Xcloud.id

Blog

  • 2 Nyawa Melayang dalam Kecelakaan di Tol Jombang: Avanza Seruduk Truk dari Belakang

    2 Nyawa Melayang dalam Kecelakaan di Tol Jombang: Avanza Seruduk Truk dari Belakang

    TRIBUNJATENG.COM, JOMBANG – Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Tol KM 677.150 Jalur B Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (31/1/2025) pagi.

    Dua orang yang tewas.

    Kedua korban merupakan pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur.

    Kecelakaan maut melibatkan dua kendaraan.

    Mobil Avanza dengan nomor polisi L 1932 DP menabrak bagian belakang sebuah truk.

    Dua penumpang mobil Avanza meninggal dunia. 

    Dua korban tewas yakni Nita Yunita Sari (30) warga Jalan Kemuning Raya, No 17 Rt/Rw 14/02 Desa Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan Sri Sunarsih (55) warga Bumi Candi Asri Gang 2/01, Rt/Rw 06/04 Deda Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. 

    Sementara korban selamat adalah sopir kendaraan Avanza nomor polisi (nopol) L 1932 DP bernama Sudirman (49) warga jalan Manggis Rt/Rw 01/02 Desa Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 

    Dua korban bersama sopir ini merupakan pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

    Kepala Dishub Jombang, Hari Purnomo pun saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. 

    “Benar, pegawai di UPT Dinsos Provinsi di Pasuruan, Jawa Timur,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Jumat (31/1/2025). 

     Pasca kecelakaan tersebut, kedua korban yang tewas langsung dievakuasi dan dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang sebelum akhirnya diantarkan ke pihak keluarga. 

    “Kami, di Dinsos Kabupaten Jombang juga ikut menyampaikan belasungkawa sebesar-besarnya,” katanya. 

    Sementara itu Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto menyebut jika mobil Avanza yang membawa dua korban tewas itu terlibat kecelakaan di Tol Jombang-Mojokerto dan hendak menuju ke Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 

    Diketahui, tujuan ke Kabupaten Tulungagung adalah untuk mengikuti istigasah.

    “Mau istigasah di Tulungagung,” ungkapnya.

    “Mobil Avanza ini menabrak truk dari belakang.

    Dua orang tewas di lokasi kejadian.

    Satu orang duduk di posisi bagian depan dan satu orang lagi di belakang.

    Untuk truk saat ini masih kami dalami,” katanya. 
     
    Dua korban tewas juga sudah dievakuasi ke RSUD Jombang.

    Penyebab past kecelakaan kini masih didalami oleh pihak kepolisian. (*)

     

  • Bayi 10 Bulan Hilang Diterjang Banjir Bandang Wera Bima NTB, Sejumlah Akses Jalan Terputus

    Bayi 10 Bulan Hilang Diterjang Banjir Bandang Wera Bima NTB, Sejumlah Akses Jalan Terputus

    Sementara itu, sejumlah akses jalan dan jembatan di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), terputus akibat terjangan banjir bandang.

    “Ada 8 hingga 9 titik longsor yang menutupi jalur Kota Bima – Ambalawi. Mulai dari Desa Kole hingga Tolowata, kemudian di zona ‘Sonco Lumba’ antara Desa Rite dan Tolowata,” ungkap Camat Ambalawi.

    Adapun lokasi jembatan yang longsor yakni Jembatan jalur Kolo, Jembatan Sapui dan Jembatan Ujung Kalate (Penghubung Kota Bima-Ambalawi), Jembatan Tololai (Penghubung Wera-Ambalawi).

    “Sementara jalan yang terputus yakni akses jalan Desa Talapiti, itu untuk sementara yang kami dapatkan informasi-nya,” ujarnya.

    Lebih lanjut Camat menuturkan bencana banjir dan longsor ini juga mengakibatkan bangunan gedung SMP dan SMA Satap Muhammadiyah Rite, Gedung Serba Guna (GSG) Desa Tolowata ambruk dan dua rumah di Desa Mawu terbawa arus banjir.

    “Saat ini tim reaksi cepat dari Basarnas, BPBD, relawan dan kami sedang bergerak guna melakukan pendataan dan evakuasi sejumlah korban yang terdampak,” katanya.

    Hal senada pun disampaikan, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kabupaten Bima, Amiruddin. Akibat banjir dan longsor yang terjadi semua akses masuk di Kecamatan Ambalawi dan Wera tertutup.

    “Relawan kami yang membawa logistik bantuan dan ingin mengevakuasi korban terpaksa melewati jalur di Kecamatan Sape, Wera untuk ke Ambalawi benar-benar terputus total,” ujarnya.

    Menurutnya, kendaraan roda empat tidak bisa masuk kesana. Sementara kendaraan roda dua terpaksa melalui jalur ekstrem melewati reruntuhan jalan jembatan, bebatuan dan arus sungai.

    “Pokoknya akses ke Kecamatan Ambalawi itu benar-benar terputus, kalau kita paksa juga harus lewat jalur yang berbahaya dan menantang,” katanya.

    Material lumpur dan air dari gunung juga menimbun akses jalan dan jembatan di jalur menuju Tolowata dan Nipa. Lumpur itu, setinggi betis orang dewasa sepanjang 12-15 meter.

     

  • Begini Penampakan Motor Anak Punk yang Resahkan Warga di Solo, Diamankan Harus Pakai Alat Berat

    Begini Penampakan Motor Anak Punk yang Resahkan Warga di Solo, Diamankan Harus Pakai Alat Berat

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Tim Sparta Satsamapta Polresta Solo mengamankan lima anak punk yang meresahkan warga yang hendak membeli BBM di SPBU Laweyan Solo.

    Kelima orang itu diamankan karena meminta uang kepada warga secara paksa. Di sisi lain mereka diketahui dipengaruhi minuman keras.

    Kapolresta Solo, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melalui Kasat Samapta, Kompol Arfian Riski Dwi Wibowo membenarkan kejadian itu. Kelima anak punk itu diamankan anggota pada Sabtu (1/2/2025). Mereka masing-masing AP (26) dan FF (28) warga Bukittinggi Sumbar kemudian EF (27), YTP (30) dan DH (30) warga Tasikmalaya Jawa Barat.

    “Di SPBU Laweyan ada sekumpulan anak punk yang sedang meminta-minta uang secara paksa dan dalam keadaan pengaruh miras, sehingga masyarakat yang sedang mengisi BBM merasa takut,” katanya.

    Menurut pengakuan kelima anak punk tersebut, terangnya, mereka meminta minta uang kepada warga digunakan untuk membeli makan serta BBM. Selain itu mereka juga mengakui telah mengkonsumsi miras yang diberi oleh temannya yang sudah mendahului meninggalkan lokasi.

    Kasat Samapta menambahkan, Tim Sparta menyita barang bukti 1 buah kotak dari kayu untuk tempat uang hasil meminta minta dan dua unit sepeda motor tidak layak jalan

    “Selanjutnya kelima anak punk berikut barang bukti tersebut di bawa ke mako Polresta Solo untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur. Untuk Sepeda motor kita serahkan ke Unit Sat Lantas Polresta Solo untuk dilakukan penilangan, sedangkan kelima anak punk tersebut dilakukan penindakan berupa Tipiring,” terangnya. (Ais).

  • Cara Mendaftar Jadi Pangkalan Resmi Gas LPG 3 Kg

    Cara Mendaftar Jadi Pangkalan Resmi Gas LPG 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Pangkalan gas LPG 3 kg kini menjadi satu-satunya jalur resmi pembelian gas bersubsidi setelah pemerintah menetapkan larangan penjualan melalui pengecer atau warung mulai 1 Februari 2025. Aturan baru ini diberlakukan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Bagi pengecer atau individu yang ingin menjadi pangkalan gas LPG 3 kg resmi dari Pertamina, proses pendaftaran kini dapat dilakukan melalui sistem online single submission (OSS).

    Lantas, bagaimana cara mendaftar untuk menjadi agen pangkalan resmi gas LPG 3 kg? Dilansir dari laman resmi MyPertamina, berikut panduan lengkapnya!

    Langkah-langkah Pendaftaran Sebagai Pangkalan Gas LPG 3 kg

    Registrasi melalui situs OSSAkses laman resmi OSS di www.oss.go.id.Klik tombol “Daftar” yang terletak di pojok kanan atas halaman.Isi formulir pendaftaran dengan data lengkap, termasuk NIK, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat email.Centang kolom persetujuan dan klik “Submit”.Periksa email untuk proses aktivasi dan klik tautan aktivasi yang diberikan.Setelah aktivasi berhasil, sistem OSS akan mengirimkan password ke email yang telah didaftarkan.Pengajuan nomor induk berusaha (NIB)Kunjungi laman www.oss.go.id.Masuk ke halaman utama dan pilih menu “Permohonan”.Pilih izin usaha mikro dan kecil (IUMK), kemudian pilih opsi Nomor Induk Berusaha (NIB).Lengkapi profil usaha dan lanjutkan proses pengajuan izin usaha.Setelah data terisi lengkap, klik “Proses NIB” dan “Izin Usaha”.Cetak dokumen NIB setelah proses selesai.Melengkapi data yang dibutuhkanPendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi OSS Indonesia yang tersedia di Google Play Store atau App Store.Proses pengajuan NIB memerlukan informasi lokasi usaha, produk barang/jasa, serta dokumen persetujuan lingkungan.Pendaftaran Melalui Situs Kemitraan Pertamina

    Selain melalui OSS, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui situs resmi Kemitraan Pertamina dengan langkah-langkah berikut:

    Buka situs Kemitraan Patra Niaga dan pilih lokasi pangkalan yang diinginkan.Klik “Registrasi” dan lengkapi dokumen administrasi seperti KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan, serta dokumen pendukung lainnya.Setelah semua persyaratan terpenuhi, instansi terkait akan mengeluarkan surat keterangan penyalur LPG.Persyaratan Menjadi Pangkalan Resmi

    Dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai pangkalan gas LPG 3 kg meliputi:

    Identitas dan legalitas: KTP, NPWP, dan surat izin usaha.Dokumen legalitas usaha: Surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), serta izin lainnya.Dokumen pendukung: Surat referensi bank dan dokumen persetujuan lingkungan.Ketentuan Operasional Pangkalan Resmi

    Pangkalan gas LPG 3 kg resmi harus memiliki papan pengenal yang menandakan status sebagai agen resmi Pertamina. Seluruh aktivitas operasional harus mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh PT Pertamina.

    Dengan mengikuti panduan ini, calon mitra pangkalan gas LPG 3 kg dapat menjalankan proses pendaftaran secara lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  • Prabowo Diskon Tarif Listrik 50%, BPS: Penyumbang Utama Deflasi Januari 2025

    Prabowo Diskon Tarif Listrik 50%, BPS: Penyumbang Utama Deflasi Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi bulanan pada Januari 2025 sebesar 0,76%. Kondisi deflasi ini menjadi yang pertama di tahun ini. Sedangkan terakhir Indonesia mengalami deflasi terjadi pada September 2024.

    Salah satu faktor utama deflasi pada Januari 2025 adalah diskon tarif listrik yang ditetapkan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kompensasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

    Diskon tarif listrik ini menyebabkan deflasi 32,03% dengan andil terhadap IHK sebesar 1,47%.

    “Deflasi ini terjadi akibat adanya diskon 50% bagi pelanggan dengan daya listrik sampai dengan 2.200 VA di Januari 25,” kata Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparan bulanan, Senin (3/2/2025).

    Dia menjelaskan diskon ini berdampak signifikan terhadap penurunan indeks harga konsumen (IHK) pada bulan tersebut.

    Secara historis, perubahan tarif listrik juga pernah tercatat pada Juni dan Agustus 2022 akibat penyesuaian tarif tenaga listrik pada kuartal III 2022. Amalia menegaskan bahwa pencatatan diskon dalam perhitungan inflasi mengikuti Consumer Price Index (CPI) Manual yang menjadi acuan kantor statistik dunia, termasuk BPS.

    “Diskon itu dicatat dalam perhitungan inflasi jika kualitas barang atau jasa sama dengan kondisi normal ,” jelasnya.

    Dengan adanya pencatatan tersebut, BPS memastikan bahwa kebijakan diskon listrik telah memberikan dampak langsung terhadap pergerakan inflasi nasional.

  • Pengecer Dilarang Jual Gas LPG 3 Kilogram, Netizen: Kalau Gak Bikin Susah Rakyat, Bukan Pejabat Indonesia Namanya

    Pengecer Dilarang Jual Gas LPG 3 Kilogram, Netizen: Kalau Gak Bikin Susah Rakyat, Bukan Pejabat Indonesia Namanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan Kementerian ESDM terkait gas LPG 3 kilogram yang dilarang dijual pengecer mendadak menjadi perbincangan publik belakangan ini.

    Bagaimana tidak, kebijakan yang telah ditetapkan sejak 1 Februari kemarin ini dinilai mematikan sumber pendapatan masyarakat.

    Tidak sedikit yang menyemprot si pemangku kebijakan tidak lama setelah penetapan. Khususnya di X, netizen ramai-ramai memberikan respons.

    Seperti seorang netizen yang belakangan ini vokal memberikan kritik, @DavidWijaya82, ia menuding pejabat Indonesia hanya bisa membuat susah masyarakat luas.

    “Kalau gak bikin susah hidup Rakyat, bukan pejabat di Indonesia namanya,” ujar David (2/2/2025).

    David bilang, pangkalan resmi yang dijadikan satu-satunya tempat untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram belum sepenuhnya menjangkau pelosok.

    “Pada gak mikir, dikira pangkalan resmi sudah menjangkau pelosok negeri dengan merata?,” cetusnya.

    Blak-blakan, David meminta Kementerian ESDM untuk tidak menjadikan Jakarta sebagai tolak ukur. Perlu melihat wilayah lain di Indonesia.

    “Makanya otak jangan ngukur Jakarta aja,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi keluhan masyarakat terkait kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di pengecer.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut jika menimbulkan masalah di masyarakat.

    “Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih, sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak,” ujar Prasetyo di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

  • Jurnalis Metro TV Hilang dalam Ledakan Speedboat di Perairan Tidore

    Jurnalis Metro TV Hilang dalam Ledakan Speedboat di Perairan Tidore

    Ternate, Beritasatu.com – Seorang jurnalis Metro TV bernama Sahril Helmi dinyatakan hilang saat sebuah speedboat RIB 04 milik Basarnas Ternate, Maluku Utara, meledak ketika berlayar menuju operasi evakuasi di Kota Tidore Kepulauan, Minggu (2/2/2025) malam sekitar pukul 23.00 WIT.

    Tiga orang tewas dalam meledaknya speedboat milik Basarnas tersebut. Jurnalis Metro TV Sahril Helmi masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. “Untuk korban masih dalam proses pencarian, dan itu merupakan kawan jurnalis,” kata Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Malut, Kombes Pol Azhari Juanda saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

    “Speedboat yang membawa 11 anggota tim evakuasi itu berangkat menolong nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Gita, Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan,” katanya.

    Akibat ledakan tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia. Mereka adalah anggota Ditpolairud Polda Malut Bharatu Mardi Hadji serta dua anggota Basarnas, Fadli M Malagapi dan M Riski Esa.

    Sebanyak tujuh korban selamat telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

    Ketujuh korban selamat itu adalah Kasi Ops Basarnas M Syahran Laturua, Ryan Azur Ali (PNS SAR Kota Ternate), Hamja Djirun (PNS SAR Kota Ternate), Darmanto Rauf (PNS SAR Kota Ternate), Maretang (PNS SAR Kota Ternate), Bripka Irwan Idris (anggota Dit Polairud Polda Malut), dan Bripda Putra Nusantara Ruslan (anggota Dit Polairud).

    Para korban selamat awalnya ditemukan oleh kapal cepat KM Cantika Lestari 10 yang sedang berlayar dari Pelabuhan Gita menuju Manado.

    Mereka kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Gita dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Payahe sebelum akhirnya dipindahkan ke Ternate menggunakan KM Pandudewanata.

    Pencarian terhadap korban hilang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga saat ini. Pihak berwenang juga tengah menyelidiki penyebab ledakan speedboat tersebut.

    Azhari mengungkapkan, ketiga korban meninggal dunia telah dievakuasi ke Ternate menggunakan kapal cepat milik Polairud Polda Maluku Utara.

    “Untuk korban meninggal dunia atas nama Bharatu Mardi Hadji sudah langsung dibawa ke rumah duka, sementara dua korban luka berat langsung dirawat di RSUD Chasan Boesoirie Ternate,” ujarnya.

    Namun, ia belum bisa memberikan keterangan secara perinci mengenai kronologi insiden tersebut. “Kalau kronologis saya belum dapat sampaikan, biar pihak Basarnas saja,” ucapnya.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan penyelidikan penyebab ledakan speedboat, Azhari menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih fokus menangani para korban.

    Ledakan speedboat RIB 04 terjadi sekitar pukul 00.00 WIT saat tim SAR gabungan sedang dalam misi penyelamatan dua nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Gita.
     

  • Di Forum Internasional, PMKRI Soroti Perdagangan Manusia, Masyarakat Adat, dan Krisis Lingkungan – Halaman all

    Di Forum Internasional, PMKRI Soroti Perdagangan Manusia, Masyarakat Adat, dan Krisis Lingkungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) periode 2024-2026 kembali menegaskan perannya di kancah internasional dengan berpartisipasi dalam Forum Internasional yang diselenggarakan oleh International Movement of Catholic Students (IMCS) Asia Pasifik. 

    Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk India, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Nepal, dan Sri Lanka yang berlangsung pada 22-31 Januari 2025.

    Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI, Ferdinandus Wali Ate, menegaskan bahwa keterlibatan PP PMKRI dalam forum ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas lintas negara dalam menyikapi tantangan global yang semakin kompleks.

    “Kami melihat bahwa perdagangan manusia, marginalisasi masyarakat adat, dan krisis lingkungan merupakan isu-isu yang memerlukan perhatian serius dan kerja sama internasional. PP PMKRI hadir untuk memperjuangkan keadilan sosial dengan membangun dialog serta aksi bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Asia Pasifik,” ungkapnya.

    Dalam diskusi yang berlangsung, delegasi PP PMKRI menyoroti peningkatan kasus perdagangan manusia di Indonesia. Merujuk data Global Slavery Index, Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan estimasi jumlah orang yang hidup dalam perbudakan terbesar di dunia.

    Data Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2022 mencatat sekitar 1.200 pekerja migran Indonesia menjadi korban TPPO scamming di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, Jarnas Anti TPPO mencatat ada 248 kasus perdagangan orang sepanjang 2024 yang terdiri dari 87 korban anak dan 212 korban dewasa, dengan kasus terbanyak terjadi di Kepri, Kaltara, dan NTT.

    “Kita perlu memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kerja sama regional untuk mengatasi perdagangan manusia yang semakin kompleks. Tanpa kolaborasi lintas negara, jaringan perdagangan manusia akan terus berkembang dan merugikan masyarakat rentan,” tambah Ferdinandus.

    Selain itu, PP PMKRI juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia. Perubahan iklim, ekspansi industri, serta pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional telah mengancam keberlangsungan hidup mereka.

    Sebagai contoh, masyarakat adat di Kampung Adat Praijing, Sumba Barat, mengalami penurunan hasil panen akibat musim kemarau panjang yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sementara proyek food estate di Papua Selatan telah merugikan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Yahukimo.

    Delegasi PP PMKRI menyerukan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Mereka menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan pembangunan harus dijamin, salah satunya dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA).

    Dalam isu lingkungan, PP PMKRI menyoroti dampak signifikan perubahan iklim terhadap ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat adat.

     Hutan yang terdegradasi tidak hanya mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon, tetapi juga mengancam mata pencaharian dan kebudayaan masyarakat adat.

    Eksplorasi geotermal di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Flores, NTT, juga menjadi perhatian karena dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, tetapi justru menyebabkan kerusakan lingkungan serta memunculkan persoalan sosial baru.

    “Kita harus memahami bahwa perlindungan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial. PP PMKRI berkomitmen untuk mengadvokasi kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat yang terdampak langsung oleh eksploitasi sumber daya alam,” kata Ferdinandus.

    Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Astra Tandang, turut menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan orang muda Katolik dalam isu-isu sosial dan lingkungan.

    “Partisipasi kami dalam forum ini menegaskan komitmen PP PMKRI dalam memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kami mendorong implementasi ensiklik Laudato Si’ sebagai pijakan dalam menjaga lingkungan dan mengajak seluruh orang muda serta mahasiswa Katolik untuk berpartisipasi aktif dalam perayaan Yubileum 2025 sebagai momentum refleksi dan aksi nyata bagi bumi kita.”

    Kehadiran PP PMKRI dalam forum internasional ini menunjukkan peran aktif mereka dalam diplomasi lintas gerakan masyarakat sipil di Asia Pasifik, serta komitmen untuk terus berkontribusi dalam menyelesaikan isu-isu krusial yang dihadapi kawasan ini.

  • Pengecer Penting, tapi Harus Didata

    Pengecer Penting, tapi Harus Didata

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengusulkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang penataan penjualan LPG 3 kg. Menyusul terjadinya keluhan warga imbas kelangkaan gas LPG 3 kg.

    “Penjelasan dari Kementerian ESDM sangat penting untuk meredam kebingungan dan kegundahan warga serta menegaskan bahwa penjualan LPG 3 kg tetap masih bisa dilakukan melalui pangkalan-pangkalan resmi dari agen-agen penjualan,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Februari 2025.

    Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menegaskan, penataan harus segera dilakukan terhadap para pengecer yang selama ini keberadaannya paling dekat dengan hunian masyarakat.

    “Penataan penting dan sebaiknya dilakukan segera agar para pengecer tetap bisa menjual LPG 3 kg melalui sistem pendataan dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.

    Menurutnya, para pengecer adalah ujung tombak penjualan ritel yang langsung dapat diakses masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

    “Kehadiran pengecer penting agar masyarakat tidak perlu menghabiskan ongkos membeli LPG 3 kg di agen-agen penjualan yang sangat mungkin lokasinya jauh dari tempat tinggal warga,” ucapnya.

    Eddy mengungkapkan, pemantauan terhadap pricing policy sering berada di luar jangkauan pemerintah karena harga jual LPG 3 kg di pengecer bisa berbeda-beda.

    “Namun jika para pengecer ini terdaftar resmi dan terpantau aktivitas jual belinya secara digital, pemerintah bisa mengontrol aktivitas penjualan dan masyarakat tidak akan terkendala membeli LPG 3 kg di lingkungan tempat tinggalnya,” tuturnya.

    Di samping itu, Eddy berpandangan bahwa usaha LPG 3 kg ini memang kompleks. Di satu pihak ini adalah usaha retail yang perlu menyentuh masyarakat sampai ke pelosok negeri. Namun, di sisi lain pihak LPG 3 kg adalah produk subsidi yang wajib diawasi distribusinya karena rawan penyalahgunaan dan sering salah sasaran.

    “Dari tahun ke tahun volumenya naik dan sekira 70-75 persen LPG ini kita impor, sehingga menguras devisa,” ujarnya.

    Untuk itu Eddy mengusulkan agar tata cara penjualan LPG 3 kg dievaluasi dengan memperbaiki data penerima subsidi, menentukan sistem penyaluran subsidinya (langsung ke penerima atau tetap seperti yang berlaku saat ini) dan memperketat sistem pengawasannya di lapangan.

    “Karena pengecer umumnya adalah pelaku UMKM, tidak ada salahnya jika mereka didaftarkan secara resmi, diberikan pelatihan bahkan penghargaan jika berkinerja baik dan jujur,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banjir Bandang Terjang 2 Kecamatan di Bima, 8 Orang Dilaporkan Hilang

    Banjir Bandang Terjang 2 Kecamatan di Bima, 8 Orang Dilaporkan Hilang

    Bima, Beritasatu.com – Banjir bandang melanda dua kecamatan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (2/2/2025) pukul 19.00 Wita. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan luapan air dari pegunungan yang membawa material kayu dan batu, merendam permukiman warga di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi.

    Hingga Senin (3/2/2025), dilaporkan delapan orang hilang akibat terseret banjir bandang di Bima ini. Satu orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia atas nama Irma (40), sementara tujuh lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan.

    Berikut daftar nama korban yang masih hilang yaitu atas nama Ibrahim (75), Yani (28), Juliani (32), Aisah (5), Irgi (4), One (10 bulan), dan satu orang belum diketahui identitasnya.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ahmadi menjelaskan, sejak 29 Januari 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis peringatan dini cuaca ekstrem yang berlaku hingga 3 Februari 2025.

    “BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini bahwa dua wilayah di NTB, termasuk Kabupaten Bima, akan mengalami curah hujan tinggi dan berkepanjangan. Dari 29 Januari hingga 2 Februari, hujan terus turun dengan intensitas tinggi di beberapa daerah,” ujar Ahmadi. Senin (3/2/2025).

    Menurut Ahmadi, hujan dengan intensitas tinggi yang terus berlangsung menyebabkan debit air meningkat, terutama di wilayah hilir dekat pantai seperti Kecamatan Wera. “Puncaknya terjadi pada Minggu (2/2/3035) malam, yang mengakibatkan sungai meluap dan menghanyutkan beberapa rumah panggung beserta penghuninya,” tambahnya.

    Banjir bandang terjadi saat sebagian besar warga sedang beristirahat di rumah, sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan diri. “Banjir bandang memiliki daya rusak yang lebih besar dibandingkan genangan air biasa. Kecepatannya yang tinggi menyebabkan rumah-rumah hanyut dalam waktu singkat,” jelas Ahmadi.

    Selain korban jiwa, banjir bandang di Bima ini juga menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada infrastruktur dan rumah warga. Beberapa fasilitas umum seperti jembatan dan jalan desa juga dilaporkan rusak akibat terjangan air.

    Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, serta relawan masih terus melakukan pencarian terhadap tujuh korban yang belum ditemukan. Proses pencarian sempat terkendala oleh medan yang sulit serta arus sungai yang masih deras.

    “Kami masih berupaya mencari korban yang hilang dengan menyisir sepanjang aliran sungai dan daerah pesisir. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan,” ujar Ahmadi.

    Selain pencarian korban, bantuan darurat berupa makanan, selimut, dan obat-obatan juga mulai disalurkan kepada warga terdampak banjir bandang di Bima ini. Pemerintah daerah bersama BPBD NTB tengah mendata jumlah rumah yang rusak dan merancang upaya pemulihan pascabencana.