Xcloud.id

Blog

  • Kemenkes Siapkan Obat untuk Bantu Proses Berhenti Merokok – Halaman all

    Kemenkes Siapkan Obat untuk Bantu Proses Berhenti Merokok – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berhenti merokok merupakan tantangan besar bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang sudah merokok dalam waktu lama. 

    Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia tengah mengembangkan berbagai strategi untuk membantu lebih banyak perokok berhenti, termasuk melalui layanan quitline dan Unit Berhenti Merokok (UBM).

    Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, UBM saat ini belum tersedia secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia. 

    Oleh karena itu, Kemenkes berencana mendorong institusi seperti kampus untuk menyediakan UBM. 

    Langkah ini bertujuan untuk mendorong upaya berhenti merokok melalui fasilitas yang lebih mudah diakses.

    “Selain itu, kami juga akan melakukan screening rutin bagi mahasiswa dan dosen di kampus, agar mereka dapat diberikan bimbingan dalam upaya berhenti merokok,” kata dr. Siti Nadia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Kemenkes saat ini masih mengandalkan konseling sebagai metode utama dalam membantu perokok berhenti. 

    Konseling ini dilakukan untuk mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap dan memotivasi perubahan aktivitas fisik. 

    Meskipun begitu, dr. Siti Nadia menjelaskan bahwa pada tahun ini, Kemenkes akan mulai menguji penggunaan obat untuk mendukung proses berhenti merokok.

    “Kami akan memantau perkembangan studi terkait efektivitas obat ini dan mempertimbangkan apakah metode Tobacco Harm Reduction (THR) bisa diterapkan secara lebih luas bagi perokok yang ingin berhenti,” jelas dr. Siti Nadia.

    Untuk mendukung kebijakan ini, Kemenkes juga menekankan pentingnya pendekatan dari hulu ke hilir, dengan fokus pada pencegahan merokok sejak dini. 

    Dr. Siti Nadia mengungkapkan bahwa lebih baik mencegah orang mulai merokok daripada harus menangani penyakit yang timbul akibat merokok.

    “Jika sudah masuk tahap intervensi, berarti kita berbicara tentang penanganan penyakit, yang tentu lebih mahal dari segi biaya,” ungkapnya.

    Dengan berbagai upaya ini, Kemenkes berharap jumlah perokok yang berhasil berhenti akan meningkat, sehingga dapat menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari dampak buruk rokok.

    Sebagai informasi tambahan, penerapan THR adalah beralih dari rokok ke alternatif yang lebih rendah risiko.

    Misalnya rokok-rokok alternatif seperti vape, oral nicotine pods, juga e-cigarettes. 

    Produk-produk ini sebenarnya merupakan bagian dari metode THR.

    Namun jika dapat berhenti total tanpa alternatif tersebut sangat diutamakan.

  • Pesta Seks Sesama Jenis di Jaksel Dibiayai 2 Pria demi Kesenangan Pribadi Megapolitan 3 Februari 2025

    Pesta Seks Sesama Jenis di Jaksel Dibiayai 2 Pria demi Kesenangan Pribadi Megapolitan 3 Februari 2025

    Pesta Seks Gay di Jaksel Dibiayai 2 Pria demi Kesenangan Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pesta seks gay yang melibatkan 56 pria di sebuah hotel di Jakarta Selatan, Sabtu (1/2/2025), digelar tanpa dipungut biaya alias gratis. 
    Acara tersebut dibiayai oleh pria berinisial RH alias R dan RE alias E. Sementara, satu pria lain berinisial BP alias D merekrut para peserta dengan menghubungi mereka secara langsung.
    “Dari 20 peserta awal yang dihubungi oleh tersangka D, mereka kemudian mengajak rekan-rekan lain yang tertarik untuk bergabung dalam acara ini,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin (3/2/2025).
    Berdasarkan pemeriksaan, penyelenggara tidak memungut biaya dari peserta karena tujuan utama mereka adalah kepuasan dan kesenangan pribadi.
    Setelah seluruh peserta berkumpul di kamar hotel, tersangka BP menutup pintu dan mengajak peserta untuk menikmati acara tersebut.
    “Saat acara dimulai, tersangka D mengimbau peserta untuk ‘
    have fun
    ’ dan menikmati
    event
    tersebut. Jika ada pasangan yang tidak cocok, peserta diminta untuk tidak menolak secara kasar,” kata Ade Ary.
    Para peserta kemudian membuka pakaian mereka dan diberikan label identitas berupa stiker yang ditempel di bahu.
    Stiker tersebut berfungsi untuk membedakan peran dalam acara. Peserta yang mengenakan stiker berperan seolah sebagai perempuan dan yang tanpa stiker sebagai laki-laki.
    “Stiker ini menyala dalam gelap karena berbahan
    glow in the dark
    ,” jelasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek kamar 2617 di sebuah hotel di Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (1/2/2025) pukul 21.00 WIB.
    Sebanyak 56 pria ditangkap lalu digiring ke Polda Metro Jaya. Sementara, tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah RH alias R, RE alias E, dan BP alias D.
    Saat penggerebekan, polisi menyita pemesanan kamar hotel, alat kontrasepsi atau kondom, sabun mandi, dan obat anti Human Immunodeficiency Virus (HIV).
    Polisi menjerat tiga tersangka dengan Pasal 33 juncto Pasal 7 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta/atau Pasal 36 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan/atau Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencabulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perang Jadi Senjata Makan Tuan, Ekonomi Israel Babak Belur

    Perang Jadi Senjata Makan Tuan, Ekonomi Israel Babak Belur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perekonomian Israel dilaporkan semakin terpuruk pasca melakukan serangan ke Jalur Gaza pada Oktober 2023, yang kemudian meluas ke Lebanon. Situasi ini terlihat dalam laporan Arab Center Washington DC.

    Laporan tersebut, seperti dikutip Senin (3/2/2025), mengatakan Israel memasuki perang dengan situasi ekonomi yang tidak stabil akibat keretakan politik dalam masyarakat Israel tahun lalu. Ini juga didukung oleh kemerosotan ekonomi global, dan harga, inflasi, dan suku bunga yang tinggi.

    Biaya dan kerugian ekonomi dan finansial akibat perang terdiri dari biaya langsung operasi militer serta kerugian tidak langsung yang berlangsung dalam jangka menengah dan panjang. Salah satu biaya paling langsung dari perang di Gaza adalah penarikan sekitar 300.000 tentara cadangan pada awal perang.

    “Hal ini berarti pemerintah Israel akan menanggung biaya wajib militer, dan ekonomi Israel akan menanggung biaya produksi karena ketidakhadiran mereka dalam angkatan kerja,” demikian keterangan laporan tersebut.

    Menurut Kementerian Keuangan Israel, biaya langsung ke kas negara untuk satu hari bagi 100.000 prajurit cadangan adalah sekitar 70 juta shekel dalam bentuk gaji.

    Angka ini belum final; ada biaya tambahan yang terkait dengan tempat tinggal dan makanan prajurit-prajurit ini, sehingga angkanya mendekati 100 juta shekel per hari. Ada juga biaya tidak langsung yang tercermin dalam hilangnya hasil produksi, yang juga diperkirakan sebesar 100 juta shekel per hari.

    Melihat data di atas, perkiraan total biaya langsung adalah sekitar 200 juta shekel atau Rp 1,1 miliar per hari. Menurut Kementerian Keuangan, biaya setiap hari dalam perang, dalam bentuk peralatan, amunisi, dan prajurit cadangan, adalah satu miliar shekel.

    “Bank Israel dan Kementerian Keuangan memperkirakan biaya finansial perang di Gaza, hingga Mei 2024, mencapai 250 miliar shekel, yang mencakup biaya militer dan kerugian finansial langsung dan tidak langsung akibat perang. Ada juga perkiraan bahwa biaya perang setelah meluas ke Lebanon mencapai 300 miliar shekel,” kata laporan tersebut.

    Selain biaya langsung perang, Israel juga mengalami lonjakan anggaran pertahanan.

    Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2023 sebelum pecahnya perang berjumlah sekitar 60 miliar shekel. Untuk tahun 2024, jumlahnya sekitar 99 miliar shekel, setelah memperhitungkan peningkatan.

    “Pemerintah diharapkan mengalokasikan tambahan 20-30 miliar shekel setiap tahunnya untuk anggaran keamanan di tahun-tahun mendatang, dan anggaran kementerian untuk tahun 2025 diharapkan sekitar 118 miliar shekel, hampir dua kali lipat anggaran tahun 2023,” ungkap laporan tersebut.

    Menurut laporan itu, salah satu dampak negatif paling signifikan dari perang di Gaza adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Israel. Sejak awal perang, dan khususnya dalam dua bulan pertama, telah terjadi penurunan konsumsi, produksi, dan investasi, serta gangguan total terhadap ekonomi di wilayah selatan dan, sebagian, di wilayah utara negara tersebut.

    Menurut data terbaru dari Biro Statistik Pusat, terjadi penurunan PDB Israel sebesar 1,4% pada kuartal kedua tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan untuk PDB bisnis, terjadi penurunan serius sebesar 4,8% pada kuartal kedua tahun 2024, yang berarti ekonomi memasuki resesi.

    Sementara volume ekspor juga menurun sebesar 8,1%, impor barang dan jasa turun sebesar 9,8%, dan investasi real estat melambat sebesar 16,9%.

    (luc/luc)

  • VIDEO Pemerintah Targetkan Data Tunggal Terpadu Rampung pada Februari: Sudah Masuk Tahap Akhir – Halaman all

    VIDEO Pemerintah Targetkan Data Tunggal Terpadu Rampung pada Februari: Sudah Masuk Tahap Akhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa proses pemadanan data tunggal sosial dan ekonomi nasional telah memasuki tahap akhir.

    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai bertemu dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.

    Pertemuan yang membahas data tunggal terpadu tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Gus Ipul mengungkapkan pemerintah menargetkan pengumuman data tunggal sosial dan ekonomi nasional pada Februari ini.

    Saat ini, data tunggal terpadu masih dalam tahap evaluasi oleh kementerian dan lembaga terkait.

    “Saya bergembira karena semuanya berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya.”

    “Dan ini sudah mencapai titik akhir dari seluruh proses yang telah kita lalui,” ujar Gus Ipul.

    Sementara itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan akhir terkait data tersebut.

    “Bahwa data tunggal sosial ekonomi ini sudah masuk pada titik akhir yang akan kami koordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait lainnya,” tutur Amalia.

    Amalia juga menambahkan BPS telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam rangka memperbarui dan memastikan akurasi data.

    “Kita sudah melakukan rekonsiliasi terus dengan Dukcapil. Jadi, nantinya datanya ini akan disebut sebagai data tunggal,.”

    “Jadi ini harus, namanya data tunggal ini proses rekonsiliasinya dengan seluruh data-data yang tersedia termasuk data Dukcapil,” jelasnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga mengungkapkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sudah rampung. 

    Data ini, menurut Cak Imin, akan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah semakin sempurna yang dilakukan oleh kepala BPS sudah sangat cepat langsung,” ujar Cak Imin.

    Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Kemenko PM, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).(*)

     

     

     

     

  • Prabowo Sepakat Anggaran IKN Tak Dipangkas, Kepala Otorita Bakal Surati Sri Mulyani

    Prabowo Sepakat Anggaran IKN Tak Dipangkas, Kepala Otorita Bakal Surati Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut bakal mengirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar anggaran untuk instansinya tak dipangkas.

    Dia menyebut bahwa anggaran untuk IKN justru bakal ditambah sesuai dengan keputusan hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun.

    Mengingat, penghematan imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD/APBD 2025 dibuat sebelum adanya keputusan Ratas yang digelar pada Selasa (21/1/2025) lalu.

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/2/2025)

    “Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

    Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa OIKN awalnya mendapatkan alokasi pagu anggarannya mencapai Rp6,3 triliun.

    Namun, usai melakukan rapat untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN maka terdapat mufakat bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.

    “Nah itu besok akan segera kami kirim surat ke bu Menteri Keuangan sesuai arahan bapak preside pada sore hari ini,” ucapnya.

    Menurutnya dalam rapat itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setuju dengan hal ini. Dia mengaku mendapat jawaban dari Prasetyo bahwa anggaran untuk OIKN itu akan disesuaikan.

    “Kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa agar segera disesuaikan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo yang digelar pada (21/1/2025) lalu, diputuskan anggaran untuk IKN mencapai Rp48 Triliun untuk 5 tahun mendatang. Untuk membangun infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif.

    Basuki yang ikut dalam rapat itu mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menyetujui usulan itu. Sehingga OIKN mengusulkan menambah anggaran Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan itu di tahun pertama.

    Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Adapun perinciannya, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Adapun, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terbit pada 22 Januari 2025 membuat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp6,39 triliun.

    Oleh sebab itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono akan bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggaran pembangunan IKN tetap sesuai yang disepakati yakni Rp14,4 triliun di tahun 2025. Sehingga anggaran kembali menyesuaikan menjadi Rp6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun.

    “Saya kira kalau menurut persetujuan Pak Presiden, ya itu. Nanti surat kami akan saya tembuskan ke Pak Mensesneg, nanti beliau juga ikut mereviu. Yang jelas sesuai dengan surat kami nanti, sesuai dengan notulen rapat ratas 21 Januari ini. Ini notulennya baru disiapkan oleh bapak Seskab [Teddy],” pungkas Basuki.

  •  Anggota Komisi VI DPR Kritik Keras Kebijakan Kementerian ESDM soal Distribusi Elpiji 3 Kg – Halaman all

     Anggota Komisi VI DPR Kritik Keras Kebijakan Kementerian ESDM soal Distribusi Elpiji 3 Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mengkritik keras kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang mengharuskan distribusi elpiji 3 kg hanya boleh dilakukan agen atau pangkalan yang resmi memiliki izin dari Pertamina.

    Diketahui, kebijakan distribusi tersebut mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025 kemarin.

    Darmadi menuturkan, imbas kebijakan tersebut banyak rakyat yang saat ini dibikin sengsara.

    “Saya prihatin lihat fenomena rakyat kita beberapa hari ini antre untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Ini seperti suasana zaman penjajahan,” ujar Politikus PDIP itu kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

    Darmadi mengatakan jika problemnya soal kebocoran anggaran subsidi bukan lantas membuat kebijakan yang berimplikasi negatif pada kehidupan rakyat banyak.

    “Rakyat ini lagi susah, daya beli lagi turun ditambah lagi kelangkaan LPG 3 kg ya makin terhimpit mereka. Kebijakan mestinya dibuat dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, jangan asal eksekusi begitu saja,” katanya.

    Darmadi juga menegaskan dengan melarang para pengecer menjual elpiji 3 kg nantinya bisa berefek pada perekonomian.

    “Mereka itu kan UMKM ujung tombak atau tulang punggung ekonomi bangsa dan negara ini. Kalau mereka dimatikan, ekonomi bisa terguncang,” ucapnya.

    Darmadi menduga kebijakan distribusi elpiji 3 kg jangan-jangan hanya untuk memberikan peluang kepada para pemodal yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

    “Patut dicurigai karena nggak mungkin para pengecer beralih status jadi pangkalan. Syarat dan modalnya saja untuk beralih status jadi pangkalan begitu besar dan ini hanya bisa dipenuhi para pemodal. Janganlah wong cilik disuruh bertarung dengan raksasa besar (pemodal) mereka bisa terhempas,” ujarnya.

    Kebijakan Baru

    Sebagaimana diketahui, sejak 1 Februari 2025, pemerintah telah memberlakukan kebijakan baru yang melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.

    Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, pengecer yang ingin tetap berjualan elpiji bersubsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.

    “Jadi pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ungkap Yuliot di Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025.

    Pendaftaran dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Dengan pendaftaran yang lebih terintegrasi melalui data kependudukan, diharapkan proses ini menjadi lebih mudah.

    Yuliot menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan dalam distribusi.

    Melalui pendekatan ini diharapkan rantai distribusi yang lebih pendek akan berkontribusi pada stabilitas harga elpiji 3 kg.

    “Kita ingin memastikan harga yang diterima masyarakat sesuai dengan batasan yang ditetapkan pemerintah,” tegas Yuliot.

    Distribusi elpiji 3 kg ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023, yang mengharuskan penjualan elpiji hanya boleh dilakukan oleh subpenyalur yang memiliki NIB.

    Pertamina, sebagai badan usaha yang mendistribusikan elpiji, juga diwajibkan untuk melaporkan daftar subpenyalur kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

  • Video Wakapolda Malut Jenguk Korban Ledakan Speedboat hingga Sherly Tjoanda Sampaikan Bela Sungkawa – Halaman all

    Video Wakapolda Malut Jenguk Korban Ledakan Speedboat hingga Sherly Tjoanda Sampaikan Bela Sungkawa – Halaman all

    Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M Napiun menjenguk korban selamat insiden ledakan speedboat Basarnas Ternate, di RSUD Chasan Boesorie.

    Tayang: Senin, 3 Februari 2025 21:07 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M Napiun beserta rombongan menjenguk para korban selamat insiden ledakan speedboat Basarnas Ternate di RSUD Chasan Boesorie, Ternate, pada Senin (3/2/2025).

    Adapun dalam insiden ini, sejumlah anggota polisi turut jadi korban luka dan tewas.

    Dalam kunjungannya, Wakapolda berinteraksi dengan sejumlah korban yang dirawat.

    Para korban tampak ditemani oleh anggota keluarga mereka.

     

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Anggarannya Disunat Sampai Rp81 Triliun, Menteri PU Bilang Begini

    Anggarannya Disunat Sampai Rp81 Triliun, Menteri PU Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara mengenai pemotongan anggaran sekitar Rp81 triliun di kementeriannya, untuk pagu anggaran 2025 ini. Ia berencana mengajukan pengkajian ulang alias review.

    Dody menjelaskan dari surat terakhir yang diterima dari Menteri Keuangan, dibenarkan bahwa diminta untuk melakukan efisiensi senilai Rp 81 triliun. Namun nantinya secara bertahap akan melakukan review anggaran. Sebagai catatan, pagu anggaran Kementerian PU sebelumnya ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025.

    “Tapi secara bertahap kita akan review, mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

    “Seperti halnya di IKN kan, mana-mana yang harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang,” katanya.

    Sebab, katanya, prioritas saat ini bagaimana program di Kementerian PU bisa mendukung terhadap swasembada pangan, baik pembangunan irigasi dan jalan daerah.

    “Itu kan satu paket ada irigasi, ada jalan daerah. Nanti kita akan ajukan dulu. Jadi secara bertahap, Insya Allah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025,” kata Dody.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bakal bersurat ke Menkeu agar anggaranya tak dipangkas. Bahkan ia meminta agar anggaranya untuk pembangunan IKN tetap ditambah sesuai dengan keputusan rapat sebelumnya.

    Menurutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD/APBD 2025 dibuat sebelum adanya keputusan Ratas yang digelar pada 21 Januari 2025 lalu.

    “Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, Rp 6,3 Triliun plus Rp 8,1 Triliun,” kata Basuki.

    Menurut Basuki awalnya OIKN mendapatkan alokasi pagu anggarannya mencapai Rp 6,3 triliun. Namun dalam keputusan rapat untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN dibutuhkan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

    Foto: Kepala OIKN Basuki HadimKepala OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri) bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)uljono bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)
    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri) bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)

    (dce)

  • Polisi dalami prostitusi daring libatkan anak bawah umur di Jakut

    Polisi dalami prostitusi daring libatkan anak bawah umur di Jakut

    anak di bawah umur mudah dimanipulasi

    Jakarta, (ANTARA) – Kepolisian Sektor (Polsek) Kelapa Gading Polres Metro Jakarta Utara terus mendalami kasus prostitusi daring (online) yang melibatkan anak di bawah umur di salah satu apartemen Kelapa Gading, Jakarta Utara

    “Kami masih menyelidiki terkait jaringan serupa. Harapannya dengan adanya penegakan hukum membuat mereka jera untuk melakukan aksi tersebut,” kata Kanit Reserse Kriminal Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan Polsek Kelapa Gading menangkap tujuh orang dalam kasus perdagangan orang melalui aksi prostitusi daring. Menurut dia dari tujuh tersangka ada dua pelaku perempuan di bawah umur berinisial EF (15 tahun) dan LA (15 tahun).

    Pelaku EF (15) bertugas menjadi bendahara dan mengumpulkan uang hasil prostitusi dan menyewa tempat dan pelaku LA (15) bertugas menjemput dan mengantar pelanggan ke kamar korban.

    Kemudian lima pelaku pria pelaku yakni FA (17) yang berperan sebagai joki yang menawarkan korban kepada pelanggan, kemudian pelaku AP (20) bertugas menjemput pelanggan dari lobi apartemen ke kamar korban.

    Pelaku berinisial HB (21) berperan sebagai joki yang menawarkan korban melalui aplikasi pesan. Pelaku AAF (19) bertugas sebagai joki dan bendahara serta pelaku MA (15) mengantar pelanggan ke kamar korban.

    Ia mengatakan hasil penyelidikan kepolisian kelompok ini punya jaringan. Mereka ini terbagi dalam dua kelompok kecil,

    “Kelompok ini tidak memiliki mucikari yang mengkoordinir aksi pidana ini tapi menggunakan joki untuk mencari pelanggan,” kata dia.

    AKP Kiki meminta peran aktif masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada indikasi pelanggaran seperti prostitusi di wilayah Kelapa Gading,

    “Terlebih apabila yang dieksploitasi anak di bawah umur karena memang anak di bawah umur mudah dimanipulasi,” kata dia menegaskan.

    Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap bahaya eksploitasi anak, terutama di era digital. Selain itu, lanjutnya kasus ini menjadi peringatan serius akan maraknya eksploitasi anak yang memanfaatkan teknologi.

    “Para orang tua diimbau untuk lebih mengawasi aktivitas daring anak-anak guna mencegah mereka terjerumus ke dalam jaringan kejahatan semacam ini,” kata dia.

    Dirinya juga berharap dengan adanya penegakan hukum dapat membuat takut dan jera bagi para pelaku lain yang masih ada saat ini.
    “Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap kasus ini agar tidak ada lagi aksi perdagangan orang apalagi anak di bawah umur ini,” kata dia

    Sebelumnya Kepolisian Sektor Kelapa Gading mengungkap kasus jaringan prostitusi daring (online) yang melibatkan anak di bawah umur yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Kelapa Gading.

    “Kami menangkap tujuh pelaku di salah satu apartemen di Kelapa Gading Jakarta Utara pada Sabtu (25/1) malam sekitar pukul 20.30 WIB,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Ukraina Bingung, Tak Tahu ke Mana Larinya Bantuan ‘Rp3.287 Triliun’ dari AS – Halaman all

    Presiden Ukraina Bingung, Tak Tahu ke Mana Larinya Bantuan ‘Rp3.287 Triliun’ dari AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bingung dengan klaim yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang jumlah bantuan AS untuk Ukraina.

    Trump mengklaim AS telah memberi Ukraina bantuan senilai $200 miliar atau Rp3.287 triliun. Namun, Zelensky mengatakan Ukraina hanya menerima $75 miliar atau Rp1.232 triliun.

    Zelensky mengaku tak tahu dari mana Trump bisa mendapat angka itu atau ke mana perginya bantuan dalam jumlah fantastis itu jika memang demikian adanya.

    Berbeda Joe Biden yang jadi pendahulunya, Trump kerap mengkritik besarnya bantuan AS untuk Ukraina. Trump meminta negara-negara NATO agar “menyamakan” jumlah bantuannya dengan jumlah bantuan yang digelontorkan AS.

    “Kita di sana dengan bantuan $200 miliar, lebih banyak daripada Uni Eropa, kita ini sebenarnya apa, bodoh?” kata Trump bulan lalu dikutip dari Russia Today.

    Seperti Trump, Wakil Presiden AS J.D. Vance juga menyebut bahwa total bantuan AS untuk Ukraina mencapai $200 miliar.

    “Kini kita menghabiskan $200 miliar. Apa tujuannya? Apa yang ingin kita capai?” tanya Vance.

    Dalam wawancara dengan Associated Press yang diterbitkan hari Minggu, (2/2/2025), Zelensky bersikeras mengatakan Ukraina tak pernah menerima bantuan AS sampai $200 miliar.

    “Ketika disebutkan bahwa Ukraina menerima $200 miliar untuk membantu tentaranya saat perang, itu tidak benar,” ujar Zelensky.

    “Saya tidak tahu ke mana perginya semua uang itu. Barangkali itu benar di atas kertas, dengan ratusan program berbeda, saya tak akan mendebat, dan kami sangat bersyukur atas segalanya. Namun, kenyataannya kami menerima sekitar $76 miliar. Itu bantuan yang sangat besar, tetapi tak mencapai $200 miliar.”

    Adapun sejak tahun 2022 Kongres AS telah mengizinkan bantuan sekitar $175 miliar untuk Ukraina. Sebagian besar bantuan itu dilaporkan “lari” ke industri AS dan berbagai aktivitas pemerintah AS yang terkait dengan perang Ukraina-Rusia.

    Menurut Institut Kiel di Jerman, per Oktober 2024 AS sudah mengalokasikan sekitar $92 miliar untuk bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina. Sementara itu, Inggris dan negara-negara Eropa sudah mengalokasikan $131 miliar.

    Zelensky menyebut hanya melihat sedikit uang karena bantuan sebesar lebih dari $70 miliar itu datang dalam bentuk bantuan militer secara langsung.

    “Ada juga banyak program kemanusiaan lainnya yang tidak saya ketahui, kecuali hanya mengetahui keberadaaanya. Mungkin pemerintahan Presiden AS akan mengaudit program-progam ini dan menemukan miliaran lainnya, tetapi saya tidak tahu ke aman perginya dana itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Trump telah menangguhkan bantuan luar negeri AS selama 90 tahun. Trump ingin meninjau apakah bantuan itu sesuai dengan tujuan pemerintahannya. Dia menginginkan agar “Amerika diutamakan”.

    Penangguhan itu mempengaruhi banyak program yang terkait dengan Ukraina, terutama yang didanai dengan hibah dari Badan AS untuk Kemajuan Internasional (USAID).

    Muncul laporan bahwa Gedung Putin ingin menggabungkan USAID dengan Kementerian Luar Negeri. Lalu, Kementerian Efisiensi Pemerintahan AS (DOGE) dikabarkan telah mengirim tim untuk mengaudit aktivitas USAID.

    “USAID adalah organisasi kriminal. Sekarang waktunya organisasi itu lenyap,” kata Elon Musk yang mengepalai DOGE.

    (*)