Xcloud.id

Blog

  • 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Pemeras WN China Harus Diproses Hukum

    30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Pemeras WN China Harus Diproses Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR menegaskan 30 pegawai imigrasi yang terlibat pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) asal China di Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta tidak boleh hanya diberhentikan dari jabatannya. Mereka juga harus diproses hukum agar memberikan efek jera.

    Anggota Komisi III DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengapresiasi langkah cepat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam menindak oknum tersebut. Namun, menurutnya, pemecatan saja tidak cukup.

    “Kami mengapresiasi tindakan tegas menteri Agus Andrianto dalam mencopot para pejabat Imigrasi yang diduga melakukan pemerasan terhadap WN China. Namun, mereka harus diproses hukum agar ada efek jera,” imbuhnya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

    Umbu menilai tindakan pemerasan ini merusak citra Indonesia dan mengganggu profesionalisme pegawai imigrasi lainnya.

    “Para pelaku harus segera diperiksa dan diproses secara pidana agar menimbulkan efek jera. Ini juga penting untuk menjaga profesionalisme pegawai Imigrasi di seluruh Indonesia,” tegas politisi Golkar asal NTT ini.

    Umbu juga menyoroti dampak buruk kasus ini bagi citra Indonesia di mata internasional seusai kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 30 pejabat Imigrasi bandara Soetta. Apalagi, beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang WNA menyiapkan uang sebelum melewati pemeriksaan imigrasi karena sudah mengantisipasi pemerasan, walaupun itu dipastikan hoaks.

    “Ini tindakan yang sangat memalukan dan mencoreng nama bangsa,” tegasnya.

    Senada dengan Umbu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf juga mendukung langkah tegas yang diambil  Menteri Imipas Agus Andrianto.

    “Saya mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam merespons kasus ini. Penegakan hukum yang jelas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan,” ujarnya.

    Menurut Almuzzammil, Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang utama Indonesia harus mencerminkan integritas dan profesionalisme aparat negara.

    “Kasus ini harus menjadi peringatan bagi semua bandara di Indonesia, terutama yang melayani penerbangan internasional. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian kita harus dijaga,” pungkasnya terkait pencopotan pejabat Imigrasi Bandara Soetta Dicopot terkait dugaan pemerasan terhadap WN China.

  • Presiden pilih 20 Februari untuk pelantikan kepala daerah

    Presiden pilih 20 Februari untuk pelantikan kepala daerah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendagri: Presiden pilih 20 Februari untuk pelantikan kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk digelar pelantikan kepala daerah.

    Ia pun mengaku sebelumnya telah mengusulkan tanggal 18, 19, 20 Februari untuk digelar pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) ke Presiden Prabowo.

    “Kita mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden dan presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (Februari), hari Kamis,” kata Tito dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Tito menjelaskan tanggal itu dipilih setelah pihaknya menyesuaikan dengan putusan dismissal yang akan digelar MK.

    Ia menyebut terdapat 296 kepala daerah non-sengketa yang siap untuk dilantik. Sementara, terdapat 249 daerah yang masih bersengketa di MK.

    Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 mengalami penyesuaian jadwal. Semula pelantikan 296 kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK direncanakan pada 6 Februari 2025.

    Namun, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi persnya pada Jumat (31/1) sore mengumumkan bahwa pelantikan tersebut akan digabung dengan kepala daerah yang perkaranya telah diputus melalui mekanisme dismissal oleh MK.

    Keputusan ini diambil menyusul jadwal pembacaan putusan dismissal untuk 310 sengketa pilkada oleh MK pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan serentak tahap kedua akan dilakukan setelah putusan tersebut, dengan waktu yang tidak terpaut jauh.

    Sumber : Antara

  • Pupuk Kian Sulit, Polisi Bantu Penyaluran ke Petani Gresik

    Pupuk Kian Sulit, Polisi Bantu Penyaluran ke Petani Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Dalam upaya mendukung ketahanan pangan, Polsek Cerme turut membantu penyaluran pupuk kepada petani di Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Gresik. Bantuan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan kuota pupuk yang menjadi kendala utama petani dalam menghadapi musim tanam.

    Sebanyak 10 karung pupuk NPK Phonska dengan berat total 500 kilogram diserahkan kepada kelompok tani sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap sektor pertanian. Ketua Kelompok Tani Desa Sukoanyar, Sarjo, mengapresiasi langkah ini dan berharap inisiatif serupa dapat terus berlanjut.

    “Kami bersyukur ada perhatian dan dukungan dari Polsek Cerme. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dalam menghadapi musim tanam. Semoga Polri semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya, Senin (3/2/2025).

    Sarjo juga menekankan bahwa dengan adanya distribusi pupuk ini, diharapkan ketersediaan pupuk bagi petani dapat semakin merata, sehingga keberlanjutan pertanian di wilayah Gresik, khususnya di Kecamatan Cerme, tetap terjaga.

    Kapolsek Cerme, Iptu Andik Asworo, menuturkan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang selaras dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Bantuan ini sebagai tindak lanjut Jumat Curhat yang digelar bersama akhir bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, para petani menyampaikan aspirasi minimnya kuota pupuk subsidi yang mereka terima, sehingga Polsek Cerme berinisiatif memberikan solusi,” jelasnya.

    Ia menambahkan, memasuki musim tanam kedua, ketersediaan pupuk menjadi faktor krusial dalam menjaga produktivitas pertanian. Oleh karena itu, bantuan pupuk ini diharapkan dapat membantu petani dalam mengolah lahan mereka tanpa terhambat kendala pupuk.

    “Tujuan penyaluran bantuan ini juga sebagai ajang mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat, khususnya petani, dapat tersampaikan dan mendapat perhatian. Mudah-mudahan bantuan pupuk yang disalurkan ini dapat bermanfaat bagi para petani dalam meningkatkan hasil pertanian,” imbuhnya.

    Langkah yang dilakukan Polsek Cerme ini menjadi salah satu contoh sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan adanya bantuan ini, petani diharapkan semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pertanian mereka, sehingga produktivitas pertanian di Gresik dapat terus meningkat. [dny/ian]

  • Dalam Sepekan BNPB Semai 26 Ton Garam Kendalikan Hujan Ekstrem di 4 Provinsi

    Dalam Sepekan BNPB Semai 26 Ton Garam Kendalikan Hujan Ekstrem di 4 Provinsi

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menghabiskan sebanyak 26 ton garam untuk disemai ke gumpalan awan hujan potensial dalam sepekan terakhir, sebagai upaya mengendalikan intensitas hujan ekstrem atau sangat deras di empat provinsi.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan penyemaian puluhan ton garam/NaCl ini dilakukan atas rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Adapun pada periode 20 Januari – 2 Februari BMKG mendeteksi aktifnya fenomena atmosfer dan bibit siklon yang berpotensi menimbulkan hujan ekstrem dan memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang sehingga dibutuhkan intervensi modifikasi cuaca melalui penyemaian garam.

    “Rekomendasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dari BMKG dan BNPB yang melakukannya di Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan terakhir di Jawa Timur yang kemarin baru diselesaikan,” katanya dilansir ANTARA, Senin, 3 Februari.

    BNPB menghabiskan sebanyak delapan ton garam dan tiga ton kapur kalsium oksida (CaO) yang disemai dalam 11 kali penerbangan pesawat untuk mengendalikan intensitas hujan di Provinsi Lampung pada 23-27 Januari.

    Pada periode tersebut lima kabupaten/kota dilanda banjir hingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia, lebih dari 2.812 orang warga mengungsi, lebih dari 14.823 rumah dan bahkan merendam sawah seluar 4.456,4 hektare.

    Hal serupa juga terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan total dalam operasi yang berlangsung pada 29-30 Januari ini, BNPB menghabiskan dua – tiga ton garam di dua provinsi tersebut. Curah hujan sejak 1-25 Januari 2025 telah menyebabkan banjir di berbagai wilayah, jumlah warga yang terdampak sebanyak 24.618 keluarga atau 68.072 jiwa, sedangkan rumah yang terendam 21.673 unit rumah.

    Operasi modifikasi cuaca di Jawa Tengah berlangsung 29 – 30 Januari dengan garam yang disemai sebanyak enam ton NaCl, dan terakhir dilakukan di Jawa Timur pada 31 Januari -2 Februari menyemai sebanyak tujuh ton NaCl.

    Pada periode tersebut hujan intensitas deras juga memicu terjadinya bencana banjir dan disertai tanah longsor dengan jumlah korban dan dampak kerusakan infrastruktur yang signifikan seperti jembatan, jalan, dan hingga rumah warga di Kabupaten Pekalongan, Grobogan, Kendal, Batang dan Demak di Provinsi Jawa Tengah.

    Tercatat ada lebih dari 30 ribu orang warga menderita akibat bencana di lima kabupaten tersebut. BNPB sebanyak 22 orang warga meninggal dunia termasuk balita berusia 5 bulan, 13 orang luka-luka, dan masih ada empat orang hilang di Desa Petungkriyono, Pekalongan.

    “Selanjutnya kami melihat rekomendasi dari BMKG, apakah urgen atau tidak modifikasi cuaca ini untuk terus dilakukan, dilihat pula efektivitasnya per daerah -harus tepat sasaran- karena biaya operasi modifikasi cuaca ini mahal,” kata Abdul Muhari.

  • Sebelum Meninggal Usai Antre Gas LPG 3 Kg, Nenek Yonih Tolak Bantuan Agen Bawa 2 Tabung ke Rumah – Halaman all

    Sebelum Meninggal Usai Antre Gas LPG 3 Kg, Nenek Yonih Tolak Bantuan Agen Bawa 2 Tabung ke Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Nurhadi, Ketua RW 007 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, mengungkapkan nenek Yonih (62), menolak bantuan pemilik agen gas yang ingin bawakan dua tabung gas almarhumah ke rumah.

    Yonih merupakan warga kawasan jalan Beringin, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang meninggal diduga kelelahan, usai mengantre gas LPG 3 kg, Senin (3/2/2025).

    Nurhadi mengatakan, setelah kabar Yonih meninggal viral di media massa, menemui Haji Bahrudin, pemilik agen gas tempat Yonih membeli gas elpiji 3 kg.

    Dalam pertemuan itu, Nurhadi diperlihatkan rekaman CCTV saat Yonih membeli gas.

    “Saya ngobrol sama Pak Haji (Bahrudin). Ada CCTV-nya, memang saat Mpok Yonih beli gas enggak mengantre, dia cuma berdua dengan pembeli lain,” kata Nurhadi, kepada Tribunnews.com, Senin (3/2/2025) malam.

    Kemudian, Nurhadi mengungkapkan, Haji Bahrudin sempat menawarkan bantuan kepada Yonih agar dua tabung gas yang telah dibeli almarhumah dibawakan karyawannya sampai ke rumah.

    Tawaran dari Haji Bahrudin tersebut, menurut Ketua RW setempat, dilakukan karena pemilik agen gas merasa kasihan Yonih yang sudah lanjut usia harus membawa dua tabung gas elpiji 3 kilogram yang tergolong cukup berat.

    “(Yonih) sempat ditawarkan ‘itu tabung gasnya dibawain aja sama anak-anak (karyawan agen gas) ke rumah. Jangan dibawa sendiri’,” jelas Nurhadi.

    “Tapi Mpok Yonih menolak. Menurut dia bisa bawa (tabung gas) sendiri,” lanjutnya.

    Akhirnya, kata Nurhadi, Yonih pun membawa pulang sendiri dua tabung gas melon tersebut.

    Adapun tabung gas tersebut diduga dibeli untuk Yonih berdagang nasi uduk.

    Ketua RT 001, RW 007 Pamulang Barat, Saiful mengatakan, Yonih sudah berdagang nasi uduk cukup lama. Ia tidak merinci sejak kapan Yonih mulai membuka warung nasi uduk.

    Selain berdagang nasi uduk, almarhumah yang kerap disapa Mpok Yonih oleh para warga di sekitar rumahnya juga menjual aneka gorengan, lontong, dan kopi di warung miliknya.

    “Dia (Yonih) janda, tapi tidak berleha-leha, tapi tetap kerja dengan dagang nasi uduk,” ungkap Saiful.

    “Kita warga di sini cukup kehilangan Mpok Yonih. Biasanya kalau sarapan pagi ‘gorengan Pak RT’. Warungnya cukup ramai karena yang beli ya warga di sini,” tutur Saiful.

    Sebelumnya, seorang lansia bernama Yonih (62) warga kawasan jalan Beringin, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan meninggal dunia usai mengantre gas ukuran 3 kilogram, Senin (3/2/2025).

    Warga bernama Rohaya mengatakan Yonih sempat mengantre gas elpiji sekitar 500 meter dekat rumahnya.

    Kejadian bermula ketika Yonih terlihat sedang membawa dua tabung gas kosong pada pukul 11.00 WIB. 

    “Pagi masih ketemu saya di depan, saya tanya mau kemana, dia bilang mau ngantre gas bawa tabung gas dua masih kosong tapi disuruh pulang lagi suruh pake KTP,” kata Rohaya kerabat Yonih di Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (3/2/2025).

    Saat itu, Rohaya mengatakan bahwa Yonih ingin mengantre gas, namun diminta pulang karena pembelian gas bersubsidi hanya bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Korban kembali ke rumah untuk menyelesaikan urusan, termasuk membayar sayuran yang dibeli.

    Tak lama kemudian, korban berangkat kembali untuk membeli gas dan beristirahat sejenak di laundry dekat pangkalan gas.

    “(Sampai akhirnya) dijemput lah sama menantunya pas sampai di rumah langsung pingsan dia sudah bawa tabung gas dapet,” kata Rohaya.

    Setibanya di rumah, Rohaya mengatakan. Yonih pingsan usai berhasil mendapatkan gas berwarna hijau itu. 

    Yonih langsung dilarikan ke Rumah Sakit Permata. Namun, setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

    “Dia ngomong ‘Allahuakbar, Allahuakbar’, terus saya ajak ngomong udah enggak nyaut (menjawab). Saya minumin aja sudah tidak mau. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata, sampai di sana sudah tidak ada, sudah meninggal dunia,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, bagi masyarakat Tangerang Selatan, saat ini pembelian gas bersubsidi hanya dapat dilakukan di pangkalan gas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

    Kebijakan ini diberlakukan untuk mengontrol distribusi gas subsidi agar tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan yang bisa merugikan warga yang berhak.

     

  • Ijazah Ditahan Sekolah, Pj Gubernur Jabar Beri Tenggat Waktu hingga Februari 2025 agar Segera Diserahkan

    Ijazah Ditahan Sekolah, Pj Gubernur Jabar Beri Tenggat Waktu hingga Februari 2025 agar Segera Diserahkan

    Liputan6.com, Bandung – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin memberikan tenggat waktu hingga 3 Februari 2025 untuk sekolah SMA/SMK/SLB baik swasta dan negeri mengembalikan ijazah para siswa yang masih ditahan akibat adanya tunggakan biaya.

    Menurut Bey tenggat waktu yang telah diberikan tersebut agar dipatuhi oleh seluruh berbagai tingkatan sekolah negeri maupun swasta.

    “Ya untuk yang sekolah negeri agar jangan menunda pemberian ijazah. Untuk yang sekolah swasta nanti kami akan bahas bagaimana cara solusinya, kami paham masih ada penahanan tapi kan apakah tidak ada cara lain. Karena kan ijazah itu anak sekolah, mereka memerlukan ijazah itu. Jadi kami mohon agar diberikan untuk kepentingan anak-anak itu,” ujar Bey (30/1/2025).

    Bey mengatakan solusi lainnya agar ijazah siswa yang ditahan oleh sekolah, khususnya swasta, yakni mencari solusi bersama. Intinya siswa jangan sampai dirugikan.

    Bey mendukung penuh seluruh ijazah siswa yang telah lulus segera diberikan sekolah. Namun yang terpenting solusi bersama harus mufakat.

    “Jadi saya sangat mendukung agar ijazah-ijazah itu diberikan kepada anak-anak lulusannya, dan ke depan kita cari langkah yang lebih baik, agar tidak terjadi tunggakan-tunggakan itu,” kata Bey.

    Bey menyebutkan pula akan menyisir sekolah swasta yang terdaftar menjadi penerima dana bantuan uang dari Provinsi Jawa Barat melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).

    Bahkan ada pula yang menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya diterima langsung oleh para siswa.

    “Ini lagi disisir nanti rapat sore untuk membahas juga hal tersebut, tapi kan tunggakan itu yang sekolah swasta itu utama, bagaimana kaitannya, apakah cukup nanti dibahas seperti apa. Pada prinsipnya kami ingin juga anak-anak itu segera mendapatkan ijazahnya karena sangat diperlukan,” tukas Bey.

     

     

    Heboh Video Gubernur Ganjar Pranowo Minta Sekda Blora Mundur

  • Bahlil Sebut Harga LPG 3 Kg di Masyarakat Harusnya Rp 15-16 Ribu

    Bahlil Sebut Harga LPG 3 Kg di Masyarakat Harusnya Rp 15-16 Ribu

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan pengecer dilarang menjual gas LPG 3 kilogram diambil agar subsidi lebih tepat sasaran. Bahlil pun menyoroti harga gas LPG 3 kilogram di pengecer yang bisa sampai di atas Rp 20 ribu.

  • Rekonstruksi Pembunuhan Karyawati di Balikpapan Ricuh, Tersangka dan Kuasa Hukum Dihajar Keluarga Korban

    Rekonstruksi Pembunuhan Karyawati di Balikpapan Ricuh, Tersangka dan Kuasa Hukum Dihajar Keluarga Korban

    Balikpapan, Beritasatu.com – Rekonstruksi kasus pembunuhan karyawati kedai makanan Korea di Balikpapan, Kalimantan Timur, berlangsung ricuh pada Senin (3/2/2025). Tersangka berinisial MRS (21) dan kuasa hukumnya, Yohanes Maroko, menjadi sasaran amukan keluarga korban saat tersangka digiring masuk ke mobil tahanan.

    Kericuhan ini bermula ketika keluarga korban tiba-tiba menyerang tersangka, menyebabkan MRS dan kuasa hukumnya terkena bogem mentah. Bahkan, ibu korban jatuh pingsan setelah histeris menyaksikan rekonstruksi tersebut.

    Polisi langsung mengamankan pelaku penyerangan dari pihak keluarga korban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Sebelumnya, rekonstruksi berlangsung lancar di kedai tempat kejadian di Jalan Indrakila, Kecamatan Balikpapan Utara. Tersangka MRS (21) memperagakan 33 adegan, mulai dari kedatangannya di kedai hingga aksi pembunuhan terhadap korban yang saat itu berada di dapur.

    Keluarga korban awalnya menyaksikan dengan tenang rekonstruksi pembunuhan karyawati Balikpapan di bawah penjagaan ketat puluhan personel kepolisian. Namun, situasi berubah saat tersangka akan digiring ke mobil tahanan, memicu aksi penyerangan terhadap MRS dan kuasa hukumnya.

    Kuasa hukum tersangka, Yohanes Maroko, mengakui insiden ini dipicu kemarahan keluarga korban yang tidak terima dengan kejahatan yang dilakukan MRS.

    “Pihak keluarga korban keberatan dengan hasil rekonstruksi, mereka tidak puas karena korban meninggal secara tragis di tempat kejadian,” ujar Yohanes saat ditemui di Polsek Balikpapan Utara, Senin (3/2/2025).

    Meski terkena pukulan, Yohanes dan tersangka tidak akan melaporkan insiden ini. “Oh tidak, tidak. Saya sendiri juga kena pukul tadi, tetapi kami tidak akan melaporkan,” tambahnya.

    Dalam kasus pembunuhan karyawati di Balikpapan, tersangka MRS telah mengakui seluruh perbuatannya. MRS dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

  • Pertamina minta 78.304 pengecer LPG 3 kg di Jateng-DIY jadi pangkalan

    Pertamina minta 78.304 pengecer LPG 3 kg di Jateng-DIY jadi pangkalan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertamina minta 78.304 pengecer LPG 3 kg di Jateng-DIY jadi pangkalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah meminta sebanyak 78.304 pengecer LPG bersubsidi ukuran tabung tiga kilogram di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta segera beralih menjadi pangkalan.

    Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufiq Kurniawan dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin, mengatakan imbauan itu menyusul kebijakan pemerintah yang menetapkan distribusi LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi per 1 Februari 2025.

    “Kami membuka peluang kepada para pengecer untuk beralih menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi Pertamina Patra Niaga,” ujar Taufiq.

    Taufiq menuturkan stok LPG 3 kg di Provinsi Jateng saat ini tercatat sebanyak 10.762 metrik ton (MT), sedangkan di DIY sebanyak 1.288 MT.

    Sementara itu, jumlah pangkalan LPG 3 kg di Jateng sebanyak 54.717 pangkalan dengan rasio enam pangkalan per desa dan di DIY sebanyak 8.013 pangkalan dengan rasio sebanyak 18 pangkalan per desa.

    Pertamina Patra Niaga juga memberikan kemudahan bagi pengecer yang ingin beralih menjadi pangkalan resmi dengan persyaratan yang cukup sederhana.

    Menurut Taufiq, mereka hanya perlu mendatangi subpenyalur atau pangkalan dengan membawa KTP, foto usaha, dan nomor induk berusaha (NIB).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menambahkan dengan kebijakan baru tersebut masyarakat kini dapat membeli LPG bersubsidi langsung di pangkalan resmi dengan harga yang lebih murah ketimbang di pengecer.

    Selain itu, menurutnya, pembelian di pangkalan juga lebih menjamin ketepatan takaran karena adanya timbangan di lokasi.

    Untuk mempermudah masyarakat menemukan pangkalan LPG 3 kg terdekat, Pertamina Patra Niaga menyediakan akses pencarian melalui tautan https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau melalui Call Centre 135.

    “Tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer karena harga yang di jual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah,” tutur Heppy.

    Widodo, seorang pemilik pangkalan LPG 3 kg di Kota Yogyakarta, mengaku tidak keberatan dengan kebijakan baru tersebut.

    Dia memastikan distribusi elpiji di sekitar pangkalannya berjalan dengan baik serta memastikan pembeli menyertakan KTP sesuai aturan pemerintah.

    “Saya disiplin menjalankan aturan dari awal. Yang penting, yang benar-benar membutuhkan tetap saya prioritaskan, terutama konsumen di sekitar pangkalan saya,” ucap Widodo.

    Sumber : Antara

  • 70 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Tepi Barat Sejak Awal 2025

    70 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Tepi Barat Sejak Awal 2025

    Jakarta –

    Israel terus melancarkan serangan ke Tepi Barat. Total sudah 70 orang tewas sejak Israel menyerang Tepi Barat awal tahun 2025.

    Dikutip AFP, Selasa (4/2/2025), Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan pasukan Israel telah menyerang Tepi Barat dan mengakibatkan 70 orang tewas. Jumlah itu terhitung sejak awal tahun 2025.

    “Tujuh puluh martir di Tepi Barat sejak awal tahun ini,” kata Kementerian Kesehatan.

    Kementerian Kesehatan Palestina menerangkan dari 70 orang itu, 10 di antaranya anak-anak, satu wanita, dan dua lansia. Kementerian Kesehatan menyebut mereka tewas akibat serangan Israel.

    “Dibunuh oleh pendudukan Israel,” kata Kementerian tersebut.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu