Xcloud.id

Blog

  • Jelang Ramadan, Balap Liar di Blitar Mulai Marak

    Jelang Ramadan, Balap Liar di Blitar Mulai Marak

    Blitar (beritajatim.com) – Mendekati bulan Ramadhan, aksi balap liar di Kota Blitar kian marak. Malam Sabtu dan Minggu menjadi waktu yang sering digunakan anak-anak muda untuk memacu kuda besinya di jalanan Kota Blitar.

    Kondisi ini tentu mengkhawatirkan pasalnya tidak sedikit dari balap liar ini berujung pada kecelakaan. Bukan hanya luka bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Masyarakat Kota Blitar pun merasa resah dengan keberadaan anak-anak muda yang suka balap liar di jalanan tersebut.

    “Sering kalau malam di jalan Tanjung itu dibuat adu kencang-kencangan sepeda motor oleh anak-anak muda itu, selain membahayakan suaranya juga mengganggu,” ucap Arik, warga Sukorejo Kota Blitar, Minggu (2/02/2025).

    Melihat mulai maraknya balap liar, Satlantas Polres Blitar pun langsung melakukan razia besar-besaran jelang Ramadhan ini. Razia dalam skala besar ini dibagi menjadi 3 regu di 3 lokasi yang berbeda.

    Hasilnya Satlantas Polres Blitar mendapati 22 kendaraan yang diduga hendak balapan dan melihat balap liar. Puluhan pemilik kendaraan tersebut juga langsung digelandang ke Mapolres Blitar Kota untuk mendapatkan pembinaan dan sanksi penilangan.

    “Penertiban balap liar dan knalpot brong hasilnya 22 kendaraan kami tilang, dimana 22 kendaraan diantara merupakan sepeda motor brong,” kata Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Blitar Kota, Ipda Supriyadi, Minggu (02/02/2025).

    Mayoritas kendaraan yang ditilang ini adalah sepeda motor trondol dan berknalpot brong. Indikasinya sepeda motor brong tersebut akan digunakan untuk balapan liar di jalanan Kota Blitar.

    Sehingga Satlantas Polres Blitar Kota langsung melakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut. Sepeda motor yang disita ini boleh diambil asalkan pemilik mau untuk mengembalikan kondisi kendaraan sesuai dengan standar.

    “Ini upaya kita untuk menekan angka balap liar di Kota Blitar kita tidak ingin lebih banyak korban jiwa akibat balap liar,” tegasnya.

    Masyarakat Kota Blitar pun mengharapkan razia ini bisa terus dilakukan. Agar kekhidmatan bulan Ramadan tidak terganggu oleh aksi balap liar di jalanan Kota Blitar. [owi/aje]

  • Hashim Klaim Prabowo Gagas Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

    Hashim Klaim Prabowo Gagas Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

    Bisnis.com, JAKARTA — Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengklaim bahwa kakaknya telah lama memiliki gagasan makan bergizi gratis.

    Hashim bahkan mengatakan gagasan Prabowo, terutama soal Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digaungkan sejak 2006.

    “Program Makan Bergizi Gratis, MBG, itu adalah Janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan 2006,” ujarnya lewat rilisnya, Minggu (2/2/2025).

    Menurutnya, komitmen Prabowo untuk membangun cita-cita anak Indonesia lewat kecukupkan gizi yang dikonsumsi generasi penerus pun pernah dia sampaikan saat berkampanye di Pemilu 2014. 

    Dia melanjutkan melalui makanan bergizi seimbang dan edukasi yang mumpuni, Prabowo meyakini Indonesia di masa mendatang, bisa menjadi negara yang diperhitungkan dunia.

    Hashim menyebut bahwa kakaknya itu percaya melalui program tersebut Indonesia bisa menjadi negara yang hebat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. 

    Sekadar informasi, setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo memenuhi kecukupan gizi nasional lewat MBG. Sejak digelar serentak pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau 31 Provinsi di Tanah Air.

  • Kasus Pembunuhan Wanita di Tangerang Selatan, Oknum TNI AD Tersangka – Halaman all

    Kasus Pembunuhan Wanita di Tangerang Selatan, Oknum TNI AD Tersangka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang oknum prajurit TNI Angkatan Darat berinisial TS telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan seorang wanita berinisial N.

    Penetapan tersangka ini, dilakukan setelah jenazah N ditemukan di Jalan Bonjol, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat, 31 Januari 2025.

    Penetapan Tersangka, Motif Didalami

    Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam Jaya), Kolonel Infanteri Deki Rayu Syah Putra, mengonfirmasi bahwa TS kini sudah ditahan oleh penyidik Denpom Jaya 1 Tangerang. 

    “Saat ini yang bersangkutan (TS) sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Denpom Jata 1/Tangerang,” katanya. 

    Kini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada pelaku, terutama untuk mengetahui motif tindakannya.

    “Penyidik POM terus melakukan proses pemeriksaan secara intensif untuk mendalami motif dan lain-lain terkait perbuatan yang bersangkutan,” jelas Deki. 

    Deki menegaskan, pihaknya akan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaan secara berkala. 

    Penemuan Jenazah

    Sebelumnya, jenazah N ditemukan dalam keadaan membusuk di rumah kontrakan tiga pintu di kelurahan Pondok Aren.

    Korban diduga telah meninggal beberapa hari sebelumnya, dengan bau yang menyengat menjadi perhatian warga setempat.

    Komentar Keluarga dan Warga

    H, sepupu korban, mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa N adalah korban pembunuhan.

    “Enggak tahu dibunuh atau bukan, dapat laporan dari kampung, lehernya digorok,” kata H kepada wartawan, Jumat (31/1/2025).

    “Saya enggak tahu tau apa-apa lagi. Mayatnya menghitam, kayak sudah beberapa hari meninggal,” lanjutnya.

    Ia menambahkan, komunikasi terakhir dengan N terjadi pada Sabtu, 25 Januari 2025, dan tidak ada tanda-tanda bahwa N sedang dalam masalah.

    Warga setempat, Niko, juga memberikan keterangan bahwa sebelum penemuan mayat, ia mencium bau tak sedap dari rumah kontrakan tersebut.

    “Kalau lewat, tercium bau-bau di depan rumah, pikir bau dari sampah atau tikus, karena banyak tikus,” kata Niko.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengecam dugaan praktik suap dan pemerasan yang terjadi di pintu imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Menurut TB Hasanuddin, dugaan praktik suap tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara sehingga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang  yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut TB Hasanuddin, praktik suap di bandara tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

    “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    Karena itu, dia meminta kasus suap dan pemerasan di Imigrasi ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Dia berharap, praktik suap tidak terus terjadi di bandara sehingga petugas-petugas yang terlibat harus dipecat dan diganti.

    “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya,” pungkas TB Hasanuddin.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta.

    Kedubes China juga mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024. Disebutkan, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara China yang tidak mengajukan pengaduan. 

    Penyebab mereka tidak melaporkan suap dan pemerasan di bandara Indonesia karena kesibukan atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

  • Transmart Gelar Diskon 50%+20%, Harga Kasur Dijamin Murah!

    Transmart Gelar Diskon 50%+20%, Harga Kasur Dijamin Murah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memiliki tempat tidur atau kasur yang nyaman sangat penting bagi setiap orang demi menjaga kualitas tidur selepas bekerja keras. Akan tetapi, untuk memperoleh tempat tidur berkualitas dan juga terjangkau bukan perkara mudah.

    Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir, karena Transmart kembali menggelar Transmart Full Day Sale dengan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% di seluruh gerai Transmart di Indonesia, pada Minggu, 2 Februari 2025.

    Promo ini bisa dinikmati bagi pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00, waktu setempat.

    Daftar kasur dengan harga terbaik di Transmart Full Day Sale :

    1. Airland Mattress New Ottawa Set di Luar Jawa Rp 6.319.200

    2. Airland Mattress New Ottawa Set di Jawa Rp 5.999.200

    3. Elite Serenity Impressa Orthopedic Mattress ukuran 160cm x 200 cm di Makassar, Lampung, Jambi Rp 1.492.800.

    4. Elite Serenity Impressa Orthopedic Mattress ukuran 160cm x 200 cm di Jawa dan Bali Rp 1.307.200.

    Selain itu dapatkan pula Aneka Wardrobe Super diskon hingga 70% mulai dari Rp 515.600. Selain itu, ada pula meja makan dari Flint/Faye Dining Set 1+4 dengan harag Rp 1.279.200.

    Jadi, tunggu apa lagi? Ayo serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu ini. Jangan sampai ketinggalan!

    (haa/haa)

  • Sebagian Jakarta hujan ringan pada Minggu pagi

    Sebagian Jakarta hujan ringan pada Minggu pagi

    Arsip foto – Seorang warga menggunakan payung untuk menorobos hujan di pedestrian Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/pri. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    BMKG: Sebagian Jakarta hujan ringan pada Minggu pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 08:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah Jakarta hujan ringan pada Minggu pagi.

    Sebagaimana informasi yang dipantau dalam laman bmkg.go.id, di Jakarta, Minggu dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

    Sementara di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diperkirakan kondisi cuaca berawan tebal pada Minggu pagi.

    Kemudian siang harinya, wilayah sebagian Jakarta dalam kondisi berawan tebal mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, sementara Jakarta Barat, Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat dalam kondisi cuaca berawan.

    Sore harinya, beberapa wilayah DKI Jakarta masih dalam kondisi cuaca berawan dan berawan tebal.

    Kemudian pada malam hingga dini hari, seluruh wilayah DKI Jakarta berawan tebal kecuali Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam kondisi berawan pada pukul 19.00 WIB.

    Sementara suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar 21-26 kilometer (km) per jam.

    Sumber : Antara

  • Komisi X nilai keberhasilan SPMB bergantung pada persiapan yang matang

    Komisi X nilai keberhasilan SPMB bergantung pada persiapan yang matang

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

    Komisi X nilai keberhasilan SPMB bergantung pada persiapan yang matang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 10:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keberhasilan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendatang dalam mengatasi beragam persoalan terkait dengan penerimaan murid baru, bergantung pada persiapan yang matang.

    “Perubahan sistem -Penerimaan Peserta Didik Baru- PPDB menjadi SPMB jalur domisili bisa menjadi langkah yang tepat jika diimplementasikan dengan persiapan yang matang dan komitmen untuk terus memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh,” kata Hetifah ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan langkah perubahan sistem PPDB menjadi SPMB jalur domisili bisa dianggap tepat jika dilakukan berdasarkan evaluasi mendalam terhadap masalah-masalah dalam sistem zonasi sebelumnya. Kedua, menurut Hetifah, penerapan SPMB perlu pula diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan di semua sekolah, terutama di daerah yang selama ini tertinggal. Ketiga, diperlukan sosialisasi yang luas dan transparan kepada masyarakat.

    “Keempat, ada mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan sistem baru ini berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.

    Selanjutnya, Hetifah mengungkapkan terdapat sejumlah potensi tantangan serta risiko dalam penerapan SPMB mendatang. Di antaranya adalah yang berkenaan dengan kesiapan infrastruktur serta fasilitas sekolah. Lalu, ada pula tantangan terkait potensi kemunculan resistensi dari masyarakat, seperti orang tua dan siswa yang terbiasa dengan sistem sebelumnya dimungkinkan akan merasa kebingungan dengan perubahan tersebut.

    “Bahkan juga adanya risiko ketidakadilan baru, misalnya, jika tidak dirancang dengan hati-hati, sistem SPMB jalur domisili bisa menimbulkan ketidakadilan baru, seperti siswa yang tinggal di daerah dengan sedikit sekolah berkualitas akan kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang baik,” ujar Hetifah.

    Pada dasarnya, menurut Hetifah, dari beragam tantangan yang berpotensi menanti di masa penerapannya, terdapat aspek positifnya perubahan sistem PPDB menjadi SPMB, yaitu sistem itu diharapkan dapat mengatasi masalah dalam sistem zonasi, memperbaiki proses seleksi, dan dapat mendorong pemerataan pendidikan.

    Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah menyampaikan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian guna mematangkan implementasi SPMB.

    “Kami memang menyampaikan kepada Bapak Mendagri bahwa sehubungan dengan sistem yang sekarang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah,” kata dia.

    Pihaknya tengah menyiapkan peraturan Mendikdasmen tentang SPMB. Koordinasi kali ini, kata dia, merupakan lanjutan dari uji publik yang telah dilakukan oleh Kemendikdasmen pada Kamis (30/1) kemarin terkait berbagai aturan yang akan diimplementasikan. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebutkan dalam pertemuan itu sejumlah hal teknis dibahas, khususnya pada hal yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta.

    “Ternyata itu sudah ada di dalam Peraturan Mendagri Tahun 2023. Sehingga nanti berdasarkan itu, akan menjadi rujukan kami dalam konsiderans Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,” lanjutnya.

    Oleh sebab itu Mendikdasmen mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari Kemendagri terkait hal ini. Ia berharap implementasi SPMB dapat berjalan lancar di seluruh Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Dampak LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual di Warung, Bisa Inflasi?

    Dampak LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual di Warung, Bisa Inflasi?

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan pembelian LPG 3 Kilogram (Kg) hanya dilayani di Pangkalan Resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Dengan begitu, LPG 3 Kg tidak lagi bisa dibeli di pengecer atau warung-warung terdekat.

    Alasan pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan distribusi yang lebih tepat sasaran, menekan potensi penyimpangan, dan memastikan pengendalian harga di masyarakat.

    Namun, apakah kebijakan ini benar-benar akan mencapai tujuannya? Atau justru menciptakan tantangan baru bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga mereka?

    Dampak kebijakan pembelian LPG 3 Kg di pangkalan resmi Pertamina

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat menjelaskan bahwa LPG 3 Kg selama ini telah menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Ia menuturkan, masyarakat yang selama ini terbiasa membeli di pengecer karena faktor kedekatan dan fleksibilitas, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka hanya bisa memperoleh “gas melon” ini melalui pangkalan resmi.

    1. Menyulitkan masyarakat kecil

    Dengan kata lain, ada perubahan sistem distribusi yang signifikan, yang kemungkinan besar akan menyulitkan masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi.

    “Mereka yang sebelumnya bisa membeli LPG di warung-warung kecil dekat rumah, kini harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkannya,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (2/2).

    2. Menambah ongkos logistik masyarakat

    Hal ini disebutkan akan menambah ongkos logistik, baik dalam bentuk biaya transportasi maupun waktu yang lebih lama untuk mendapatkan gas.

    Saat ini, biaya tambahan rerata berkisar antara Rp5.000 hingga Rp15.000 per tabung, sehingga harga LPG 3 Kg yang semula berkisar antara Rp18.500 hingga Rp23.000 per tabung kini menjadi Rp25.000 hingga Rp38.000 per tabung, tergantung pada daerahnya.

    “Bagi masyarakat yang bekerja harian atau memiliki penghasilan pas-pasan, pengeluaran tambahan ini akan semakin membebani kehidupan mereka,” kata dia.

    3. Berpotensi memicu pasar gelap

    Lebih lanjut, kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 Kg bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran, namun kenyataannya memungkinkan banyak masyarakat kesulitan mengakses gas dengan harga wajar. Hal ini bisa memicu pasar gelap atau jalur distribusi tidak resmi dengan harga yang lebih tinggi, serta menciptakan monopoli distribusi di tangan pangkalan resmi, merugikan masyarakat kecil.

    4. Mendorong inflasi

    Sementara itu, larangan pengecer mendistribusikan LPG 3 Kg akan membatasi akses masyarakat dan meningkatkan biaya logistik, yang pada gilirannya mendorong inflasi. Biaya tambahan ini akan dibebankan pada harga produk UMKM, mempengaruhi daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Solusi yang lebih adil dan realistis

    Achmad menjelaskan, larangan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer seharusnya dibatalkan karena menambah beban bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM.

    Sebagai alternatif, pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi berbasis subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak, sehingga mereka dapat membeli LPG dengan harga bersubsidi tanpa harus bergantung pada jalur distribusi yang kaku dan sulit dijangkau.

    Pemerintah juga dapat mengadopsi mekanisme distribusi digital yang lebih transparan, seperti sistem kartu subsidi berbasis data yang memastikan hanya mereka yang berhak yang dapat membeli LPG 3 Kg dengan harga subsidi. Dengan cara ini, subsidi dapat lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi masyarakat kecil.

    Selain itu, perluasan jangkauan pangkalan resmi juga harus diprioritaskan agar masyarakat tetap dapat membeli LPG dengan harga wajar tanpa mengalami kesulitan akses.

  • India Pangkas Tarif Impor Demi Genjot Ekspor Produk Manufaktur

    India Pangkas Tarif Impor Demi Genjot Ekspor Produk Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA — India disebut akan memangkas tarif impor untuk kebutuhan produksi tekstil hingga elektronik. Hal ini dilakukan untuk menggenjot ekspor produk manufaktur dari negara tersebut sehingga industri lokal tumbuh dan menyerap tenaga kerja. 

    Dikutip dari Bloomberg, Minggu (2/2/2025) Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan pemerintah juga akan menghapus tarif impor untuk komoditas mineral seperti kobalt, seng, dan timbal yang saat ini dikenakan tarif impor 5%. 

    Tidak hanya itu, tarif pada mesin yang digunakan dalam pembuatan baterai lithium-ion kendaraan listrik dan ponsel juga akan dibatalkan. Adapun, pemangkasan tarif impor ini akan berlaku efektif pada 2 Februari.

    “Ini juga akan mendukung manufaktur domestik dan penambahan nilai, mempromosikan ekspor, memfasilitasi perdagangan dan memberikan bantuan kepada rakyat jelata,” kata Sitharaman, dikutip dari Bloomberg. 

    Sementara itu, untukmeningkatkan daya saing ekspor di sektor kulit dan tekstil, pemerintah India kan mengurangi pungutan tarif bea cukai pada produk-produk tertentu.

    Pengurangan pungutan lintas sektor dinilai akan membantu pemerintahan yang saat ini dinakhodai Perdana Menteri Narendra Modi untuk meningkatkan produksi lokal dan menarik perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi dari China. 

    Langkah ini disebut penting untuk menangani ancaman tarif universal Presiden AS Donald Trump. Adapun, beberapa produk yang bea masuknya telah dikurangi, yaitu esensi penyedap sintetis yang digunakan dalam makanan dan minuman hingga 20% dari semula 100%. 

    Bea masuk kulit wet blue menjadi nol dari semula 10%, modul kamera hingga papan sirkuit cetak menjadi nol dari 2,5%. 

    Di sektor telekomunikasi, pajak pada ethernet kelas operator beralih menjadi 10% dari 20%. Kemudian, barang yang digunakan dalam membangun kendaraan peluncuran dan peluncuran satelit dipangkas tarifnya menjadi nol dari 5%. 

    Lebih lanjut, bagian dari mainan elektronik hingga 20% dari 70%, sepeda motor yang dibangun sepenuhnya dengan kapasitas mesin 1600 cc menjadi 40% dari 50%; pada semi-diketuk turun menjadi 20% dari 25%, dan 10% dari 15% pada sepeda motor completely knock down (CKD). 

    Produk yang dipangkas tarif impornya juga yaitu ikan beku hingga 5% dari 30% untuk meningkatkan daya saing India di pasar makanan laut global. 

  • Misteri Tambang Ilegal Blitar: Alat Berat Ditemukan, Tapi Siapa Pemiliknya?

    Misteri Tambang Ilegal Blitar: Alat Berat Ditemukan, Tapi Siapa Pemiliknya?

    Blitar (beritajatim.com) – Unit Tipidter Polres Blitar Kota telah melakukan penertiban tambang pasir ilegal di aliran lahar Gunung Kelud. Dalam kegiatan tersebut aparat kepolisian menemukan 36 alat berat di lokasi tambang pasir yang diduga ilegal tersebut.

    Meski menemukan 36 alat berat, namun aparat kepolisian tidak melakukan penyitaan. Polres Blitar Kota hanya meminta kepada para pekerja tambang pasir agar memindahkan alat berat tersebut dari lokasi aliran lahar Gunung Kelud.

    “Polres Blitar Kota bersama tim memberikan himbauan kepada pekerja tambang untuk memindahkan alat berat dari lokasi tambang,” tulis Humas Polres Blitar Kota dalam rilisnya kepada media.

    Penertiban tambang pasir ilegal ini terasa cukup aneh. Pasalnya meski menemukan 36 alat berat namun tidak satu pun pelaku tambang yang ditangkap dan dimintai keterangan.

    Pelaku tambang di lokasi tersebut hanya diberikan imbauan agar berhenti beroperasi. Bila masih membandel aparat kepolisian pun berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku tambang ilegal tersebut.

    “Sampai hari ini lokasi kali bladak tidak ada aktivitas pertambangan ilegal sama sekali, adanya penambangan secara manual,” imbuhnya.

    Dalam rilis yang dikirim oleh Humas Polres Blitar Kota disebutkan bahwa penertiban tambang ilegal itu dilakukan pada 27 Januari 2025 kemarin. Penertiban ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

    Sayangnya usai beberapa jam, rilis dari Humas Polres Blitar Kota itu dihapus. Tentu hal itu menimbulkan tanda tanya, kenapa hal itu bisa terjadi.

    Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar meminta agar aparat kepolisian serius dalam penindakan tambang ilegal ini. PC PMII Blitar khawatir, penertiban tambang Ilegal yang dilakukan Polres Blitar Kota hanya menjadi euforia sesaat tanpa dilakukan secara konsisten.

    Aparat kepolisian pun diminta untuk memberikan kepastian bahwa tambang ilegal tersebut tidak lagi beroperasi usai dilakukan penertiban. Selain konsisten menertibkan tambang di Kali Bladak, Kabupaten Blitar. PMII juga memberikan tantangan kepada Kapolres Blitar Kota untuk menertibkan tambang ilegal di kawasan/titik-titik tambang yang lain.

    “Jangan hanya di situ saja. Coba di tempat yang lain juga ditertibkan. Di aliran Sungai Brantas yang berada di wilayah hukum Polres Blitar Kota, coba disisir, ada atau tidak tambang Ilegalnya,” kata Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf, Sabtu, (1/02/2025).

    PMII mendorong Polres Blitar Kota untuk melakukan patroli dan inspeksi secara berkala di kawasan wilayah lahar (KWL). Pelaku yang terlibat tambang ilegal harus diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

    “Pasang kamera CCTV di area pertambangan atau buat pos pengamanan untuk memantau aktivitas pertambangan yang dilakukan,” ucap mahasiswa lulusan Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar ini.

    Namun demikian, PC PMII Blitar juga mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Polres Blitar Kota karena telah menertibkan tambang ilegal pada akhir Januari 2025 ini. Sehingga bisa mencegah dampak buruk eksploitasi tambang di Kabupaten Blitar.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung langkah ini. Semoga apa yang dilakukan Polres Blitar Kota bisa menjadi contoh bagi aparat penegak hukum di wilayah hukum yang lain saat menyikapi tambang ilegal,” ujarnya. [owi/aje]