Blog

  • Tak Mau Ikuti Jejak Anies Pakai TGUPP, Mas Pram Pilih Gunakan 7 Stafsus dari Kalangan Profesional 

    Tak Mau Ikuti Jejak Anies Pakai TGUPP, Mas Pram Pilih Gunakan 7 Stafsus dari Kalangan Profesional 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur terpilih Pramono Anung memastikan tak akan menggunakan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat memimpin Jakarta pada periode 2025-2030.

    Alih-alih menggunakan TGUPP seperti era Gubernur Anies Baswedan, mas Pram justru lebih memilih menggunakan tujuh staf khusus (stafsus) seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Saya akan mentaati aturan perundang-undangan bahwa mempunyai tujuh staf khusus, ya saya akan punya tujuh staf khusus, tapi tentunya ada staf ahli, dan saya tidak akan menggunakan atau tidak memakai apa yang disebut dengan TGUPP,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Pram pun memastikan, ketujuh orang stafsus yang akan membantunya bertugas di Jakarta ini nantinya bakal direkrut dari kalangan profesional.

    Tak untuk membantu Pram bekerja, ketujuh staf ini juga akan membantu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel dalam bekerja.

    “Stafsus ini tugas utamanya adalah membantu gubernur dan wagub. Orangnya tentunya bukan ASN, asa nanti yang sehari-hari ngurus saya, ngurus bang Rano, tetapi beberapa profesional. Saya lebih percaya memakai profesional,” ujarnya.

    Ia pun berharap ketujuh stafsus itu dapat membantu dirinya dan Si Doel dalam menjalankan tugas memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan.

    “Saya memang ingin lebih yang fungsional, karena saya meyakini birokrasi pemerintah di Jakarta ini salah satu birokrasi pemerintah yang sudah binen, sudah kuat,” kata dia.

    “Sehingga itu lah yang akan saya gunakan untuk bersama-sama bekerja membangun Jakarta,” tambahnya menjelaskan.

    Tak hanya itu, Pram juga berjanji akan memaksimalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Saya terbiasa bekerja dengan ASN yang ada, siapapun ASN itu, sehingga dengan demikian ini mudah-mudahan menjadi clear saya sampaikan kepada birokrasi yang ada di Jakarta,” tuturnya.

    “Jadi memang saya bukan orang yang kemudian membawa orang dari mana-mana ya,” tambahnya menjelaskan.

    Sebagai informasi tambahan, aturan soal stafsus ini diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 2/2024 tentang DKJ.

    Pada ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka membantu gubernur dalam perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, gubernur dapat mengangkat stafsus.

    Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa persyaratan, tata cara pengangkatan, dan penghasilan stafsus diatur dalam peraturan gubernur.

    Ini artinya, Gubernur Jakarta punya kewenangan sepenuhnya terkait stafsus.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Warga Marah Tunjuk-Tunjuk Wajah Bahlil Imbas Gas 3 Kg Langka: Anak Kami Lapar Pak, Butuh Makan – Page 3

    Warga Marah Tunjuk-Tunjuk Wajah Bahlil Imbas Gas 3 Kg Langka: Anak Kami Lapar Pak, Butuh Makan – Page 3

    Setelah kejadian tersebut, Bahlil memberikan tanggapannya mengenai keluhan warga. Menurutnya, protes yang dilakukan Efendi adalah bagian dari masukan masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

    “Gak papa, pemerintah kan harus mendengar langsung dari rakyat. Saya kenapa turun langsung supaya kita bisa mendengar, ini kan masukan bagus, kita perlu penataan jadi enggak apa-apa,” ucap Bahlil.

    Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti permasalahan distribusi gas elpiji subsidi ini dengan lebih baik. “Kita harus fair untuk memperbaiki, tapi dia pun bahwa ada yang menyalahgunakan subsidi yang harus kita perbaiki,” tambahnya.

    Berkali-kali Minta Maaf

    Dalam kunjungannya, Menteri Bahlil beberapa kali menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang harus mengantre demi mendapatkan gas subsidi.

    “Mohon maaf ya bu, pak. Mohon maaf sekali lagi,” katanya kepada warga yang sedang mengantre.

    Bahlil memastikan bahwa masyarakat yang sudah mengantre akan mendapatkan tabung gas 3 kilogram, dengan syarat membawa KTP dan membayar sesuai harga subsidi sebesar Rp19.000 per tabung.

    “Jangan menghalangi masyarakat, tolong antreannya ya. Jangan putus, tetap layani ya,” ujarnya.

     

  • Siap Cetak Generasi Kreatif, BINUS @Bandung Hadirkan Kampus Baru di Dago Pakar

    Siap Cetak Generasi Kreatif, BINUS @Bandung Hadirkan Kampus Baru di Dago Pakar

    JABAR EKSPRES – Bina Nusantara (BINUS) University menghadirkan kampus baru BINUS @Bandung Dago yang secara resmi dibuka pada Senin, 3 Februari 2025.

    Kampus baru yang dibangun selama satu tahun ini, berdiri di atas lahan seluas 3 hektare di kawasan berudara sejuk yang berlokasi di Resort Dago Pakar, Kota Bandung.

    Direktur Binus Bandung, Johan Muliadi Kerta mengatakan, Pihaknya menghadirkan kampus baru ini sebagai pusat pengembangan teknologi, kreativitas, dan kewirausahaan.

    “Kampus ini juga merupakan kampus inovatif yang menawarkan pengalaman belajar modern dan dinamis, memadukan inovasi terkini dengan eksplorasi ide kreatif,” ujar Johan, Senin (3/2/2025).

    Ia menambahkan, Kampus kedua ini didukung fasilitas canggih, ekosistem kewirausahaan, serta pemandangan alam Dago Pakar yang indah. Sebelumnya, Binus Bandung sudah memiliki kampus di area Paskal Hyper Square, di Jalan Pasir Kaliki.

    Binus Bandung Dago ini merupakan kampus kedua milik Binus dengan gedung yang terdiri dari 7 lantai. Sementara kampus pertama merupakan hasil kerja sama dengan pengelola Paskal Hyper Square.

    Menurut Johan, dari sisi lokasi, kampus Dago ini bertujuan agar mahasiswa bisa belajar, sekaligus leluasa melakukan kegiatan kemahasiswaan.

    “Kami mendorong mahasiswa bisa lebih banyak berkarya dan berkreativitas di kampus ini,” tambahnya.

    Johan menjelaskan, Di kampus Dago ini mahasiswa didukung untuk bisa lebih berkarya dan berkreativitas. Seluruh kebutuhan mereka terpenuhi, mulai dari ruang laboratorium dan perpustakaan yang sangat memadai, sekaligus modern.

    “Di Kampus ini, mereka juga bisa berolahraga dan melakukan kegiatan positif lainnya. Banyak area yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kemahasiswaan,” jelasnya.

    Ia mengakui di kampus pertama, mahasiswa sulit melakukan banyak aktivitas karena lahannya yang terbatas. Dengan adanya kampus Dago, kesempatan itu sangat terbuka untuk mahasiswa.

    “Kampus baru ini, memiliki kapasitas 2.000-3.000 mahasiswa. Setiap tahunnya, Binus Bandung akan menerima mahasiswa baru sebanyak 1.200 orang,” ujarnya.

    Kampus ini mengusung konsep green sustainable campus. Karena berada di wilayah tinggi Kota Bandung, kawasan ini sangat sejuk. Dengan konsep bangunan ramah lingkungan, ada penghematan penggunaan energi, di antaranya listrik.

    “Di Kampus Dago akan digunakan untuk mahasiswa dari 4 jurusan, yakni Computer Science, Kewirausahaan, Desain Komunikasi Visual, dan Interior Design. Selain itu, digelar juga doubel program bersama Binus Jakarta untuk jurusan Digital Psikologi, Interactive Design and Technologi, serta Digital Business Innovation,” tuturnya.

  • Rocky Gerung Sentil Bahlil yang Bikin Emak-emak Kerepotan Beli Gas 3 Kg: Dikira Pakai Drone Perginya

    Rocky Gerung Sentil Bahlil yang Bikin Emak-emak Kerepotan Beli Gas 3 Kg: Dikira Pakai Drone Perginya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menjadi pusat perbicangan karena kebijakannya yang justru merepotkan rakyat, terutama kaum emak-emak, dengan memotong rantai pasokan gas elpiji 3 kg di pasaran. 

    Pengamat politik, Rocky Gerung, menyentil kebijakan Bahlil yang memangkas rantai distribusi gas ‘melon’ dari tingkat pengecer menjadi langsung ke tingkat pangkalan. 

    Pasalnya, kebijakan itu membuat rakyat harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

    Rocky menilai Bahlil tidak melihat efeknya bahwa rakyat terutama kaum emak-emak harus mengeluarkan tenaga ekstra atau merogoh kocek lagi untuk ongkos transportasi.

    “Jadi kalau Bahlil anggap wah ini cuma soal dipotongnya rantai distribusi, lalu beliau meminta supaya bersabar sedikit, bisa muter satu km atau yang biasa jarak 100 meter sekarang bisa sampai 500 sampai 1 KM,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (4/1/2025). 

    Rocky pun mengkritik Bahlil yang dinilainya menggampangkan persoalan itu. 

    “Itu kalau dalam bayangan Bahlil, kalau emak-emak itu pergi pakai drone perginya,” sentil Rocky. 

    Kaum emak-emak yang didera rasa frustrasi saat ini, kata Rocky, bukan karena mereka tidak bisa membeli gas bersubsidi tersebut. 

    Namun, akses lebih cepat untuk mendapatkan gas agar langsung tersedia di dapur mereka menghilang. 

    “Jadi frustrasi itu masuk akal,” katanya. 

    Rocky juga mencurigai adanya niat tak baik dari kebijakan tersebut. 

    Ia menduga upaya memutus rantai distribusi ini lantaran adanya permainan kongkalikong. 

    Bahlil pun diminta untuk memberikan klarifikasi terkait kekacauan yang terjadi karena pemangkasan jalur distribusi tersebut. 

    “Nah itu yang harusnya diterangkan kepada publik bahwa emak-emak itu hanya ingin di depan rumahnya itu ada kios untuk dia bisa beli elpiji yang bisa diakses setiap hari, kan enggak mungkin emak-emak itu beli 10 kg elpiji subsidi kan, itu kan kebutuhan harian yang mestinya juga dekat dengan pusat penjualan harian kan, jadi soalnya di situ,” jelasnya. 

    Rocky juga menanggapi pemangkasan distribusi gas elpiji di tingkat pengecer lantaran ada permainan harga. 

    Ia tidak mempermasalahkan hal itu sejauh pihak pengecer tidak mempermainkan harga yang tidak masuk akal hingga diprotes rakyat. 

    “Hak dari para pengecer untuk dapat untung mau sedikit mau enggak sedikit, itu kan soal rasionalitas ekonomi, kalau emak-emak punya uang, dia bisa bilang ‘oke gapapa naik 3 sampai 4 ribu asal cepat bisa saya akses enggak perlu saya nunggu berjam-jam karena nasi di rumah atau ikan yang mesti digoreng itu semua yang kita sebut sebagai urgensi atau perisitwa konkrit yang harusnya dipahami. Jadi, peristiwa konkritnya tidak ada akses untuk cepat-cepat memasak,” pungkasnya.

    Pengecer jadi subpangkalan

    Berkaca dari kecaman rakyat yang menilai kebijakannya justru bikin repot, Bahlil Lahadalia mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan.

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen.

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis.

    Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan kembali seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. Hal itu dijalakan setelah mendapat instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco.

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ancaman Tarif Donald Trump Bikin Elon Musk Ketiban Sial

    Ancaman Tarif Donald Trump Bikin Elon Musk Ketiban Sial

    Jakarta

    Donald Trump mengancam pemberlakuan tarif yang besar pada Kanada, China, dan Meksiko. Ternyata, hal itu menimbulkan kerugian besar bagi Elon Musk yang kini adalah sekutu dekat Trump.

    Saham perusahaan kendaraan listrik milik Musk, Tesla, anjlok setelah pengumuman itu. Dikutip detikINET dari Forbes, harga saham Tesla turun 5%, merupakan persentase kerugian terbesar dari 46 perusahaan publik Amerika yang bernilai USD 200 miliar atau lebih.

    Penurunan tersebut mengurangi USD 11,8 miliar dari kekayaan bersih Musk, menurut daftar miliarder real time Forbes, yang sejauh ini merupakan penurunan terbesar dari semua miliarder.

    Investor rupanya khawatir karena Tesla bergantung pada rantai pasokan di Amerika Utara yang simbiosis saling menguntungkan dan juga perusahaan itu punya bisnis yang signifikan di China.

    Dalam laporan laba perusahaan, Vaibhav Taneja, Chief Financial Officer Tesla, memperingatkan pemberlakuan tarif akan berdampak pada bisnis dan profitabilitas mereka. “Karena Tesla masih sangat bergantung pada suku cadang dari seluruh dunia untuk semua bisnis kami,” cetusnya.

    Tak hanya itu, bisnis Starlink milik SpaceX juga terimbas. Pemimpin Ontario, provinsi terpadat di Kanada, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika akan dilarang dari kontrak pemerintah di sana sampai AS mengakhiri tarif yang dikenakan Presiden Donald Trump pada Kanada.

    Perdana Menteri Ontario Doug Ford juga menekankan bahwa pemerintahnya akan menghentikan kontrak senilai USD 68 juta dengan Starlink. “Ontario tidak akan berbisnis dengan orang-orang yang bertekad menghancurkan ekonomi kita,” kata Ford.

    Menurutnya Kanada tidak punya pilihan selain membalas AS dengan keras. “Kanada tidak memulai pertikaian ini dengan AS, tetapi Anda sebaiknya percaya bahwa kami siap untuk memenangkannya,” tambahnya.

    Provinsi tersebut meluncurkan program dengan Starlink pada bulan November 2023 lalu yang akan menawarkan akses internet satelit berkecepatan tinggi ke 15.000 rumah dan bisnis yang memenuhi syarat. Namun kini tampaknya Starlink tidak akan tersedia lagi di sana.

    (fyk/fyk)

  • Penggerebekan Laboratorium Narkoba di Sentul, Polisi Temukan 1 Ton Tembakau Sintetis – Page 3

    Penggerebekan Laboratorium Narkoba di Sentul, Polisi Temukan 1 Ton Tembakau Sintetis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Polres Bogor menemukan laboratorium terselubung atau clandestine laboratory narkotika yang memproduksi tembakau sintetis di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Februari 2025.

    Kapolres Bogor AKPB Rio Wahyu Anggoro membenarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor bersama Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat telah menggerebek laboratorium narkoba terselubung tersebut.

    “Benar, kami telah mengungkap keberadaan laboratorium terselubung atau clandestine laboratory di wilayah Sentul,” kata Rio, saat dihubungi, Selasa (4/2/2025).

    Dari hasil penggerebekan laboratorium tersebut ditemukan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis kurang lebih 1 ton.

    “Barang bukti yang diamankan jumlahnya kurang lebih 1 ton,” kata Rio.

    Namun demikian, Rio belum memberi informasi lebih lanjut mengenai pengungkapan clandestine laboratory ini, termasuk soal berapa orang yang ditangkap di lokasi.

     

  • Makin Gampang! Begini Cara Ajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai Rp50 Juta

    Makin Gampang! Begini Cara Ajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai Rp50 Juta

    JABAR EKSPRES –  Di tahun 2025 pemerintah kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi dana yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya, yang di salurkan kepada bank yang dipercaya seperti BRI dan Mandiri.

    Pemerintah menargetkan total penyaluran KUR 2025 mencapai Rp 300 triliun, angka yang cukup fantastis demi membantu lebih banyak pelaku usaha untuk naik kelas.

    Baca juga : KUR BRI 2025, Solusi Pinjaman Modal Usaha dengan Bunga Rendah

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa target besar ini bertujuan agar KUR bisa menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

    Salah satu bank yang dipercaya untuk menyalurkan KUR adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Buat kamu yang sedang mencari pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, yuk simak cara mengajukan KUR BRI 2025 beserta syarat-syaratnya.

    Jenis-Jenis KUR BRI 2025 dan Plafon Pinjaman

    Di tahun 2025, BRI masih menawarkan tiga jenis KUR, yaitu:

    1. KUR Mikro: Plafon pinjaman hingga Rp 50 juta

    2. KUR Kecil: Plafon pinjaman mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta

    3. KUR TKI: Plafon pinjaman hingga Rp 25 juta, khusus untuk calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.

    Perlu dicatat bahwa suku bunga KUR BRI 2025 tetap rendah, yaitu 6 persen per tahun, sehingga sangat ramah di kantong bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya tanpa terbebani bunga tinggi.

    Syarat Pengajuan KUR BRI

    Supaya pengajuan pinjaman KUR kamu berjalan lancar, pastikan kamu sudah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

    Dokumen yang Harus Disiapkan

    Kartu Tanda Penduduk (KTP)Kartu Keluarga (KK)Akta nikah (bagi yang sudah menikah)NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RWNPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (wajib untuk pinjaman di atas Rp 50 juta)

    Kriteria Umum Penerima KUR

    Berusia minimal 17 tahun (KUR Mikro) atau 21 tahun (KUR Kecil dan KUR TKI)Tidak sedang menerima pinjaman dari bank lain, kecuali untuk kredit konsumtif seperti **KPR, KKB, atau kartu kreditUsaha sudah berjalan minimal 6 bulanUntuk KUR TKI, tujuan keberangkatan meliputi Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

  • Jadi Sub Pangkalan, Pengecer Elpiji 3 Kg Diwajibkan Gunakan Aplikasi MAP Pertamina – Halaman all

    Jadi Sub Pangkalan, Pengecer Elpiji 3 Kg Diwajibkan Gunakan Aplikasi MAP Pertamina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para pengecer elpiji 3 kilogram (kg) yang kini berstatus sub pangkalan diwajibkan mengunduh dan menggunakan aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) milik Pertamina.

    Aplikasi tersebut sebelumnya sudah dipakai oleh para pangkalan yang menjual elpiji 3 kg. Kini, dengan para pengecer yang berstatus sub pangkalan, mereka diwajibkan melakukan hal serupa.

    Dengan aplikasi MAP, para pengecer diminta melaporkan transaksi penjualan elipiji 3 kg yang mereka lakukan.

    “Jadi kan itu MAP-nya kan sekarang sudah dipakai sama oleh pangkalan-pangkalan resmi kan. Ya itu nanti tinggal disosialisasikan ke sub pangkalan, download, nanti bisa report di situ,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dengan diubahnya ketentuan pada hari ini, di mana masyarakat bisa kembali membeli elpiji 3 kg di pengecer, Fadjar berharap tidak ada “panic buying”. Masyarakat diimbau tidak panik dan membeli elpji 3 kg seperlunya saja.

    “Kami imbau juga masyarakat tidak perlu panik, jadi cukup beli seperlunya. Sub pangkalan juga yang baru mendapatkan kenaikan [statusnya dari pengecer] ini juga bisa membeli ya senormalnya saja seperti hari biasa,” ujar Fadjar.

    Sebelumnya di lokasi sama, ketika meninjau salah satu pangkalan di Palmerah, Jakarta Barat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa para sub pangkalan akan dibekali aplikasi dari Pertamina.

    Aplikasi yang ternyata MAP itu digunakan agar pemerintah tetap bisa mengontrol harga elpiji 3 kg di masyarakat.

    “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol, supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak terjadi lagi,” kata Bahlil.

    Sebagai tambahan informasi, terdapat sekitar 370 ribu pengecer di seluruh Indonesia yang terdaftar di Pertamina, telah otomatis dijadikan sub pangkalan.

    Dengan status sebagai sub pangkalan, kini para pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 kg.

    Langkah itu diambil Bahlil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepadanya agar pengecer atau warung kelontong bisa kembali menjual elpiji 3 kg.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku dua kali ditelepon Prabowo soal masalah elpiji 3 kg.

    Setelah ditelepon Prabowo, Bahlil mengatakan bahwa aturan soal elpiji 3 kg diubah.

    “Sekarang kita ubah aturannya, atas perintah Pak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan malam. Kami diarahkan, pertama memastikan elpiji ini harus tepat sasaran dan subsidi tepat sasaran, harganya harus terjangkau,” ujar Bahlil.

  • Berapa Denda Jika Tidak Bayar Iuran BPJS Kesehatan? Ini Cara Ceknya

    Berapa Denda Jika Tidak Bayar Iuran BPJS Kesehatan? Ini Cara Ceknya

    PIKIRAN RAKYAT – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan program penting untuk menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Namun, untuk menjaga keberlangsungan program ini, peserta diwajibkan untuk membayar iuran secara rutin. Bagi peserta yang menunggak pembayaran, terdapat konsekuensi berupa denda.

    Siapa yang Kena Denda BPJS Kesehatan?

    Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, tidak semua peserta BPJS Kesehatan akan dikenakan denda jika menunggak pembayaran. Denda umumnya berlaku bagi:

    1. Peserta Non-PBI: Peserta yang tidak termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau peserta mandiri.

    2. Peserta yang Menggunakan Layanan Rawat Inap: Denda akan dikenakan jika peserta melakukan rawat inap dalam jangka waktu 45 hari setelah melunasi tunggakan iuran.

    Besaran Denda

    Besaran denda yang dikenakan bervariasi tergantung pada lama tunggakan dan jenis layanan yang digunakan. Namun, secara umum, denda yang dikenakan sebesar 5% dari total biaya diagnosis awal dikali jumlah bulan tunggakan, dengan maksimal 12 bulan.

    Mengapa Denda Diterapkan?

    Penerapan denda bertujuan untuk mendorong peserta agar lebih disiplin dalam membayar iuran. Dengan adanya denda, diharapkan peserta akan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sehingga keberlangsungan program JKN dapat terjaga.

    Cara Menghindari Denda

    Untuk menghindari denda, peserta BPJS Kesehatan dapat melakukan beberapa hal berikut:

    – Pastikan iuran dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo.

    Ilustrasi, lima layanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan

    – Manfaatkan berbagai fasilitas pembayaran yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, seperti melalui bank, ATM, atau aplikasi mobile.

    – Periksa secara berkala status kepesertaan dan pembayaran iuran melalui aplikasi mobile BPJS Kesehatan atau situs resmi.

    Apa yang Terjadi Jika Tidak Membayar Denda?

    Jika peserta tidak membayar denda yang telah ditetapkan, maka akses layanan kesehatan akan terbatas. Peserta tidak dapat mengakses layanan rawat inap hingga denda lunas.

    Cara Cek Denda BPJS

    Untuk mengetahui apakah terdapat denda yang harus dibayarkan, peserta dapat menghubungi BPJS Care Center di nomor 165. Petugas akan memberikan informasi mengenai status pembayaran iuran dan besarnya denda yang harus dibayar.

    Mari kita bersama-sama mendukung keberlangsungan program JKN dengan memenuhi kewajiban sebagai peserta, yaitu membayar iuran tepat waktu. Dengan demikian, kita dapat menikmati manfaat program jaminan kesehatan nasional secara optimal.

    Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sebaiknya cek informasi terbaru mengenai peraturan dan ketentuan BPJS Kesehatan melalui sumber resmi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sewa Bus Polisi buat Wisata, Pengamat: Duitnya Masuk Kas Negara Nggak?

    Sewa Bus Polisi buat Wisata, Pengamat: Duitnya Masuk Kas Negara Nggak?

    Jakarta

    Bus Brimob yang mengangkut siswa SMAN 1 Porong, Sidoarjo, mengalami kecelakaan maut. Pengamat transportasi menyoroti praktik penyewaan bus operasional polisi untuk wisata.

    Bus operasional instansi pemerintah seperti kepolisian kerap disewakan untuk kegiatan wisata. Tak sulit mencari bus/truk dari instansi tersebut yang disewakan, tinggal ketik ‘Sewa Bus TNI/Polisi’ di mesin pencarian Google, sudah banyak pilihannya.

    Djoko Setijowarno, pengamat transportasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mempertanyakan status bus operasional yang disewakan tersebut. Djoko mempertanyakan, apakah sewa bus operasional instansi tersebut uangnya masuk kas negara?

    “Itu kan kendaraan bukan untuk umum, kecuali itu katakanlah membawa keluarganya Polri, itu nggak apa-apa kan? Nah ini sekolah, sekolah itu pasti bayar. Bayar, uangnya ke mana coba?Ada nggak PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sewa bus?Saya kira nggak ada itu. Berarti kan penyalahgunaan fasilitas negara,” kata Djoko kepada detikOto melalui sambungan telepon.

    Andai uang sewa bus operasional instansi itu masuk kas negara, mungkin bisa diterima. Sebab, uang tersebut bisa digunakan untuk biaya perawatan.

    “Kalau masuk PNBP nggak apa-apa untuk biaya perawatan,” katanya.

    Jika kendaraan umum seperti bus pariwisata mengalami kecelakaan, biasanya korban mendapat santunan dari asuransi PT Jasa Raharja. “Kita juga bingung, dapat santunan atau enggak ya? Kayaknya nggak dapat santunan itu (mengingat yang kecelakaan bukan bus umum),” ucap Djoko.

    Asosiasi Minta Tindak Tegas Penyalahgunaan Kendaraan Operasional

    Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan meminta praktik penyewaan bus operasional instansi itu ditindak tegas. Menurut Sani, berdasarkan fakta di lapangan, banyak pelanggaran yang terjadi.

    “Semua tahu kalau rantis/kendaraan dinas tidak diperuntukkan umum, apalagi disewakan. Hal seperti ini banyak sekali, baik kendaraan rantis, juga kendaraan (bus) operasional instansi kementerian,” ujar Sani kepada detikOto.

    Menurut Sani, hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang baik juga tidak adanya penindakan yang tegas dan konsisten.

    “Tidak adanya pemahaman yang baik oleh masyarakat kendaraan/moda apa yang harus digunakan, hanya melihat sewa yang murah. Inilah butuhnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah lintas institusi,” sambungnya.

    “Untuk kecelakaan rantis yang terjadi di tol Surabaya ini pihak Propam Polri dan Bareskrim harus mengusut tuntas agar praktik seperti ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.

    (rgr/dry)