Xcloud.id

Blog

  • Sengketa Dagang Memanas, China-Kanada-Meksiko Balas Tarif dari AS

    Sengketa Dagang Memanas, China-Kanada-Meksiko Balas Tarif dari AS

    Beijing –

    Kanada, Meksiko, dan China menanggapi dengan tindakan balasan terhadap tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Mulai hari Selasa (04/02), tarif sebesar 25 persen akan diberlakukan pada barang-barang AS, demikian diumumkan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

    Tarif yang direncanakan Kanada akan mempengaruhi barang-barang AS dengan nilai total 155 miliar dolar. Pemerintah Kanada juga mempertimbangkan langkah-langkah di bidang lain, seperti di sektor perdagangan mineral penting.

    Meksiko juga ingin mempertahankan kepentingannya. Sebelumnya, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan tindakan balasan terhadap tarif baru AS.

    Di platform daring X, ia mengumumkan telah menginstruksikan Menteri Ekonomi Meksiko untuk mengenakan tarif pada barang-barang AS dan mengambil tindakan lain “guna membela kepentingan Meksiko.” Steinbaum tidak merinci lebih lanjut.

    Di X, ia juga dengan tegas menolak tuduhan palsu Gedung Putih bahwa pemerintah Meksiko bersekutu dengan kelompok kejahatan terorganisir. Meski demikian, ia menekankan bahwa Meksiko tidak ingin berkonfrontasi, tapi lebih ingin bekerja sama dan berdialog dengan AS.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    China juga mengumumkan akan mengambil “tindakan pencegahan yang tepat”. Selain itu, China juga berencana mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk melindungi kepentingannya, kata juru bicara Kementerian Perdagangan China. Kementerian Perdagangan tidak mengatakan apakah tindakan balasan yang diumumkan adalah tarif balasan.

    Risiko pemberlakuan tarif oleh Trump

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mewujudkan ancamannya dan mengenakan tarif pada barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China. Berdasarkan perintah tersebut, tarif sebesar sepuluh persen akan dikenakan pada semua impor dari China, dan 25 persen pada impor dari negara tetangga Meksiko dan Kanada. Untuk impor energi dari Kanada, tarif sepuluh persen akan berlaku.

    Keputusan Trump juga mencakup klausul yang menyatakan bahwa besaran tarif dapat ditingkatkan atau diperluas jika negara-negara itu menanggapi dengan tindakan pembalasan, seperti tarif balasan pada barang-barang dari AS. Tarif adalah jenis biaya tambahan pada barang impor dan akan berlaku saat barang tiba di perbatasan.

    Meksiko adalah mitra dagang terpenting AS. Tidak ada negara lain yang mengekspor lebih banyak ke Amerika Serikat. Menurut para ekonom, kebijakan tarif Trump kemungkinan akan merugikan perekonomian kedua negara dengan risiko meningkatnya inflasi dan hilangnya lapangan pekerjaan. Lebih dari 80 persen total ekspor Meksiko ditujukan ke Amerika Serikat. Ribuan perusahaan dan jutaan pekerjaan bergantung padanya.

    Produsen mobil Jerman ikut rasakan imbasnya

    Tarif terhadap Meksiko juga kemungkinan akan memukul keras perusahaan-perusahaan Jerman, terutama industri otomotif. Hampir semua produsen dan banyak pemasok menggunakan Meksiko sebagai lokasi produksi yang murah, dan melayani pasar AS dari sana.

    VW, Audi dan BMW memiliki pabrik sendiri di negara ini, sementara Mercedes-Benz berproduksi di pabrik patungan dengan Nissan. Dan 98 persen mobil buatan Audi adalah untuk ekspor, 40 persen di antaranya dikirim ke AS.

    Amerika Serikat adalah mitra dagang Kanada yang paling penting dan terbesar. Hampir satu triliun dolar dalam bentuk barang dan jasa diperdagangkan antara kedua negara tetangga Amerika Utara tersebut. Selain kerja sama yang erat dalam industri otomotif, perusahaan Kanada menjual berbagai produk pertanian dan, terutama, minyak, gas, dan mineral ke Amerika Serikat.

    Trump membenarkan tindakan ini terhadap Kanada, serupa dengan yang dilakukan di Meksiko. Ia mengatakan bahwa imigran membawa kejahatan dan narkoba melintasi perbatasan ke AS dan pemerintah masing-masing negara tidak berbuat cukup banyak untuk menghentikannya.

    Tarif yang dikenakan oleh Washington pada semua impor dari Kanada kemungkinan akan membuat harga sejumlah barang menjadi lebih mahal dan menjadi kurang menarik di pasar AS. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kerugian signifikan bagi produsen di Kanada.

    Tarif terhadap Kanada juga dapat menyebabkan masalah bagi sejumlah perusahaan Eropa, setidaknya bagi Volkswagen. Perusahaan yang berpusat di Wolfsburg ini berencana membangun pabrik sel baterai di Ontario dekat perbatasan AS untuk memasok pabrik mobil listrik grup tersebut di AS. Pemerintahan Trudeau berhasil menarik proyek bernilai miliaran dolar itu dengan subsidi yang tinggi.

    Selain itu, tarif baru AS kemungkinan akan semakin membebani ekonomi China yang sudah ngos-ngosan. Meski Beijing telah berusaha memperluas pasarnya, AS tetap menjadi pasar ekspor terpenting dan menjadi pilar penting bagi banyak perusahaan. Di AS, tarif pada barang-barang China kemungkinan akan menyebabkan harga yang lebih tinggi.

    Uni Eropa juga terancam tarif Trump

    Uni Eropa juga harus mengantisipasi kemungkinan pengenaan tarif oleh Presiden AS. “Tentu saja,” kata Trump ketika ditanya apakah dia juga akan mengenakan tarif pada produk-produk dari UE.

    “Uni Eropa telah memperlakukan kami dengan sangat buruk,” kata Trump. Amerika Serikat mengalami “defisit besar” dalam perdagangan dengan Uni Eropa.

    “Jadi kami akan melakukan sesuatu yang sangat signifikan dengan Uni Eropa,” ia mengumumkan – tanpa memberikan rincian apa pun.

    Sengketa perdagangan antara AS dan Uni Eropa telah terjadi selama masa jabatan pertama Trump sebagai Presiden AS. Selama masa pemerintahannya dari tahun 2017 hingga 2021, Trump juga mengandalkan tarif dalam skala besar untuk menyelesaikan konflik perdagangan dengan negara lain.

    ae/yf (dpa, rtr, afp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Data Internal Pegawai Diduga Diretas, Komdigi: Kami Minta Maaf

    Data Internal Pegawai Diduga Diretas, Komdigi: Kami Minta Maaf

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah melakukan investigasi terhadap dugaan peretasan yang berdampak pada kebocoran data internal pegawai.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kementerian telah mendeteksi upaya peretasan terhadap Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Komdigi.

    Meskipun data yang terdampak bersifat umum, Komdigi memastikan bahwa langkah cepat telah diambil untuk menjaga keamanan informasi dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

    “Kami meminta maaf jika ada pihak yang terdampak. Kami telah melakukan mitigasi dugaan peretasan, menutup semua celah keamanan, serta memperkuat sistem pertahanan siber,” ujar Alex dalam dikutip dari siaran pers yang diterima detikINET.

    Investigasi yang dilakukan mencakup audit mendalam terhadap infrastruktur PDSI, mitigasi risiko, analisis pola serangan siber, serta pelacakan aktivitas mencurigakan dalam jaringan Kemkomdigi. Selain itu, seluruh unit di bawah Kemkomdigi telah diperintahkan untuk melakukan audit keamanan internal dan meningkatkan kapasitas respons terhadap insiden siber.

    Alex mengungkapkan perlindungan data pribadi adalah prioritas utama, sejalan dengan implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Setiap individu yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 4 miliar. Sementara itu, penyalahgunaan data dapat berujung pada pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar,” jelas Alexander.

    Disampaikannya Komdigi berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional dan meningkatkan kualitas sistem keamanan demi melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

    Bersamaan dengan insiden ini, Komdigi juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi.

    Komdigi akan terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan investigasi ini guna memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan publik.

    (agt/afr)

  • Cerita Miris Penggerebekan Pesta Gay yang Diikuti 56 Peserta di Hotel Jakarta Selatan – Halaman all

    Cerita Miris Penggerebekan Pesta Gay yang Diikuti 56 Peserta di Hotel Jakarta Selatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek aktivitas pesta seks kaum gay yang digelar di kamar hotel nomor 2617 di Habitare Apart Hotel Rasuna, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (1/2/2025) malam. 

    Dari penggerebekan dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB ini polisi menggulung 56 pelaku yang seluruhnya adalah laki-laki berusia di atas 18 tahun.

    Tiga diantaranya yang menjadi penyelenggara pesta seks gay ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Adanya pesta seks sesama jenis, laki-laki atau gay. Jadi pesta seks LGBT yang dilakukan oleh sesama jenis, laki-laki,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam konferensi pers, Senin (3/2/2025).

    Tiga tersangka tersebut adalah RH alias R, RE alias E, dan BP alias D.

    Rincian peran masing-masing tersangka yakni, RH berperan sebagai penyewa kamar hotel. Sedangkan tersangka RE adalah orang yang membayar biaya sewa kamar Hotel Habitare Apart.

    “Kemudian yang ketiga Saudara BP alias D, ini adalah merekrut peserta. Jadi D inilah yang menghubungi satu persatu peserta untuk diajak ikut dalam event ini,” ungkap Kabid Humas.

    Semula ada 20 peserta awal yang dihubungi oleh tersangka D via japri di aplikasi Whatsapp. 

    “Kemudian masing-masing juga mengajak. Jadi, D inilah yang menghubungi satu per satu peserta untuk diajak ikut dalam event ini, mengundang rekan-rekan lainnya yang berkeinginan untuk bergabung dalam event ini,” imbuh Ade Ary.

    Ade Ary mengatakan, dari hasil pemeriksaan polisi, untuk penyelenggaraan pesta seks gay ini peserta tidak dipungut biaya.

    “Itu sejauh ini fakta yang ditemukan oleh tim penyidik. Jadi untuk mengikuti peserta atau event ini, tidak dipungut biaya oleh para penyelenggara tiga tersangka ini,” kata dia.

    “Pesta ini hanya didasarkan pada kepuasan dan kesenangan yang ingin mereka dapatkan,” imbuhnya.

    Ade Ary membeberkan, seluruh pesta seks gay ini diselenggarakan di kamar hotel nomor 2617. 

    Pakai Stiker Penanda ‘Jenis Kelamin’ Peserta

    Polisi menemukan fakta bahwa para peserta yang terlibat saling berbagi peran. Sebagian berperan sebagai laki-laki, ada juga pria yang berperan sebagai ‘perempuan.’

    Peserta yang memainkan peran sebagai ‘perempuan’ ditempeli stiker di bagian bahu.

    “Yang menjadi pemeran laki-laki tidak menggunakan stiker, dan jika perempuan maka menggunakan label stiker pada bahu,” jelas Ade Ary.

    POLISI GEREBEK PESTA GAY – Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek aktivitas pesta seks kaum gay yang digelar di kamar hotel nomor 2617 di Habitare Apart Hotel Rasuna, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (1/2/2025) malam. Polisi mengamankan barang bukti kondom hingga obat anti-HIV.

    Material stiker di bahu ini akan memantulkan cahaya dalam kondisi gelap.

    “Di pesta ini kalau ada pasangan yang tidak cocok, para peserta dimohon untuk tidak menolak secara kasar,” beber Ade Ary. Peserta juga diharuskan membuka pakaian hingga celana.

    Polisi Temukan Aalat Kontrasepsi dan Obat anti-HIV

    Dari penggerebekan ini polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk alat kontrasepsi dan obat anti-HIV.

    “Ada barang bukti pemesanan hotel, kemudian alat kontrasepsi kondom, kemudian ada obat anti HIV dan juga ada sabun mandi,” ungkap Ade Ary.

    Para tersangka kini telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Mereka dijerat Pasal 33 juncto Pasal 7 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

    “Dengan ancaman pidana paling singkat dua tahun, paling lama 15 tahun dan denda Rp 1-7,5 miliar,” terang Ade Ary.

     

  • Polisi Malaysia Tangkap Satu WNI Terkait Kasus Penembakan PMI oleh Aparat Nasional 4 Februari 2025

    Polisi Malaysia Tangkap Satu WNI Terkait Kasus Penembakan PMI oleh Aparat Nasional 4 Februari 2025

    Polisi Malaysia Tangkap Satu WNI Terkait Kasus Penembakan PMI oleh Aparat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan, pada 1 Februari, Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kepolisian Selangor telah menangkap satu WNI terkait
    penembakan WNI di Malaysia
    .
    “WNI tersebut memasuki Malaysia dengan visa turis dan ditahan oleh kepolisian untuk membantu investigasi,” mengutip keterangan tertulis Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu Judha Nugraha di Jakarta, Senin (4/2/2025).
    Judha mengatakan bahwa hingga saat ini KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran atas penangkapan tersebut. KBRI Kuala Lumpur juga telah mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk meminta penjelasan dan akses kekonsuleran bagi WNI dimaksud.
    Judha menyebutkan, pada 31 Januari, KBRI Kuala Lumpur telah bertemu dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Selangor (Kepala Kepolisian Daerah Selangor).
    Kepala Polis itu menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang terlibat, ujar Judha.
    Judha juga menyebutkan, dari tiga pasal yang digunakan dalam penyelidikan yang dimaksud, terdapat satu pasal dalam Akta Senjata Api yang digunakan untuk menyelidiki petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata.
    “Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebastugaskan. APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi,” ujarnya.
    Mengenai WNI korban penembakan oleh APMM tersebut, kata Judha, salah satu dari dua korban yang dalam keadaan kritis telah dikonfirmasi dalam kondisi stabil dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa pada Senin.
    Kondisi korban yang berasal dari Aceh itu juga telah disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang bersangkutan oleh Kemlu RI, ujar Judha.
    “Sementara satu WNI lainnya masih dalam pemantauan dan rawatan intensif pihak rumah sakit, sehingga masih belum bisa memberikan keterangan dan belum terverifikasi identitasnya,” tambahnya.
    Judha pun menambahkan dua WNI yang berasal dari Provinsi Riau sudah dinyatakan sembuh dan saat ini mereka tengah diambil keterangannya oleh pihak kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OJK Rilis Aturan Baru Soal Rahasia Bank

    OJK Rilis Aturan Baru Soal Rahasia Bank

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru soal rahasia bank. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK nomor 44 tahun 2024 yang dibesut sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

    POJK ini juga diterbitkan untuk memperbarui ketentuan terkait dengan Rahasia Bank yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang diterbitkan lebih dari dua dekade yang lalu.

    “Penerbitan POJK 44/2024 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders, baik pihak yang meminta Rahasia Bank, yang antara lain adalah aparat penegak hukum, maupun industri perbankan yang akan memberikan Rahasia Bank kepada pihak yang meminta dan memenuhi persyaratan pembukaan Rahasia Bank,” beber OJK dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

    POJK Rahasia Bank mengatur beberapa hal, pertama penyesuaian definisi Rahasia Bank agar selaras dengan UU P2SK, sebelumnya menggunakan terminologi ‘segala sesuatu yang disesuaikan’ dengan terminologi ‘informasi’. Selain itu terdapat terminologi baru yaitu ‘Nasabah Investor dan Investasinya’ yang belum tercakup pada definisi Rahasia Bank dalam aturan Rahasia Bank.

    Kemudian, hal-hal yang dapat dikecualikan dari Rahasia Bank dibuat selaras dengan UU P2SK. Antara lain untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana, kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang, pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal, dan terakhir kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia serta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan Simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

    Selanjutnya, kewajiban bank dan atau pihak terafiliasi untuk merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan atau Nasabah Investor dan investasinya, kewajiban bank dalam memiliki prosedur internal mengenai pembukaan Rahasia Bank, serta pendokumentasian yang perlu dilakukan bank atas seluruh permintaan dan pemberian pembukaan informasi Rahasia Bank.

    Terakhir, POJK Rahasia Bank mengatur soal mekanisme pembukaan Rahasia Bank yang melalui OJK maupun yang diajukan langsung kepada Bank. Dalam aturan lama belum terdapat mekanisme pembukaan Rahasia Bank yang diajukan langsung kepada Bank yang di antaranya diatur batasan tujuan serta mekanisme umum terkait dengan pelaksanaan tukar menukar informasi antar-bank.

    Aturan baru soal Rahasia Bank mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Desember 2024. OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi POJK ini untuk memastikan peraturan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak.

    (hal/rrd)

  • Kapolda Metro: Aduan masyarakat di medsos harus segera ditindaklanjuti

    Kapolda Metro: Aduan masyarakat di medsos harus segera ditindaklanjuti

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Karyoto menegaskan aduan dari masyarakat yang viral di media sosial (medsos) harus bisa direspon langsung dan cepat dari kepolisian.

    “Kami pastikan setiap aduan yang masuk lewat media sosial dapat segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat merasa laporan mereka diabaikan hanya karena tidak ada respons dari kami. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk membangun kepercayaan publik,” kata Karyoto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Karyoto menambahkan Polda Metro Jaya mulai mengimplementasikan langkah nyata untuk memperkuat respons cepat terhadap aduan masyarakat, menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Dalam rangka meningkatkan pelayanan, seluruh jajaran kepolisian di wilayah Polda Metro Jaya, mulai dari tingkat polda hingga polsek, kini memiliki akun media sosial resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau aduan,” kata dia.

    Selain memperkuat saluran komunikasi, Polda Metro Jaya juga melakukan evaluasi rutin melalui analisa dan evaluasi (Anev) yang dilakukan oleh setiap Kasat di jajaran Polda Metro Jaya.

    “Evaluasi tersebut untuk memastikan tidak ada kasus yang terabaikan dalam proses penyelidikan atau penyidikan,” ujar Jenderal bintang dua itu.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kapolres, kasatker, dan kapolda untuk membuat akun guna menerima dan merespons cepat aduan masyarakat.

    “Saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral karena setelah lewat dua hari, tiga hari, kecenderungannya akan menjadi viral,” katanya dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (31/1).

    Menurutnya, penanganan aduan yang ramai di masyarakat tidak bisa hanya diserahkan kepada jajaran Mabes Polri, tetapi juga harus diselesaikan oleh jajaran kepolisian di tingkat wilayah.

    Dengan membuat akun, kata dia, maka Kapolda hingga Kapolres bisa segera memberikan respons terkait langkah tindak lanjut dari aduan yang disampaikan.

    “Jadi, cukup dijawab bahwa kasus tersebut sudah direspon dan kita akan segera menindaklanjutinya dengan progres,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Mau Tutup Lembaga Amal USAID

    Trump Mau Tutup Lembaga Amal USAID

    Jakarta –

    Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (US Agency of International Development/USAID) rencananya bakal ditutup. Hal ini terjadi setelah Presiden Donald Trump memerintahkan pembekuan sebagian besar bantuan luar negeri AS beberapa jam setelah menjabat pada tanggal 20 Januari 2025 yang lalu.

    Pemerintah federal telah melarang para pekerja di USAID untuk masuk ke dalam kantor lembaga donor tersebut. Selama ini USAID telah mendistribusikan miliaran dolar bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.

    Dilansir dari Reuters, Selasa (4/2/2025), miliarder Elon Musk yang ditugaskan Trump sebagai penasehat presiden dalam merampingkan pemerintah federal menjadi sosok utama dalam rencana penutupan USAID. Rencananya, USAID akan digabungkan ke dalam Departemen Luar Negeri AS dan Elon Musk dipercaya untuk mengawasi efisiensi badan ini.

    Elon Musk selama ini sering melontarkan kritik keras terhadap USAID, dia menyebut USAID sebagai badan sayap kiri yang tidak bertanggung jawab kepada Gedung Putih. Pernyataan Elon Musk itu banyak disebut sebagai tuduhan serius dan sering diajukan tanpa bukti, dan mungkin didorong oleh ideologinya saja.

    Serangkaian peristiwa telah menggarisbawahi peran kuat Elon Musk dalam menetapkan agenda Trump. Minggu lalu, timnya di Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) memperoleh akses ke sistem pembayaran paling sensitif di Departemen Keuangan dan melarang beberapa karyawan untuk mengakses komputer mereka di kantor.

    Di USAID, dua staf keamanan senior diberhentikan setelah menolak memberikan dokumen rahasia kepada karyawan DOGE di lokasi selama akhir pekan.

    Sekelompok anggota parlemen Demokrat, yang disambut oleh puluhan karyawan dan kontraktor badan yang dirumahkan telah mengadakan protes di depan kantor pusat USAID yang baru saja ditutup.

    Dalam orasinya, Senator Brian Schatz dan Chris Van Hollen mengatakan mereka akan memblokir konfirmasi calon pejabat dari Trump untuk posisi Departemen Luar Negeri. Berdasarkan aturannya, senator bisa menunda pencalonan tersebut.

    “Kami memiliki kendali atas kalender untuk calon. Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk memblokir calon Departemen Luar Negeri untuk maju sampai tindakan ilegal (membubarkan USAID) ini dibatalkan,” kata Van Hollen.

    Ratusan program USAID yang mencakup bantuan penyelamatan nyawa senilai miliaran dolar di seluruh dunia terhenti total setelah Trump pada 20 Januari 2025 memerintahkan pembekuan sebagian besar bantuan luar negeri AS. Trump ingin memastikan semua program bantuan luar negeri sejalan dengan kebijakan “America First” miliknya.

    Jika USAID ditempatkan di bawah Departemen Luar Negeri, kemungkinan akan ada konsekuensi dramatis bagi distribusi bantuan dari Amerika Serikat yang banyak menjadi donor tunggal untuk proyek kemanusiaan terbesar di dunia.

    (hal/rrd)

  • Riset Ungkap Pakai Dating Apps Bisa Tingkatkan Risiko Depresi, Ini Alasannya

    Riset Ungkap Pakai Dating Apps Bisa Tingkatkan Risiko Depresi, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Aplikasi kencan atau dating apps pada saat ini menjadi salah satu cara yang populer untuk mendapatkan kenalan hingga pasangan. Namun, sebuah penelitian terbaru di Australia mengungkapkan penggunaan dating apps rupanya dapat meningkatkan risiko gangguan mental hingga depresi.

    Peneliti dari Flinders University, Zac Bowman bersama rekannya melakukan tinjauan sistematis dari 45 hasil studi yang melihat penggunaan aplikasi kencan dan bagaimana itu dikaitkan dengan citra tubuh dan kesehatan mental. Citra tubuh adalah persepsi atau perasaan seseorang terhadap penampilannya sendiri, biasanya berkaitan dengan ukuran, bentuk, dan daya tarik tubuh.

    Dari sebanyak 45 penelitian yang dianalisis dipublikasikan pada periode tahun 2016-2023, 29 di antaranya meneliti dampak aplikasi kencan pada kesehatan mental dan kesejahteraan dan 22 penelitian membahas dampak pada citra tubuh (sebagian penelitian memeriksa keduanya).

    Hasil analisis yang dilakukan menemukan 85 persen (19 dari 22) penelitian yang meneliti citra tubuh menemukan hubungan negatif yang signifikan antara penggunaan aplikasi kencan dan citra tubuh. Sedangkan hampir 50 persen (14 dari 29) dari penelitian dampak kesehatan mental menemukan adanya korelasi negatif.

    “Penelitian tersebut mencatat adanya hubungan dengan masalah termasuk ketidakpuasan terhadap tubuh, gangguan makan, depresi, kecemasan, dan harga diri yang rendah,” Kata Bowman dikutip dari The Conversation, Senin (3/2/2025).

    Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengetahui korelasi sebab akibat dari kebiasaan menggunakan aplikasi kencan.

    Meski begitu, peneliti memiliki beberapa teori yang diduga memicu kenaikan risiko masalah kesehatan mental hingga citra diri pada pengguna dating apps. Salah satunya adalah penggunaan foto sebagai media visual utama untuk menilai calon teman kencan.

    Pengguna aplikasi seringkali mengevaluasi profil terutama melalui foto yang ditampilkan. Keputusan seseorang untuk memilih ‘menyukai’ seseorang masih ditentukan terutama dari penampilan fisik.

    “Penekanan pada konten visual pada aplikasi kencan ini, pada kelanjutannya dapat menyebabkan pengguna memandang penampilan mereka lebih penting daripada siapa mereka sebagai pribadi. Proses ini disebut objektifikasi diri,” kata Bowman.

    Orang yang mengalami objektifikasi diri cenderung lebih memerhatikan penampilan mereka secara berlebihan. Ini berpotensi menyebabkan ketidakpuasan terhadap tubuh, rasa malu terhadap tubuh, atau masalah lain yang berkaitan dengan citra tubuh.

    Sedangkan dalam konteks kesehatan mental dan kesejahteraan, Bowman menduga ini berkaitan dengan adanya penolakan ketika menggunakan aplikasi kencan. Penolakan ini bisa bersifat tersirat, eksplisit, hingga diskriminasi atau pelecehan.

    Pengguna yang sering mengalami penolakan mungkin lebih mungkin memiliki harga diri yang lebih rendah, gejala depresi, hingga kecemasan.

    “Dan jika penolakan dianggap berdasarkan penampilan, hal ini dapat kembali mengarah pada masalah citra tubuh,” tandasnya.

    (avk/kna)

  • Bukannya Turun, Anggota DPR Sebut Beli Gas LPG 3 kg di Pangkalan Justru Berpotensi Menambah Biaya

    Bukannya Turun, Anggota DPR Sebut Beli Gas LPG 3 kg di Pangkalan Justru Berpotensi Menambah Biaya

    PIKIRAN RAKYAT – Seperti diketahui bersama bahwa penjualan gas LPG 3 kg telah dilarang di warung ecer mulai Sabtu, 1 Februari 2025 lalu. Saat ini jika masyarakat ingin mendapatkannya, mereka harus membeli ke pangkalan resmi.

    PT Pertamina Parta Niaga sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diterapkan agar masyakarat tidak mendapatkan harga LPG 3 kg yang lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi atau HET sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Akan tetapi, menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya, masyarakat justru harus mengeluarkan biaya lebih jika membeli gas LPG 3 kg ke pangkalan resmi.

    Keterbatasan Jumlah Pangkalan Resmi

    Asep menilai bahwa dengan harus membeli gas tabung melon ke pangkalan resmi, masyarakat justru kesulitan dan harus mengantre, karena jumlah pangkalan resmi untuk saat ini terhitung belum banyak.

    “Selain harus mengantre, karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi dobel, mengantre dan mengeluarkan biaya lebih besar,” kata Asep.

    Ia mengatakan hal tersebut sebagai sebuah kemunduran, karena pemerintah seharusnya menyediakan kebutuhan dasar sedekat mungkin dengan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan dasar masyakarat bukan justru dijauhkan dari mereka dan membuat semakin sulit.

    “Saya yakin Pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan elpiji 3 kg,” katanya.

    Permainan Harga Gas LPG

    Asep menambahkan bahwa pemerintah seharusnya cukup menindak mereka yang terindikasi mempermainkan harga gas LPG 3kg, alih-alih membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara langsung.

    Ia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi kebijakan tersebut, agar gas LPG 3 kg bisa kembali tersedia dan dibeli di pengecer.

    “Pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan produksi gas subsidinya. Hal ini supaya clear di hadapan publik bahwa persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi, tetapi pada masalah regulasinya,” tegasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Siksa Tahanan di Penjara, Warga Palestina Dikencingi hingga Disiram dengan Air Mendidih

    Israel Siksa Tahanan di Penjara, Warga Palestina Dikencingi hingga Disiram dengan Air Mendidih

    PIKIRAN RAKYAT – Kelompok aktivis yang fokus pada urusan tahanan Palestina mengatakan bahwa Israel melakukan pemukulan dan penghinaan yang kejam kepada tahanan Palestina sebelum mereka dibebaskan.

    Abdullah al-Zaghari, kepala Masyarakat Tahanan Palestina (PPS), mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mayoritas warga Palestina yang dibebaskan dari penjara yang dikelola Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza menjadi sasaran penyiksaan sistematis beberapa hari sebelum pembebasan mereka.

    Dalam beberapa laporan terbaru mereka, kelompok pemantau tersebut telah mencatat berbagai bentuk penyiksaan dan penganiayaan yang parah, termasuk membakar tahanan dengan air mendidih dan mengencingi mereka.

    Upaya Balas Dendam Israel

    Zaghari mengatakan ini adalah upaya Israel untuk membalas dendam kepada mereka, mendesak para mediator perjanjian gencatan senjata, tim Palang Merah, dan pelaku kunci lainnya untuk memastikan keselamatan dan martabat mereka yang dibebaskan sambil menekan Israel untuk berhenti menyiksa.

    “Palang Merah harus memikul tanggung jawab untuk merawat para tahanan yang dibebaskan dan martabat mereka sampai mereka tiba di tempat tinggal mereka, dengan cara yang sama seperti memastikan kedatangan para tahanan Israel yang dibebaskan dari Jalur Gaza.

    “Ada kesaksian yang mengerikan tentang para tahanan yang dipukuli dengan kejam sebelum dan setelah mereka dibebaskan dari penjara, terutama tahanan yang dibebaskan ke Jalur Gaza,” Zaghari menambahkan.

    Ia mencatat bahwa sebagian besar tahanan menderita penyakit, termasuk kudis, sebagai akibat dari kondisi buruk tempat mereka ditahan.

    “Ini bukti mentalitas pendudukan yang mencoba menghancurkan citra tahanan Palestina dan mendistorsinya di hadapan rakyatnya,” jelasnya,

    Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan juga melaporkan bahwa sebagian besar tahanan di penjara yang dikelola Israel menderita kelelahan, kurus kering, dan penurunan berat badan.

    “Ada tahanan yang pingsan dan tidak ada dokter atau perawat yang datang untuk memeriksa mereka dan memindahkan mereka ke klinik,” katanya.

    Penyiksaan di Penjara Israel

    Pada awal Agustus tahun lalu, kelompok hak asasi Israel B’Tselem menuduh otoritas Israel secara sistematis menyiksa warga Palestina di kamp-kamp penyiksaan, menjadikan mereka sasaran kekerasan berat dan serangan seksual.

    Laporannya, berjudul “Selamat Datang di Neraka”, didasarkan pada 55 kesaksian dari mantan tahanan dari Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur, dan warga Israel. Sebagian besar tahanan ini ditahan tanpa diadili.

    Penyiksaan tercatat di fasilitas penahanan sipil dan militer di seluruh Israel, yang mengakibatkan kematian sedikitnya 60 warga Palestina dalam tahanan Israel dalam waktu kurang dari 10 bulan.

    Sementara itu, penyelidikan oleh surat kabar Israel Haaretz telah mengungkapkan bahwa seperempat tahanan Palestina di penjara Israel telah terinfeksi kudis dalam beberapa bulan terakhir.

    Temuan yang terkandung dalam laporan tersebut, yang mengutip pejabat penjara, merupakan hasil petisi yang diajukan oleh organisasi hak asasi manusia. Warga Palestina yang ditahan Israel mengatakan bahwa perlakuan yang mereka terima adalah disengaja, bukan karena kelalaian.

    Physicians for Human Rights mengatakan bahwa para tahanan tidak diberi mesin cuci di dalam tahanan dan mereka tidak diberi cukup pakaian.

    Ameena Altaweel, seorang peneliti di Palestine Center for Prisoner Studies, mengatakan bahwa lembaga-lembaga hak asasi manusia Palestina terus-menerus membunyikan alarm tentang penyakit di dalam penjara.

    Altaweel mengatakan kepadatan penghuni adalah alasan utama penyebaran penyakit, selain tindakan Israel yang menurutnya sengaja digunakan untuk menimbulkan penderitaan, seperti tidak mengisolasi tahanan setelah infeksi terdeteksi dan tidak memberikan perawatan.

    Saat ini ada lebih dari 10.400 warga Palestina yang dipenjara, dengan sedikitnya 3.376 orang ditahan dalam penahanan administratif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News