Blog

  • RUU BUMN: ‘Proteksi Berlapis’ Direksi – Komisaris Perusahaan Pelat Merah

    RUU BUMN: ‘Proteksi Berlapis’ Direksi – Komisaris Perusahaan Pelat Merah

    Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memberikan proteksi berlapis kepada pegawai, direksi, hingga dewan komisaris.

    Mereka dikeluarkan dari rumpun penyelenggara negara hingga adanya adopsi business judgement rule yang memungkinan keputusan bisnis yang ditempuh oleh direksi BUMN tidak bisa dipidanakan.

    RUU BUMN telah saat ini telah disahkan oleh DPR. Implementasi beleid baru tersebut akan segera berlaku setelah diundangkan dan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam catatan Bisnis, amandemen UU BUMN itu sejatinya telah dibahas sejak era Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Namun pengesahannya berlangsung di era Prabowo. Rapat paripurna pengesahan RUU BUMN dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

    “Apakah RUU No.19/2003 tentang BUMN dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?,” tanya Dasco yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

    Sekadar catatan, rancangan Revisi Undang-undang No.19/2003 tentang BUMN versi DPR menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara serta Direksi, Komisaris, hingga Dewan Pengawas BUMN bukan bagian dari rumpun penyelenggara negara. Ketentuan mengenai status kepegawaian Badan tercantum dalam Pasal 3 Y RUU BUMN.

    Sementara itu, ketentuan yang mengatur mengenai status Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan penyelenggara negara diatur secara eksplisit dalam Pasal 9G. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.”

    Adapun Pasal 87 angka 5 menyatakan bahwa pegawai BUMN juga bukan penyelenggara negara. Namun demikian, aturan itu hanya melekat kepada mereka yang diangkat hingga diberhentikan sesuai dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

    Sementara, untuk komisaris atau dewan pengawas yang berasal dari penyelenggara negara, statusnya sebagai penyelenggara tetap melekat. 

    Menariknya, ketentuan mengenai status kepegawaian karyawan hingga direksi BUMN bersifat lex specialist, kecuali ketentuan lainnya terkait penyelenggara negara yang tidak diatur dalam RUU BUMN.

    Itu artinya tidak ada celah dari undang-undang lain untuk mengintervensi status BUMN bukan sebagai penyelenggara negara.

    Ketentuan ini juga berlaku terhadap UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), terutama Pasal 2, yang mengkategorikan pegawai BUMN sebagai penyelenggara negara. Aturan inilah yang sering menjadi rujukan penegak hukum untuk menindak oknum di BUMN.  

    Business Judgement Rule 

    Selain status penyelenggara negara, poin lainnya yang masuk dalam amandemen UU BUMN adalah business judgement rule (BJR). Prinsip ini memungkinan seorang direksi BUMN kebal hukum kendati keputusaan yang diambil terindikasi melanggar undang-undang bahkan merugikan negara. 

    “Pengaturan terkait business judgement rule atau aturan yang melindungi kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan juga mendapat perhatian khusus dalam RUU BUMN,” demikian keterangan yang dilansir Antara, Minggu (2/2/2025).

    Melansir Kemenkeu Learning Center, business judgement rule adalah prinsip hukum yang diadopsi dari tradisi common law di Amerika. Prinsip BJR melindungi direksi BUMN dari risiko penuntutan hukum atas keputusan bisnis yang telah ditempuh.

    Isu BJR menjadi bahan perdebatan belakangan ini. Apalagi, banyak petinggi atau direksi BUMN yang terjerat perkara hukum karena salah atau keputusan yang ditempuh merugikan keuangan negara. Salah satunya bekas Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

    Ketentuan mengenai BJR itu diatur dalam RUU BUMN, terutama Pasal 9F. Ada dua usulan frasa dalam pasal tersebut. DPR meminta supaya direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN. Namun demikian, dalam pembahasan, pemerintah meminta frasa itu diubah menjadi anggota direksi tidak dapat diminta ganti kerugian investasi. Ketentuan ini juga mencakup kepada Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris.

    “Pengaturan terkait Business Judgement Rule yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan aksi korporasi BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN,” Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto sepakat dengan rencana pemerintah dan DPR untuk mengadopsi prinsip business judgement rule dalam amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Fitroh berpendapat bahwa semua penegak hukum perlu berhati-hati dalam menerapkan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi alias Tipikor khususnya dalam aktivitas bisnis. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor memuat frasa bahwa korupsi tidak hanya terkait upaya memperkaya diri sendiri, tetapi juga mencakup tindakan untuk memperkaya orang lain.

    “Saya termasuk yang sepakat harus benar-benar hati-hati, dalam menerapkan pasal 2 atau 3 khususnya dalam bisnis, harus benar-benar ada niat jahat dan bukan sekedar asal rugi menjadi korupsi. Sebagaimana pernah saya sampaikan dalam fit and proper test,” ujar Fitroh kepada Bisnis, Minggu (2/2/2025).

    Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengemukaan bahwa isu mengenai direksi BUMN bukan penyelenggara negara masih sebatas wacana. “Ini kan masih bersifat wacana.”

    “Saat ini kita masih berpegang pada UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN pada penjelasan Pasal 2 angka 7,” pungkas Harli.  

  • Top 3 Tekno: Kabar Barbie Hsu Meninggal Dunia Bikin Warganet Berduka – Page 3

    Top 3 Tekno: Kabar Barbie Hsu Meninggal Dunia Bikin Warganet Berduka – Page 3

    Tren AI Kungfu sedang ramai di media sosial, dan banyak kreator yang ikut meramaikan dengan masing-masing konten lucu dan menghibur.

    Dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) foto biasa bisa berubah menjadi video dengan gerakan kungfu yang mengundang gelak tawa.

    Pantauan Tekno Liputan6.com, Senin (3/2/2025), banyak kreator menggunakan tren AI Kungfu ini untuk membuat konten lucu, keren, atau bahkan cinematic.

    Baca Selengkapnya di Sini

     

  • Telkom Sukses Implementasi 7 Program Bidang Lingkungan

    Telkom Sukses Implementasi 7 Program Bidang Lingkungan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) telah sukses menginisiasikan tujuh program di bidang lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga pelestarian lingkungan dan mempraktikkan gaya hidup berkelanjutan di keseharian sepanjang 2024.

    Komitmen ini diimplementasikan ke dalam tujuh program, yaitu program Waste Management, Eduvice, Restorasi Terumbu Karang, Reboisasi Hutan, Konservasi Mangrove, Revitalisasi Sarana Air Bersih, dan Bumi Berseru Fest.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan, melalui tujuh program unggulan di bidang lingkungan ini, Telkom berharap dapat membangun serta memulihkan kembali lingkungan dan menumbuhkan aktivitas perekonomian masyarakat sekitar.

    “Program ini juga mendukung komitmen Telkom dalam mengatasi perubahan iklim dan pencapaian target net-zero emission,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2025).

    Pada program waste management, Telkom memiliki empat lokasi pengelolaan sampah terpadu yang sudah terdigitalisasi, di antaranya Desa Cikole, Sukahaji, Antapani, dan Kel. Cijawura Kota Bandung. Melalui program ini, Telkom membina masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga menjadi maggot untuk kemudian diperjualbelikan sebagai pakan lele.

    Kemudian, melalui program Eduvice, Telkom telah berhasil mengumpulkan 286 perangkat elektronik yang sudah tidak terpakai. Perangkat ini akan dikelola dan didistribusikan kepada siswa-siswi usia sekolah yang membutuhkan, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Bandung.

    Selanjutnya, pada program Restorasi Terumbu Karang, Telkom telah menanamkan kembali 896 substrat terumbu karang di Pulau Tunda Banten, Taman Nasional Karimunj Jawa, Desa Morella Ambon, serta Pantai Lanjukang Makassar. Adapun teknik penanaman yang dilakukan menggunakan metode Web Spider dan Fishdom.

    Berikutnya adalah program Reboisasi Hutan di Indonesia dengan penanaman 102.400 bibit pohon yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Adapun program ini merupakan hasil inovasi di bidang pelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan reboisasi dengan kecanggihan teknologi digital. Salah satunya dengan cara pengawasan lahan yang sudah ditanami melalui penggunaan teknologi Geographic Information System (GIS).

    Tidak hanya itu, Telkom juga berhasil melaksanakan program Konservasi Mangrove sebanyak 62.250 bibit di 12 lokasi penanaman. Di antaranya berlokasi di provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Melalui program ini, Telkom berharap dapat mencegah kerusakan ekosistem pesisir akibat abrasi pantai.

    Lalu, Telkom juga melaksanakan program Revitalisasi Sarana Air Bersih untuk keperluan sarana pendidikan di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren. Sepanjang tahun 2024, Telkom telah merevitalisasi 14 lokasi di Banten, Jawa Barat, Aceh, Pekanbaru, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

    Terakhir, di akhir tahun 2024, Telkom telah berhasil menyelenggarakan program Bumi Berseru Fest (BBF). BBF adalah wadah kolaborasi inisiatif Telkom Indonesia untuk organisasi dan penggiat lingkungan dari seluruh Indonesia dalam menciptakan gerakan inovasi dan kreatifitas demi keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui program ini, Telkom berhasil melahirkan 15 program konservasi lingkungan yang akan mulai diimplementasikan di awal tahun 2025 ini.

    Sepanjang tahun 2024, Telkom terus menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan praktik keberlanjutan atau ESG (Environmental, Social, dan Governance) di seluruh aspek dan lini bisnis perusahaan. Dimana, Telkom berharap dapat terus berkontribusi untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    Untuk diketahui, Langkah ini berawal dari keprihatinan Telkom akan kondisi alam Indonesia saat ini. Mengutip data 2019 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Bandung disebutkan bahwa saat ini Indonesia telah kehilangan 28 juta hektar luas hutan, 750 ribu hektar terumbu karang, serta tingginya angka pencemaran air, udara, dan tanah.

    Maka dari itu, Telkom sebagai perusahaan digital telekomunikasi di Indonesia, turut mengambil peran dalam upaya pelestarian lingkungan, di tengah isu krisis lingkungan yang saat ini semakin meningkat.

    (rah/rah)

  • Pj Gubernur DKI instruksikan jajarannya rajin pantau stok LPG 3 kg

    Pj Gubernur DKI instruksikan jajarannya rajin pantau stok LPG 3 kg

    Jangan hanya dari sisi lapor saja, tapi rajin turun ke lapangan untuk mengecek, memantau

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) dan jajarannya agar rajin memeriksa stok elpiji tiga kilogram (kg) di lapangan guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan.

    “Jangan hanya dari sisi lapor saja, tapi rajin turun ke lapangan untuk mengecek, memantau, dan juga mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan segera, sehingga masalah kelangkaan elpiji bisa diatasi,” kata Teguh di Jakarta, Selasa.

    Teguh juga menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PT Pertamina dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) apabila terjadi antrean pembelian elpiji 3 kg.

    Dituturkan dia, terjadinya kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg di Jakarta akibat kuota yang lebih rendah dibandingkan dengan usulan awal.

    Realisasi penyaluran gas elpiji 3 kg di Jakarta tahun 2024 mencapai 421.989 metrik ton, atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton untuk 2025.

    Namun, kuota yang disetujui sebanyak 407.555 metrik ton, atau lebih rendah sekitar lima persen dari usulan tersebut

    “Yang kami ajukan itu mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun 2024, padahal kebutuhannya meningkat. Ini juga menjadi salah satu yang juga menyebabkan kebutuhan itu belum tercukupi secara keseluruhan,” tutur Teguh.

    Pemprov DKI Jakarta, sambung dia, terus mencermati dan memonitor ketersediaan elpiji 3 kg di masyarakat, sehingga diharapkan upaya ini bersama upaya lainnya dapat segera mengatasi masalah kelangkaan yang terjadi.

    “Termasuk, juga langkah-langkah frekuensi penyesuaian harga, itu juga kita monitor,” demikian ujar Teguh.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan faktor panic buying atau pembelian berlebihan karena panik juga menjadi masalah.

    Hal ini terjadi setelah terbitnya aturan yang mengharuskan seluruh distribusi tabung gas elpiji tiga kilogram dilakukan langsung oleh agen kepada rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan, tanpa melalui pengecer.

    Menurut Hari, mekanisme demikian memang semestinya yakni dari hulu ke hilir atau dari agen ke pangkalan.

    “Namun kan kemarin ada pengecer, warung, dan sebagainya. Nah begitu dipotong sampai ke pangkalan, akhirnya orang pada ribut ngambil di pangkalan dan terjadilah panic buying, akhirnya terjadi kelangkaan,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga emas Antam turun jadi Rp1,621 juta per gram

    Harga emas Antam turun jadi Rp1,621 juta per gram

    Ilustrasi – Emas batangan Aneka Tambang (Antam) di sebuah gerai emas. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    Harga emas Antam turun jadi Rp1,621 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 03 Februari 2025 – 12:50 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, turun sebesar Rp3.000 per gram, dari Rp1.624.000 per gram menjadi Rp1.621.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun yakni Rp1.472.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp860.500.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.621.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp3.182.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.748.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp7.880.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp15.705.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp39.137.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp78.195.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp156.312.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp390.515.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp780.820.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.561.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Presiden pastikan pembangunan IKN berlanjut

    Presiden pastikan pembangunan IKN berlanjut

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi, jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden pastikan pembangunan IKN berlanjut
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 08:00 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yaitu pada 2025-2029.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sikap Presiden itu selepas rapat terbatas membahas IKN di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2).

    “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau (Presiden) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun (untuk periode) 2025 hingga 2029 ini,” AHY kepada wartawan.

    Tentu anggaran tersebut nanti digunakan seusai dengan per tahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal.

    Presiden kembali memanggil Menko AHY, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi untuk rapat membahas pembangunan IKN.

    Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut, Presiden dan menteri-menterinya beserta Kepala OIKN membahas desain dasar pembangunan kawasan.

    “Jadi ada beberapa penyesuaian yang mestinya membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya itu bisa segera dibangun,” kata AHY.

    Di lokasi yang sama, Kepala OIKN juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp6,3 triliun, ditambah dengan Rp8,1 triliun. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp14,4 triliun.

    Alokasi dana tersebut merupakan bagian dari anggaran IKN 2025-2029 Rp48,8 triliun.

    Basuki menjelaskan, persoalan anggaran OIKN menjawab pertanyaan mengenai kebijakan penghematan sebagaimana yang ditetapkan Presiden dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025.

    Dampak dari kebijakan itu, anggaran OIKN tahun ini semula direncanakan terpangkas hingga lebih dari separuh.

    “Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat),” katanya.

    “Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” kata Kepala OIKN.

    Basuki menambahkan, Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyatakan anggaran OIKN akan disesuaikan agar tak kena pangkas sebagaimana ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    “Tadi kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” kata Basuki Hadimuljono.

    Sumber : Antara

  • Dua Kasus Dalam 3 Hari, Jombang Kembali Dikejutkan Temuan Bayi Dibuang

    Dua Kasus Dalam 3 Hari, Jombang Kembali Dikejutkan Temuan Bayi Dibuang

    Jombang (beritajatim.com) – Jombang seakan menjadi surga bagi para pembuang bayi. Betapa tidak, pada Minggu (2/2/2025) warga menemukan bayi di ember kamar mandi sebuah warung kosong Desa Jatipelem Kecamatan Diwek.

    Kini, hal serupa terjadi lagi di Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam, Selasa (4/2/2025). Praktis, dalam tiga hari ini ada dua bayi yang dibuang di wilayah hukum Jombang, meski berbeda kecamatan.

    Sosok bayi laki-laki yang masih merah ditemukan di desa tersebut. Bayi ini dibebat menggunakan kain panjang lalu dimasukkan ke dalam kardus. Penemuan ini terjadi sekitar pukul 06.00 WIB oleh warga setempat.

    Kapolsek Wonosalam AKP Darul Huda membenarkan adanya temuan bayi tersebut. Dia menjelaskan, penemuan berawal ketika salah seorang warga hendak berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tanpa sengaja, warga melihat kardus dengan ikatan tali plastik warna kuning di bahu jalan.

    Karena curiga, warga menghampiri kardus misterius itu. Setelah dibuka, ternyata berisi bayi merah terbungkus kain hijau. “Akhirnya temuan tersebut dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan kepada kami. Saat ini bayi berada di Puskesmas Wonosalam untuk perawatan,” kata Darul menjelaskan.

    Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah warga yang menjadi saksi. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap siapa orang yang tega membuang bayi merah di tepi jalan. Polisi juga telah memasang police line di lokasi penemuan. [suf]

  • Mengapa China Tindak Tegas Penjahat Dunia Maya di Asia Tenggara?

    Mengapa China Tindak Tegas Penjahat Dunia Maya di Asia Tenggara?

    Beijing

    Pada awal Januari 2025, seorang aktor China yang tidak terlalu dikenal terseret dalam kontroversi internasional seputar warga negara China yang diperdagangkan dan dieksploitasi di negara-negara Asia lainnya.

    Wang Xing yang berusia 31 tahun, yang juga menggunakan nama samaran Xingxing, pergi ke Thailand untuk casting pekerjaan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan hiburan besar.

    Sesampainya di sana, dia diduga bertemu dengan orang-orang bersenjata yang memaksanya masuk ke dalam mobil dan membawanya menyeberangi perbatasan Thailand menuju Myanmar.

    Para penculiknya menggunduli kepalanya dan dilaporkan mulai melatihnya untuk menipu orang-orang China saat bekerja di sebuah pusat panggilan.

    Wang mengaku melihat banyak orang dengan kepala gundul di tempat tersebut, termasuk sekitar 50 warga negara China lainnya yang mengalami nasib serupa.

    Pacar Wang berupaya meminta bantuan lewat media sosial setelah kehilangan kontak dengan sang aktor pada tanggal 3 Januari 2025. Permohonannya untuk meminta bantuan disambut oleh para selebritas ternama di China, dan Wang berhasil diselamatkan serta dikembalikan ke Thailand empat hari setelah penculikannya. Ia pun muncul di media Thailand bersama polisi setempat.

    Di depan kamera, Wang menyayangkan masalah keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Thailand, dan berterima kasih kepada polisi serta mengatakan bahwa negara itu “cukup aman.”

    “Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin kembali ke Thailand,” katanya.

    Sementara itu, nasib para tawanan China lainnya di pusat panggilan masih belum jelas.

    Myanmar: Sebagian besar penipu yang dideportasi berasal dari China

    Myanmar berada dalam cengkeraman perang saudara dan telah menjadi sarang bagi pusat-pusat penipuan yang dioperasikan oleh geng-geng kriminal China.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah bekerja sama dengan militer Myanmar dan pemberontak anti-junta untuk menindak sindikat kejahatan.

    “Namun, pelanggaran hukum secara umum di beberapa wilayah Myanmar membuat tindakan keras seperti itu menjadi sulit,” kata Ian Chong, seorang ilmuwan politik di Singapura, kepada DW.

    “Geng-geng hanya pindah ke daerah-daerah di mana China dan proksinya sulit untuk menjangkau,” tambahnya.

    Pemerintah militer Myanmar telah mendeportasi 55.711 orang asing yang terlibat dalam kegiatan penipuan sejak Oktober 2023. Menurut media pemerintah Myanmar, sebagian besar dari mereka – lebih dari 53.000 orang – adalah warga China.

    Tidak ada jalan keluar bagi korban perdagangan orang

    Pusat panggilan di Myanmar hanyalah salah satu bagian dari teka-teki. Musim panas lalu, sebuah laporan dari United States Institute of Peace (USIP) mengungkapkan bahwa ratusan ribu orang telah dibujuk untuk bekerja bagi para penipu di seluruh dunia, dengan total miliaran dolar hasil tipuan. Banyak geng perdagangan manusia yang beroperasi di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina.

    Jenis-jenis penipuannya termasuk skema tidak sah yang berkisar pada perjudian online, mata uang kripto, dan investasi keuangan.

    Dalam banyak kasus, mereka yang memikat orang ke dalam penipuan adalah korban itu sendiri. Mereka sering kali ditarik oleh peluang bisnis palsu dan kemudian dipaksa menjadi pekerja ilegal.

    Mereka cenderung ditahan di daerah pedesaan yang sepi, dan para penculik akan menghukum mereka secara fisik jika mereka mencoba melarikan diri.

    Tekanan Beijing terhadap Bangkok

    Thailand yang berbatasan dengan beberapa negara lain, menjadi negara transit pilihan bagi geng-geng perdagangan manusia.

    Beijing telah menekan para pejabat Thailand untuk turun tangan dan membantu menangani masalah ini, menurut Chong.

    “Kecuali (China) ingin secara langsung campur tangan dalam yurisdiksi asing, tidak banyak yang bisa dilakukan negara,” katanya.

    Thailand membantu membebaskan sekitar 900 warga negara China yang terjebak dalam operasi penipuan di Myanmar tahun lalu, tetapi laporan mengatakan sekitar 1.200 warga negara China masih hilang di Myanmar.

    Film blockbuster China sebagai peringatan terhadap para penipu

    Untuk mencegah warganya terpikat ke dalam kamp-kamp ini, China telah berulang kali mencoba memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Asia Tenggara.

    “Ada satu titik di tahun 2022 di mana sebuah narasi mulai muncul bahwa pergi ke Thailand dapat mengakibatkan Anda diperdagangkan ke Myanmar dan kehilangan ginjal Anda,” kata Jason Tower, Direktur Negara Myanmar di USIP.

    “Belakangan, Anda mulai melihat bahwa polisi akan menelepon orang-orang ketika mereka memesan tiket untuk menanyakan apa yang mereka lakukan di Asia Tenggara,” tambahnya.

    Apakah Beijing mendorong para penipu di luar China?

    Penipuan melalui telepon bukanlah hal yang baru di Beijing. Pada bulan Desember 2022, undang-undang khusus terhadap telekomunikasi dan undang-undang penipuan online mulai berlaku di China, yang telah berkutat dengan masalah ini selama bertahun-tahun.

    Namun di luar perbatasan, geng-geng China telah diberi lebih banyak ruang untuk beroperasi. Beijing mulai mengambil tindakan baru-baru ini, kata Zachary Abuza, seorang profesor yang berfokus pada masalah politik dan keamanan Asia Tenggara di National War College di Washington.

    “China tidak hanya menutup mata terhadap mereka, tetapi tampaknya secara aktif mendorong pengembangan zona-zona ekonomi khusus ini di seluruh Asia Tenggara, di mana penipuan, perjudian, perdagangan narkoba, manusia dan satwa liar, serta pencucian uang tumbuh secara eksponensial,” kata Abuza kepada DW.

    “Hal itu benar-benar berubah selama dan setelah pandemi, ketika orang China sendiri menjadi sasaran. Sekarang China berada di era pertumbuhan yang jauh lebih lambat, warganya mencari skema untuk menjadi kaya dan menjadi mangsa. Dengan legitimasi yang dipertaruhkan, (Partai Komunis China) telah menindak tegas,” tambahnya.

    China ‘mencari jalan masuk’ untuk penegakan hukumnya di luar negeri

    Pada bulan November 2024, terungkap bahwa China dan Myanmar setuju untuk membuat kontraktor militer swasta China beroperasi di negara tersebut demi melindungi aset-asetnya sendiri.

    Dan karena hilangnya Wang telah memfokuskan kembali perhatian publik pada masalah ini, China dan Thailand sepakat untuk mendirikan pusat anti-penipuan, dengan pihak berwenang China yang mengoperasikannya di Mae Sot, dekat perbatasan Myanmar.

    Abuza melihat perkembangan ini sebagai bagian dari rencana Beijing untuk ekspansi keamanan.

    “China telah mendorong kerja sama penegakan hukum, tetapi pada dasarnya mereka benar-benar mencari jalan masuk, sehingga mereka dapat memiliki kehadiran penegakan hukum secara fisik di wilayah tersebut,” katanya.

    “Meskipun mereka mungkin bekerja pada beberapa operasi anti-terorisme, tanggung jawab utama mereka adalah untuk mengejar kepentingan keamanan China yang lebih mendesak,” tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Video Memburuknya Krisis Anggaran di WHO, Siap Lakukan Efisiensi

    Video Memburuknya Krisis Anggaran di WHO, Siap Lakukan Efisiensi

    Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pada hari pelantikannya bahwa negaranya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pernyataannya pada Senin (3/2) di Jenewa, Swiss, mengakui bahwa krisis anggaran di organisasinya semakin buruk setelah pengumuman AS. Meski Tedros mengakui bahwa krisis sudah terjadi sebelum Trump mengumumkan kebijakannya itu. Efisiensi pun siap dilakukan oleh WHO.

    Negara anggota WHO rencananya akan membahas potongan anggaran USD 400 juta pada rapat tanggal 3-11 Februari di Jenewa. Dewan eksekutif mengusulkan pemotongan anggaran untuk program dasar dari usulan USD 5,3 miliar menjadi USD 4,9 miliar. Berikut sederet hal yang dilakukan WHO untuk efisiensi anggaran.

    (/)

  • Gen Z Pilar Perubahan pada Era Digital

    Gen Z Pilar Perubahan pada Era Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan Generasi Z atau Gen Z merupakan pilar perubahan pada era digital. Pasalnya, generasi muda lahir saat teknologi telah menempel di kehidupan.

    Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital Wijaya Kusumawardhana mengatakan bahwa Gen Z merupakan generasi yang sangat familiar dengan digitalisasi.

    Sehingga, dirinya menyebut bahwa Gen Z berpotensi menjadi pemimpin yang besar dalam beberapa tahun terakhir di era transformasi digital.

    “Gen Z juga memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin perubahan di era digital mendatang,” kata Wijaya dalam sambutannya di acara Saatnya Gensi Beraksi, Selasa (4/2/2025).

    Potensi tersebut, kata Wijaya bukan tanpa alasan. Sebab, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) dari 221,5 juta orang di seluruh Indonesia yang terkoneksi internet, 65% adalah kelompok milenial dan Gen Z.

    Dengan melimpahnya sumber daya tersebut, Pemerintah terus berupaya mencetak pemimpin masa depan dari generasi milenial dan Gen Z.

    “Ini yang harus benar-benar kita manfaatkan dan kita persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan,” ujarnya.

    Terkhusus daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Wijaya menuturkan dari data Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 5,65 juta jiwa yang tinggal di NTT dan hampir separuhnya yaitu 48,3% atau sekitar 2,48 juta jiwa adalah generasi muda.

    Melihat hal ini, Wijaya yakin bahwa angka ini bisa menjadi pondasi awal bagi NTT untuk terus bertumbuh di perkembangan digital ini.

    Namun, Komdigi masih melihat adanya tantangan yang dikhawatirkan menjadi penghambat pertumbuhan di NTT dikarenakan Indeks Masyarakat Digital NTT berada diangka 39,34. Angka tersebut masih dibawah rata-rata indeks nasional yang berada diangka 43,18.

    “Salah satu komponen yang menyebabkan angka itu masih di bawah rata-rata karena pemanfaatan digitalnya atau teknologi digitalnya masih belum berkembang,” ucap Wijaya.

    Lebih lanjut, Wijaya mengatakan dari empat komponen yang membentuk Indeks Masyarakat Digital, dua komponen yaitu infrastruktur digital dan SDM digita di NTT sudah memadai.

    Namun, pekerjaan dan pemanfaatan digitalisasi di NTT masih belum optimal yang membuat Indeks Masyarakat Digitalnya masih berada dibawah rata-rata.

    “Nah ini yang harus menjadi tantangan bagi adik-adik semua, wabil khusus pada dunia akademisi untuk bisa memanfaatkan ini menjadi salah satu pemicu dan pemantik untuk bisa maju ke depan,” tuturnya.