Blog

  • Pemkot Jakut: Tiga kelurahan selesaikan program stop BAB sembarangan

    Pemkot Jakut: Tiga kelurahan selesaikan program stop BAB sembarangan

    Dari 31 kelurahan di Jakarta Utara ada 18 kelurahan yang sudah mendeklarasikan Stop BABS (buang air besar sembarangan)

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara (Jakut) menyatakan tiga kelurahan telah menyelesaikan program stop buang air besar (BAB) sembarangan.

    “Dari 31 kelurahan di Jakarta Utara ada 18 kelurahan yang sudah mendeklarasikan Stop BABS (buang air besar sembarangan),” kata Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan sisanya saat ini 15 kelurahan masih dalam proses menyelesaikan program tersebut termasuk di Kelurahan Pademangan Barat yang diresmikan saat ini.

    Menurut dia Pemkot Jakut bersinergi dengan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan.

    Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN UID Jakarta Raya bersama Tim STBM Kelurahan Pademangan Barat telah merampungkan pembangunan 55 unit tangki septik yang terbagi dari 16 unit komunal dan 39 unit mandiri.

    Menurut Ali, keberhasilan program STBM tidak hanya bergantung pada infrastruktur tetapi juga partisipasi dan peran aktif dari masyarakat yang saling bersinergi untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Dia berharap semua dapat menyatukan langkah, memperkuat komitmen, dan bekerja sama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Jakarta Utara, khususnya dalam percepatan Stop BABS melalui program STBM.

    Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLN UID Jakarta Raya dan seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan program STBM di Kelurahan Pademangan Barat.

    “Semoga upaya kita bersama ini dapat membawa manfaat besar bagi generasi sekarang dan yang akan datang,” kata dia

    Sementara itu, General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran mengatakan selain menyediakan listrik, PLN akan berkomitmen dalam menjalankan program TJSL yang meliputi tiga hal yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial.

    “Pembangunan septic tank komunal yang diperuntukkan bagi 94 kepala keluarga di Kelurahan Pademangan Barat adalah bagian dari TJSL PLN,” kata dia.

    Sementara Ketua Tim STBM Kelurahan Pademangan Barat, Dedi Permana mengatakan permasalahan sanitasi yang buruk dapat berdampak pada meningkatnya kasus penyakit, menurunnya produktivitas masyarakat serta terganggunya kesejahteraan sosial dan ekonomi.

    Menurut dia program STBM hadir sebagai solusi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dengan melibatkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.

    “Kami harap ini menjadi langkah awal untuk program STBM kedepannya karena masih ada 219 KK yang belum mempunyai septic tank di wilayah kami. Mudah-mudahan bisa terbangun semua,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Februari 2025

    Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah Nasional 4 Februari 2025

    Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka peluang program
    skrining kesehatan gratis
    dapat diselenggarakan di sekolah.
    “Terkait pemeriksaan kesehatan di sekolah, mudah-mudahan nanti ada rapat berikutnya yang membahas bagaimana teknis dari pelaksanaan skrining kesehatan,” kata Mu’ti di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Mu’ti mengatakan, Kemendikdasmen bakal membahas membahas program
    cek kesehatan gratis
    bagi anak di sekolah bersama
    Kementerian Kesehatan
    (Kemenkes).
    Ia menyebutkan, kementeriannya pun sudah menggelar rapat terkait itu bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
    “Nanti kita tunggu ya, kita tunggu, karena itu kan programnya Menteri Kesehatan. Tapi prinsipnya begini, sudah pernah diadakan rapat koordinasi oleh Menko PMK,” ujar Mu’ti.
    Ia berharap ada pembahasan lebih lanjut tentang program tersebut, terutama tentang masalah teknis pelaksanaannya di sekolah.
    Terlepas dari itu, Mu’ti menyampaikan, dalam program ini Kemendikdasmen berperan sebagai mitra, sedangkan kewenangan ada di tangan Kemenkes sebagai pelaksana utama.
    “Sekali lagi,
    leading
    -nya (pelaksana utama) oleh Kementerian Kesehatan dan kami, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, adalah mitra dalam pelaksanaan screening kesehatan,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, program skrining kesehatan gratis akan dimulai pada bulan Februari 2025.
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program ini menyasar seluruh warga Indonesia.
    “Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” kata Budi, Minggu (2/2/2025).
    Pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis tersebut.
    Program ini diproyeksi menjadi program pemerintah terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melebihi program vaksinasi Covid-19 gratis beberapa waktu lalu yang cakupannya mencapai sekitar 200 juta jiwa.
    Menkes sedang mendiskusikan tanggal resmi dibukanya skrining tersebut dengan Presiden dan juga tiap kepala daerah.
    “Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapat jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak, harus koordinasi sama kepala daerah,” ucap Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertamina Dukung Pemerintah dalam Penataan Penyaluran LPG Subsidi

    Pertamina Dukung Pemerintah dalam Penataan Penyaluran LPG Subsidi

    Jakarta

    PT Pertamina (Persero) mendukung kebijakan pemerintah dalam menata penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG subsidi lebih terkendali, tepat sasaran, dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan ini, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan turut mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pangkalan LPG di Jakarta dan Tangerang.

    Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah mengalokasikan subsidi LPG sebesar Rp 87 triliun per tahun, dengan subsidi Rp 36 ribu per tabung. Pemerintah menerapkan kebijakan baru guna menata proses distribusi LPG 3 Kg agar lebih terkendali dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pengecer yang ada akan difungsikan menjadi sub pangkalan. Tujuannya adalah untuk memastikan siapa yang membeli, berapa jumlahnya, dan berapa harganya dapat dikontrol dengan lebih baik. Dengan demikian, potensi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan subsidi ini bisa dicegah,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, Simon Aloysius Mantiri menegaskan Pertamina telah mendaftarkan 375 ribu pengecer dan secara otomatis mengubah status mereka menjadi sub pangkalan LPG 3 Kg.

    “Kami telah mengubah kategori pengecer menjadi sub pangkalan. Dengan demikian, mulai hari ini, sesuai arahan Pak Menteri, masyarakat dapat kembali membeli LPG seperti biasa langsung dari sub pangkalan,” ujar Simon.

    Selain inspeksi di Jakarta dan Tangerang, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga melakukan sidak serupa di wilayah Bogor, didampingi oleh Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, serta Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Logowo Putra.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama antara pemerintah dan Pertamina dalam memastikan penyaluran LPG 3 Kg berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg, sambil melakukan penataan pengecer jadi sub pangkalan secara bertahap untuk kemudahan masyarakat.

    (akn/ega)

  • Gugatan INIMI Ditolak MK, MULIA Resmi Jadi Pemenang Pilkada Makassar

    Gugatan INIMI Ditolak MK, MULIA Resmi Jadi Pemenang Pilkada Makassar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Permohonan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2024 yang diajukan pasangan Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A Uskara (INIMI) resmi ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

    Melalui putusannya, MK menegaskan bahwa sengketa Pilwali Makassar 2024 telah berakhir.

    Menurut Anwar Ilyas selaku Koordinator Tim Hukum MULIA, MK menolak permohonan INIMI karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

    “Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumtif dan tidak didukung dengan data serta bukti valid. Hal ini membuat Mahkamah tidak memiliki alasan untuk melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara,” ujar Anwar Ilyas dalam keterangan persnya, Selasa (4/2/2025).

    Pada persidangan sebelumnya, pihak terkait, pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa seluruh argumen yang diajukan Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran signifikan yang dapat memengaruhi hasil perolehan suara Pilwali Makassar 2024.

    “Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah, dan dalil-dalil mereka tidak meyakinkan untuk membatalkan hasil Pilwali. Dengan demikian, permohonan mereka tidak diterima,” tambah Anwar.

    Putusan ini membuka jalan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar untuk segera menggelar pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. “Kami berharap KPU Makassar segera menetapkan pasangan terpilih setelah menerima salinan resmi putusan MK,” pungkas Anwar. (bs-sam/fajar)

  • Ferrari Bidik Pertumbuhan Kinerja Keuangan di 2025

    Ferrari Bidik Pertumbuhan Kinerja Keuangan di 2025

    Jakarta, FORTUNE-  Produsen mobil sport mewah Ferrari memproyeksikan pendapatan dan laba bersih tahun ini naik setidaknya 5 persen, didukung oleh pengiriman produk yang kuat dan permintaan custom kendaraan, setelah berhasil mencapai target 2024.

    Perusahaan Italia itu mengatakan bahwa laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) perusahaan tumbuh menjadi setidaknya 2,68 miliar euro (US$2,77 miliar) pada 2025, dibandingkan 2,56 miliar euro sepanjang 2024.

    Hasil EBITDA tahun lalu dibandingkan dengan perkiraan Ferrari untuk hasil setidaknya 2,50 miliar euro.  Perusahaan berhasil membalikkan kerugian terbatas setelah hasil dipublikasikan dan naik 3,3 persen.  

    CEO Benedetto Vigna mengatakan campuran produk yang kuat dan permintaan personalisasi yang meningkat telah mendorong hasil tahun 2024.

    “Berdasarkan fondasi yang kokoh ini, kami berharap pertumbuhan yang lebih kuat pada 2025,” katanya dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Selasa (4/2).

    Hal ini akan memungkinkan Ferrari memenuhi target profitabilitas tertinggi yang ditetapkan pada 2026.

  • Bukit Asam Target Penjualan Capai 50,1 Juta Ton di 2025

    Bukit Asam Target Penjualan Capai 50,1 Juta Ton di 2025

    Jakarta, FORTUNE – Emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), menargetkan penjualan 50,1 juta ton sepanjang 2025.

    Target itu lebih tinggi 16,78 persen (YoY) dari total penjualan batu bara PTBA pada 2024, yakni 42,9 juta ton pada 2024. “Perseroan melakukan perencanaan dengan mencermati perkembangan pasar terkini dan mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang dinamis,” ujar Corporate Secretary Bukit Asam, Niko Chandra dalam keterangan resmi, Selasa (4/2).

    Secara detail, Bukit Asam juga membidik produksi batu bara sebesar 50 juta ton pada 2025, naik 15,47 persen (YoY) dari realisasi produksi sebesar 43,3 juta ton pada 2024. 

    Sementara itu, dari sisi angkutan, perseroan menargetkan angka 43,2 juta ton. Itu lebih tinggi 13,08 persen (YoY) dari angkutan batu bara Bukit Asam selama 2024, yakni 38,2 juta ton.

    Rekor penjualan tertinggi pada 2024

    Capaian penjualan PTBA pada 2024 sendiri merupakan rekor penjualan tertinggi perseroan. Angka itu sendiri bertumbuh 16 persen (YoY) dari 2024.

    Sebagai pembanding, penjualan batu bara PTBA berjumlah 26,1 juta ton (2020); 28,4 juta ton (2021); 31,7 juta ton (2022); dan 37,0 juta ton (2023).

    “Pencapaian rekor penjualan tersebut ditopang oleh ekspor batu bara sebesar 20,3 juta ton pada 20024, meningkat 30 persen secara tahunan,” jelas Niko.

    Penjualan batu bara PTBA didominasi oleh pasar domestik. Namun, dari segi bauran, porsi ekspor semakin meningkat. Komposisi antara kontribusi pasar domestik dan ekspor adalah 53 persen dan 47 persen.

    Mengenai ekspor, volume penjualan ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia melesat, dengan kenaikan sebesar:

    Vietnam: 250 persen (YoY) menjadi 3 juta ton. Thailand: 153 persen (YoY) menjadi 1,6 juta ton. Malaysia: 221 persen (YoY) menjadi 888.700 ton.

    Sejalan dengan peningkatan penjualan, realisasi produksi PTBA pun meningkat. Pada 2024, produksi perseroan berjumlah 43,3 juta ton dengan angkutan batu bara 38,2 juta ton. 

    Saham PTBA naik 0,75 persen ke harga Rp2.690 pada akhir perdagangan Selasa.

  • RI Bakal Larang Anak di Bawah Umur Bikin Akun TikTok

    RI Bakal Larang Anak di Bawah Umur Bikin Akun TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan tengah merancang aturan pelarangan akses bagi anak-anak untuk membuat akun media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook hingga X.com.

    Meutya menjelaskan jika anak-anak menggunakan akun orang tua dan didampingi dengan pengawasan yang baik, akses mereka ke media sosial tetap diperbolehkan. 

    Kebijakan ini didorong oleh banyaknya masukan dari masyarakat yang menginginkan agar orang tua dapat lebih mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka.

    “Yang terjadi atau yang sedang dirancang adalah bukan pembatasan akses media sosial tapi pembatasan akses membuat akun-akun anak di media sosial,” kaya Meutya di DPR, Selasa (4/2/2025).

    Lebih lanjut, Meutya mengataka bahwa pembatasan yang dimaksud hanya berkaitan dengan pembuatan akun media sosial bagi anak-anak. Akses ke situs-situs pendidikan dan konten positif lainnya tetap diperbolehkan. 

    Oleh karena itu, kebijakan ini tidak bertujuan untuk membatasi akses internet secara umum, melainkan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat terhindar dari konten yang tidak sesuai dengan usia mereka di platform media sosial.

    “Kami berharap dengan adanya pembatasan ini, konten-konten yang lebih positif, seperti situs pendidikan, akan lebih mudah diakses,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta regulasi perlindungan anak di ruang digital rampung dalam waktu 2 bulan.

    Meutya mengemukakan bahwa, perlindungan anak terhadap paparan media sosial adalah salah satu poin yang akan difokuskan dalam rencana beleid tersebut.

    “Seluruh menteri yang terlibat memiliki semangat yang sama dengan Presiden untuk mempercepat perlindungan anak-anak di dunia digital. Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital yang dibentuk terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan perwakilan LSM anak,” kata Meutya dalam keteranganya, Minggu (2/2/2025).

    Politikus Golkar itu juga menegaskan bahwa arahan Presiden akan dijalankan dengan serius. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan literasi digital bagi anak-anak serta orang tua, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya.

    Dengan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Komdigi berkomitmen untuk menyelesaikan regulasi ini dalam waktu satu hingga dua bulan, sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap anak-anak Indonesia.

    Tidak hanya itu, guna menjaga anak di ruang digital, Meutya juga membentuk Tim Penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital.

    “Tim ini akan bekerja memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menindak tegas konten berbahaya agar anak-anak Indonesia bisa berinternet dengan aman,” ujarnya.

  • Produksi Beras Naik 50 Persen, Pemerintah Percepat Serapan Gabah

    Produksi Beras Naik 50 Persen, Pemerintah Percepat Serapan Gabah

    Jakarta, Beritasatu.com – Produksi beras nasional meningkat 50% pada awal 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah pun akan mempercepat serapan gabah melalui Bulog.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dari Januari hingga Maret mencapai 8 juta ton dan diperkirakan mencapai 13-14 juta ton hingga April dengan surplus sekitar 4 juta ton.

    “Presiden meminta agar surplus ini segera diserap oleh Bulog untuk menjaga harga di petani tetap stabil,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan serapan gabah untuk mencegah anjloknya harga di petani. Amran menyebutkan, di 70% provinsi, harga gabah masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan 30% provinsi lainnya sudah di atas HPP karena belum semua daerah memasuki puncak panen.

    “Puncak panen terjadi pada Februari, Maret, dan April. Ini yang harus kita jaga agar petani tidak rugi,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengalokasikan dana Rp 16,6 triliun untuk Bulog tanpa bunga guna mempercepat serapan gabah.

    “Semua kebutuhan Bulog, mulai dari dana, kesiapan gudang, hingga kebijakan sudah diberikan presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal menjalankan program ini,” kata Amran.

    Untuk melindungi petani, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dan Rp 5.500 per kg untuk jagung.

    “Penggilingan wajib membeli gabah minimal sesuai HPP. Jika ada yang membeli di bawah harga tersebut, akan ada sanksi,” ujarnya mengenai langkah pemerintah mempercepat penyerapan gabah karena produksi beras naik 50%.

    Harga ini disepakati bersama pemerintah, Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi), dan organisasi petani guna memastikan kesejahteraan petani tanpa membebani konsumen.

    “Harga ini sudah melalui kesepakatan semua pihak. Petani untung, konsumen tetap tersenyum, dan pengusaha juga bahagia,” jelasnya.

    Selain serapan gabah, pemerintah memastikan stok pangan dalam kondisi aman menjelang bulan Ramadan. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 2 juta ton dan pasokan minyak goreng serta daging juga dalam kondisi stabil.

    “Kita sudah siapkan semua agar harga tetap stabil menjelang bulan suci Ramadan,” tutur Amran.

    Dalam pertemuan Prabowo dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), JK memberikan masukan strategis terkait serapan gabah dan pengalaman Revolusi Hijau pada masa lalu.

    “Pak JK banyak pengalaman dan memberikan masukan berharga tentang bagaimana menyerap gabah secara efektif,” pungkas Amran.

    Dengan langkah-langkah penyerapan gabah terkait produksi beras yang naik 50%, pemerintah optimistis dapat menjaga keseimbangan harga pangan, melindungi petani, dan memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan tetap terpenuhi.

  • Digugat Komposer Rp 1,5 Miliar, Agnez Mo Disarankan Ajukan Kasasi

    Digugat Komposer Rp 1,5 Miliar, Agnez Mo Disarankan Ajukan Kasasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara dan musisi Kadri Mohamad mengatakan, penyanyi Agnes Monica atau Agnez Mo harus mengajukan kasasi terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Agnez Mo disebut majelis hakim bersalah dan melanggar hak cipta hingga harus membayar royalti Rp 1,5 miliar.

    “Agnez Mo harus mengajukan kasasi agar mendapat dukungan moral semua pihak dengan tujuan agar ekosistem tidak rusak karena ketidakpastian hukum,” ucapnya di laman Facebook KadriMohamad yang dikutip Beritasatu.com, Selasa (4/2/2025).

    Kadri menjelaskan, kasus ini akan membuka upaya spekulatif dan oportunis terkait gugatan yang sama kepada penyanyi-penyanyi yang tidak mendapatkan izin dari komposer.

    “Karena memang hampir semua penyanyi tampil ya tampil saja, karena urusan royalti menjadi urusan penyelenggara,” ujarnya.

    Kadri pun menyebut ada penerapan hukum yang keliru dari keputusan hakim dalam kasus Agnez Mo. Pasalnya, yang berkewajiban membayar royalti adalah penyelenggara acara, bukan penyanyi atau musisi.

    “Penyelenggara punya kewajiban hukum membayar royalti, bukan penyanyi atau musisi. Kemudian, skema pembayarannya juga melalui LMK LMKN, dan bukan kepada komposer langsung,” ucapnya.

    Kadri menekankan pentingnya menerapkan norma yang telah lama berlaku dalam industri musik. Salah satu norma tersebut adalah bahwa pembayaran royalti bukan merupakan kewajiban artis.

    Keputusan yang mengubah praktik yang telah berjalan selama bertahun-tahun ini dapat menimbulkan polemik, terutama jika hanya didasarkan pada penerapan aturan hukum tanpa mempertimbangkan norma kebiasaan.

    “Keputusan ini akan membuat hiruk pikuk mengubah praktik yang sudah berlaku selama ini berdasarkan penerapan aturan hukum yang ada dan norma kebiasaan. Please note norma kebiasaan adalah sumber hukum menurut teori dasar,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ari Sapta Hermawan yang dikenal dengan nama Ari Bias, menggugat Agnez Mo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada September 2024 terkait pelanggaran hak cipta hingga harus bayar royalti. Gugatan tersebut diajukan setelah Agnez Mo tidak menanggapi somasi yang diberikan oleh Ari.

    Majelis hakim memutuskan Agnez Mo yang bertindak sebagai tergugat bersalah dan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar atas penampilannya yang membawakan lagu Bilang Saja di tiga kota pada 2023.

  • Transpuan yang Mengamuk di Apotek Kembangan Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Februari 2025

    Transpuan yang Mengamuk di Apotek Kembangan Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi Megapolitan 4 Februari 2025

    Transpuan yang Mengamuk di Apotek Kembangan Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Chika alias TMG (35), transpuan yang videonya viral di media sosial karena mengamuk di apotek Kembangan, Jakarta Barat, tak melakukan perlawanan saat ditangkap polisi pada Senin (3/2/2025).
    Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik mengatakan, saat ditangkap, Chika bersikap tenang dan tidak menunjukkan reaksi emosional berlebihan.
    “Tidak ada menangis atau cengengesan, dia biasa saja,” ujar Taufik saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (4/2/2025).
    Adapun Chika ditangkap di sebuah kontrakan di Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi sempat kesulitan menangkap Chika lantaran transpuan tersebut berpindah-pindah tempat tinggal.
    “Sebelum kasus ini viral dia tinggal bersama teman-temannya. Namun setelah viral, dia tinggal tidak menetap dan sering berpindah-pindah, tidak bersama teman-temannya lagi,” kata Taufik.
    Usai ditangkap polisi, Chika langsung dibawa ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Chika diketahui bekerja sebagai pengamen jalanan dan kerap berpindah lokasi untuk mencari nafkah.
    “Dia mengamen dengan berjalan kaki dari pukul 11.00 siang hingga 23.00 WIB,” jelas Taufik.
    Taufik menjelaskan, Chika mengamuk di apotek Kembangan karena kesal hanya diberi uang Rp 1.000 saat mengamen.
    Atas perbuatannya, Chika terancam dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.
    Chika kini ditahan di Polsek Kembangan. Polisi masih mendalami insiden Chika marah-marah di apotek Kembangan.
    Diberitakan sebelumnya, seorang transpuan dua kali marah-marah di sebuah apotek di Kembangan, Jakarta Barat. Video transpuan marah-marah itu viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @Jakartabarat24jam, tampak transpuan tersebut berdebat dengan seseorang di sebuah ruangan. Namun, belum jelas apa yang mereka perdebatkan.
    Seseorang yang merekam perdebatan kemudian didatangi oleh transpuan tersebut lantaran kesal.
    Sambil menunjukkan kunci mobil kepada perekam video, transpuan tersebut juga mengaku memiliki mobil.
    “Viralin, Mbak. Yang penting kita enggak nyopet. Viralin buruan. Ada b*nc*ng gila gitu. Bawa mobil. Tapi, aku enggak maksa ya (minta-minta). Maksa, ya? Viralin. Ada hukum enggak coba? Tapi yang maksa punya mobil enggak Mbak? Jawab m*mp*s,” kata transpuan tersebut kepada perekam video, dikutip Jumat (24/1/2025).
    Sambil mengomel dengan seorang pegawai apotek, ia mengambil sebuah ponsel di atas meja dan mengancam akan menjual gawai tersebut.
    Keterangan video menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/1/2025).
    Tidak berselang lama setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Kembangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.