Xcloud.id

Blog

  • Banyak Sekolah Belum Dapat Makan Bergizi Gratis, Bos BGN Buka Suara

    Banyak Sekolah Belum Dapat Makan Bergizi Gratis, Bos BGN Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua penerima mendapatkan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.

    Asal tahu saja, sudah satu bulan MBG, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo digulirkan sejak 6 Januari 2025 silam. Adapun, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

    “Pak Presiden ingin semua mendapat manfaat [program Makan Bergizi Gratis] akhir 2025,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    Dadan menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor kunci dalam pelaksanaan program prioritas Prabowo, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

    Dari ketiga kunci tersebut, Dadan mengeklaim bahwa anggaran untuk pelaksanaan MBG sudah selesai. Kini, SDM hingga infrastruktur tengah dalam proses pendidikan dan percepatan.

    Lebih lanjut, Dadan juga meminta agar sekolah yang belum mendapatkan MBG untuk bersabar. “Sekolah yang belum dapat [program MBG] hanya masalah waktu saja,” katanya.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, pada Kamis (6/2/2025), beberapa sekolah di wilayah Pademangan, Jakarta Utara hingga saat ini belum menerima program MBG.

    Mereka mengaku hanya sekadar diminta pendataan siswa dan lokasi sekolah saja. Namun, hingga saat ini program tersebut belum bergulir di masing-masing sekolah di wilayah ini. Bahkan, uji coba pelaksanaan program MBG juga belum pernah dilaksanakan di sana.

    Dalam catatan Bisnis, Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku bahwa pihaknya mengusulkan akan adanya tambahan anggaran jumbo senilai Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG.

    Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, ungkap Dadan, ingin mempercepat program MBG untuk bisa menjangkau penerima manfaat di Indonesia.

    “Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” ujar Dadan kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

    “Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” terangnya.

    Dadan merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Selanjutnya, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

  • BPK tekankan arah hasil pemeriksaan pada belanja yang efektif

    BPK tekankan arah hasil pemeriksaan pada belanja yang efektif

    Selaras dengan harapan Presiden pada acara penyerahan IHPS semester I tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK harus mengarah pada belanja yang efektif yaitu belanja yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas yang dapat diukur, mam

    Jakarta (ANTARA) – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan pihaknya harus mengarah pada belanja yang efektif, selaras dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

    “Selaras dengan harapan Presiden pada acara penyerahan IHPS semester I tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK harus mengarah pada belanja yang efektif yaitu belanja yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas yang dapat diukur, mampu menarik investasi dan devisa, mampu menciptakan keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta mampu meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan,” ujarnya dalam entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2024, dikutip dari keterangan di Jakarta, Kamis.

    Untuk merealisasikan harapan tersebut, Nyoman menekankan bahwa pemeriksaan BPK menggunakan pendekatan risk based audit, sehingga para pemeriksa mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mampu memberikan pandangan komprehensif, serta terarah atas capaian kinerja pemerintah sesuai visi dan misi yang telah dicanangkan.

    Selain itu, setiap pemeriksa di BPK didorong untuk mengadopsi pendekatan solution-based thinking dalam menganalisis dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ditemukan.

    Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap LK BNN 2024 bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran LK tersebut dengan fokus pada beberapa area penting. Mulai dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian intern.

    Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, lanjutnya, maka BPK melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif. Hasil analisis tersebut menyatakan ada risiko dalam pelaksanaan anggaran pada BNN, di antaranya mencakup potensi masalah pada belanja barang dan modal, serta pelaksanaan mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),

    “Berdasarkan pemetaan risiko tersebut maka fokus dan sasaran pemeriksaan mencakup penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta aset dan persediaan,” ungkap dia.

    Anggota I BPK itu juga menerangkan bahwa peran Inspektorat Utama sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sangat penting untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.

    ”Pengawasan dari intern menjadi urgent karena akan mampu mengawal keseluruhan proses dari awal hingga ke akhir. Oleh karena itu, pemeriksaan BPK selalu mendorong penguatan peran APIP melalui kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Nyoman.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Berbalik Melemah, Ini Rekomendasi Sahamnya

    IHSG Berbalik Melemah, Ini Rekomendasi Sahamnya

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau turun setelah sempat menguat di awal perdagangan hari ini.
     
    Berdasarkan data RTI, Kamis, 6 Februari 2025, IHSG dibuka di level 7.024,22. Tak lama setelah perdagangan dimulai, IHSG sempat melonjak ke level tertinggi sementara di 7.044,71. 
     
    Namun, dalam 10 menit, indeks justru merosot ke level 7.000,46 pada pukul 09.10 WIB. Artinya, IHSG turun 23,76 poin atau 0,34 persen.

    Volume transaksi cukup besar dengan 1,83 miliar saham diperdagangkan senilai Rp1,08 triliun. 
     
    Sejumlah 161 saham terpantau melemah, 205 saham stagnan, dan 199 saham masih bergerak menguat.
     

    Penurunan saham industri dan teknologi
    Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.30 WIB, enam dari 11 sektor saham mengalami pelemahan. Penurunan terbesar terjadi di sektor industri dan infrastruktur. 
     
    Sementara itu, sektor teknologi justru mencatatkan penguatan di tengah tekanan pasar.
    Rekomendasi saham hari ini
    Untuk menghadapi pergerakan pasar yang fluktuatif, berikut beberapa rekomendasi saham berdasarkan riset harian BNI Sekuritas:
     
    BBRI (Bank Rakyat Indonesia) – Buy on Weakness
    Area beli: 4.100
    Cut loss: jika break di bawah 4.080
    Target kenaikan: 4.170 – 4.200 (jangka pendek)
     
    PSAB (J Resources Asia Pacific) – Spec Buy
    Area beli: 274
    Cut loss: jika break di bawah 270
    Target kenaikan: 280 – 290 (jangka pendek)
     
    CBDK (CBD Capital) – Spec Buy
    Area beli: 8.000
    Cut loss: jika break di bawah 7.900
    Target kenaikan: 8.200 – 8.375 (jangka pendek)
     
    RAJA (Rukun Raharja) – Spec Buy
    Area beli: 4.100
    Cut loss: jika break di bawah 4.060
    Target kenaikan: 4.200 – 4.280 (jangka pendek)
     
    AADI (Arthavest) – Spec Buy
    Area beli: 8.850
    Cut loss: jika break di bawah 8.800
    Target kenaikan: 8.950 – 9.000 (jangka pendek)
     
    BFIN (BFI Finance) – Spec Buy
    Area beli: 855
    Cut loss: jika break di bawah 850
    Target kenaikan: 875 – 885 (jangka pendek)
     
    Tetap pantau pergerakan IHSG dan siapkan strategi terbaik untuk menghadapi pasar yang dinamis ya Sobat Medcom.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menkes Sebut Efisiensi Anggaran Rp 19 T Tak Akan Pengaruhi Layanan Kesehatan

    Menkes Sebut Efisiensi Anggaran Rp 19 T Tak Akan Pengaruhi Layanan Kesehatan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto merilis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun, termasuk Kementerian Kesehatan RI.

    Pemangkasan anggaran Kemenkes RI mencapai Rp 19,63 triliun dari total Rp 106,76 triliun.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan terkait efesiensi anggaran sudah dibahas oleh DPR kemarin dan disetujui sekitar Rp19,6 triliun. Menurutnya efisiensi tersebut kemungkinan berdampak terhadap vaksin dan obat-obatan.

    Meski demikian, realisasi efisiensi anggaran ini, lanjutnya, akan dipantau lebih lanjut hingga Juni.

    “Itu sudah kita hitung dengan DPR. Memang ada beberapa yang terkena misalnya vaksin dan obat. Tapi kembali lagi kita akan lihat realisasinya sampai bulan Juni,” katanya sat ditemui di Jakarta Selasan, Kamis (6/2/2025).

    “Karena vaksin dan obat itu kan ada stok juga 2 bulan. Kita menganggarkan kan untuk 12 bulan. Sebenarnya sudah kita lihat, oh sebenarnya kita bisa reduce ke 10 bulan,” sambungnya.

    Dirinya juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tak mengurangi layanan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan Menkes menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang baik, terkhusus untuk menghemat anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu substansial.

    “Tapi yang bisa dipastikan adalah kita tidak mungkin ya, pemerintah sama lah. Ibu Menteri Keuangan juga, Pak Presiden. Kita tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan kemasalahan, itu pasti enggak,” tegasnya

    (suc/kna)

  • Saham Unilever (UNVR) Terus Turun, Terendah Sejak 2009!

    Saham Unilever (UNVR) Terus Turun, Terendah Sejak 2009!

    Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menunjukkan tren pelemahan dalam beberapa waktu terakhir. Pada perdagangan Kamis (6/2), saham UNVR menyentuh level Rp1.530, turun 35 poin atau 2,24% dari perdagangan sebelumnya.

    Dalam sebulan terakhir, saham UNVR sudah anjlok 12,32%, setara 215 poin dan secara year-to-date (YTD) sudah menurun 305 poin, atau 16,62%.

    Perlu dicatat bahwa saham UNVR saat ini berada pada level terendah sejak 2009. Pada 30 Januari 2009, harga saham UNVR tercatat sebesar Rp1.580 dan mencapai harga tertingginya pada 2 Februari 2018, yaitu Rp11.005.

    Laba UNVR menurun

    Secara kinerja, UNVR mencatat penurunan kinerja keuangan hingga kuartal III-2024. Laba bersih perseroan turun 28,15% menjadi Rp3 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,18 triliun.

    Presiden Direktur Unilever Indonesia, Benjie Yap mengungkapkan penurunan laba Unilever disebabkan beberapa faktor seperti penurunan daya beli yang memengaruhi referensi brand tertentu dan efek boikot produk yang berlangsung sejak November 2024 masih terasa hingga sekarang. 

    Akibatnya, penjualan bersih Unilever turun 10,1% secara tahunan menjadi Rp27,4 triliun hingga kuartal III-2024. 

    Secara rinci, pendapatan domestik UNVR menurun sebesar 9,9% year-on-year (YoY) disebabkan Underlying Price Growth (UPG) negatif -4,1% dan Underlying Volume Growth (UVG) negatif -5,8%. Penurunan dalam UVG dikarenakan adanya ketidakstabilan harga dan adanya penurunan stok pelanggan di kuartal ketiga.

    “Sejauh ini terjadi penurunan nyata dari penjualan kami dan juga dampak dari ketidak konsistenan harga yang agresif menyebabkan laba bersih perusahaan lebih rendah. Dibandingkan Desember 2023, kami berhasil meraih kenaikan pangsa pasar, namun lebih rendah dibanding Oktober 2023,” kata Benjie dalam paparan publik virtual, Rabu (23/10).

    Di tengah kondisi bisnis yang menantang, Benjie mengatakan Unilever akan terus fokus dan dalam menciptakan pengalaman brand superior seperti kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh dengan kualitas, inovasi dan beradaptasi sambil meningkatkan efisiensi biaya.

    Ia juga mengaku enggan melakukan strategi perang harga untuk memenangkan pasar.

    “Perang harga bukan cara kami memenangkan pasar. Yang harus dilakukan adalah memberi pengalaman ke konsumen dengan kualitas produk kami dan harga yang terjangkau lewat berbagai promosi dan kegiatan di pasar. Kami fokus melayani konsumen,” kata dia.

    Strategi bisnis Unilever

    Benjie mengatakan Unilever akan menavigasi bisnis dengan langkah-langkah yang diperlukan.

    “Sambil  terus beradaptasi pada lanskap pasar yang terus berkembang pesat, kami tetap fokus menghasilkan inovasi yang berkualitas dan konsisten untuk konsumen,” ujar Benjie.

    Perusahaan akan melakukan penyesuaian, mulai dari menyempurnakan ragam produk hingga memperkuat efisiensi operasional.

    “Meskipun diperlukan waktu untuk melihat dampak dari penyesuaian ini. saya yakin dengan kemampuan yang kami miliki untuk memulihkan dan menumbuhkan kinerja,” katanya.

    Ada empat strategi Unilever Indonesia untuk meningkatkan pasar, yaitu memperkuat merek dan portofolio merek, memperbaiki saluran lewat transformasi pada distributive trade (DT) dan manajemen stok yang efektif, peningkatan belanja iklan untuk mendorong penjualan, dan pengendalian biaya.

    Misalnya dengan otomatisasi di pabrik dan memperkuat organisasi agar lebih efisien dan akuntabel melalui transformasi berkelanjutan.

  • Kantornya Digeledah Kejari, Ini Pembelaan Dinas PUPR Blitar

    Kantornya Digeledah Kejari, Ini Pembelaan Dinas PUPR Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) pada Rabu (5/2/2025). Penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dugaan korupsi proyek pembangunan DAM Kali Bentak Tahun 2023.

    Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Heri Santosa membenarkan bahwa kantornya telah digeledah Kejari Blitar terkait dugaan kasus korupsi pembangunan DAM Kali Bentak. Dirinya pun mempersilahkan tim penyidik Kejari Blitar untuk mencari berkas yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi pembangunan DAM Kali Bentak.

    “Tadi yang dimintak berkasnya banyak proyek tahun 2023,” Heri Santosa, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Kamis (6/02/2025).

    Menurut Heri Santosa, ada banyak berkas yang disita oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Dalam penggeledahan ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar meminta berkas hasil pemeriksaan BPK (badan pemeriksaan keuangan) terkait proyek DAM Kali Bentak.

    “Kalau dari BPK tidak ada temuan soal DAM Kali Bentak tapi masuk dalam list pemeriksaan kejaksaan,” tandasnya.

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar baru saja melakukan penggeledahan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Rabu (5/2/2025). Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar membawa sejumlah berkas yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi proyek DAM Kali Bentak.

    Ternyata selain di Dinas PUPR, Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar juga menggeledah kantor kontraktor yang diduga mengerjakan proyek DAM Kali Bentak. Di Kantor kontraktor atau pelaksana tersebut, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar juga mencari sejumlah berkas yang diduga berkaitan dengan pengerjaan proyek DAM Kali Bentak.

    “Adapun kegiatan penggeledahan dilakukan di 2 tempat yaitu Kantor Dinas PUPR serta salah satu kantor CV,” tulis Diyan Kurniawan, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Rabu (5/2/2025).

    Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana kasus korupsi proyek DAM Kali Bentak. Diduga tindak pidana korupsi ini dilakukan pada 2023 lalu.

    “Penggeledahan ini untuk memperkuat pembuktian perbuatan melawan hukum pada dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembangunan DAM Kali Bentak pada Satuan Kerja Dinas PUPR tahun anggaran 2023,” imbuhnya.

    Meski begitu Kejaksaan Kabupaten Blitar belum bisa mengungkapkan secara detail soal dugaan tindak pidana korupsi proyek DAM tersebut. Pasalnya saat ini kasus tersebut masih ditangani dan diselidiki lebih lanjut oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar.

    “Untuk hal hal yang lain nanti menunggu, karena ini masih pemeriksaan nanti kalau ada update akan kita infokan,” kata Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar, I Gede Wily Pratama.

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar juga belum merinci berapa berkas yang disita dari kantor Dinas PUPR. Yang jelas terlihat tim penyidik membawa sejumlah berkas dari dalam kantor Dinas PUPR Kabupaten Blitar. Kuat dugaan berkas yang dibawa penyidik tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Dinas PUPR. [owi/beq]

  • Ketahui Golongan Wajib Pajak yang Tidak Wajib Lapor SPT

    Ketahui Golongan Wajib Pajak yang Tidak Wajib Lapor SPT

    Setiap tahunnya, wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT. Pelaporan tersebut harus dilakukan sebelum batas akhirnya.

    Diketahui batas akhir bagi wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2025 dan wajib pajak Badan di tanggal 30 April 2023.

    Selain kalangan yang diwajibkan untuk meLapor SPT tahunan, ada beberapa kategori wajib pajak yang tidak perlu melaporkannya.

    Penasaran siapa saja golongan wajib pajak yang tidak wajib lapor SPT tahunan? Berikut beberapa kondisi yang masuk ke dalam kriterianya.

    Kebijakan pelaporan SPT

    Wajib pajak orang pribadi hingga badan diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak (SPT). 

    Adapun kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen).

    Kebijakan tersebut dijadikan landasan pelaksana untuk ketentuan teknis pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak setiap tahunnya.

    Tidak kalangan kalangan orang atau badan yang wajib melaporkan SPT, ada beberapa Wajib pajak yang dikecualikan. 

    Biasanya, golongan wajib pajak yang tidak wajib lapor SPT tersebut dikenali sebagai wajib pajak berstatus NPWP non-efektif. 

    Kategori tersebut telah diatur dalam Pasal 24 Perdirjen Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

    Golongan wajib pajak yang tidak wajib lapor SPT

    Sebagai wajib pajak berstatus NPWP non-efektif, terdapat beberapa kriteria tertentu yang bisa masuk ke dalamnya. Hal tersebut juga telah diatur dalam peraturan yang ada.

    Merujuk pada UU KUP No. 28/2007 dan Perdirjen yang berlaku, berikut beberapa kriteria wajib pajak badan dan orang pribadi yang tidak perlu melaporkan SPT.

    Kriteria wajib pajak badan yang tidak wajib lapor SPT

    Status NPWP badan yang sudah tidak aktif. Wajib pajak badan dilikuidasi akibat penghentian atau penggabungan usaha. Wajib pajak usaha tetap (BUT) yang menghentikan kegiatan usaha di Indonesia. Wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban pajak masa, tetapi tidak diharuskan melaporkan SPT pajak masanya, telah diatur dalam UU KUP.

    Kriteria wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib lapor SPT

    Wajib pajak yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha dan penghasilannya di bawah PTKP. Bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri. Telah mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusannya. Tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak melalui pembayaran sendiri atau pemungutan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Tidak memenuhi ketentuan kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP. Tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP. Tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

    Jenis SPT yang tidak perlu dilaporkan

    Tidak hanya golongan wajib pajak yang tidak wajib lapor SPT saja, terdapat beberapa jenis SPT yang tidak perlu dilaporkan. Bagi wajib pajak badan aktif, ada sejumlah SPT yang tidak perlu dilaporkan.

    Hal tersebut diatur dalam PMK No. 9/PMK/03/2028 tentang Perubahan Atas PMK No. 243/PMK.03/2024 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Berikut jenis SPT yang dimaksud. 

    SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil SPT Masa PPN 1107 PUT Nihil

    Untuk wajib pajak orang pribadi berstatus non-efektif, tidak ada kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan. Mengingat orang tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib Pajak, SPT tidak diwajibkan untuk dilaporkan ke DJP.

    Seperti yang diketahui, sistem perpajakan di Indonesia dilakukan di Coretax. Meskipun diklaim sebagai langkah sistem perpajakan yang lebih efisien, nyatanya Coretax dihadapi berbagai masalah.

    Sejumlah wajib pajak melontarkan kendala dalam mengakses sistem tersebut. 

    Menanggapi masukan yang dihadapi wajib pajak, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan tantangan tersebut menjadi bagian dari perjalanan membangun sistem perpajakan yang terintegrasi.

    “Kepada seluruh WP, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas pengertian dan masukan yang diberikan selama masa transisi ini,” ungkap Menkeu di Jakarta pada Kamis (23/1), dikutip dari kemenkeu.go.id Rabu (5/2).

    Ia juga menegaskan bahwa jajarannya terus mengupayakan perbaikan agar kendala yang dihadapi wajib pajak teratasi.

    Demikian beberapa golongan wajib pajak yang tidak wajib lapor SPT tahunan serta jenis SPT tidak harus dilaporkan. Semoga bermanfaat!

  • Sribu tunjuk COO baru usai catatkan pertumbuhan 67 persen di 2024

    Sribu tunjuk COO baru usai catatkan pertumbuhan 67 persen di 2024

    Alex sudah membawa dampak besar pada pertumbuhan Sribu dari sisi marketing. Dengan keahliannya, kami yakin ia dapat membawa Sribu ke pertumbuhan yang lebih pesat dengan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemasaran, operasional, dan pengembanga

    Jakarta (ANTARA) – Platform yang menghubungkan bisnis dengan pekerja lepas (freelancer) Sribu menunjuk Alexandro Wibowo sebagai Chief Operating Officer (COO) baru usai mencatatkan pertumbuhan sebesar 67 persen pada 2024.

    Sebelumnya, Alex menjabat sebagai Chief Marketing Officer (CMO). Setelah menjadi COO, Alex bertanggung jawab memimpin pengembangan platform serta inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing Sribu di pasar.

    CEO Sribu Ryan Gondokusumo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Sribu sebagai solusi utama bagi bisnis yang membutuhkan layanan freelancer.

    “Alex sudah membawa dampak besar pada pertumbuhan Sribu dari sisi marketing. Dengan keahliannya, kami yakin ia dapat membawa Sribu ke pertumbuhan yang lebih pesat dengan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemasaran, operasional, dan pengembangan produk,” ujar Ryan.

    Sebagai CMO, Alex disebut mampu meningkatkan brand awareness, jumlah transaksi, dan pertumbuhan pengguna Sribu melalui berbagai inisiatif pemasaran digital.

    Hal itu tercermin pada angka pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan transaksi, peningkatan jumlah klien, serta pengembangan layanan yang lebih fleksibel untuk bisnis dan freelancer. Pertumbuhan ini mencatat rekor transaksi tertinggi dalam sejarah Sribu.

    Jumlah freelancer yang tergabung di Sribu selama tahun 2024 juga mencatat peningkatan sebanyak 200.000 freelancer.

    Lewat posisi barunya, ia akan mengembangkan strategi pemasaran sekaligus memimpin pengembangan platform, strategi bisnis, serta inovasi produk agar lebih selaras dengan kebutuhan bisnis di Indonesia.

    Batu loncatan ini merupakan bagian dari strategi Sribu untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas cakupan layanan, dan memastikan eksekusi operasional yang lebih efektif.

    Dengan pengalaman luasnya di bidang pemasaran dan strategi bisnis, Alexandro diharapkan dapat membawa Sribu ke arah pertumbuhan yang lebih signifikan. Hal itu sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi ekosistem freelancer terbaik di Indonesia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Tugaskan BUMN Pangan Impor 200.000 Ton Daging Sapi & Kerbau

    Pemerintah Tugaskan BUMN Pangan Impor 200.000 Ton Daging Sapi & Kerbau

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) Rabu (5/2/2025) menyepakati penugasan importasi komoditas daging sapi sebanyak 100.000 ton dan kerbau 100.000 ton kepada BUMN Pangan. Penugasan ini dilakukan untuk memenuhi stok daging dalam negeri di 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengharapkan, keputusan penetapan perubahan neraca komoditas pada rakortas ini dapat menjamin ketersediaan stok daging dalam negeri.

    “Hal ini sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] yang meminta agar harga daging kerbau di pasar dapat turun sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas,” kata Zulhas dalam keterangan resminya, Kamis (6/2/2025).

    Selain menugaskan BUMN Pangan, pemerintah juga menyepakati alokasi importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, penugasan ini mempertimbangkan peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) akibat musim hujan.

    Dia mengharapkan, keputusan ini dapat mencegah potensi penyebaran PMK, lantaran pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN Pangan dengan lebih ketat.

    Pada Rabu (5/2/2025), Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rakortas tentang penetapan perubahan neraca komoditas pangan tahun 2025. 

    Rapat dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pangan Nasional (Bapanas), ID Food, hingga Lembaga National Single Window.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah resmi memasukan daging kerbau dalam neraca komoditas 2025. Sebelumnya, komoditas ini tidak masuk dalam data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi itu. 

    Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (5/2/2025).

    “Sebelum ini kan tidak ada daging kerbau [dalam neraca komoditas]. Tadi itu ada penugasan daging kerbau,” kata Arief, Rabu (5/2/2025).

    Kendati begitu, Arief belum bisa mengungkap berapa banyak daging kerbau yang bakal diimpor selama 2025. Pasalnya, pihaknya masih menunggu risalah.

    Namun, dalam waktu dekat, pemerintah akan mendatangkan 100.000 ton daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging untuk persiapan Lebaran.

  • Kecelakaan Maut Truk Rem Blong Terulang Terus, Mau Sampai Kapan?

    Kecelakaan Maut Truk Rem Blong Terulang Terus, Mau Sampai Kapan?

    Jakarta –

    Kecelakaan maut akibat truk yang mengalami rem blong kembali terjadi. Truk muatan galon air menabrak beberapa kendaraan di Gerbang Tol Ciawi 2. Kecelakaan ini menewaskan delapan orang, dan 11 lainnya mengalami luka-luka.

    Road Safety Commission Ikatan Motor Indonesia (IMI) Erreza Hardian mengatakan masih banyak pengemudi truk yang bekerja untuk dirinya sendiri. Padahal, ada perusahaan juga yang ikut bertanggung jawab.

    “Saya yakin semua itu ada surat tugasnya, artinya ada perusahaan yang memerintahkan dia bekerja. Maka secara sistem manajemen keselamatan ada yang tidak bekerja di situ. Ini pemicu awal bahwa banyak sektor transportasi dan logistik masih membiarkan para pengemudi, barang dan mobilnya bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri ya artinya kembali pengemudi ini bekerja secara pribadinya. Ilmu turun-temurun bahkan dengan pola berpikir bertindak sesuai dirinya, bukan prosedur,” kata Reza yang juga menjabat sebagai Wakil Bidang Pendidikan & Pelatihan Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (KAMSELINDO).

    Lanjut Reza, tidak bisa dimungkiri bahwa jumlah kendaraan semakin banyak. Maka ketika ada pemicu kecelakaan, jumlah kendaraan dan korban yang terlibat juga banyak.

    “Frekuensi bertambah dengan bertambahnya jumlah kendaraan di jalan. Bahaya baru ketika jalan semakin ramai di jam berapa pun,” ucap Reza.

    Maka dari itu, peran teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal. Pengemudi harus diawasi.

    “Pengawasan dengan deteksi dini terhadap kelelahan aktivitas pengemudi, kecepatan, kontrol armada baik perawatan atau data service sudah tidak bisa lagi secara manual. Manusia tempatnya salah, lupa, keliru maka wajib dan mitigasi dengan teknologi, baik alat, software maupun teknologi kendaraan,” katanya.

    Dalam kecelakaan ini, truk tersebut memuat galon air. Menurut Reza, ada tantangan yang lebih besar pada kendaraan angkutan barang cair. Katanya, masih banyak juga pengemudi truk yang salah dalam menangani kendaraannya.

    “Angkutan barang cair ini akan ada gaya sloshing (gerakan harmonik cairan). Jadi tenaga dorongnya sangat besar, Ada energi yang tersimpan. Para officer keselamatan harus mulai kembali menggaungkan cara dan praktik pengereman dengan muatan melalui safety talk dan simulator. Masih banyak yang percaya ambil gigi tinggi untuk hemat bahan bakar dan dianggap pengemudi pemula saat mesin mengggerung, padahal itu penting untuk mereduksi kecepatan dan daya dorong dari muatan itu sendiri apalagi dalam kondisi jalan yang berkontur,” ucapnya.

    Belajar dari kecelakaan maut ini, untuk semua pengendara, jadikan gerbang tol adalah sumber bahaya baru. Jangan lengah saat berkendara menjelang gerbang tol.

    “Jangan lengah ketika kita siap-siap tapping di gate. Biasanya pengemudi banyak distraksi dengan mengambil kartu atau bahkan khawatir dengan jumlah saldonya. Banyak juga semakin malam malah gate tidak dibuka semua, maka itu juga memunculkan bahaya baru. Siklus pemilihan waktu beraktivitas di jalan juga sudah bergeser, jam berapa pun akan tetap ramai dengan aktivitas. Padahal ilmu tubuh ini tetap sama, malam waktunya istirahat dan kinerja badan manusia akan berkurang seiring kondisi masing-masing,” ucapnya.

    (rgr/din)