Xcloud.id

Blog

  • DPR: Tak ada keinginan tunda pelantikan kepala daerah Pilkada 2024

    DPR: Tak ada keinginan tunda pelantikan kepala daerah Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengaku pihaknya tidak memiliki keinginan untuk menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

    “Saya kira tadi rapat ini terbuka pers bisa melihat, masyarakat bisa melihat bahwa ada kesenyawaan dan kesepahaman antara kita semua. Tidak ada keinginan menunda menunda yang ada justru ingin menegakkan sejumlah aturan dengan mempertahankan prinsip secepat-cepatnya,” kata Rifqi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan pengumuman resmi terkait pelaksanaan pelantikan kepala daerah akan diumumkan langsung oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk digelar pelantikan kepala daerah.

    Ia pun mengaku sebelumnya telah mengusulkan tanggal 18, 19, 20 Februari untuk digelar pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) ke Presiden Prabowo.

    “Kita mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden dan presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (Februari), hari Kamis,” kata Tito dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Tito menjelaskan tanggal itu dipilih setelah pihaknya menyesuaikan dengan putusan dismissal yang akan digelar MK.

    Selain itu, dia mengungkapkan pelantikan kepala daerah secara bertahap pun akan berlangsung di Jakarta sesuai ketentuan hukum yang ada. Pasalnya, sampai saat ini Jakarta masih berstatus ibu kota negara secara sah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ibu di Tangsel Meninggal Usai Antre Elpiji 3 Kg, Korban Ucap Allahuakbar Sebelum Nafas Terakhir – Halaman all

    Ibu di Tangsel Meninggal Usai Antre Elpiji 3 Kg, Korban Ucap Allahuakbar Sebelum Nafas Terakhir – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Seorang ibu rumah tangga, Yonih (62), warga kawasan jalan Beringin, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia pada Senin (3/2/2025), diduga karena kelelahan usai mengantre tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram.

    Korban sempat dilarikan ke rumah sakit sesaat pingsan usai antre membeli gas 3 Kg.

    Namun di sana dirinya dinyatakan telah meninggal dunia.

    Korban Yonih pun sempat mengucapkan takbir sebelum menghembuskan nafas terakhirnya.

    “Dia ngomong ‘Allahuakbar, Allahuakbar’, terus saya ajak ngomong sudah enggak nyaut (menjawab). Saya minumin saja sudah tidak mau. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata, sampai di sana sudah tidak ada, sudah meninggal dunia,” ujar Rohaya, kerabat Yonih, di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2025).

    Rohaya menceritakan semula Yonih sempat mengantre gas elpiji sekitar 500 meter dekat rumahnya.

    Kejadian bermula ketika Yonih terlihat sedang membawa dua tabung gas kosong pada pukul 11.00 WIB. 

    “Pagi masih ketemu saya di depan, saya tanya mau kemana, dia bilang mau ngantri gas bawa tabung gas dua masih kosong, tapi disuruh pulang lagi suruh pakai KTP,” ungkapnya.

    Saat itu, Rohaya mengatakan bahwa Yonih mengaku ingin mengantre membeli gas.

    Namun diminta pulang karena pembelian gas bersubsidi hanya bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Korban kembali ke rumah untuk menyelesaikan urusan, termasuk membayar sayuran yang dibeli.

    Tak lama kemudian, korban berangkat kembali untuk membeli gas dan beristirahat sejenak di laundry dekat pangkalan gas.

    “(Sampai akhirnya) dijemput lah sama menantunya. Pas sampai di rumah langsung pingsan. Dia sudah bawa tabung gas dapat,” kata Rohaya.

    Setibanya di rumah, lanjut Rohaya, Yonih pingsan usai berhasil mendapatkan gas berwarna hijau itu. 

    Yonih langsung dilarikan ke Rumah Sakit Permata.

    Namun setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

    Penyebab Elpiji 3 Kg Langka

    Sejumlah wilayah di Indonesia mulai merasakan gas elpiji 3 kilogram langka di pasaran.

    Lantas apa penyebab gas elpiji 3 kg langka?

    Diketahui, per 1 Februari 2025, pengecer tidak lagi diperbolehkan menjual gas elpiji 3 kg .

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji bersubsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. 

    “Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Pengecer yang ingin menjadi pangkalan dapat mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 

    “Nomor induk perusahaan diterbitkan melalui OSS. Kalau pengecer ingin jadi pangkalan, perseorangan pun boleh daftar,” katanya.

    Dikutip dari Kompas.com, lanjut Yuliot, sistem OSS sudah terintegrasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Sehingga proses pendaftaran bisa dilakukan lebih mudah.

    Setelah kebijakan ini berlaku, distribusi elpiji 3 kg akan langsung dari pangkalan ke konsumen tanpa melalui pengecer.

     

  • Aiptu Kusno dan Aipda Roy Tak Cuma Sekali Palak Sejoli, Sudah Lakukan Tahun Lalu, Peroleh Rp600 Ribu – Halaman all

    Aiptu Kusno dan Aipda Roy Tak Cuma Sekali Palak Sejoli, Sudah Lakukan Tahun Lalu, Peroleh Rp600 Ribu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua anggota Polrestabes Semarang yaitu Aiptu Kusno dan Aipda Roy Legowo ternyata tidak cuma sekali melakukan pemalakan.

    Nyatanya, mereka pernah melakukan hal serupa pada Maret 2024 dengan korban berinisial R (20).

    Dikutip dari Tribun Jateng, R mengaku pemalakan oleh Aiptu Kusno dan Aipda Roy terjadi ketika dirinya tengah bersama dengan pacarnya di dalam mobil dekat SPBU Universitas Diponegoro (Undip), Tembalang, Semarang.

    Dalam mobil tersebut, R mengaku tengah menyantap nasi goreng bersama pacarnya.

    “Kami beli nasi goreng karena di lapaknya penuh maka kami makan di dalam mobil,” ceritanya, Senin (3/2/2025).

    Saat tengah asyik menyantap nasi goreng, R mengaku ada tiga orang yang mengetuk pintu kaca mobilnya sembari menyorotkan senter.

    Tiba-tiba, mereka menuduh R dan pacarnya tengah melakukan tindakan tidak senonoh. R pun mengaku kepada ketiga orang tersebut tengah makan nasi goreng bersama dengan pacarnya.

    Tuduhan ketiga polisi tersebut pun membuat R dan pacarnya panik. Akibatnya, mereka pun dibawa masuk ke mobil pelaku.

    Sementara, mobil miliknya dibawa oleh pelaku lainnya.

    Saat berada di mobil pelaku tersebut, R dan pacarnya diintimidasi dan tetap dituduh melakukan tindakan asusila.

    Mereka, kata R, langsung meminta uang sebesar Rp20 juta. Namun, korban pun menawar dan disepakati untuk memberi uang sebesar Rp600 ribu.

    Kesepakatan itu terjadi karena korban mengaku sebagai anak anggota polisi.

    “Saya bilang anak anggota (polisi) akhirnya mereka mau dibayar Rp600 ribu,” kata R.

    Setelah itu, korban langsung diturunkan ke sebuah ATM dan mengambil uang Rp600 ribu untuk diserahkan ke pelaku.

    Barang Korban di Dalam Mobil Raib

    Setelah diberi uang, R kembali menerima kunci mobil miliknya. Sementara, pelaku langsung pergi.

    “Mereka lantas pergi sembari menyerahkan kunci mobil saya yang sebelumnya disita,” paparnya. 

    Lalu, ketika mengecek barang yang berada di dalam mobilnya, R menyadari adanya barang miliknya yang raib seperti jam tangan dan dua bungkus rokok.

    Lebih lanjut, R mengaku baru berani buka suara terkait tindakan Aiptu Kusno dan Aipda Roy Legowo setelah adanya kejadian pemalakan yang dilakukan kedua pelaku terhadap sejoli di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Kuningan,Semarang Utara, Kota Semarang, Jumat (31/1/2025) malam.

    “Saya yakin masih ada banyak korban lain tapi sama seperti saya yakni takut melaporkan,” beber warga Semarang ini.

    Sebelumnya, pernyataan berbeda disampaikan oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes M Syahduddi terkait aksi yang dilakukan Aiptu Kusno dan Aipda Roy.

    Syahduddi menyebut Aiptu Kusno dan Aipda Roy baru pertama kali melakukan aksi pemalakan.

    “Baru pertama kali,” kata Syahduddi, Senin (3/2/2025).

    Aiptu Kusno dan Aipda Roy Jadi Tersangka, Terancam Dipecat

    Di sisi lain, Syahduddi menuturkan, Aiptu Kusno dan Aipda Roy telah ditetapkan menjadi tersangka terkait pemalakan yang dilakukannya.

    Adapun mereka dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

    Selain itu, kata Syahduddi, kedua tersangka juga terancam dipecat.

    “Kami sudah melakukan gelar perkara dengan Bidpropam Polda Jateng dan sudah dinyatakan terbukti melakukan kode etik polri. Penanganan sudah dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jateng,” tuturnya.

    Kronologi Pemalakan

    Pemalakan oleh Aiptu Kusno dan Aipda Roy dilakukan terhadap sejoli berinisial MRW (18) dan MMX (17) yang tengah berduaan di dalam mobil yang terparkir di daerah Terang Bangsa, Semarang Barat, Jumat (31/1/ 2025) pukul 21.00 WIB.

    Lalu, Aiptu Kusno, Aipda Roy, dan seorang warga sipil tiba-tiba mendatangi mereka yang mengendarai mobil berwarna merah.

    Para pelaku lantas menggertak kedua korban sembari mencabut kunci mobil korban dan meminta KTP-nya.

    Korban lalu disuruh untuk masuk mobil pelaku. Di dalam mobil itu, korban dipalak para pelaku supaya membayar Rp2,5 juta.

    Lantas, korban digiring oleh pelaku ke ATM di daerah Telaga Mas Semarang Utara, untuk mengambil uang sebesar Rp2,5 juta.

    Selepas menyerahkan uang tunai ke para pelaku kemudian meminta KTP dan kunci mobilnya.

    Namun, pacar korban berteriak-teriak histeris sehingga memancing warga sekitar yang langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Semarang Utara.

    Berhubung dikerumuni massa, para pelaku sempat mengembalikan uang korban sebesar Rp1 juta.

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jateng dengan judul “Fakta Baru Kasus Polisi Peras Pasangan Kekasih di Kota Semarang, Ada Korban Lain”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jateng/Rival Al Manaf/Rahdyan Trijoko Pamungkas)

  • PBNU Sebut Masih Belum Dapat Investor untuk Urus Tambang

    PBNU Sebut Masih Belum Dapat Investor untuk Urus Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengaku belum mendapatkan investor untuk membantu organisasinya dalam upaya pengelolaan tambang.

    Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    “Belum, belum. Pada saatnya nanti akan dilaporkan. Masih dalam proses. Masih sedang cari. Kami bicara sana sini lah,” ujarnya kepada wartawan.

    Di sisi lain, Gus Yahya juga buka suara terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Minerba yang memberikan lampu hijau bagi perguruan tinggi atau kampus untuk dapat izin tambang.

    Mengingat, NU juga mengelola perguruan tinggi, Yahya menyebut masih menunggu penggodokan aturan baru tersebut. Dia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada parlemen dan pemerintah.

    Kendati demikian, dia mengaku bahwa DPR sudah mengundang NU untuk berdiskusi soal aturan itu.

    “Prinsipnya, apapun agenda yang untuk kemaslahatan masyarakat, kewajiban NU untuk mendukung dan berkontribusi. Nah soal kebijakannya, kebijakannya itu apa? Terserah kepada pemerintah, terserah kepada DPR. Undang-undangnya seperti apa, terserah pada parlemen,” pungkas Yahya.

  • Viral Peredaran LPG 3 Kg Pink Nonsubsidi, Bos Pertamina Bilang Begini

    Viral Peredaran LPG 3 Kg Pink Nonsubsidi, Bos Pertamina Bilang Begini

    Jakarta –

    Munculnya Bright Gas 3 kg atau LPG pink menjadi buah bibir di tengah transisi pengecer ke pangkalan. Foto LPG 3 kg nonsubsidi itu beredar luas di media sosial.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pun buka suara. Ia menegaskan pertamina hanya menjual LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg untuk kategori nonsubsidi.

    “Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pada saat ini Pertamina hanya menjual untuk yang nonsubsidi hanya kemasan 5,5 kilo dan 12 kilo. Jadi tidak ada 3 kilogram yang berwarna pink yang nonsubsidi,” ujar Simon dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Simon menjelaskan produk tersebut memang pernah beredar tahun 2018 sebanyak 2 ribu tabung dan selama 6 bulan. Peredarannya pun terbatas hanya di wilayah Jakarta dan Surabaya.

    “Itu pernah ada pada tahun 2018 ketika sedang melakukan uji pasar dan itu juga hanya dilakukan selama 6 bulan yaitu 2 ribu tabung di Jakarta dan seribu tabung di Surabaya untuk melihat pasar kepada kalangan menengah yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan ukuran yang jauh lebih kecil,” tambah Simon.

    Oleh karena itu ia menegaskan peredaran produk tersebut adalah hoakas. “Namun itu adalah tahun 2018 sehingga kami sampaikan berita itu adalah berita hoaks,” tegas dia.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan produk tersebut diluncurkan tahun 2018. Meskipun saat ini barang itu dianggap seolah-olah beredar di masyarakat.

    Bahlil lalu menuding ada pihak yang tidak nyaman dengan pilihan pemerintah menata ulang pendistribusian LPG 3 kg. Padahal ia menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib pengecer.

    “Memang Pertamina nggak pernah mengeluarkan, itu 2018 tapi ini kan di seolah-olah bahwa ada nah jawabannya seperti apa. Memang ada yang tidak nyaman ketika kita mau tertibkan proses untuk pendistribusian daripada pengecer, tapi kita sayangi, kita hormati pengecer dan pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk rakyat,” tutup Bahlil.

    (ily/hns)

  • Hakim Pertanyakan SIM Huang Renyi, WNA yang Tabrak Kakak Adik Hingga Tewas

    Hakim Pertanyakan SIM Huang Renyi, WNA yang Tabrak Kakak Adik Hingga Tewas

  • Viral Pengemudi Pakai Pelat Nomor Jepang di Malang, Polisi Langsung Tindak

    Viral Pengemudi Pakai Pelat Nomor Jepang di Malang, Polisi Langsung Tindak

    Malang (beritajatim.com) – Kota Malang kembali dihebohkan dengan aksi pengemudi mobil yang menggunakan pelat nomor berbahasa Jepang. Video mobil Honda Jazz berplat asing tersebut viral di media sosial, memicu spekulasi warganet bahwa kendaraan itu milik warga negara asing (WNA) asal China.

    Menanggapi laporan masyarakat, Satlantas Polresta Malang Kota segera melakukan penyelidikan. Pemilik mobil akhirnya berhasil diamankan dan diketahui sebagai Dimas Hadi, warga Pasuruan yang berdomisili di Malang.

    “Kami langsung melakukan penelusuran melalui CCTV Kota Malang, mencari informasi rekanan dan teman komunitas sampai ke medsos. Akhirnya berhasil kami amankan,” ujar Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitriansyah, Senin (3/2/2025).

    Dimas pun langsung diberikan sanksi tilang karena melanggar Pasal 280 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai aturan.

    Mobil beserta plat nomor ilegal tersebut diamankan di Mako Polresta Malang Kota, dan Dimas diminta menggantinya dengan plat resmi serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

    “Pelanggar sudah ditindak dengan tilang, karena Pasal 280 terkait TNKB dan yang bersangkutan bersedia meminta maaf. Ini sebagai pembelajaran agar kita tetap mematuhi aturan yang ada demi keselamatan kita bersama,” tambah Agung.

    Dalam keterangannya, Dimas mengaku menyesali perbuatannya. Ia membeli pelat nomor tersebut melalui e-commerce pada 20 Desember 2024 dan menggunakannya hanya untuk membuat konten video. Kini, ia harus menjalani sidang tilang dengan denda sekitar Rp500 ribu.

    “Ini cuma buat konten video aja saya pakai sekali. Belinya online 20 Desember 2024. Saya menyesal dan mohon maaf karena kendaraan tidak sesuai dengan aturan,” ujar Dimas.

    Kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak sembarangan menggunakan atribut kendaraan yang tidak sesuai aturan, karena dapat berujung pada sanksi hukum. [luc/suf]

  • Ucap ‘Allahuakbar, Allahuakbar’, Lansia di Tangsel Meninggal Usai Bolak-Balik dan Antre Gas Elpiji

    Ucap ‘Allahuakbar, Allahuakbar’, Lansia di Tangsel Meninggal Usai Bolak-Balik dan Antre Gas Elpiji

    TRIBUNJAKARTA.COM – Yonih (62), lansia di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel) meninggal dunia setelah bolak-balik dan mengantre demi mendapatkan gas elpiji 3 kg, Senin (3/2/2025).

    Sang nenek sempat beberapa kali mengucap takbir dalam sakratulmautnya, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di perjalanan menuju rumah sakit.

    Rohaya sempat menyaksikan Yonih, kerabatnya, bolak-balik untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg.

    Dari rumah Yonih, di Jalan Beringin, RT 1 RW 7, pangkalan gas elpiji berjarak 500 meter.

    Rohaya melihat Yonih sedang membawa dua tabung gas kosong pada pukul 11.00 WIB. 

    Jarak yang cukup jauh harus ditempuh Yonih dobel.

    Saat pertama datang, ia tidak diperkenankan membeli gas karena tidak membawa KTP.

    “Pagi masih ketemu saya di depan, saya tanya mau kemana, dia bilang mau ngantre gas bawa tabung gas dua masih kosong tapi disuruh pulang lagi suruh pake KTP,” kata Rohaya kerabat Yonih di Pamulang, Senin (3/2/2025), dikutip dari TribunTangerang.

    Yonih kembali ke rumah mengambil KTP dan sempat membeli sayur terlebih dahulu.

    Tak lama kemudian, Yonih berangkat kembali untuk membeli gas dan beristirahat sejenak di laundry dekat pangkalan gas.

    “(Sampai akhirnya) dijemput lah sama menantunya pas sampai di rumah langsung pingsan dia sudah bawa tabung gas dapet,” kata Rohaya.

    Setibanya di rumah, Rohaya mengatakan. Yonih pingsan usai berhasil mendapatkan gas berwarna hijau itu. 

    Yonih langsung dilarikan ke Rumah Sakit Permata, namun sayangnya, setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

    “Dia ngomong ‘Allahuakbar, Allahuakbar’, terus saya ajak ngomong udah enggak nyaut (menjawab). Saya minumin aja sudah tidak mau. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata, sampai di sana sudah tidak ada, sudah meninggal dunia,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, saat ini pembelian gas bersubsidi hanya dapat dilakukan di pangkalan gas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

    Kebijakan ini diberlakukan untuk mengontrol distribusi gas subsidi agar tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan yang bisa merugikan warga yang berhak.

    Kebijakan tersebut membuat pangkalan gas elpiji di banyak titik dipadati antrean.

    Warga harus lebih menyiapkan waktu dan tenaga untuk mendapatkan gas melon itu.

    Bahkan di sejumlah daerah, model distribusi baru itu mengakibatkan kelangkaan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • AHY Hanya Lempar Senyum Saat Ditanya Soal Pemangkasan Anggaran IKN

    AHY Hanya Lempar Senyum Saat Ditanya Soal Pemangkasan Anggaran IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak memberi jawaban dan melempar senyum terkait pemangkasan anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Hal ini dilakukannya saat pewarta menanyakan terkait dengan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang dimulai era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Mengingat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memang mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    “Makasih ya semuanya,” kata AHY kepada wartawan sebelum memasuki ruang Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Memakan waktu hingga 2 jam, peliput Istana masih menunggu terkait dengan nasib Ibu Kota yang dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut. Bagaimana tidak, infrastruktur yang sangat dikejar Jokowi ini terlihat melempem saat berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ke luar dan kembali bertemu dengan wartawan. AHY menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan terkait progres pembangunan IKN.

    Dia menekankan bahwa tentu harapannya pemerintah bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti mereka selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional.

    AHY menuturkan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.

    “Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” imbuhnya.  

    Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan IKN, AHY memastikan bahwa pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025—2029.

    “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Mantan Menteri ATR/BPN era Jokowi itu menyampaikan bahwa tim penguatan basic design yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat.

    Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.

    “Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” katanya.

    Ketua Umum Partai Demokrat itu pun menyampaikan harapannya agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Ia juga akan terus melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden dalam kesempatan pertama.

    “Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Pak Presiden,” tandas AHY.

  • Sudinsos jakbar kembali jaring 100 lebih PMKS pada Januari 2025

    Sudinsos jakbar kembali jaring 100 lebih PMKS pada Januari 2025

    Angka tersebut hampir sama dengan jumlah PMKS yang terjaring pada Januari tahun lalu

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Barat kembali menjaring 102 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama periode 1-31 Januari 2025.

    Angka tersebut hampir sama dengan jumlah PMKS yang terjaring pada Januari tahun lalu, yakni 106 orang, jelas Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Suprapto di Jakarta, Senin.

    Suprapto menyebut selama Januari 2025 golongan PMKS yang paling banyak dijangkau adalah gelandangan yakni sebanyak 47 orang, selanjutnya orang dengan gangguan jiwa 36 orang, pemulung empat orang, pengemis satu orang serta golongan PMKS lainnya 14 orang.

    “Mereka yang terjangkau langsung dibawa dan diserahkan ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan,” jelasnya.

    Ia menambahkan penjangkauan rutin digelar di titik-titik rawan PPKS di delapan wilayah kecamatan se Jakarta Barat, seperti perempatan atau lampu merah. Penjangkauan PPKS dalam rangka penegakan Perda No 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025