelenggara negara yang sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ).
    KPK menyatakan, data tersebut termasuk para penyelenggara negara baru yang telah menyampaikan LHKPN pada jabatannya, seperti pejabat di Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah, dan Anggota Legislatif terpilih.
    “Sejumlah 145.320 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya, atau sekitar 33,45 persen,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).
    Berdasarkan data KPK, penyelenggara negara wajib lapor LHKPN tersebut terdiri dari bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD.
    Dari bidang eksekutif tercatat baru 111.880 orang dari total 334.437 wajib lapor yang sudah menyampaikan laporan harta kekayaannya.
    Kemudian, pada bidang legislatif tercatat baru 8.121 orang atau 40,16 persen dari total 20.223 wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN.
    Sedangkan pada bidang yudikatif tercatat sebanyak 15.552 orang atau 86,07 persen dari total 18.070 wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN.
    Lalu, pada BUMN/BUMD tercatat baru 9.767 orang atau 21,26 persen dari total 45.935 wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN.
    Berdasarkan data tersebut, KPK mengimbau para penyelenggara negara aktif di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD agar segera menyampaikan LHKPN-nya secara benar dan lengkap melalui laman https://elhkpn.
    kpk
    .go.id/ sebelum 31 Maret 2025.
    “Masyarakat juga bisa melihat kepatuhan pelaporan LHKPN per instansi pada laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan,” ucap Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bappenas Beberkan Sederet Tantangan Penerapan ESG di Indonesia

    Bappenas Beberkan Sederet Tantangan Penerapan ESG di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membeberkan tantangan penerapan Environmental, Sustainability, Governance (ESG) di Indonesia.

    Deputi Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN / Kepala Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi menjadi negara maju pada 2024, harus ada komitmen terhadap penggunaan sumber energi dan keberlanjutan di bidang lingkungan hingga iklim.

    “Tapi untuk menuju ke sana banyak tantangannya, mulai dari penurunan keanekaragaman hayati, climate change, polusi, triple climate change. Ini terjadi di Indonesia,” kata Leonardo, dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Selain itu, dia menambahkan, Indonesia juga masih memiliki ketergantungan terhadap sumber energi yang menggunakan batubara, meski sudah ada komitmen untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai net zero emission di 2060.

    Menurutnya, pemerintah juga sudah memiliki rencana untuk menurunkan ketergantungan terhadap PLTU yang beroperasi dengan batubara dengan cara meningkatkan sumber energi bersih secara bertahap, meskipun sampai saat ini banyak sumber daya energi lain yang belum termanfaatkan, seperti gas alam, tenaga air, dan lainnya.

    Selain itu, Menurut Leonardo, ada beberapa masalah supaya Indonesia transisi ke energi bersih. Pertama, menurutnya, pembangkit listrik untuk energi bersih membutuhkan dana investasi yang besar, karena teknologi yang mahal.

    “Kedua kita ingin menerapkan lebih banyak energi alternatif, apakah berdasarkan arus laut, wind turbine, tapi lagi-lagi standar, setidaknya ada 3 kendala atau tantangan yang pertama adalah perlu standar lebih baik untuk mengawal transisi ini” katanya.

    Kemudian, lanjut, Leonardo, teknologi pembangkit listrik energi bersih dikuasai oleh negara barat. Hal itu, juga dapat menjadi tantangan karena butuh kerja sama dengan negara lain baik di sisi teknologi maupun pembiayaan.

    “Jadi kita butuh percepatan dan sudah ada apakah itu startup kerjasama PLN dengan startup bisa dimanfaatkan,” kata Leonardo.

    Selain itu permasalahan ketiga adalah, upaya pemotongan anggaran pemerintah demi penghematan. .

    “Ketiga, pendanaan dalam beberapa hari terakhir. Berita pemotongan anggaran apakah ini akan menghambat apa yang bisa dilakukan?” kata Leonardo.

    Sehingga ia mengusulkan untuk terus memanfaatkan sumber-sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan. Seperti kolaborasi dengan swasta, lembaga lain.

    (hsy/hsy)

  • Update Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Ungkap Pemeriksaan Saksi Diperluas

    Update Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Ungkap Pemeriksaan Saksi Diperluas

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyelidikan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) yang digarap oleh sesama BUMN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). 

    KPK menyebut proyek digitalisasi yang diusut untuk periode anggaran 2018-2023. Kasus itu telah naik ke tahap penyidikan pada September 2024.

    Dalam pemeriksaan saksi terbaru, KPK memanggil VP Sales Enterprise PT Packet Systems periode 2018, Antonius Haryo Dewanto sebagai saksi. Pemeriksaan juga terus diperluas baik dari lingkungan Pertamina dan Telkom.

    “Saksi didalami terkait dengan pekerjaan proyek digitalisasi SPBU di Telkom, saksi adalah rekanan penyedia pekerjaan,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (31/1/2025).

    Sejauh ini KPK menyebut telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah itu. Namun, komisi yang kini dipimpun oleh Setyo Budiyanto itu masih enggan mengungkap siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan di kasus digitalisasi SPBU PT Pertamina. Tapi untuk materinya belum bisa dishare,” ujar Tessa secara terpisah kepada wartawan.

    Adapun ini bukan satu-satunya kasus dugaan rasuah di lingkungan Pertamina maupun Telkom yang ditangani KPK. Lembaga penegak hukum itu tengah mengusut dugaan rasuah pengadaan LNG Pertamina serta sejumlah pengadaan di Telkom

  • Pj Wali Kota Tegal dan Istri Pamitan Tinggalkan Rumah Dinas

    Pj Wali Kota Tegal dan Istri Pamitan Tinggalkan Rumah Dinas

    TRIBUNJATENG.COM,TEGAL – Pj Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono beserta istri Tri Utami yang merupakan Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tegal, berpamitan dan meninggalkan Rumah Dinas Wali Kota Tegal, Jumat (31/1/2025). 

    Pamitan dihadiri oleh kepala OPD, camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. 

    Pj Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono mengatakan, waktu pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih masih sangat dinamis.

    Informasi terakhir yang diterima pelantikan akan dilaksanakan, pada Kamis 20 Februari 2025.

    Sebelum wali kota terpilih dilantik, pihaknya sengaja mengosongkan Rumah Dinas Wali Kota Tegal.

    “Jadi Bagian Umum Setda Kota Tegal bisa lebih leluasa melakukan persiapan, perbaikan atau pemeliharaan Rumah Dinas Wali Kota Tegal,” katanya.

    Agus mengatakan, ia hanya akan menggunakan ruang kerja wali kota untuk digunakan, sebab tidak ada ruang kerja lain. 

    Sementara ruang kerja sekretaris daerah, masih ditempati oleh Pj Sekretaris Daerah, Sartono Eko Saputro. 

    Ia merasa beryukur pernah menempati Rumah Dinas Wali Kota Tegal, meskipun cukup singkat tiga bulan sepuluh hari. 

    Ia mengaku ini merupakan pengalaman yang baru bagi dirinya dan keluarga dan memberikan kenangan tersendiri.

    “Sebelum nanti ditempati wali kota yang baru, saya akan mengecek kesiapan Rumah Dinas Wali Kota Tegal dan memastikan agar benar-benar siap untuk ditempati,” jelasnya. (fba)

  • Kaja Kallas: Aksi Sabotase Meningkat di Eropa – Halaman all

    Kaja Kallas: Aksi Sabotase Meningkat di Eropa – Halaman all

    Saat menjabat perdana menteri Estonia, Kaja Kallas mewakili 1,3 juta penduduk di negara kecil yang diapit antara Rusia dan Laut Baltik itu. Sejak menjabat sebagai kepala urusan luar negeri Uni Eropa pada akhir tahun 2024, perempuan berusia 47 tahun itu kini berbicara untuk sekitar 450 juta orang yang tersebar di 27 negara.

    Tetapi satu hal yang tidak berubah, Kallas tetap fokus pada Rusia.

    “Jelas upaya sabotase sedang meningkat di Eropa,” kata Kallas kepada Alexandra von Nahmen dari DW ketika ditanya tentang serangkaian dugaan serangan hibrida, yang terbaru melibatkan kabel laut dalam di zona ekonomi Swedia di Baltik.

    “Kita seharusnya tidak melihat peristiwa ini secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar. Dan memahami bahwa niat Rusia niat terhadap Eropa dan arsitektur keamanan Eropa tidak berubah,” kata Kallas dalam wawancara eksklusif DW di kantor pusat Layanan Aksi Eksternal Eropa UE di Brussels hari Kamis (30/1).

    Sebagai seseorang yang lahir di Estonia yang dulu diduduki Uni Soviet, tidak mengherankan bahwa Kallas mendapat reputasi sebagai salah satu musuh Moskow dan sekaligus pendukung Ukraina yang paling gigih.

    Kallas tegaskan AS dan UE ‘masih berteman’

    Ucapannya itu mengisyaratkan kerja sama erat dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang dipenuhi tokoh radikal sayap kanan.

    AS dan Uni Eropa telah menyalurkan senjata dan bantuan ke Ukraina selama tiga tahun terakhir. Namun, dalam beberapa minggu pertama masa jabatannya, Trump tidak membuang waktu dan mengecam UE atas defisit perdagangan dan anggaran pertahanan. Dia juga mengejutkan Eropa dengan menyatakan niat mengambil alih wilayah otonomi Denmark di Grinlandia.

    “Kami masih berteman. Kami masih sekutu,” kata Kallas tentang hubungan Uni Eropa-AS. “Mereka adalah mitra terbesar kami dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal keamanan.”

    “Saya melakukan panggilan telepon yang sangat baik dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio minggu ini. Kami membahas berbagai bagian dunia tempat kami bekerja sama dan juga melihat apa yang dapat kami lakukan lebih banyak lagi,” katanya. “Jadi saya cukup yakin bahwa kita memiliki hubungan yang baik.”

    Dan bagaimana dengan Grinlandia?

    “Jelas bahwa Amerika Serikat terikat perjanjian internasional. Perjanjian ini menyatakan bahwa Anda harus menghormati integritas teritorial… dan saya yakin mereka akan melakukannya,” kata Kallas.

    Ketika ditanya apakah Uni Eropa mungkin mempertimbangkan penempatan pasukan di Grinlandia, Kallas mengatakan belum ada diskusi yang diadakan mengenai masalah tersebut.

    Gambaran serupa tentang Ukraina

    Kallas melunak soal sikap Washington terhadap Kyiv. “AS memahami bahwa untuk mengakhiri perang ini, kita harus memberikan tekanan pada Rusia, karena Rusia adalah pihak yang memulai perang ini.”

    Trump sebelumnya mengklaim dia dapat menjadi perantara kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina dalam satu hari, yang memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin menekan Kyiv untuk menerima persyaratan Rusia. UE khawatir, hasil negosiasi malah hanya akan mendorong agresi Rusia terhadap negara lain.

    Setelah menjabat, Trump terkesan ingin mengambil sikap lebih keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, meski juga mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    “Presiden Trump sangat keras dalam pernyataannya terhadap Putin,” kata Kallas. “Jadi saya kira kita melihat gambarannya dengan sangat mirip.”

    Namun, apa yang sebenarnya dikatakan Rubio, mitra Kallas di AS, tentang strategi di Ukraina dalam percakapan mereka?

    “Kita juga harus bertemu langsung dan membahas hal-hal ini, tetapi jelas mereka ingin mengakhiri perang ini,” katanya. “Semua orang ingin mengakhiri perang ini karena semua orang menginginkan perdamaian. Namun, jelas juga, dan itu juga yang dikatakan Rubio, bahwa perdamaian harus berkelanjutan.”

    Volatilitas AS sebagai peluang bagi Eropa?

    Eropa tidak disangkal merasa gelisah terhadap Trump, yang langsung membekukan bantuan luar negeri dan menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris. Namun Kallas berusaha mengemukakan bahwa ketidakpastian di AS, serta volatilitas umum situasi geopolitik global, merupakan peluang bagi UE.

    “Saya pikir saat ini kita memiliki tantangan yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama, ini juga memberi Uni Eropa kesempatan untuk benar-benar menjadi pemain geopolitik yang besar di panggung dunia.

    “Pemerintahan baru AS… membuat semua negara lain berpaling ke Uni Eropa karena kami adalah mitra yang dapat diandalkan, kami adalah mitra yang stabil,” kata Kallas. “Hal ini juga memberi kita kesempatan untuk mengembangkan kekuatan geopolitik.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Mulai Tanggal 1 Februari 2025, Penjual Gas Elpiji 3 Kg Harus Memenuhi Syarat Ini

    Mulai Tanggal 1 Februari 2025, Penjual Gas Elpiji 3 Kg Harus Memenuhi Syarat Ini

    Jakarta: Gas elpiji 3 kilogram (kg) sudah tidak lagi dijual melalui pengecer. Kebijakan ini rencananya mulai diberlakukan per tanggal 1 Februari 2025. 

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pihak penjual atau pengecer tetap bisa menjual gas elpiji subsidi, namun mereka harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.

    “Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025. 
     

     

    Pendaftaran via OSS

    Untuk pengecer yang ingin menjadi subpenyalur bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 

    Menurut Yuliot, pendaftaran untuk menjadi subpenyalur resmi tidak hanya untuk perusahaan tapi juga bisa untuk pengecer perseorangan. 

    “Kalau pengecer ingin jadi pangkalan, perseorangan pun boleh daftar,” lanjutnya. 
    Keputusan kementerian ESDM

    Kebijakan distribusi elpiji 3 kg tanpa lewat pengecer diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran. 

    Dalam aturan itu, penjualan elpiji 3 kg hanya boleh dilakukan oleh subpenyalur yang memiliki NIB. Pertamina sebagai badan usaha yang bertugas mendistribusikan elpiji 3 kg wajib melaporkan daftar subpenyalur kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

    Jakarta: Gas elpiji 3 kilogram (kg) sudah tidak lagi dijual melalui pengecer. Kebijakan ini rencananya mulai diberlakukan per tanggal 1 Februari 2025. 
     
    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pihak penjual atau pengecer tetap bisa menjual gas elpiji subsidi, namun mereka harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
     
    “Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025. 
     

     

    Pendaftaran via OSS

    Untuk pengecer yang ingin menjadi subpenyalur bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 

    Menurut Yuliot, pendaftaran untuk menjadi subpenyalur resmi tidak hanya untuk perusahaan tapi juga bisa untuk pengecer perseorangan. 
     
    “Kalau pengecer ingin jadi pangkalan, perseorangan pun boleh daftar,” lanjutnya. 

    Keputusan kementerian ESDM

    Kebijakan distribusi elpiji 3 kg tanpa lewat pengecer diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran. 
     
    Dalam aturan itu, penjualan elpiji 3 kg hanya boleh dilakukan oleh subpenyalur yang memiliki NIB. Pertamina sebagai badan usaha yang bertugas mendistribusikan elpiji 3 kg wajib melaporkan daftar subpenyalur kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Gempa M 6,2 Guncang Aceh Selatan, Warga: Saya Pikir Pusing karena Main Bola, Ternyata Gempa – Halaman all

    Gempa M 6,2 Guncang Aceh Selatan, Warga: Saya Pikir Pusing karena Main Bola, Ternyata Gempa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah warga Kabupaten Aceh Selatan merasakan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2, pada Jumat (31/1/2025) sore.

    Selain Aceh Selatan, gempa juga dirasakan penduduk di Nagan Raya dan Aceh.

    Pantauan Serambinews.com, getaran gempa terasa cukup kuat,  hingga warga panik dan berhamburan keluar dari rumah.

    Selain itu, gempa dirasakan oleh warga di sepanjang pantai Barat Selatan (Barsela) Aceh.

    Seorang warga di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Reka, mengaku gempa cukup kuat dirasakan. 

    “Warga seperti terkejut dan langsung berhamburan ke jalan,” katanya saat dihubungi via telepon, Jumat, dilansir Kompas.com.

    Getaran gempa juga dirasakan Agus, warga Kota Banda Aceh. 

    Saat gempa, Agus sedang beristirahat di warung kopi usai bermain sepak bola. Tiba-tiba meja di sekitarnya bergoyang. 

    “Saya pikir pusing karena baru main bola, ternyata benar gempa,” ungkapnya. 

    Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan atau korban akibat gempa tersebut.

    Namun, pihak berwenang terus memantau situasi.

    Gempa Tak Berpotensi Tsunami

    Diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang sejumlah wilayah di Aceh.

    Titik gempa berada di 36 KM Barat Daya-Aceh Selatan dengan kedalaman 29 Km, Jumat (31/1/2025).

    Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Azhar Rusdin, mengatakan gempa terjadi sekitar pukul 18.03 WIB, Jumat.

    Beruntung peristiwa gempa tersebut, tidak berpotensi tsunami.

    “Benar telah terjadi peristiwa gempa 6,2 Mag Lok:3.15 LU,96.95 BT (36 km BaratDaya KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:29 Km,” kata Andi.

    Andi mengatakan, meski tidak berpotensi tsunami, kekuatan gempa dirasakan di Kabupaten Aceh Selatan.

    Kemudian, dirasakan di Simuelue, Banda Aceh, Dolok Sanggul, Humbahas, Kutacane, Sigli, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Timur dan Aceh Tengah III MMI, Medan dan Gunung Sitoli II MMI.

    Prakirawan BMKG di Nagan Raya, Rahmad Zikri, pun membenarkan gempa tidak berpotensi tsunami.

    “Update terkini gempa tidak berpotensi tsunami,” ucapnya. 

    Getaran Gempa Aceh Selatan

    BMKG menjelaskan, getaran gempa Aceh Selatan dirasakan di beberapa daerah. Berikut daftarnya:

    1. Skala intensitas IV MMI 

    Skala intensitas IV MMI berarti getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun. Jika gempa terjadi pada siang hari, dirasakan oleh orang banyak dalam rumah.

     2. Skala intensitas III MMI 

    Banda Aceh 
    Dolok Sanggul 
    Humbahas 
    Kutacane 
    Sigli 
    Aceh Besar 
    Aceh Jaya 
    Gayo Lues 
    Aceh Timur 
    Aceh Tengah 

    Skala intensitas III MMI artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, seperti ada getaran truk berlalu. 

    3. Skala intensitas II MMI 

    Skala intensitas II artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

    Sebagian artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Gempa M 6,2 Goyang Barat Selatan Aceh tidak Potensi Tsunami, Terpusat di Aceh Selatan

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, SerambiNews.com/Rizwan, Indra Wijaya, Ilhami Syahputra, Kompas.com)

  • Kejar Pelantikan Kepala Daerah, Mendagri Minta MK Segera Unggah Putusan Dismissal Setelah Dibacakan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Kejar Pelantikan Kepala Daerah, Mendagri Minta MK Segera Unggah Putusan Dismissal Setelah Dibacakan Nasional 31 Januari 2025

    Kejar Pelantikan Kepala Daerah, Mendagri Minta MK Segera Unggah Putusan Dismissal Setelah Dibacakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    mendatangi Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membicarakan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih non-sengketa yang akan digabung dengan pelantikan kepala daerah dari putusan
    dismissal
    pada 4-5 Februari 2025.
    Dalam pertemuan itu, Tito meminta agar MK bisa segera mengunggah hasil putusan sela
    (dismissal)
    yang telah dibacakan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa bergerak cepat membuat penetapan pemenang pilkada yang bersengketa berdasarkan putusan MK.
    “Saya (sudah) sampaikan bahwa tanggal 4 (Februari) gelombang putusan (dibacakan) malamnya langsung di-
    upload
    ,” katanya saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
    Tito bahkan meminta kepada MK agar memiliki koneksi internet yang stabil saat mengunggah dokumen putusan, sehingga KPU bisa mengakses lebih leluasa dan segera memproses putusan tersebut menjadi ketetapan pemenang pilkada.
    “Tadi sudah sampaikan juga, Pak, mohon kalau bisa internetnya bisa agak
    strong
    supaya KPU langsung bisa nangkep gitu ya,” imbuh dia.
    Tito menuturkan, saat ini KPU sedang melakukan rapat jarak jauh dengan KPUD seluruh Indonesia untuk menyiapkan proses setelah putusan
    dismissal
    dibacakan.
    Selain itu, Tito juga akan menggelar rapat jarak jauh dengan para Ketua DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk bersiap memproses jika penetapan KPUD dari hasil
    dismissal
    telah diserahkan.
    Dia tak ingin surat penetapan dari KPUD yang telah dibuat terhambat prosesnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
    “Saya enggak mau lama, satu hari sudah harus dikirim ke pemerintah pusat,” katanya.
    Sebagai informasi, pelantikan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK yang semula ditetapkan pada 6 Februari 2025 dibatalkan.
    Pembatalan ini dilakukan pemerintah setelah mempertimbangkan putusan dismissal sengketa
    Pilkada Serentak 2024
    yang berdekatan dengan tanggal pelantikan, yakni pada 4-5 Februari 2025.
    Penundaan ini diminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan acara pelantikan sehingga kepala daerah yang tak bersengketa bisa dilantik berbarengan dengan kepala daerah yang dinyatakan menang dari putusan
    dismissal
    MK.
    Saat ini, MK sedang menangani 310 perkara terkait Pilkada Serentak 2024 yang terdiri dari 249 daerah pemilihan.
    Dari ratusan daerah yang diperkarakan ke MK itu, akan diputuskan daerah mana saja yang melanjutkan sidang pembuktian dan daerah yang dihentikan perkaranya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo di Kantor BPN Bekasi Ricuh, Massa Tuntut Pencabutan Sertifikat dan HGB Laut

    Demo di Kantor BPN Bekasi Ricuh, Massa Tuntut Pencabutan Sertifikat dan HGB Laut

    GELORA.CO – – Demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berlangsung ricuh pada Jumat (31/1/2025) siang. Massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sniper Indonesia terlibat saling dorong dengan polisi.

    Massa mencoba menerobos barikade di depan kantor BPN di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Mereka menuntut BPN mencabut sertifikat dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan.

    Kericuhan mereda setelah polisi memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak. Massa aksi mempertanyakan penerbitan sertifikat dan HGB di laut Tarumajaya dan menuntut agar sertifikat tersebut dicabut untuk dua perusahaan yang beroperasi di sana.

    BPN Kabupaten Bekasi mengakui telah menerbitkan sertifikat di Desa Segara Jaya pada 2021 untuk 64 warga melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, pada Juli 2022, terjadi perubahan tanpa prosedur untuk 11 warga di perairan laut dengan luas 72 hektare. 

    Atas temuan tersebut, pada 20 Desember 2024, BPN Kabupaten Bekasi melaporkan hal ini ke Inspektorat Bidang Investasi. 

    BPN juga mengakui adanya penerbitan surat Hak Guna Bangunan untuk PT Mega Agung Nusantara di perairan Tarumajaya pada 2013 hingga 2018. Saat ini, lokasi tersebut telah dipagari bambu.

    Massa pengunjuk rasa menduga adanya mafia tanah di balik terbitnya sertifikat tersebut dan meminta agar BPN mencabut sertifikat laut yang telah diterbitkan. Mereka mengancam akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi

  • Kecelakaan American Airlines-Black Hawk, Laporan FAA Ungkap Kurangnya Staf Menara Kontrol Bandara – Halaman all

    Kecelakaan American Airlines-Black Hawk, Laporan FAA Ungkap Kurangnya Staf Menara Kontrol Bandara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah kecelakaan udara terjadi di dekat Bandara Nasional Ronald Reagan Washington (DCA), Arlington, Virginia pada Rabu (29/1/2025) malam waktu setempat.

    Pesawat American Airlines bertabrakan dengan helikopter militer milik Angkatan Darat AS, Black Hawk mengakibatkan seluruh 67 orang di dalam kedua pesawat tersebut tewas.

    Peristiwa ini menimbulkan perdebatan baru mengenai kepadatan wilayah udara di sekitar bandara dan tingkat kesiapan menara kontrol lalu lintas udara.

    Laporan awal dari Federal Aviation Administration (FAA) mengungkapkan bahwa jumlah staf di menara kontrol saat kejadian tidak sesuai dengan standar operasional, dikutip darI Fox News.

    Associated Press memperoleh dokumen yang menunjukkan bahwa hanya satu pengontrol lalu lintas udara yang menangani dua posisi sekaligus pada saat kecelakaan terjadi.

    Laporan tersebut menyatakan bahwa “konfigurasi posisi tidak normal untuk waktu dan volume lalu lintas seperti itu.”

    Menurut informasi yang dijelaskan kepada The Washington Post, pada saat kejadian, hanya dua petugas yang bekerja di menara kontrol.

    Padahal jumlah ideal untuk menangani lalu lintas udara yang padat seharusnya lebih banyak. 

    Wilayah udara di atas Washington DC, dikenal sangat sibuk dengan rata-rata lebih dari 100 helikopter yang beroperasi setiap hari di sekitar pesawat yang datang dan berangkat dari bandara.

    Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20:50 waktu setempat.

    American Airlines telah mengonfirmasi bahwa pesawat itu membawa 60 penumpang dan empat awak saat kejadian. 

    Sementara itu, menurut Angkatan Darat AS, helikopter Black Hawk tersebut mengangkut tiga tentara. 

    Hingga Kamis malam, penyebab pasti tabrakan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas terkait. 

    Para pakar penerbangan dan penyelidik federal kini tengah berusaha mencari jawaban atas bagaimana insiden ini bisa terjadi.

    Beberapa pejabat federal dan anggota parlemen telah mengeluarkan peringatan sebelumnya mengenai potensi bahaya di wilayah ini, mengingat telah terjadi beberapa kejadian nyaris tabrakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk satu insiden hanya 24 jam sebelum kecelakaan fatal tersebut.

    Kini, masyarakat dan regulator penerbangan menunggu hasil investigasi resmi yang diharapkan dapat memberikan jawaban serta langkah-langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

    (Tribunnews.com/Farrah)