Blog

  • Aduan masyarakat di medsos segera ditindaklanjuti

    Aduan masyarakat di medsos segera ditindaklanjuti

    Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto. ANTARA/Ilham Kausar

    Kapolda Metro Jaya: Aduan masyarakat di medsos segera ditindaklanjuti
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 11:54 WIB

    Elshinta.com – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Karyoto menegaskan aduan dari masyarakat yang viral di media sosial (medsos) harus bisa direspon langsung dan cepat dari kepolisian.

    “Kami pastikan setiap aduan yang masuk lewat media sosial dapat segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat merasa laporan mereka diabaikan hanya karena tidak ada respons dari kami. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk membangun kepercayaan publik,” kata Karyoto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Karyoto menambahkan Polda Metro Jaya mulai mengimplementasikan langkah nyata untuk memperkuat respons cepat terhadap aduan masyarakat, menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Dalam rangka meningkatkan pelayanan, seluruh jajaran kepolisian di wilayah Polda Metro Jaya, mulai dari tingkat polda hingga polsek, kini memiliki akun media sosial resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau aduan,” kata dia.

    Selain memperkuat saluran komunikasi, Polda Metro Jaya juga melakukan evaluasi rutin melalui analisa dan evaluasi (Anev) yang dilakukan oleh setiap Kasat di jajaran Polda Metro Jaya.

    “Evaluasi tersebut untuk memastikan tidak ada kasus yang terabaikan dalam proses penyelidikan atau penyidikan,” ujar Jenderal bintang dua itu.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kapolres, kasatker, dan kapolda untuk membuat akun guna menerima dan merespons cepat aduan masyarakat.

    “Saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral karena setelah lewat dua hari, tiga hari, kecenderungannya akan menjadi viral,” katanya dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (31/1).

    Menurutnya, penanganan aduan yang ramai di masyarakat tidak bisa hanya diserahkan kepada jajaran Mabes Polri, tetapi juga harus diselesaikan oleh jajaran kepolisian di tingkat wilayah.

    Dengan membuat akun, kata dia, maka Kapolda hingga Kapolres bisa segera memberikan respons terkait langkah tindak lanjut dari aduan yang disampaikan.

    “Jadi, cukup dijawab bahwa kasus tersebut sudah direspon dan kita akan segera menindaklanjutinya dengan progres,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Sistem Pajak (Coretax) Terus Bermasalah, Pengusaha Ritel Minta Kejelasan

    Sistem Pajak (Coretax) Terus Bermasalah, Pengusaha Ritel Minta Kejelasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha ritel akan menemui Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak usai muncul berbagai permasalahan dalam pengimplementasian Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan. Gangguan paling menyulitkan bagi pengusaha ritel di coretax adalah tidak dapatnya mengeksekusi transaksi karena terhambat penerbitan faktur pajak.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menjelaskan audiensi tersebut akan berlangsung pada Rabu (5/2/2025) pagi. Menurutnya, Aprindo yang meminta audiensi tersebut.

    “Pertama kita minta audiensi dan sudah direspons, dan kita disediakan waktu, Aprindo itu pada Rabu (5/2),” ungkap Solihin kepada Bisnis, kemarin (3/2/2025).

    Dia menjelaskan sejak diimplementasikan pada awal Januari 2025, pengusaha ritel memang kerap mengalami permasalahan penerbitan faktur di Coretax.

    Beberapa waktu lalu, sambungnya, Dirjen Pajak sudah memberi solusi agar sekitar 90 perusahaan besar yang banyak membutuhkan faktur pajak kembali menggunakan aplikasi e-Faktur. Dengan begitu, aplikasi Coretax tidak terlalu bekerja keras dan terjadi eror berkepanjangan.

    Hanya saja, Solihin menekankan bahwa solusi tersebut hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Sementara itu, perusahaan menengah-kecil masih harus berjibaku dengan permasalahan Coretax.

    Oleh sebab itu, sambungnya, Aprindo akan menyampaikan keluhan dan masukan kepada Ditjen Pajak pada saat audiensi nanti.

    “Saya lagi mendata segala semua masukan. Saya berharap perusahaan juga mengirimkan wakilnya sehingga pada saat tanya jawab, secara detil bisa disampaikan,” jelas Solihin.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (3/2/2025) pagi. Ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo, Airlangga mengecek pengaplikasian Coretax.

    Politisi Partai Golkar itu tidak menampik bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan oleh wajib pajak ketika menggunakan Coretax. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemui yaitu kendala penerbitan faktur pajak.

    “Makanya tadi saya minta fast-moving consumer goods, perusahaan yang memproduksi faktur banyak itu perlu ada sistem tersendiri,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Bagaimanapun, sambungnya, kebutuhan penerbitan faktur dari wajib pajak perusahaan-perusahaan FMCG jauh lebih banyak daripada wajib pajak badan yang bergerak di sektor lain.

    Lebih lanjut, Airlangga memastikan bahwa Kemenko Perekonomian memberi dukungan penuh atas pengaplikasian Coretax. Kendati demikian, dia waswas dengan potensi penerimaan negara yang terganggu karena permasalahan 

    “Jadi itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang tentu perlu penyempurnaan,” ujar Airlangga.

  • GOTO dan Grab Bicarakan Merger pada 2025, Makin Intensif

    GOTO dan Grab Bicarakan Merger pada 2025, Makin Intensif

    Pembicaraan tentang Merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Holdings Ltd kembali mengemuka dan makin intensif dalam beberapa waktu terakhir. Proses merger dua perusahaan layanan transportasi itu dikabarkan rampung pada 2025.

    Menurut laporan Bloomberg, kedua perusahaan sedang berusaha menyelesaikan diskusi merger tersebut pada 2025. Seorang eksekutif yang terlibat dalam pembicaraan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan merger harus tercapai tahun ini atau tidak terjadi sama sekali.

    “Seorang eksekutif dari Provident Capital Partners, salah satu investor GOTO, memimpin pembicaraan,” dikutip dari laporan Bloomberg, Selasa (4/2).

    Kabar merger GOTO dan Grab sudah terdengar sejak Februari 2024. Hal ini juga direspons Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan dirinya melakukan konfirmasi langsung terkait kabar tersebut kepada manajemen GOTO.

    Grup GOTO berdiskusi dengan Grab Holdings yang bermarkas di Singapura perihal niat merger dari tahun lalu. Hal ini bukan yang pertama kali. Pada 2020, rumor serupa juga mengudara.

    GOTO dan Grab masih berdiskusi

    Laporan Bloomberg menyatakan Grup GOTO dan Grab kini tengah menjalani fase diskusi awal ihwal opsi itu. Beberapa skenario yang mungkin dilakukan untuk mewujudkannya, antara lain investasi berbentuk dana segar, saham, atau keduanya.

    Selain itu, di bawah manajemen Patrick Walujo, Grup GOTO disebut kian terbuka akan pilihan ‘kawin’ dengan Grab. Lebih lanjut, laporan yang sama juga menyebut investor kedua perusahaan teknologi itu menyokong rencana itu serta mendorong adanya diskusi lanjutan.

    Menanggapi kabar ini, baik perwakilan GOTO maupun Grab Holdings belum bisa memberikan informasi mendetail.

    Head of Corporate Communications GOTO, Sinta Setyaningsih pada tahun lalu menyangkal diskusi merger. Sejauh yang ia tahu, kabar itu tak benar.

    Ia juga mengatatakan, “Kami tak dapat menanggapi rumor di pasar.” Pun begitu dengan Chief Communications Officer Grab Indonesia, Mayang Schreiber yang enggan mengomentari kabar tersebut.

  • Komisi VII: Lebih baik buat aturan HET LPG 3 kg yang dijual pengecer

    Komisi VII: Lebih baik buat aturan HET LPG 3 kg yang dijual pengecer

    Kebijakan semula yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebagai kebijakan prematur.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai alih-alih kebijakan larangan pengecer berjualan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 kilogram diberlakukan, lebih baik dibuat aturan menyangkut harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg yang dijual oleh pengecer.

    “Saya kira kalau mau ngatur tentang pengecer, saya kira bagus ya. Pengecer ini juga harus diatur seperti pangkalan. Kalau pangkalan sudah ada HET-nya. Misalnya Rp18 ribu, pengecer diatur juga kira-kira berapa dijual di pengecer maksimal gitu ‘kan. Apakah Rp18 ribu atau Rp19 ribu atau Rp20 ribu ‘kan, diatur juga,” kata Hatta di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebijakan pengecer dapat berjualan LPG 3 kg dengan HET yang ditentukan sepatutnya dilakukan agar distribusi gas melon tersebut merata di Tanah Air.

    “Pengecer diberikan kewenangan juga untuk pangkalan membantu untuk menyalurkan ke pengecer supaya bisa terdistribusi di seluruh daerah gitu ‘kan. Semua toko bisa punya gitu, tetapi resmi gitu ‘kan, enggak gelap. HET yang ditetapkan juga harus ada,” ujarnya.

    Untuk itu, dia memandang bahwa kebijakan semula yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebagai kebijakan prematur.

    “Saya lihat ini ‘kan keputusan ini kurang matang ya. Keputusan yang diambil dengan tidak melalui prosedur yang panjang gitu ‘kan, mencari informasi dahulu di tengah masyarakat dan sebagainya. Saya kira keputusan ini, saya kira prematur,” tuturnya.

    Wakil rakyat ini menilai kebijakan tersebut kurang melalui sosialisasi sebelum penerapan hingga akhirnya menuai polemik di tengah masyarakat.

    “Jangan sampai menjadi polemik lagi seperti ini. Orang harus antre, UMKM harus tutup dan sebagainya. Efek domino dari kebijakan yang tidak pro pada masyarakat kecil ini, ini dampaknya bahaya,” ucapnya.

    Seharusnya, lanjut dia, dampak dari penerapan kebijakan itu diantisipasi sebelumnya. Pasalnya, kebijakan yang bertujuan baik untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg di pasaran justru menjadi tidak efisien ketika di tengah masyarakat.

    “Jangan maksudnya baik supaya harga LPG itu murah beli di pangkalan, tetapi ternyata masyarakat disuruh antre berjam-jam. Itu enggak murah juga mereka enggak kerja enggak efektif. Kehilangan waktunya untuk bekerja, yang punya usaha sampai menutup usahanya karena kosong dan sebagainya,” paparnya.

    Muhammad Hatta lantas berkata, “Bahkan ada masyarakat yang nenek-nenek yang meninggal dan sebagainya di Tangsel (Tangerang Selatan) itu ‘kan itu enggak sehat sama sekali.”

    Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa kebijakan yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sudah sepatutnya dikaji ulang, dan melibatkan partisipasi masyarakat terlebih dahulu sebelum penerapan kebijakan tersebut.

    “Saya kira itu enggak baguslah. Keputusan ini harus dikaji ulang. Semua harus didengarkan sebelum mengambil keputusan seperti ini,” urainya.

    Menyusul transisi kebijakan teranyar pemerintah yang mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg per hari ini, dia meyakini stok ketersediaan LPG 3 kg pun aman di pasaran.

    “Saya kira ini enggak langka, cuma cara pengaturannya enggak beres. ‘Kan menteri sudah mengatakan bahwa barang ini ada, dan memang betul ada di agen dan di pangkalan kok ada, tetapi memang sosialisasi (kebijakan sebelumnya) tentang ini yang di pangkalan mendadak, di pangkalan langsung ini membuat orang itu jadi enggak siap gitu ‘kan sehingga terjadi seakan-akan terjadi kelangkaan,” kata dia.

    Sebelumnya pada hari Sabtu (1/2), Pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk memastikan distribusi subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual elpiji 3 kg kepada pengecer.

    Pengecer elpiji bersubsidi ukuran 3 kg wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan komoditas produk Pertamina itu untuk memperbaiki sistem distribusi agar lebih terkontrol dan tepat guna.

    Namun, per hari ini Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Di Depok Emak-emak Kelabakan dan Menjerit Sulit Dapat Gas, di Pamulang Lebih Parah Lansia Meninggal

    Di Depok Emak-emak Kelabakan dan Menjerit Sulit Dapat Gas, di Pamulang Lebih Parah Lansia Meninggal

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ragam keresahan masyarakat akibat kelangkaan mendapatkan gas elpiji 3 kg, emak-emak di Depok kelabakan susah dapat gas, sementara di Pamulang ada lansia meninggal dunia kelelahan mencari gas.

    Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia mulai mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg.

    Hal ini imbas dari kebijakan pembelian gas bersubsidi yang hanya dapat dilakukan di pangkalan gas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

    Kebijakan ini diberlakukan untuk mengontrol distribusi gas subsidi agar tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan yang bisa merugikan warga yang berhak.

    Kebijakan tersebut membuat pangkalan gas elpiji di banyak titik dipadati antrean.

    Warga harus lebih menyiapkan waktu dan tenaga untuk mendapatkan gas melon itu.

    Bahkan di sejumlah daerah, model distribusi baru itu mengakibatkan kelangkaan.

    Termasuk di wilayah penyangga Jakarta di Depok dan Pamulang, Tangerang Selatan.

    PESTA GAY DI JAKSEL – Polisi menemukan fakta baru dari pengungkapan kasus pesta seks Gay di Jaksel. Di lokasi ada temuan barang tak terduga yang dipakai 56 peserta. Ada juga yang berperan laki-laki dan pura-pura wanita.

    Di dua tempat tersebut ada peristiwa yang membuat geger emak-emak sampai kesulitan dan menjerit meluapkan keresahan.

    Seorang ibu bernama Amira (28) yang tinggal di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg.

    Dia mengaku sudah dua hari mencari lokasi agen yang menjual gas elpiji isi ulang ukuran 3 kg.

    Dia mengaku sudah berkeling dari pangkalan gas elpiji 3 kg ke pangkalan lainnya berharap bisa membeli isi ulang.

    ELPIJI LANGKA DI DEPOK – Sudah 2 hari Iniibu rumah tangga di kawasan Sukmajaya Kota Depok mengeluhkan sulitnya mendapatkan elpiji 3 kg. Warga membeli makanan matang ke warung untuk menu keluarga. (Warta Kota/M Rifqi)

    Tapi ibu muda itu tidak mendapatkan barang yang diinginkan.

    Menurut Amira, aturan baru yang dibuat pemerintah yang mengharuskan warga membeli gas elpiji 3 kg langsung ke pangkalan resmi Pertamina menyusahkan masyarakat, terutama ibu rumah tangga seperti dirinya.

    “Kalau pangkalan kan jauh, terus ibu-ibu harus cari gitu, kan kita juga harus jagain anak,” kata Amira saat ditemui sedang mencari isi ulang gas elpiji 3 kg di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (4/2/2025), dikutip dari Warta Kota.

    “Ini sudah dua harian keliling enggak dapat sama sekali,” sambungnya.

    Karena sulit mendapatkan elpiji 3 kg dia akhirnya memutuskan tidak memasak untuk suami dan anak-anaknya.

    Untuk menu mereka Amira terpaksa membeli makanan matang dari warung.

    Amira berharap pemerintah tidak mempersulit masyarakat untuk membeli gas elpiji tiga kilogram.

    GAS – Stok tabung gas Elpiji 3kg kosong di warung eceran. (Yusuf Bachtiar/TribunJakarta.com)

    Lansia di Pamulang Meninggal Usai Antre Gas Elpiji

    Sementara di Pamulang, Tangerang Selatan lebih parah ada lansia bernama Yonih (62) meninggal karena kelelahan mencari gas elpiji 3 kg, pada Senin (3/2/2025).

    Dikutip dari TribunTangerang, Yonih meninggal dunia setelah bolak-balik dan mengantre demi mendapatkan gas elpiji 3 kg.

    Sang nenek sempat beberapa kali mengucap takbir dalam sakratulmautnya, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di perjalanan menuju rumah sakit.

    Rohaya sempat menyaksikan Yonih, kerabatnya, bolak-balik untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg.

    Dari rumah Yonih, di Jalan Beringin, RT 1 RW 7, pangkalan gas elpiji berjarak 500 meter.

    Rohaya melihat Yonih sedang membawa dua tabung gas kosong pada pukul 11.00 WIB. 

    Jarak yang cukup jauh harus ditempuh Yonih dobel.

    Ilustrasi tewas (ThinkStock via Kompas)

    Saat pertama datang, ia tidak diperkenankan membeli gas karena tidak membawa KTP.

    “Pagi masih ketemu saya di depan, saya tanya mau kemana, dia bilang mau ngantre gas bawa tabung gas dua masih kosong tapi disuruh pulang lagi suruh pake KTP,” kata Rohaya kerabat Yonih di Pamulang, Senin (3/2/2025), dikutip dari TribunTangerang.

    Yonih kembali ke rumah mengambil KTP dan sempat membeli sayur terlebih dahulu.

    Tak lama kemudian, Yonih berangkat kembali untuk membeli gas dan beristirahat sejenak di laundry dekat pangkalan gas.

    “(Sampai akhirnya) dijemput lah sama menantunya pas sampai di rumah langsung pingsan dia sudah bawa tabung gas dapet,” kata Rohaya.

    Setibanya di rumah, Rohaya mengatakan. Yonih pingsan usai berhasil mendapatkan gas berwarna hijau itu. 

    Yonih langsung dilarikan ke Rumah Sakit Permata, namun sayangnya, setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

    “Dia ngomong ‘Allahuakbar, Allahuakbar’, terus saya ajak ngomong udah enggak nyaut (menjawab). Saya minumin aja sudah tidak mau. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata, sampai di sana sudah tidak ada, sudah meninggal dunia,” pungkasnya. 

    (TribunJakarta/Warta Kota/TribunTangerang)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Cara Beli Gas LPG Lewat Aplikasi MyPertamina, Tak Perlu Antre!

    Cara Beli Gas LPG Lewat Aplikasi MyPertamina, Tak Perlu Antre!

    Bisnis.com, JAKARTA – Cara beli gas LPG melalui MyPertamina sangat mudah dilakukan. Cara ini bisa mempermudah masyarakat ketika hendak membeli gas LPG.

    Sebagaimana diketahui, polemik gas LPG masih terus berlanjut. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengecer menjual gas LPG 3 Kg.

    Mengacu pada hal tersebut, masyarakat harus membeli gas ke pangkalan resmi. Ini membuat sejumlah masyarakat mengantre untuk mendapatkan gas LPG di beberapa kota di Indonesia.

    Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa instruksi ini dilakukan sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.

    “[Pemerintah ingin] memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Membeli gas melalui MyPertamina

    Pertamina sendiri telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak membeli gas LPG secara online melalui MyPertamina.

    Akan tetapi, pembelian gas melalui MyPertamina ini hanya berlaku untuk gas 5,5 kg dan 12 kg.

    Sebelum memesan, masyarakat diharuskan untuk membuat akun MyPertamina dengan memasukan data diri seperti alamat email, nomor handphone, hingga nama lengkap.

    Untuk membeli gas LPG melalui MyPertamina, caranya adalah sebagai berikut:

    ⁠Buka website pds.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina
    Login dengan akun yang sudah dimiliki
    ⁠Masukan alamat rumah (bagi pengguna baru)
    ⁠Pilih gas yang akan dibeli
    ⁠Setelah dipilih, lanjut melakukan proses pembayaran.
    Gas siap diantar kerumah selama kurir pengantar tersedia.

    Syarat dan ketentuan…

  • Geger Ular Sanca Sepanjang 2 Meter di Kandang Ayam Milik Warga Mojokerto

    Geger Ular Sanca Sepanjang 2 Meter di Kandang Ayam Milik Warga Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Warga Dusun Santren, Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto dikejutkan dengan kemunculan seekor ular di dalam kandang ayam milik warga, Selasa (4/2/2025). Ular jenis Sanca sepanjang 2 meter ini memakan ternak milik warga.

    Karena takut membahayakan sehingga pemilik kandang melaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto. Tak lama, petugas dari Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi.

    Petugas Damkar BPBD Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi mengevakuasi ular Sanca. Prosesnya berlangsung cepat, ular berhasil dievakuasi dengan cara mengikat mulutnya menggunakan lakban dan dimasukkan ke dalam karung.

    Kemuculan ular Sanca sepanjang 2 meter ini menarik perhatian warga sekitar yang berbondong-bondong menyaksikan proses evakuasi. Beruntung selain dua ayam milik Sodikun yang telah dimangsa, tidak ada ayam milik warga lain yang menjadi korban ular tersebut.

    Pemilik kandang, Sodikun mengatakan, awalnya ia mendengar suara mencurigakan di sekitar kandang ayamnya sekitar pukul 00.00 WIB. Namun saat diperiksa, kondisi kandang terlihat tenang, tidak ditemukan ha yang mencurigakan sehingga ia kembali masuk ke dalam rumah.

    “Pagi setelah salat Subuh sekitar pukul 05.30 WIB, saya memberi makan ayam. Saat saya cek satu per satu, tiba-tiba saya melihat ular piton besar melilit di pojokan kandang. Ada dua ekor ayam milik saya menjadi santapan ular Sanca sepanjang 2 meter tersebut,” ungkapnya. [tin/kun]

  • Hari Ini Festival Literasi Digital Sambangi Maumere, Simak Acaranya!

    Hari Ini Festival Literasi Digital Sambangi Maumere, Simak Acaranya!

    Bisnis.com, MAUMERE – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) bersama Bisnis Indonesia hari ini, Selasa (4/2/2025) menggelar Festival Literasi Digital di Maumere, NTT, untuk mengikis kesenjangan digital di tanah Nian Tana Sikka.

    Dalam Festival Literasi Digital bertajuk “Saatnya GenSi BERAKSI” (BERkarya dengan bijAK dan berprestaSI), acara literasi ini dihelat di Unipa Maumere selama satu hari penuh. Acara terbuka bagi kalangan generasi muda di Maumere.

    Sejumlah pembicara yang ahli di bidangnya akan mengisi acara literasi digital itu, seperti AI Content Creator & Developer Anjas Maradita, Area Academy Manager CISCO Networking Academy PT Cisco Systems Indonesia Adri Gautama, dan Programer & Influencer Fuadit Muhammad.

    Selain itu, hadir pembicara lokal yang menguasai Edu & Self Development Content Creator NTT, Apriani V.E.K. Dangga, Kepala BPPTIK Komdigi Hamdani Pratama dan SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang.

    Sebelum diskusi, acara akan dibuka oleh Rektor Universitas Nusa Nipa Jonas K.G.D Gobang, Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital RI Wijaya Kusumawardhana, dan pihak Indosat. Gubernur NTT terpilih  Emanuel Melkiades hadir secara daring pada acara tersebut.

    Acara ini cukup menarik karena mengangkat tema diskusi yang selama ini sedang trending. Pertama, AI, Teman atau Lawan? yang akan dibawakan oleh Anjas Maradita Kedua, Jaringan yang Terhubung, Peluang yang Tak Terbatas, yang akan dibawakan oleh keempat pembicara yaitu Dr. Jonas K. G. D. Gobang, S. Fil., M.A rektor dari Universitas Nusa Nipa, Steve Saerang – SVP Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo Hutchison, Ferry Afales sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sikka, dan yang terakhir Apriani V.E.K Dangga sebagai EDU & Self Development Content Creator NTT.

    Ketiga, Transformasi Gen Z, dari Cerdas Digital ke Aman Digital akan dibawakan oleh Adri Gautama selaku Area Academy Manager Cisco Networking Academy dari PT Cisco Systems Indonesia, Hamdani Pratama selaku Kepala BPPTIK, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan yang terkahir  adalah Fuadit Muhammad selaku Programmer & Tech Influencer.

    Dalam acara ini para mahasiswa dan generasi Z akan diberikan wawasan mengenai konten digital, pemanfaatan jejaring digital hingga tetap eksis dan terkoneksi di platform digital, tetapi tetap terjaga keamanannya.

    Para peserta pun dapat berinteraksi langsung dengan narasumber dan menyampaikan pengalaman serta pertanyaan seputar teknologi digital.

    Mengikis Kesenjangan Digital

    Acara ini merupakan rangkaian acara Saatnya GenSi BERAKSI yang dilakukan di Sorong, Papua Barat, pada 5 Desember 2024. Melalui acara Festival Literasi Digital di daerah terluar Indonesia ini, Indosat berkomitmen mengurangi kesenjangan digital dan mendorong kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia.

    Menurut Steve Saerang, SPV – Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison, pihaknya ingin memastikan bahwa masyarakat Maumere dapat merasakan pemerataan konektivitas sehingga dapat membuka peluang dan potensi yang lebih luas.

    “Terutama untuk mengembangkan bisnis, mengakses informasi pendidikan hingga kesehatan, serta dapat memaksimalkan kehadiran teknologi untuk meningkatkan taraf hidup,” kata Steve.

    Seperti diketahui, saat ini ada kesenjangan dalam penyediaan talenta digital. Kebutuhan talenta digital Indonesia pada 2030 berada di angka 9 juta talenta.

    Namun, Komdigi memperkirakan talenta digital yang dapat dicetak sampai 2030 tidak sampai 7 juta talenta. Adapun pada tahun ini ditargetkan minimal mencetak 200.000 talenta baru.

    Indosat Ooredoo Hutchison sendiri memiliki program untuk mengikis kesenjangan talenta digital. Perseroan menargetkan melatih 1 juta talenta digital di Indonesia hingga 2027 mendatang.

    Talenta digital tersebut akan dilatih lewat beberapa jenis program. Program pertama adalah pelatihan 30.000 pekerja profesional di bidang AI.

    Kemudian, ada pelatihan pekerja digital perempuan, pelatihan spesialis teknologi pemerintah di kota-kota besar Indonesia, serta kerja sama pemerintah-swasta di perguruan tinggi.

    Program literasi digital Saatnya GenSi BERAKSI ini merupakan salah satu alat untuk mencetak talenta-talenta digital di daerah.

  • Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengecer sebagai sub pangkalan tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan. Hal ini dilakukan dalam rangka menata pendistribusian agar lebih tepat sasaran.

    “Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari di Jakarta, Selasa dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak dan meningkatkan pengawasan distribusi.

    Saat ini, jumlah yang sudah terdaftar dalam sistem MAP sebanyak 63 juta nomor induk kependudukan (NIK), dengan rincian rumah tangga 53,7 juta, usaha mikro 8,6 juta, petani/nelayan sasaran 50 ribu, dan pengecer 375 ribu NIK.

    “Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” ujar Heppy.

    Dalam hal ini, pemerintah juga menegaskan jumlah pasokan LPG 3 kg tidak berubah dan tetap sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Tujuan penataan pendistribusian agar subsidi sesuai sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat.

    Kementerian ESDM Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 kg Jadi Sub Pangkalan

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.

    Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah dan niat pemerintah juga berjalan baik. Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa penataan tersebut dilakukan agar distribusi LPG 3 kg tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

    “Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun,” katanya.

    Bahlil kembali menekankan stok LPG tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.

    “Cuma selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan, di sini harganya masih oke. Karena subsidi kita itu Rp12.000/kg, berarti kalau satu tabung kali tiga berarti Rp36.000. Itu negara mensubsidi. Makanya harga ke masyarakat itu harusnya Rp15 ribu hingga Rp16 ribu sudah sangat bagus, karena itu kan cuma Rp4.000 lebih dan ditambah profit Rp2.000 saya pikir sudah bagus,” ujar Bahlil.

    Namun, apa yang terjadi di lapangan yaitu pada tingkat pengecer harga LPG 3 kg melebihi batas tersebut.

    “Kalau pengawasannya pakai IT, makanya harga di pangkalan itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda itu ketika sampai di pengecer. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ini semua punya kontribusi jadi sekarang kita memperbaiki saja,” kata Bahlil.***(Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Deretan Bansos untuk Anak Sekolah Tahun 2025, Ada PIP dan PKH?

    Deretan Bansos untuk Anak Sekolah Tahun 2025, Ada PIP dan PKH?

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 2025 ini, pemerintah Indonesia meneruskan beberapa program dukungan yang diberikan udah siswa sekolah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tetap memiliki akses terhadap pendidikan yang layak.

    Terbukti bahwa program bansos khusus untuk anak sekolah masih aktif dan siap untuk dicairkan. Bansos ini diberikan bagi mereka yang terdaftar berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Jika kamu memiliki Kartu Indonesia Pintar misalnya, kamu tentu bertanya-tanya apakah PIP akan kembali disalurkan tahun ini? Simak selengkapnya.

    Program-Program Bansos yang Tersedia untuk Anak Sekolah di Tahun 2025

    Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai program-program bansos yang tersedia untuk anak sekolah di tahun 2025:

    Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP merupakan program bantuan dari pemerintah yang ditujukan untuk peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    SD/SDLB/Paket A (kelas 1-5): Rp450.000 per tahun SD/SDLB/Paket A (kelas 6): Rp225.000 SMP/SMPLB/Paket B (kelas 7-8): Rp750.000 per tahun SMP/SMPLB/Paket B (kelas 9): Rp375.000 SMA/SMALB/Paket C (kelas 10-11): Rp1.000.000 per tahun SMA/SMALB/Paket C (kelas 12): Rp500.000

    Informasi lebih lanjut mengenai PIP dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang menyasar keluarga miskin dengan anggota keluarga seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Pada tahun 2025, bantuan untuk anak sekolah dalam program PKH diberikan dengan rincian sebagai berikut:

    Anak SD: Rp900.000 per tahun Anak SMP: Rp1.500.000 per tahun Anak SMA: Rp2.000.000 per tahun

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun, yaitu pada Januari, April, Juli, dan Oktober. Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH, Anda dapat memeriksa status penerimaan melalui situs resmi Kementerian Sosial atau aplikasi yang disediakan.

    Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)

    KJP Plus adalah program bantuan pendidikan khusus untuk siswa yang berdomisili di DKI Jakarta. Bantuan ini diberikan secara bertahap sepanjang tahun dan ditujukan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

    Penerima KJP Plus dapat memeriksa status pencairan dana melalui situs resmi KJP dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memilih tahun serta tahap pencairan yang sedang berlangsung.

    Program Makan Siang Bergizi Gratis

    Mulai Januari 2025, pemerintah meluncurkan program makan siang bergizi gratis untuk siswa dari jenjang PAUD hingga SMA. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan kesehatan anak-anak di sekolah.

    Setiap siswa akan mendapatkan satu porsi makanan bergizi setiap hari sekolah. Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diperoleh melalui sekolah masing-masing atau dinas pendidikan setempat.

    Cara Mengecek Status Penerimaan Bansos

    Untuk mengetahui apakah kamu atau anggota keluargamu terdaftar sebagai penerima bansos, setiap jenis bansos bisa dicek melalui cara yang berbeda. PKH, misalnya, bisa kamu cek lewat situs cekbansos.kemensos.go.id.

    Sementara itu untuk makan bergizi gratis, kamu tidak bisa melakukan pengecekan secara online. Jika kamu memang terdaftar sebagai penerima sesuai target pemerintah, kamu pasti akan mendapatkannya di sekolah.

    Masyarakat diharapkan untuk selalu memeriksa informasi terbaru melalui saluran resmi pemerintah dan menghubungi instansi terkait jika memerlukan bantuan lebih lanjut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News