Xcloud.id

Blog

  • Kronologi Kasus SMAN 1 Mempawah, Ratusan Siswa Terancam Gagal Ikut SNBP 2025

    Kronologi Kasus SMAN 1 Mempawah, Ratusan Siswa Terancam Gagal Ikut SNBP 2025

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil dan melayangkan teguran tertulis terhadap Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, dan Tim PDSS SMAN 1 Mempawah.

    Kemudian sebelum kejadian tersebut pihak Dinas Pendidikan selalu mengingatkan terkait pengisian data siswa bahkan melalui grup sekolah. Selain itu, pihaknya juga menuturkan banyak sekolah lain yang telah tuntas tetapi SMAN 1 Mempawah yang tidak tuntas.

    “Dinas sudah selalu mengingatkan untuk pengisian data siswa, karena sekolah lain selesai dan tuntas. Tapi SMAN 1 Mempawah ini saja yang tidak tuntas, dan sudah kita ingatkan berkali-kali, karena waktunya itu lama dari 9-31 Januari,” ucapnya.

    Rita juga menyebutkan pengisian data siswa yang diisi melalui portal Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tidak terkoneksi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar tetapi terkoneksi langsung ke Kemendikbud RI.

    Pihaknya juga menyebutkan akan mendampingi langsung Kepala Sekolah dan Tim PDSS SMAN 1 Mempawah untuk berkoordinasi dengan admin pusat di Kemendikdasmen RI sebagai salah satu upaya bentuk tanggung jawab pihak sekolah.

    Rita juga mengaku telah mendengar pihak sekolah menggelar mediasi dan memberikan dua pilihan solusi yang ditawarkan oleh pihak SMAN 1 Mempawah atas kelalaian tersebut.

    “Saya sudah bertemu langsung tadi malam, dan mereka (Kepala Sekolah dan tim PDSS) telah menyampaikan juga hasil mediasi dan opsi yang diberikan kepada siswa dan orang tua atas kelalaian dalam penginputan data ini,” ucapnya.

    Adapun dua pilihan tersebut adalah yang pertama melakukan koordinasi dengan admin pusat Kemendikdasmen terkait data siswa yang belum selesai diinput. Sementara solusi kedua jika opsi pertama gagal pihak sekolah akan mendatangkan layanan bimbingan belajar dalam mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi.

  • Gas 3 LPG Kg Langka, Mamang Osa Bela Tukang Nasgor: Oke Gas, Oke Gas, Ternyata Gak Oke Tuh Gasnya!

    Gas 3 LPG Kg Langka, Mamang Osa Bela Tukang Nasgor: Oke Gas, Oke Gas, Ternyata Gak Oke Tuh Gasnya!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Aktor, Mamang Osa ikut menanggapi kekisruhan terkait langkanya gas LPG 3 kg beberapa hari terakhir. 

    Selebriti TikTok yang juga bisa bergaya ala-ala kewanitaan ini geregetan dengan situasi tersebut. 

    Ia melayangkan kritik kepada pemerintah. 

    “Ah lagi-lagi peraturan baru yang belum dimitigasi, udah langsung dilakuin dan makan korban. Buat ibu-ibu yang meninggal waktu beli gas melon, Husnul Khotimah,” ujarnya seperti dilansir dari akun Instagramnya pada Selasa (4/2/2025). 

    Ia pun menyindir lagu kampanye paslon nomor dua Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 silam.

    “Oke gas, oke gas, ternyata enggak oke tuh gasnya,” sindir Mamang Osa. 

    Mamang Osa pun meluapkan keresahannya dengan membela tukang nasi goreng di depan rumahnya. 

    Pasalnya, gara-gara gas melon itu langka, tukang nasi goreng langganannya tak berjualan. 

    “Gue bukan buzzer oposisi ya, gue wakilin abang nasgor gue di depan. Beli yang gas melon cuma di agen resmi, yaudah terserah lo aja deh bang.”

    “Tapi let me run through you the basic, gas melon hijau gemoy yang seiprit segede telor gacha itu kan buat kalangan menengah ke bawah bener dor? Buktinya waktu dipilih sama Prili aja semua pada ngereog,” ujarnya. 

    Semestinya, kata mantan freelancer desain grafis itu, peredaran gas melon harus mudah diakses. 

    Pasalnya, kebanyakan rakyat Indonesia bukan dari kalangan berada. 

    “Berarti harus zero cost (tanpa biaya) juga ngedapetinnya,” katanya. 

    Ia pun menyenggol pejabat-pejabat lantaran kebijakannya tak masuk di akal.

    “Hey, pejabat-pejabat yang mobilnya udah pada listrik, ye mawar (mau) sentralisasi ke resmi boleh-boleh aja, tapi pakai akal dikit aja,” omelnya. 

    Pemerintah semestinya memetakan terlebih dulu tata letak agen resmi gas agar nantinya mudah diakses oleh rakyat. 

    “Terus ramein pasokan gasnya sesuai volume kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

    Mamang Osa pun menggambarkan situasi antrean LPG 3 kg yang panjang seperti menaiki wahana kora-kora di tempat rekreasi. 

    “Kayak gini-gini kan esensial, krusial jadinya malah bawa sial, di-skip sih jadinya antreannya kayak naik kora-kora pas weekend kasian. Mereka tuh cuma orang-orang kecil yang cari pemasukan buat mekong (makan), ngantrinya ujan-ujan, panas-panas, banyak lansia, banyak yang pada bawa bayi, sampai ada korban. Ini zaman udah modern tapi pemandangan feodal, ah takut,” ujarnya. 

    Ia ingin menyampaikan bahwa kelangkaan gas 3 kg berimbas terhadap tukang nasi goreng langganannya. 

    “Intinya apa? Intinya gara-gara semua ini abang nasgor gua semalam kagak jualan, gue enggak bisa nyelesain drakor gue kalau enggak nasgoran,” katanya lalu menangis. 

    Pengecer jadi subpangkalan

    Berkaca dari kecaman rakyat yang menilai kebijakannya justru bikin repot, Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan.

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen.

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis.

    Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan kembali seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. Hal itu dijalakan setelah mendapat instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco.

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Abdul Mu’ti Minta Tidak Ada Lagi Penyalahgunaan Dana PIP

    Abdul Mu’ti Minta Tidak Ada Lagi Penyalahgunaan Dana PIP

    Jakarta –

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti meminta agar tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dia mengatakan pihak-pihak yang menyalahgunakan dana PIP akan langsung ditindak secara hukum.

    “Itu kan sudah dilakukan oleh Irjen ya (penanganan), sudah dilakukan oleh Irjen dan kami berharap agar semua pihak dapat mengikuti prosedur tentang penyaluran PIP itu jangan sampai ada pihak yang menyalahgunakan,” kata Abdul Mu’ti di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Mu’ti juga meminta masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mengatasi penyalahgunaan dana PIP ini. Dia mengatakan masyarakat bisa ikut melaporkan jika menemukan adanya penyalahgunaan dana PIP oleh pihak-pihak di lembaga pendidikan.

    “Dan tentu saja kalau misalnya memang ada penyalahgunaan tolong masyarakat menyampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan yang lebih lanjut saya kira demikian ya,” ujar Mu’ti.

    Sebagai informasi, kasus penyalahgunaan dana PIP ini sempat terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Korupsi dana PIP ini dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bagasasi Bandung.

    Kejari Kota Bandung pun akhirnya menjebloskan MYA dan MFA ke penjara. Ketua dan bendahara yayasan STIA Bagasasi Bandung ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) kuliah.

    Dalam keterangannya, Kajari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan, MYA dan MFA punya status hubungan ayah dan anak. Keduanya diduga telah memotong bantuan dana PIP untuk mahasiswa pada tahun anggaran 2021-2022.

    “Setelah serangkaian penyidikan, kami menetapkan dua orang tersangka berinisial MYA dan MFA pada dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana PIP STIA Bagasasi Bandung,” katanya dilansir detikJabar, Jumat (24/1).

    Irfan menyatakan, modus yang keduanya lakukan yaitu memotong dana PIP yang digunakan untuk biaya hidup atau living cost mahasiswa penerima beasiswa. Pemotongan itu kemudian disamarkan dengan cara menerapkan biaya pendaftaran, biaya bangunan, biaya prospek, tabungan semester, semiloka hingga kunjungan studi.

    “Atas penetapan tersangka, selanjutnya Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung menitipkan kedua tersangka MYA dan MFA ke Rutan Kelas 1 Kebon Waru Bandung selama 20 hari ke depan,” tegasnya.

    Kasi Pidsus Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan menambahkan, pemotongan dana PIP diterapkan dengan besaran variatif. Mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 3 juta untuk seorang penerima beasiswa yang bisa mencapai Rp 11,5 juta.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Video: Cek Kesehatan Gratis Bisa Pakai IKD dan PeduliLindungi

    Video: Cek Kesehatan Gratis Bisa Pakai IKD dan PeduliLindungi

    Jakarta – Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan Setiaji mengungkapkan jika ingin melakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) masyarakat harus mengunduh SatuSehat. Adapun masyarakat yang sudah memiliki akun PeduliLindungi dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), kalian bisa langsung login ke SatuSehat tanpa perlu verifikasi data.

    (/)

  • Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi LPG 3 Kg Agar Tak Ganggu Pasokan ke Masyarakat – Halaman all

    Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi LPG 3 Kg Agar Tak Ganggu Pasokan ke Masyarakat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menegaskan pentingnya perbaikan bertahap dalam supply chain distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.

    Sekretaris Jenderal Aspebindo, I Made Nugraha Jaya Wardana, menyatakan bahwa upaya ini diperlukan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi.

    “Penataan supply chain LPG 3 Kg perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasokan bagi masyarakat. Kami mendukung kebijakan yang bertujuan memastikan distribusi lebih tertata, namun perlu diterapkan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan,” ujar Made dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian ESDM dinilai telah menunjukkan kesigapan dalam mengadaptasi kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat.

    Aspebindo  mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons dinamika distribusi LPG, terutama dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

    “Kami melihat bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara bertahap. Ini penting agar perbaikan sistem distribusi LPG tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi,” lanjut Made.

    Aspebindo juga menegaskan perbaikan yang dilakukan juga harus memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran.

    Sehingga diharapkan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Asosiasi menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal perbaikan sistem distribusi LPG.

    “Kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. kami mendukung penuh perbaikan supply chain LPG 3Kg dengan tetap mengutamakan distribusi yang tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Made.

    Seperti diketahui beberapa hari terakhir, masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia terutama di Jakarta dan sekitarnya kesulitan mendapatkan gas LPG 3kg.

    Pemerintah sempat melarang penjualan gas elpiji lewat pengecer.

    Peraturan itu diberlakukan mulai 1 Februari 2025 lalu.

    Saat itu, elpiji 3 kg hanya boleh dibeli di pangkalan resmi dan tak boleh dijual eceran.

    Pada 2 Februari 2025, sejumlah masyarakat mengeluh lantaran gas melon untuk kebutuhan sehari-hari itu langka.

    Selain itu, warga harus mengantre untuk mendapatkan gas melon di pangkalan gas resmi.

    Bahkan antrean elpiji 3 kg akhirnya memakan korban jiwa.

    Seorang nenek yakni Yonih (62) meninggal dunia di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat pada Senin (3/2/2025) kemarin.

    Namun hari ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan elpiji boleh kembali dijual di tingkat pengecer.

     

  • Terpidana Mati Serge Atlaoui Diterbangkan ke Perancis Malam Ini Nasional 4 Februari 2025

    Terpidana Mati Serge Atlaoui Diterbangkan ke Perancis Malam Ini Nasional 4 Februari 2025

    Terpidana Mati Serge Atlaoui Diterbangkan ke Perancis Malam Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga negara Perancis terpidana mati kasus narkotika, Serge Areski Atlaoui, akan dipulangkan ke Paris pada Selasa (4/2/2025) malam ini menggunakan pesawat KLM Royal Dutch Airlines dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Amsterdam dilanjutkan dengan penerbangan  Air France rute Amsterdam-Paris.
    Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan, setelah dipulangkan, hukuman terhadap Atlaoui akan diatur sepenuhnya oleh Perancis.
    “Setelah dipindahkan, pelaksanaan hukuman
    Serge Atlaoui
    akan sepenuhnya diatur oleh hukum dan prosedur di Prancis, termasuk kebijakan terkait pemberian grasi, remisi, atau amnesti,” ujar dia dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2025).
    Pemerintah Prancis juga berkomitmen untuk memberikan akses informasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukuman Serge Atlaoui setelah pemindahan dilakukan.
    Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih erat antara kedua negara dalam berbagai bidang, khususnya di ranah hukum dan penegakan keadilan.
    “Atas nama Pemerintah Prancis, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atas kerja sama yang sangat baik,” ujar Duta Besar Perancis untuk Indonesia Fabien Penone.
    Sebelum Atlaoui diberangkatkan, akan ada prosesi serah terima Atlaoui dari pihak Imigrasi ke otoritas Perancis di Bandara Soekarno-Hatta.
    Atlaoui adalah warga negara Prancis yang dijatuhi hukuman mati atas kasus operasi pabrik ekstasi dan sabu di Cikande, Tangerang, Banten, pada 11 November 2005.
    Kala itu, barang bukti yang disita polisi saat penangkapan jaringan tersebut ialah 138,6 kilogram sabu, 290 ketamin, dan 316 drum prekursor atau bahan campuran narkotika.
    Eksekusi mati Serge Atlaoui diketahui ditangguhkan pada tahun 2015, sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara.
    Serge Atlaoui dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Pria di Bogor Tewas Ditembak di Dekat Pasar Mawar, Berawal dari Masalah Sepele – Halaman all

    Kronologi Pria di Bogor Tewas Ditembak di Dekat Pasar Mawar, Berawal dari Masalah Sepele – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus penembakan terjadi Senin (3/2/2025) dini hari, di depan TK Montekar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor, Jawa Barat.

    Lokasi penembakan juga tak jauh dari Pasar Mawar.

    Korban diketahui pria berinisial H yang ditembak oleh orang tak dikenal (OTK).

    Kepala Seksi Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus membenarkan peristiwa tersebut.

    “Korban meninggal dunia di RSUD Kota Bogor karena luka tembak,” kata Eko Agus.

    Keluarga korban telah mendatangi Polresta Bogor Kota untuk membuat laporan.

    Saat ini, sambung Eko Agus, kepolisian akan melakukan otopsi terhadap jasad korban untuk kepentingan penyelidikan.

    “Kasusnya masih dalam penyelidikan,” katanya.

    Kronologi Kejadian

    H (45), pria yang tewas ditembak di depan TK Motekar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor, sempat terlibat cekcok dengan pemilik pasar berinisial D, Sabtu (1/2/2025).

    Hal tersebut diungkapkan saksi F, rekan korban, saat ditemui di Mapolresta Bogor Kota, Senin (3/2/2025).

    Saat itu, kata saksi, korban sedang nongkrong bersamanya dan teman-teman yang lain.

    “Awal mulanya korban hari Sabtu kemarin lagi nongkrong di pasar, lagi minum, ditegur sama D, pemilik Pasar Mawar,” kata saksi.

    “Sebenarnya ini masalah sepele tinggal diobrolkan, tapi dengan bahasa D yang tidak mengenakkan, akhirnya kami datang ke polsek dengan maksud ingin dimediasi,” lanjut dia.

    Saksi menuturkan, pada Senin dini hari atau hari kejadian penembakan, H sempat kembali datang ke sekitar lokasi Pasar Mawar untuk menanyakan alasan kenapa dirinya dicari-cari oleh D.

    Namun, saat itu situasinya lagi-lagi kembali memanas.

    Korban sempat dipukul terlebih dulu sebelum akhirnya ditembak.

    “Saya lihat langsung kejadiannya, di depan mata saya, korban diserang lebih dari satu orang, ada sekitar 20 orang,” ucap saksi.

    “Setelah dipukul, korban melawan, kemudian tiba-tiba sampailah penembakan yang dilakukan orang suruhan D ini dan D ada di lokasi,” lanjutnya.

    Saksi melanjutkan, korban tersungkur usai tertembak.

    Setelah itu, rekan-rekan korban yang berada di lokasi kejadian langsung membawanya ke RSUD Kota Bogor.

    “Saya bawa korban ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal di RSUD,” ucapnya.

    Menurut otopsi dokter, lanjut saksi, ada tiga bagian luka tembak pada tubuh H.

    Pertama, di dada kanan cuman pelurunya nggak tembus karena kehalang handphone.

    Kedua, ada di dada kiri tembus sampai belakang, lalu terakhir di pinggang.

    4 Orang Ditangkap

    Polisi mengamankan empat pelaku kasus penembakan pria berinisial H (45) di depan TK Motekar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor.

    Empat pelaku penembakan TH itu adalah BH, MR alias Panger, NY alias Niko, dan TL.

    Kepala Polresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengatakan, BH merupakan pelaku utama penembakan.

    Sementara itu, tiga pelaku lainnya terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap korban.

    “Empat pelaku bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban yang sempat dipukul dulu dan karena korban melawan, akhirnya ditembak,” kata Eko Prasetyo di Mapolresta Bogor Kota, Selasa (4/2/2025). 

    Eko Prasetyo menjelaskan, motif penembakan terhadap TH hingga tewas dilatarbelakangi balas dendam.

    Sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan salah satu rekan pelaku penembakan.

    Dari hasil visum diketahui ada tiga luka tembak yang bersarang di tubuh korban.

    Visum juga menunjukkan adanya bekas luka di organ dalam yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul.

    “Penyebab kematian korban karena luka tembak di bagian dada kiri yang menembus paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan,” jelas Eko Prasetyo.

    Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu senjata api, tiga butir selongsong peluru ukuran 9 mm, dua butir peluru ukuran 9 mm, dan satu proyektil peluru yang bersarang di bagian paha kiri korban.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

    “Ancaman hukumannya 20 tahun penjara hingga maksimal seumur hidup,” kata Eko Prasetyo. (Tribunnews.com/WartaKota)

     

  • Seleksi Pita 1,4 GHz Digelar Kuartal I/2025, Sebelum Lelang 700 MHz

    Seleksi Pita 1,4 GHz Digelar Kuartal I/2025, Sebelum Lelang 700 MHz

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menggelar seleksi spektrum 1,4 GHz pada kuartal I/2025,  sebelum pemerintah melelang pita frekuensi 700 MHz.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan Komdigi saat ini masih terus mematangkan persiapan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz. Jika ada kendala, seleksi digelar pada Februari atau Maret 2025.

    “Proses seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz direncanakan ada pada kuartal pertama/2025 ini, tetapi tentu dengan mempertimbangkan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

    Diketahui,  Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi menunggu masukan publik guna menyusun regulasi pemanfaatan seleksi tersebut. 

    BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit. 

    Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya. 

    Komdigi menyampaikan terobosan kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

    Wayan juga mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz, kemudian baru pita frekuensi 700 MHz. Wayan tidak menjelaskan alasan seleksi 1,4 GHz lebih diprioritaskan, tetapi diduga berkaitan dengan rencana mendorong hadirnya internet cepat tetap nirkabel (FWA) yang mumpuni. 

    “Rencana kami saat ini, setelah seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz akan disusul kemudian dengan proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan pita frekuensi seluler lainnya,” kata Wayan. 

    Dalam draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz diketahui bahwa hak penggunaan frekuensi diberikan dalam bentuk IPFR kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet Switched dengan wilayah layanan regional. 

    Ada 3 regional dengan jumlah zona layanan yang berbeda-beda. Regional 1 terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. 

    Sementara itu regional 2 terdiri dari zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Terakhir, Regional 3 terdiri dari zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14. 

    Pembagian Zona

    Adapun mengenai pembagian wilayah di 15 zona tersebut adalah sebagai berikut: 

    -Zona 1, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;

    -Zona 2, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi;

    -Zona 3, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung;

    -Zona 4, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;

    -Zona 5, yaitu Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi);

    -Zona 6, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

    -Zona 7, yaitu Provinsi Jawa Timur;

    -Zona 8, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

    -Zona 9, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua
    Barat Daya;

    -Zona 10, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;

    -Zona 11, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara;

    -Zona 12, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah;

    -Zona 13, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat;

    -Zona 14, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur;
    -Zona 15, yaitu Provinsi Kepulauan Riau.

  • Ke Pasar Rogojampi Cek Harga Sembako, Menko Zulhas: Banyuwangi Inflasinya Sangat Terjaga

    Ke Pasar Rogojampi Cek Harga Sembako, Menko Zulhas: Banyuwangi Inflasinya Sangat Terjaga

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi dinilai daerah dengan inflasi yang sangat terjaga. Hal ini dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau harga sejumlah bahan pokok di Pasar Rogojampi, Banyuwangi, Selasa (4/2/2025) yang didampingi langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    “Tadi saya lihat sendiri, di sini (Banyuwangi-red) harga paling murah.  Secara umum harga sembako di bawah rata rata harga nasional. Jadi termasuk yang sangat murah, berarti disini inflasinya sangat terjaga,” kata Menko Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, yang melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi selama dua hari berada di Banyuwangi (3-4/2/2025).

    Di Pasar Rogojampi, Zulhas mengunjungi lapak lapak pedagang sembako. Dia mengecek sejumlah harga bahan pangan, mulai beras, daging ayam, daging sapi, minyak goreng dan telur.

    “Harga telur di sini Rp 26 ribu, sangat murah. Kalau menurut hitungan kami harusnya Rp28 ribu agar ada keseimbangan harga dengan peternak,” ujar Menko.

    Di pasar, Zulhas juga mendapati daging ayam dijual Rp30 ribu oleh pedagang. “Ayam dijual Rp30 ribu. Bawang merah juga di sini murah padahal bukan daerah penghasilnya. Hanya cabai saja yang memang masih mahal Rp60 ribu,” ujarnya.

    Dalam kunjungan itu, diketahui harga daging sapi Rp130 ribu/kg, beras SPHP kemasan 5 Kg dijual Rp59 ribu, dan beras non SPHP kemasan 5 Kg dijual Rp73–75 ribu.

    Menko juga meninjau langsung operasi pasar murah yang digelar pemkab bersama Bulog. Di situ dijual sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, elpiji 3 kg, telur, dan bahan-makanan lainnya seperti sarden dan mi instan.

  • Malam Ini Putusan Sela MK untuk Pilgub Jatim Dibacakan, Apa Kata Emil?

    Malam Ini Putusan Sela MK untuk Pilgub Jatim Dibacakan, Apa Kata Emil?

    Surabaya (beritajatim.com) – Putusan sela atau dismissal akan dibacakan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilgub Jatim 2024 pada Selasa (4/2/2025) malam ini.

    Paslon nomor urut tiga: Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta yang melayangkan gugatan itu ke MK.

    Sidang putusan sela itu rencananya akan dilaksanakan pukul 19.30 malam nanti.

    Calon wakil gubernur (Cawagub) Jatim terpilih, Emil Dardak mengaku yakin MK akan memberi keputusan terbaik.

    “Kami berdoa. Juga optimistis dengan segala kerendahan hati bahwa kami yakin dalam rangkaian proses kampanye Pilkada Jatim, kami senantiasa menjunjung tinggi aturan yang ditetapkan. Berjalan baik, lancar, aman, jujur serta adil,” kata Emil.

    Emil mengaku terus memantau proses persidangan di MK tersebut. Menurutnya, sidang berjalan sangat baik. “Semoga putusan sela hari ini bisa sejalan dengan pandangan tersebut,” imbuhnya.

    Emil optimistis MK akan menolak semua gugatan dari tim Risma-Gus Hans. Serta, paslon nomor urut dua Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak segera ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub terpilih oleh KPU di Pilgub Jatim 2025.

    “Insya Allah optimis, sekali lagi semua di tangan yang Maha Kuasa. Kami berdoa dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah bahu-membahu. Termasuk tim hukum yang bekerja luar biasa dalam menjalankan proses demokrasi yang baik,” tuturnya.

    “Saya sampaikan bahwa kita bisa melihat berbagai kajian jawaban yang sudah ditampilkan. Bisa dijawab dengan baik dengan faktual berdasar fakta di lapangan. Kami menghormati pandangan penggugat sebagai peserta pilkada,” lanjutnya.

    Sebelumnya, dari hasil pleno penetapan perolehan suara terbanyak oleh KPU Jatim, paslon nomor urut 1: Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Khakim meraih suara 1.797.332 suara sah (8,67 persen).

    Pasangan nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak meraih 12.192.165 suara sah (58,81 persen). Pasangan nomor urut 3 Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta meraih 6.743.095 suara sah (32,52 persen).

    Dari hasil rekapitulasi suara di 38 kabupaten dan kota di Jatim, pasangan petahana Khofifah-Emil unggul di hampir seluruh daerah atau 36 kabupaten dan kota. Sementara pasangan Risma-Gus Hans hanya unggul di 2 kota yakni Kota Surabaya dan Kota Mojokerto.

    Di Kota Surabaya, pasangan Risma-Gus Hans unggul dengan 882.414 suara, sementara Khofifah-Emil hanya 308.293 suara. Adapun di Kota Mojokerto, pasangan Risma-Gus Hans unggul dengan 37.072 suara, sedangkan Khofifah-Emil hanya 35.646 suara. [tok/beq]