Xcloud.id

Blog

  • Jadi Menteri Berkinerja Terbaik, Menag Nasaruddin: Saya Belum Puas

    Jadi Menteri Berkinerja Terbaik, Menag Nasaruddin: Saya Belum Puas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku belum puas dengan hasil capaian kementeriannya saat ini, meski hasil survei menempatkan dirinya sebagai menteri dengan kinerja terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Menag Nasaruddin saat beraudiensi dengan B-Universe di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025). Dalam udiensi itu hadir Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, CEO B Universe Rio Abdurachman, Wakil Direktur Utama B Universe Apreyvita D Wulansari, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, dan Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah.

    “Saya juga kaget. Rasanya saya belum lari cepat, baru mulai jalan. Masih banyak hal yang belum dikerjakan, baru memoles permukaannya, kok tiba-tiba dapat pengakuan seperti itu?” kata Nasaruddin mengomentari dirinya masuk daftar menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama Prabowo-Gibran.

    Nasaruddin yang juga imam besar Masjid Istiqlal tidak akan puas dan terlena dengan hasil survei tersebut, karena masih banyak hal dan terobosan yang ingin diwujudkan Kementerian Agama di bawah kepemimpinannya.

    “Saya sendiri belum puas, masih banyak hal yang ingin kami tampilkan, kita tampilkan,” ujarnya.

    Menag Nasaruddin berterima kasih kepada lembaga survei yang menempatkannya dalam daftar menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik sejauh ini.

    “Mudah-mudahan penilaian itu objektif, saya yakin penilaiannya ojektif,” kata ulama asal Sulawesi Selatan ini.

    Audiensi B Universe-Kemenag Menteri Agama Nasaruddin Umar, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, CEO B Universe Rio Abdurachman, Wakil Direktur Utama B Universe Apreyvita D Wulansari, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah, saat audiensi B Universe ke Kementerian Agama, Jakarta, Jumat 31 Januari 2025. – (Berita Satu Photo/David Gita Roza)

    Nasaruddin mengatakan dirinya sebagai sosok profesional tidak memiliki beban politik dalam bekerja, sehingga tulus dalam membantu merealisasikan program-program untuk mencapai visi-misi Presiden Prabowo.

    “Saya tidak ada beban, bekerja setulusnya, sejujurnya membantu program-program Pak Prabowo untuk mencapai visi 100 harinya itu. Inilah nilai yang kami tunjukkan. Alhamdulillah hasilnya seperti itu,” kata Nasaruddin Umar.

    Sebelumnya hasil hasil evaluasi Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik dalam 100 hari pertama Prabowo. 

    Sementara survei Litbang Kompas pada Januari 2025 juga menempatkan Menag Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan citra positif tertinggi di Kabinet Merah Putih.

    Nasaruddin juga masuk dalam daftar menteri berkinerja paling baik dalam 100 hari pertama Prabowo menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia. 

  • Poltek Harber Rayakan Capaian Mahasiswa Berprestasi Tahun 2024

    Poltek Harber Rayakan Capaian Mahasiswa Berprestasi Tahun 2024

    TRIBUNJATENG.COM – Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber) punya cara spesial untuk menunjukkan rasa bangga kepada mahasiswa berprestasinya.

    Dalam acara tahunan Apresiasi Mahasiswa Berprestasi, sebanyak 200 mahasiswa telah meraih prestasi dari berbagai ajang, mulai dari tingkat nasional hingga internasional, diberikan penghargaan.

    Tak hanya mahasiswa, orang tua mereka pun turut hadir untuk bersama-sama merayakan pencapaian ini, acara ini diselenggarakan di Aula Poltek Harber pada Jumat, (24/01/2025).

    Direktur Poltek Harber, Heru Nurcahyo, menyampaikan pentingnya sinergi antara kampus, mahasiswa, dan orang tua dalam mencetak generasi yang unggul.

    “Mahasiswa yang hebat terlahir dari keluarga dengan komunikasi yang sehat. Kampus dan orang tua bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami berharap mahasiswa berprestasi ini mampu menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya,” ungkapnya.

    Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Yeni Priatna Sari, menekankan rasa bangga kepada mahasiswa yang telah membawa nama baik kampus dan juga keluarga.

    Dirinya juga menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh orang tua yang hadir, karena berhasil mencetak anak-anak yang berprestasi dan membanggakan.

    “Hari ini kalian telah menunjukkan kebanggaan kepada orang tua kalian. Kami di Poltek Harber terus berupaya mencetak mahasiswa luar biasa yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki sikap dan sifat yang baik. Terima kasih kepada para orang tua atas dukungan dan doa yang tak henti bagi putra-putrinya,” ujarnya.

    Acara ini digelar setiap tahun sebagai wujud nyata komitmen Poltek Harber dalam mendorong mahasiswa untuk terus menorehkan prestasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi pengingat pentingnya komunikasi antara mahasiswa dan orang tua dalam mendukung perjalanan akademik dan pengembangan diri.

    Dengan semangat yang dibangun melalui acara ini, Poltek Harber berharap dapat menjadi kampus yang terus melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di masa depan. (*)

  • Jokowi dan Bos Agung Sedayu Group Dilaporkan soal Proyek PIK 2, KPK Berani Usut?

    Jokowi dan Bos Agung Sedayu Group Dilaporkan soal Proyek PIK 2, KPK Berani Usut?

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Diketahui, laporan ini menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, untuk diperiksa.

    Lantas apakah lembaga antirasuah ini berani mengusut kasus yang menyeret nama Jokowi?

    Terkait hal itu, KPK memastikan akan menganalisa laporan yang diajukan mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Muhammad Jasin ini.

    “KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan ini, sebagaimana komitmen kami untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi, karena kepercayaan dan dukungan publik penting untuk pemberantasan korupsi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.”

    “Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (31/1/2025).

    Proses analisa dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi.

    “Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK,” jelas Tessa Mahardhika.

    Diketahui, KPK pada Jumat lalu menerima kunjungan dari mantan pimpinannya.

    Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil juga ikut mendampingi.

    Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK, Setyo Budiyanto.

    “Kami ini masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.”

    “Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK, dihadiri langsung oleh Pak Fitroh Rohcahyanto dan Pak Ibnu Basuki Widodo (Wakil Ketua KPK) kemudian menyusul Pak Ketua, Pak Setyo Budi juga hadir.”

    “Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PIK 2,” kata Abraham di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

    Abraham Samad meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2.

    Ia menduga proyek PSN PIK 2 kental nuansa korupsi.

    “KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kongkalikong, praktek suap menyuap, ya.”

    “Lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya ya,” jelas Abraham Samad.

    Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang.

    Pihaknya menduga terdapat praktik suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut.

    “Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap-menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut.”

    “Yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya,” ujar Abraham Samad.

    Abraham Samad mengingatkan KPK untuk tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2.

    “Oleh karena itu, kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan,” ujar Abraham Samad.

    Menurut mantan Wakil Ketua KPK Mochamad Jasin, penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara, karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Hal itu tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

    “Tidak bisa dikuasai oleh oknum tertentu, dikuasai untuk proyek-proyek yang tadi disebutkan Pak Abraham Samad itu PIK 2, berikut dengan penerbitan sertifikat yang super cepat itu.”

    “Itu sudah melanggar, itu bisa UUD 45 yang dilanggar, konstitusi, Undang-Undang 31 Tahun 1999 itu Pasal 2,” kata Jasin.

    Jasin tak memungkiri Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan (sprinlidik) untuk mengusut polemik pagar laut di Tangerang. 

    Namun, ia menyatakan KPK juga bisa berjalan bersamaan untuk mengusut kasus lainnya yang terkait dengan PSN PIK 2.

    “Suatu kasus itu bisa saja ditangani oleh ketiga APH, kepolisian, kejaksaan, kepolisian itu secara concurrent bersama-sama.”

    “Jadi jangan kalau di sana sudah mulai sprinlidik, bisa saja KPK menerbitkan sprinlidik pada bidang kasus yang lain yang terkait dengan PIK 2 itu,” jelas Jasin.

    Jokowi adalah Pintu Masuk

    Sebelumnya, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2.

    Ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya pikir yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun,” kata Said, baru-baru ini.

    Said menilai, proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.

    “Legalisasinya banyak sekali, melalui tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain. Itu pintu masuknya.”

    “Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kekuasaan yang melebihi kewenangan,” jelas Said.

    Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini.

    “Tadi saya meminta kepada KPK, sederhana melihat, berapa jalan, berapa pantai, berapa irigasi, yang sudah diambil alih oleh PIK 2 apakah ada ganti ruginya kepada negara atau hilang begitu saja karena sudah ada berapa kecamatan habis,” tegasnya.

    Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN

  • Video: Wamentan Terus Awasi Wabah PMK: Sediakan 4 Juta Vaksin

    Video: Wamentan Terus Awasi Wabah PMK: Sediakan 4 Juta Vaksin

    Jakarta – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengaku pihaknya akan terus memonitori wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dalam negeri yang merebak di sejumlah peternakan. Seperti di Pulau Jawa, Lampung, Bali hingga Nusa Tenggara Barat.

    (/)

  • Trans Banyumas Sempat Dihentikan Mendadak, Operator: Tetap Beroperasi Hingga Akhir 2025

    Trans Banyumas Sempat Dihentikan Mendadak, Operator: Tetap Beroperasi Hingga Akhir 2025

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Buy The Service (BTS) Bus Trans Banyumas, memastikan tetap beroperasi setelah keputusan dari Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan dicabut terkait penghentian operasi bus. 

    Operator Trans Banyumas, yaitu PT Banyumas Raya Transportasi menyatakan bakal terus beroperasi sesuai kontrak yang berlaku yakni hingga akhir 2025.

    “Kalau tahun 2025 kementerian memastikan Trans Banyumas tetap beroperasi karena kontrak kami pertahun. 

    Sehingga masih beroperasi sampai akhir tahun Desember 2025,” ujar Direktur Trans Banyumas, PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marsikun, saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Sabtu (1/2/2025).

    Pihaknya membenarkan sempat ada surat keputusan pemberhentian sementara BTS Trans Banyumas.

    Ia menceritakan mulanya ada zoom meeting pihak operator dan dinas terkait di Kabupaten Banyumas dengan Dirjen Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan pada Jumat (31/1/2025) sekitar pukul 17.30 WIB. 

    Dari meeting tersebut pihak Dirjen Angkutan Jalan menyatakan seluruh BTS dan layanan perintis angkutan massal dihentikan sementara.

    Hal itu terkait adanya rencana refokusing anggaran di seluruh kementerian atau lembaga yang ada.

    “Jadi tidak hanya di kementrian perhubungan.

    Saat itu kami menerima surat resmi pukul 21.00 WIB yang menyatakan seluruh kegiatan baik yang pembangunan infrastruktur yang akan berjalan termasuk pelayanan angkutan umum harus dihentikan sementara menunggu refokusing anggaran,” terangnya. 

    Ipung kemudian berkoordinasi dengan anggota DPR RI Dapil Banyumas – Cilacap, Yanuar Arif Wibowo dan Novita Wijayanti terkait hal tersebut. 

    Kemudian mereka berkomunikasi dengan pihak Kemenhub. 

    “Hasilnya agar kementerian atau Dirjen Angkutan Darat mencabut surat penghentian sementara angkutan massal, dan memutuskan agar seluruh layanan BTS tetap berjalan seperti biasa. 

    Itu pukul 24.00 WIB kami umumkan ke semua staf, tanggal 1 Febuari Trans Banyumas tetap beroperasi seperti biasa,” ungkapnya. 

    Sejauh ini BTS Trans Banyumas memiliki 52 unit armada dengan rincian 47 bus operasional dan 5 unit cadangan untuk menggantikan bus yang rusak atau tengah menjalani perawatan. 

    “Untuk pegawai langsung tidak langsung, langsung driver operasional mekanik sekitar 200 tidak langsung IT, cuci bus dan lain lain total 300. 

    Memang mereka selama Trans Banyumas sudah menjadi mata pencaharian mereka,” imbuhnya. (jti) 

  • Jisoo Blackpink Berani Tolak Permintaan Diet dari YG Entertainment

    Jisoo Blackpink Berani Tolak Permintaan Diet dari YG Entertainment

    Jakarta, Beritasatu.com – Personel grup idola K-Pop Jisoo Blackpink berbagi cerita saat pertama kali bergabung dengan YG Entertainment sebagai trainee. Agensi tersebut meminta dirinya untuk diet atau menurunkan berat badan.

    Namun, Jisoo memberikan jawaban yang tegas untuk menolak permintaan itu. Menurutnya, jadi diri sendiri lebih baik daripada harus memaksakan hal yang ia tidak sukai.

    “Aku bilang, aku suka diriku apa adanya,” kata penyanyi yang juga dikenal dengan lagu Flower, dikutip dari Salon Drip pada Sabtu (1/2/2025).

    Seperti diketahui, tidak jarang bagi seorang idola untuk menjalani diet demi menjaga penampilannya yang sempurna saat promosi karya mereka. 

    Para idola itu kerap kali harus melakukan diet ketat agar bisa memiliki tubuh ideal dalam waktu yang singkat. Jisoo Blackpink menegaskan, dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut.

    Jisoo menambahkan, ketika dirinya diet maka harus mengorbankan untuk tidak menyantap makanan yang disukainya.

    “Terkadang, saat harus menahan diri untuk tidak makan apa yang aku inginkan, aku merasa marah. Aku sempat bertanya pada diri sendiri, ‘Kenapa aku harus menahan diri?’,” tuturnya.

    Pernyataan Jisoo Blackpink tersebut mendapat respons positif dari para penggemarnya. Tak sedikit yang bangga kepada Jisoo karena bisa menolak keinginan agensi yang menyarankan dirinya untuk diet.

    “Salut sama Jisoo, bisa dengan tegas menolak diet,” kata salah satu netizen.

    “Jisoo Blackpink diminta diet oleh agensi, itu tidak etis,” ungkap netizen lain.

    “Jisoo Blackpink cukup tegas tidak ingin melakukan diet,” timpal netizen lainnya.

  • Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Ditangkap atas Dugaan Kekerasan Seksual

    Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Ditangkap atas Dugaan Kekerasan Seksual

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemilik salah satu panti asuhan di Surabaya berinisial NK (61) yang dilaporkan oleh Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Airlangga (UKBH Unair) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak asuhnya ditangkap oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, Jumat (31/1/2025) malam. Aksi kekerasan yang dilakukan NK terbongkar setelah salah satu penghuni panti berhasil melarikan diri.

    Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, mengatakan bahwa penangkapan terhadap NK dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari korban yang didampingi lembaga hukum dari Universitas Airlangga.

    “Setelah menerima laporan tersebut, penyidik melakukan penyelidikan dan saat ini terduga pelaku sudah diamankan,” terang Dirmanto.

    Penyidik Subdit Renakta saat ini masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap NK, termasuk kemungkinan adanya korban lain.

    “Saat ini masih kami lakukan pendalaman. Informasi sementara memang korban lebih dari satu. Namun tim penyidik terus bekerja untuk mendapatkan fakta dan membangun konstruksi hukum,” tegas Dirmanto.

    Sebelumnya, UKBH Unair mengungkap adanya dugaan kekerasan seksual di panti asuhan tersebut. Berdasarkan temuan UKBH Unair, diperkirakan jumlah korban lebih dari satu.

    Ketua UKBH Unair, Sapta Aprilianto, menjelaskan bahwa temuan tersebut berasal dari penghuni panti yang berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Setelah mendapatkan informasi, UKBH Unair langsung melakukan pendampingan dan pelaporan ke Polda Jawa Timur.

    “Dari keterangan yang masuk ke kami, diduga korban lebih dari satu anak-anak,” kata Sapta, Jumat (31/1/2025).

    Aksi kekerasan seksual tersebut diduga dilakukan oleh pemilik panti asuhan yang kerap dipanggil ‘bapak’. Sapta menjelaskan bahwa panti asuhan ini merupakan tempat penampungan bagi orang-orang terlantar.

    “Ada yang dirawat sejak kecil ketika di tengah perjalanan menuju dewasa, korban mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemilik panti asuhan yang saat ini sudah berumur 60 tahunan,” tutur Sapta. [ang/beq]

  • ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah saat ini belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini menyusul dari batalnya pemindahan ASN yang awalnya dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025.

    Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

    Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

    Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

    Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

    Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

    “Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?,” kata Achmad kepada Tribunnews.

    Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.
     
    Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

    Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

    Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

    “Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi,” tutur Achmad.

    Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

    “Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia,” katanya.

    Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

    Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

    Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

    “Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia,” ucapnya.

    Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

    “Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

    “Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” paparnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” ujarnya.

    “Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,” sambung Achmad.

  • Banjir Karangan Bunga Jelang Pemberian Gelar Kehormatan Betawi Pram-Rano

    Banjir Karangan Bunga Jelang Pemberian Gelar Kehormatan Betawi Pram-Rano

    GELORA.CO -Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih 2024, Pramono Anung-Rano Karno akan mendapat gelar kehormatan dari Majelis Kaum Betawi.

    Gelar tersebut akan diberikan di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Februari 2025. Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, sejumlah masyarakat telah berkumpul di depan aula pesantren.

    Beberapa pemuda dan bapak-bapak, tampak mengenakan pakaian khas adat betawi, yaitu baju koko dilengkapi peci hitam dan mengalungkan kain sarung di leher.

    Sebagian lainnya mengenakan beskap hitam lengkap dengan peci dan berkain sarung. Selain itu, juga tampak santriwan mengenakan pakaian serba hitam dengan bawahan sarung serta mengenakan peci hitam.

    Sementara dari kalangan ibu-ibu menggunakan pakaian khas betawi, yaitu kebaya tunik dan kain lengkap dengan kerudung.

    Menariknya, terdapat puluhan karangan bunga yang berjejer di halaman parkir depan Aula Pondok Pesantren Al Hamid Putra. Yang paling mentereng, terdapat karangan bunga dari Menteri Investasi Rosan Roeslani.

    Selain itu, juga terdapat karangan bunga dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Fahira Idris; Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jakarta, Judistira Hermawan; hingga Fraksi PAN DKI Jakarta.

    Sejumlah tokoh betawi juga mengirimkan karangan bunga seperti Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung; Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Heikal Safar; Sekretaris Jenderal Dewan Adat Bamus Betawi, Yudi M Syukur; hingga Ketua Paguyuban Bhayangkara Betawi, Kompol Awaludin Kanur.

  • Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”