Blog

  • Mas Dhito Sebut Kabupaten Kediri Tumbuh Menjadi Daerah Sub Urban

    Mas Dhito Sebut Kabupaten Kediri Tumbuh Menjadi Daerah Sub Urban

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, menyebut Kabupaten Kediri kini berkembang menjadi daerah sub urban. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, ia melihat potensi peningkatan tipe instansi hukum di wilayahnya.

    “Hari ini Kabupaten Kediri sudah mulai tumbuh menjadi daerah sub urban. Kejaksaan Negeri kemungkinan akan naik (dari tipe B) menjadi tipe A,” kata Mas Dhito usai mendampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dalam peresmian revitalisasi gedung dan fasilitas Polres Kediri pada Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya, selain Kejaksaan Negeri, kenaikan tipe juga berpotensi terjadi pada Polres Kediri. Dengan revitalisasi gedung dan fasilitas yang baru diresmikan, diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk peningkatan tipe Polres Kediri.

    “Polres Pare bisa juga naik menjadi tipe A, maka salah satu persyaratannya adalah fasos fasumnya, bangunannya, gedungnya apakah itu memadai untuk persyaratan naik tipe atau tidak,” ungkapnya.

    Revitalisasi Gedung dan Fasilitas Polres Kediri

    Revitalisasi gedung dan fasilitas Polres Kediri yang diresmikan di Kecamatan Pare meliputi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), lapangan badminton, tempat gym, serta kolam renang.

    Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga menyerahkan sertifikat tanah hibah dari Pemkab Kediri kepada Polres Kediri yang diterima langsung oleh Kapolres AKBP Bimo Ariyanto. Hibah tersebut diberikan untuk Polsek Ngasem dan Polsek Ringinrejo.

    “Satu, naik tipe. Yang kedua yang tidak kalah penting harapannya adalah (peningkatan) pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kediri,” tambah Mas Dhito.

    Dukungan Kapolda Jatim untuk Program Pemerintah Pusat

    Di hadapan jajaran kepolisian Polres Kediri dan Forkopimda, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengingatkan untuk tetap fokus dalam mensukseskan program-program dari pemerintah pusat.

    “Bapak Kapolda tadi menyampaikan bahwa fokus terhadap program-program pemerintah pusat. Ini saya juga menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik makan bergizi gratis,” pungkasnya. [ADV PKP/nm]

  • Rekomendasi Case Samsung Galaxy S25 Ultra, Trendy dan Tahan Banting

    Rekomendasi Case Samsung Galaxy S25 Ultra, Trendy dan Tahan Banting

    FotoINET

    Adi Fida Rahman – detikInet

    Selasa, 04 Feb 2025 21:45 WIB

    Jakarta – Kendati lebih kokoh dari sebelumnya, melindungi Galaxy S25 Ultra dengan case tetap disarankan. Ini rekomendasi case trendy dan tahan banting yang patut dilirik.

  • Video: LPG 3Kg Dijual Lagi di Pengecer – Trump Tunda Perang Dagang

    Video: LPG 3Kg Dijual Lagi di Pengecer – Trump Tunda Perang Dagang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3Kg. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda perang dagangnya dengan Kanada dan Meksiko. Hal ini dilakukan usai Trump berbicara dengan para pemimpin kedua negara tersebut, pada senin 3 Februari waktu setempat.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, (Selasa, 04/02/2025).

  • Bapanas Stop Bantuan Pangan untuk 6 Bulan ke Depan, Ini Alasannya

    Bapanas Stop Bantuan Pangan untuk 6 Bulan ke Depan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap bahwa untuk sementara bantuan pangan selama 6 bulan ke depan ditiadakan dan akan dialihkan ke Perum Bulog, guna mengoptimalkan penyerapan 3 juta ton setara beras pada 2025 sehingga harga gabah di petani bisa naik.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran senilai Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk mempercepat penyerapan gabah dan beras. Alhasil, bantuan pangan untuk sementara ditiadakan.

    “Enggak ada [bantuan pangan 6 bulan]. Kan uangnya salah satunya Rp16,6 triliun itu adalah bantuan pangan ditambah SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] dan lain-lain. Itu masuk ke situ dulu untuk fokus di penyerapan,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini penyerapan beras dan gabah masuk ke dalam prioritas agar harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tidak jatuh atau berada di level Rp6.500 per kilogram.

    “Prioritasnya adalah sekarang serap petani. Jangan sampai petani harganya jatuh. Sekarang di depan mata kita mau panen raya. Jadi harus disiapkan baik keuangan, gudang, dan lain-lain untuk serap beras, gabah, petani setara 3 juta ton beras,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah sempat menyatakan akan menyalurkan program bantuan pangan beras selama 6 bulan sepanjang 2025.

    Adapun, persetujuan penambahan alokasi bantuan pangan beras diputuskan menjadi enam bulan dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (30/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Kala itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan pada 2025.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (2/1/2025).

    Dia juga memastikan pemerintah bersama dengan Perum Bulog siap mendistribusikan bantuan pangan beras selama 6 bulan ke depan. “Dan total berasnya 960.000 ton ke 16 juta PBP [Penerima Bantuan Pangan] di 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan [Zulkifli Hasan] kemarin dalam Ratas,” terangnya.

    Arief menjelaskan program bantuan pangan beras ini diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    Dalam hal penerima bantuan, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, pemerintah memfokuskan kepada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.

    Adapun, database penerima bantuan pangan beras pada 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    Perinciannya, terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2. Serta, 400.000 PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

  • Menko Perekonomian minta kampus mendukung agenda hilirisasi nasional

    Menko Perekonomian minta kampus mendukung agenda hilirisasi nasional

    Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik..

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meminta perguruan tinggi berperan aktif dalam mendukung agenda hilirisasi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

    “Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik, ‘microcontroller’, perancangan IC, maupun perangkat semikonduktor,” ujar Airlangga dalam diskusi bertajuk “Peran dan Peluang Kampus dalam Agenda Hilirisasi dan Mewujudkan Ketahanan Energi”, di Fakultas Teknik UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

    Kampus, menurut Airlangga, tidak sekadar menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak inovasi yang mampu mengubah potensi sumber daya menjadi produk bernilai tambah bagi masyarakat.

    Menurutnya, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan, mengembangkan program vokasi, serta mencetak lulusan yang menguasai teknologi terkini.

    Selain itu, ia menilai terobosan kebijakan untuk meningkatkan akses beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga diperlukan, sehingga lebih banyak anak bangsa dapat menimba ilmu terkait hilirisasi, baik di dalam maupun luar negeri.

    Airlangga menegaskan perguruan tinggi harus memperkuat sinergi dengan industri dan pemerintah guna mempercepat pengembangan riset yang dapat mendukung hilirisasi serta ketahanan energi.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut masih ada kendala industri dalam memanfaatkan hilirisasi akibat keterbatasan pasokan gas.

    Menurut dia, kurangnya energi yang memadai berdampak pada daya saing industri nasional dibandingkan di negara lain.

    Guru Besar Fakultas Teknik UGM Prof Tumiran menambahkan, hilirisasi merupakan kunci untuk mengoptimalkan sumber daya mineral Indonesia dengan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki bangsa.

    “Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen? Roadmap-nya bagaimana? Saya kira hilirisasi adalah jawabannya,” ujar dia pula.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Batu Bara Dijadikan Cadangan Strategis Masa Depan di Revisi Kebijakan Energi

    Batu Bara Dijadikan Cadangan Strategis Masa Depan di Revisi Kebijakan Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – Batu bara tak lagi dijadikan andalan pasokan energi nasional dalam revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN).

    Berdasarkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang KEN yang diterima Bisnis, batu bara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi secara terbatas.

    “Pemanfaatan sumber energi tak terbarukan dari jenis batu bara diarahkan untuk digunakan secara terbatas dalam memproduksi batu bara tercairkan [liquefied coal], batu bara tergaskan [gasified coal], dan listrik serta untuk industri khususnya dalam hal belum bisa digantikan dengan energi rendah karbon,” demikian bunyi Pasal 16 huruf k RPP KEN dikutip Selasa (4/2/2025).

    Selain itu, batu bara juga akan digunakan untuk cadangan strategis jangka panjang. Cadangan strategis diatur dan dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang.

    Adapun, cadangan strategis dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional.

    Ketentuan ini berubah dibanding aturan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, batu bara digunakan sebagai andalan pasokan energi nasional. Pemanfaatan batu bara digunakan untuk ketenagalistrikan dan industri.

    Dalam revisi KEN, porsi batu bara dalam bauran energi primer nasional akan dikurangi secara bertahap. Perinciannya, pada 2040, pemerintah akan menekan penggunaan batu bara menjadi 28,9% sampai dengan 31%.

    Selanjutnya, pada 2050, pemerintah menekan penggunaan batu bara menjadi 19,1% sampai dengan 20,9%. Lalu, pada 2060, prosi batu bara ditekan menjadi 7,8% sampai dengan 11,8%.

  • BKN Buka Opsi PNS Naik Pangkat Tiap Bulan, Simak!

    BKN Buka Opsi PNS Naik Pangkat Tiap Bulan, Simak!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa BKN merupakan “Bapak” dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, analogi tersebut digunakan untuk menegaskan peran BKN dalam membantu ASN.

    “Sebagai bapak mari kita bantu para ASN agar selesai masalahnya konsepnya adalah BKN membantu para ASN menyelesaikan masalahnya. Mari teman-teman kita berikan kemudahan-kemudahan di dalam pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia,” ujar Zudan dalam video unggahan akun Instagram @bkngoidofficial dikutip Selasa (4/2/2025).

    Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah mempermudah ASN untuk menyelesaikan pendidikan, baik pendidikan S2, S3, atau bahkan S1. Tak hanya dari pendidikan, Zudan juga berharap BKN dapat membantu para ASN dalam masalah pencantuman gelar.

    Banyak ASN yang tidak dapat mencantumkan gelar mereka karena tidak memperoleh izin belajar atau tugas belajar.

    “Saya tanya, kenapa? Dulu saya sekolah belajar tidak diberi izin belajar, tidak dapat tugas belajar, saya biaya sendiri,” ujarnya.

    Dalam upaya meningkatkan motivasi dan kesejahteraan ASN, BKN juga berusaha mempercepat proses kenaikan pangkat.

    Jika sebelumnya kenaikan pangkat dilakukan setiap enam bulan sekali, kemudian dipercepat menjadi dua bulan sekali, kini Zudan mengajak seluruh pihak untuk mengevaluasi kemungkinan kenaikan pangkat dilakukan setiap bulan.

    “Dulu 6 bulan sekali kemudian naik dua bulan sekali sekarang mari kita upayakan sudah sanggupkah kita naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tiap bulan bisa naik pangkat,” tegasnya.

    (mij/mij)

  • Ratusan Siswa Papua Barat Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Veronica Koman: Takut Diracuni

    Ratusan Siswa Papua Barat Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Veronica Koman: Takut Diracuni

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara dan aktivis hak asasi manusia, Veronica Koman, menyoroti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan siswa SMA di Papua Barat, tepatnya di Yahukimo.

    Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan terhadap program makan gratis yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam aksi tersebut, para siswa menuntut agar pemerintah lebih fokus pada kebutuhan dasar mereka, yaitu pendidikan dan layanan kesehatan yang gratis, sebagai pengganti program makan gratis yang dirasa tidak memadai.

    Menurut mereka, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak lebih penting untuk masa depan mereka.

    Veronica Koman juga mengungkapkan bahwa penolakan terhadap program makan gratis ini tidak hanya dipicu oleh kebutuhan praktis, tetapi juga oleh ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah pusat.

    “Penolakan ini juga dipicu oleh ketidakpercayaan yang besar terhadap Jakarta, takut diracuni,” ujar Veronica di X @Veronica_Koman (4/2/2025).

    Untuk diketahui, ratusan pelajar dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menggelar aksi protes pada Senin (3/2/2025) kemarin.

    Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya diterima dengan antusias oleh banyak siswa.

    Aksi unjuk rasa ini cukup mengejutkan karena program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat awalnya dianggap sebagai langkah positif untuk membantu mengatasi masalah gizi di kalangan pelajar.

  • Kronologi Aipda A Paksa IRT Masuk Kamar Hotel di Baubau, Eks Propam Ngebet Ketemu: Tolong di Situ – Halaman all

    Kronologi Aipda A Paksa IRT Masuk Kamar Hotel di Baubau, Eks Propam Ngebet Ketemu: Tolong di Situ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dugaan pelecehan seksual menimpa seorang ibu rumah tangga (IRT) dan menyeret nama polisi berinisial Aipda A di Sulawesi Tenggara.

    Polisi yang merupakan personel Polresta Kendari itu hampir saja melecehkan korban dengan modus membahas pekerjaan.

    Si IRT dipaksa masuk kamar dan tubuhnya hampir saja dijamah oleh Aipda A di kamar hotel di Kota Baubau pada Minggu (2/2/2025).

    Saat ini Aipda A sudah ditahan dan dalam penyelidikan khusus Polresta Kendari.

    Kronologi dugaan pelecehan yang menimpa IRT yang enggan disebut namanya itu berawal dari korban yang bertemu polisi inisial A di Kecamatan Baruga, Kendari.

    Pertemuan keduanya terjadi saat acara balap motor beberapa waktu lalu.

    Tak berlangsung lama, polisi itu kemudian menghubungi korban melalui pesan WhatsApp.

    Ia mulai mengajak korban untuk menonton salah satu konser musik di taman eks MTQ Kendari. 

    Sayangnya saat itu korban tidak merespons ajakan si polisi.

    Kemudian saat korban ke Kota Baubau pada Januari 2025 lalu dengan urusan pekerjaan, pelaku kembali menghubungi korban dan mengaku juga berada di Baubau dengan alasan sedang bertugas.

    “Sekira pukul 15.00 sore dia chat, di Baubau ada agenda pengawalan, dan dia ajak keluar,” ujarnya dikutip dari TribunnewsSultra.com.

    “Dia suruh saya jemput tapi saya bilang tidak ada kendaraanku, lalu dia jawab, oh iya oke tidak apa-apa,” katanya Senin (3/2/2025).

    Keesokan harinya, polisi itu kembali menghubungi korban.

    Dia memberi kabar akan pulang ke Kota Kendari pada esok hari. 

    Polisi tersebut masih berusaha mengajak bertemu korban dengan dalih membahas pekerjaan.

    “Dia WA, bilang saya mau pulang, kita tidak mau ketemu saya kah? saya bilang kapan rencana mau pulang?”

    “Dia jawab kalau bukan besok, lusa, kebetulan ini malam tidak ada kegiatanku kalau ada waktunya kita datangi kita ketemu membahas pekerjaan,” katanya.

    A kemudian kembali memaksa korban bertemu.

    Korban kemudian ke tempat pelaku di salah satu penginapan di Kota Baubau.

    Setibanya korban, oknum polisi menyuruh korban masuk dan mengunci pintu hingga akhirnya korban nyaris dipeluk.

    “Dia suruh masuk pas di dalam dia mau kasih rapat pintu, lalu dia mau peluk saya, langsung saya bilang jangan.”

    “Tolong tetap disitu jangan dekati saya. Saya bilang jangan seperti itu saya tidak bisa saya begini,” terang IRT tersebut.

    Korban kemudian memberontak karena ketakutan, lalu kabur meninggalkan oknum polisi itu. 

    “Tiba-tiba terpikir saya tidak harusnya ada disitu dalam keadaan berdua seperti ini langsung saya keluar dan pulang,” jelasnya.

    Korban yang juga seorang ibu rumah tangga kemudian pulang ke rumah. 

    Saat itu dia tidak menceritakan hal itu ke suaminya karena takut.

    Beberapa hari kemudian, dia menceritakan tentang apa yang dialami kepada suaminya. 

    Suaminya tidak menerima itu dan akan melaporkan kasus ini kepada Polda Sultra.

    Aipda A Ditahan

    Polresta Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sudah menahan polisi yang diduga nyaris melecehkan IRT.

    Adapun polisi berinisial A ini sudah ditahan setelah Bidang Profesi dan Pengamanan serta tim Pengamanan Internal Polresta Kendari dan Polda Sultra melakukan penyelidikan.

    Hal ini dibenarkan Kasi Humas Polresta Kendari, Ipda Haridin saat diwawancarai awak media TribunnewsSultra.com.

    “Sudah diamankan Paminal Polresta Kendari,” katanya, pada Selasa (4/2/2025).

    Sebelumnya Kapolresta Kendari, Kombes Pol. Eko Widiantoro, menjelaskan akan menyelidik dugaan polisi melakukan pelecehan terhadap IRT.

    “Kami sangat serius menangani kasus ini. Kami akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang mencoreng citra institusi kepolisian.”

    “Terutama yang melibatkan anggota kami,” katanya, Senin (3/2/2025) kemarin.

    Polresta Kendari menegaskan penyelidikan terhadap anggota kepolisian yang terlibat akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur. 

    Selain itu, polisi akan menjamin perlindungan bagi korban dan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keadilan.

    Terlapor Aipda A diketahui bertugas di wilayah hukum Polresta Kendari yakni Polsek Konda sebagai Banit Unit Samapta usai mendapat mutasi.

    Berdasarkan informasi dikumpulkan TribunnewsSultra.com, Selasa (4/2/2025) dari berbagai sumber yang enggan disebutkan namanya, sebelum dimutasi ke Polsek Konda, Aipda A bertugas di Propam Polresta Kendari.

    Selanjutnya pada Pilkada 2024, ia mendapat tugas sebagai personel pengamanan tertutup (pamtup) salah satu calon Bupati Konawe Kepulauan (Konkep).

    Namun, tugas pamtup tersebut berakhir pada Desember 2024 yang lalu.

    Aipda A kini diperiksa Paminal Polresta Kendari atas percobaan pelecehan terhadap IRT.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com dengan judul Sosok Oknum Polisi di Kendari Sulawesi Tenggara Dilaporkan Dugaan Pelecehan IRT, Kini Diperiksa dan Oknum Polisi Ditahan Polresta Kendari Sulawesi Tenggara Dugaan Pelecehan Ibu Rumah Tangga
    Penulis: La Ode Ahlun Wahid,Samsul

  • Razia Pelajar SMP di Pacitan, Polisi Sita 19 Motor Knalpot Brong

    Razia Pelajar SMP di Pacitan, Polisi Sita 19 Motor Knalpot Brong

    Pacitan (Beritajatim.com) – Kepolisian Sektor Tulakan, Pacitan, melakukan penertiban terhadap sejumlah pelajar yang membawa kendaraan bermotor. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di jalan.

    Polisi menyasar SMPN 3 Tulakan, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Pacitan, pada Selasa (4/2/2025). Di lokasi tersebut, banyak siswa SMP yang belum memenuhi syarat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), nekat mengendarai sepeda motor. Sebelum mendatangi sekolah, polisi pun telah berkoordinasi dengan para guru.

    Yang lebih memprihatinkan, beberapa kendaraan tersebut menggunakan knalpot brong. Razia ini difokuskan pada kendaraan yang tidak mematuhi aturan, terutama yang menggunakan knalpot brong.

    Anggota Polsek Tulakan memeriksa kendaraan yang dibawa oleh para siswa. Selain itu, mereka juga memberikan pembinaan serta imbauan tentang kesadaran hukum dan tata tertib berlalu lintas.

    “Hasilnya, 19 kendaraan yang menggunakan knalpot brong kami sita,” kata Iptu Suyitno, Kapolsek Tulakan, Selasa siang.

    Belasan unit kendaraan yang tidak memenuhi standar tersebut, dibawa ke Polsek Tulakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    “Para pemilik kendaraan yang ingin mengambil motornya diwajibkan membawa kelengkapan kendaraan sesuai aturan yang berlaku, bersama orang tua siswa,” lanjutnya.

    Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan aman, sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pacitan.

    “Kami menghimbau kepada para siswa agar lebih memahami pentingnya berkendara dengan aman dan sesuai peraturan. Penggunaan knalpot brong tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga melanggar aturan lalu lintas,” pungkasnya.  [end/but]