Xcloud.id

Blog

  • Ada Efisiensi, Menkes Sisir Anggaran Pastikan Layanan Kesehatan Masyarakat Tidak Terganggu – Halaman all

    Ada Efisiensi, Menkes Sisir Anggaran Pastikan Layanan Kesehatan Masyarakat Tidak Terganggu – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin merespons, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

    Pihaknya tengah menyisir anggaran Kemenkes agar tak mengganggu layanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Dari diskusi dengan komisi di DPR, ada yang disarankan ini bisa diefisiensi dan enggak. Jadi mungkin ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas,” kata dia saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian Kesehatan diminta melakukan efisiensi anggaran Rp19,6 triliun.

    Mantan dirut Bank Mandiri ini menyebut, pemangkasan anggaran itu kemungkinan akan berdampak pada pasokan obat dan vaksin.

    Kemenkes akan terus memantau efisiensi anggaran ini.

    “Sudah kami hitung dengan DPR, memang ada beberapa yang terkena misalnya vaksin dan obat. Tapi kembali lagi kami akan lihat realisasinya sampai bulan Juni,” jelas dia.

    “Jadi intinya anggaran ini, kami lihat dulu selama 6 bulan realisasinya seperti apa. Karena kalau memang ada kekurangan, dan kekurangan ini penting buat masyarakat. Saya yakin Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan pasti akan kasih,” lanjut BGS

    Namun dirinya memastikan, efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada layanan kesehatan kepada masyarakat.

    Menurut Budi, efisien anggaran perlu didukung untuk menghemat anggaran dari berbagai kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak penting.

    “Kami akan melihat lagi di bulan Mei, Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. Tapi Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Presiden tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan, itu pasti enggak. Tapi kami harus melakukan penghematan karena memang oportunitas melakukan penghematan,” ungkap Budi Gunadi Sadikin.

     

  • Gaji Ke-13 dan 14 PNS Sudah Ada, PT Timah Pecat Karyawan Viral

    Gaji Ke-13 dan 14 PNS Sudah Ada, PT Timah Pecat Karyawan Viral

    Gaji Ke-13 dan 14 PNS Sudah Ada, PT Timah Pecat Karyawan Viral

  • Update Harga iPhone Bulan Februari 2025, Diskon Besar iPhone 12, 13, 14 dan 15

    Update Harga iPhone Bulan Februari 2025, Diskon Besar iPhone 12, 13, 14 dan 15

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah update harga iPhone per bulan Februari 2025 yang mungkin sedang Anda cari.

    Buat Anda yang sedang mempertimbangkan HP baru, maka Februari ini mungkin menjadi waktu yang tepat.

    Sebab Apple memiliki beragam diskon menarik yang bisa dimanfaatkan pencintanya untuk mendapatkan HP idaman dengan harga yang miring.

    Bagaimana tidak, pada bulan ini iPhone 15 turun 14% menjadi Rp 12.499.000 dari yang semula dibanderol dengan harga Rp14.499.000.

    Kemudian iPhone 13 juga turun 15% dari yang semula Rp10.299.000 menjadi Rp 8.749.000 saja. Diskon menarik ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan bijak.

    Berikut adalah update daftar harga iPhone bulan Februari 2025

    iPhone 12

    iPhone 12 64GB: Rp7.749.000
    iPhone 12 128GB: Rp8.249.000
    iPhone 12 256GB: Rp14.999.000

    iPhone 13

    iPhone 13 128GB: Rp8.749.000
    iPhone 13 256GB: Rp11.749.000
    iPhone 13 512GB: Rp14.499.000

    iPhone 14

    iPhone 14 128GB: Rp12.499.000
    iPhone 14 256GB: Rp15.299.000
    iPhone 14 512GB: Rp20.999.000

    iPhone 14 Pro

    iPhone 14 Pro 128GB: Rp16.999.000
    iPhone 14 Pro 256GB: Rp 18.499.000
    iPhone 14 Pro 512GB: Rp22.499.000
    iPhone 14 Pro 1TB: Rp26.499.000

    iPhone 14 Pro Max

    iPhone 14 Pro Max 128GB: Rp17.999.000
    iPhone 14 Pro Max 256GB: Rp20.499.000
    iPhone 14 Pro Max 512GB: Rp24.499.000
    iPhone 14 Pro Max 1TB: Rp28.499.000

    iPhone 15

    iPhone 15 128GB: Rp12.499.000
    iPhone 15 256GB: Rp15.499.000
    iPhone 15 512GB: Rp19.499.000

    iPhone 15 Plus

    iPhone 15 Plus 128GB: Rp15.749.000
    iPhone 15 Plus 256GB: Rp18.749.000
    iPhone 15 Plus 512GB: Rp22.749.000

    iPhone 15 Pro

    iPhone 15 Pro 128GB: Rp18.999.000
    iPhone 15 Pro 256GB: Rp21.999.000
    iPhone 15 Pro 512GB: Rp25.999.000
    iPhone 15 Pro 1TB: Rp29.999.000

    iPhone 15 Pro Max

    iPhone 15 Pro Max 256GB: Rp22.999.000
    iPhone 15 Pro Max 512GB: Rp27.999.000
    iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp31.999.000 

    Itulah daftar harga iPhone bulan Februari 2025 seperti dilansir dari laman resmi iBox.

  • Akademisi Soroti Buruknya Pengelolaan Keuangan Pemkab Bojonegoro

    Akademisi Soroti Buruknya Pengelolaan Keuangan Pemkab Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam zona merah, yang menandakan kerentanan terhadap praktik korupsi.

    Skor Pemkab Bojonegoro sebesar 72,86 menempatkannya di urutan ke-21 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur. Skor ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Bojonegoro masih jauh dari memadai. Skor tersebut seperti diunggah dalam platform JAGA yang dikembangkan oleh KPK.

    Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, Muhammad Rokib, menyoroti kegagalan Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, dalam mengelola keuangan daerah. Bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak dan gas seharusnya memiliki tata kelola keuangan yang baik.

    “Dana yang diterima dari pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH, sangat besar. Jika pengelolaannya buruk, potensi korupsi sangat tinggi,” ujar mantan jurnalis Koran Sindo tersebut, Kamis (6/2/2025).

    Rokib menambahkan, APBD Bojonegoro tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp8 triliun seharusnya dikelola dengan optimal, mengingat latar belakang Adriyanto sebagai pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    “Pak Adriyanto memiliki pengalaman di bidang keuangan. Seharusnya beliau mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

    Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Bojonegoro menjadi bukti nyata buruknya pengelolaan keuangan daerah. Rokib menegaskan, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi DPRD Bojonegoro untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

    Menanggapi hasil SPI tersebut, Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, mengakui bahwa tata kelola keuangan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi. “Hasil survei ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan,” ujar Adriyanto melalui pesan WhatsApp dalam kesempatannya.

    Untuk diketahui, platform “JAGA” yang dikembangkan KPK, sebagai sarana transparansi dan pencegahan korupsi, mencatat skor 0-72,9 sebagai zona merah, 72-77,9 zona kuning, dan 78-100 zona hijau. Hasil survei ini dapat diakses publik melalui laman jaga.id atau aplikasi Jaga di Play Store dan App Store. [lus]

  • Kunjungi SDN Pasirkaliki, Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto Tinjau Langsung Program MBG

    Kunjungi SDN Pasirkaliki, Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto Tinjau Langsung Program MBG

    JABAR EKSPRES – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau langsung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Pasirkaliki Mandiri 2, Cimahi Utara, pada Kamis (6/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

    Panglima TNI didampingi oleh Pj Wali Kota Cimahi, Benny Bachtiar disambut meriah oleh ratusan siswa yang mengibarkan bendera merah putih.

    Benny mengatakan bahwa Agus sangat memperhatikan implementasi program MBG, termasuk mengevaluasi kekurangan yang perlu dibahas dalam rapat pimpinan di tingkat pusat.

    “Makanya hari ini beliau meninjau apa saja kekurangan-kekurangan yang akan dibahas dalam rapat pimpinan di tingkat pusat,” ujar Benny seusai mendampingi kunjungan Agus.

    BACA JUGA:Legislator PKB Maulana Yusuf Erwinsyah: Usulkan Anggaran MBG Daerah Jabar Dialihkan untuk Biaya Pembebasan Ijazah

    Kemudian, Benny menjelaskan bahwa dalam mendukung program ini, Pemkot Cimahi tidak perlu menyiapkan anggaran khusus karena pembiayaan sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat.

    Namun, pihaknya tetap berperan dalam memastikan kelayakan program melalui Dinas Kesehatan. “Kami mensupport dari sisi kelayakan SPPG (Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi). Jadi kami berkolaborasi dari sisi lain, karena anggaran dan pelaksanaannya dari pusat semua,” kata Benny.

    Saat ini, SDN Pasirkaliki Mandiri 2 menjadi satu-satunya sekolah di Cimahi yang telah menerima program MBG, karena penyedia layanan baru tersedia di wilayah tersebut.

    Sementara itu, dapur SPPG di Kodim 0609 Cimahi belum dapat mengimplementasikan program karena masih menghadapi kendala fasilitas, seperti belum tersedianya freezer untuk penyimpanan bahan makanan.

    BACA JUGA:PGN Pasok Gas Bumi di SPPG Gagaksipat Boyolali, Dukung 6.000 Porsi MBG per Hari

    “Mudah-mudahan segera dipenuhi. Kemarin Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) juga hadir untuk melihat permasalahannya, dan kami siap menyiapkan segala yang diperlukan,” ujarnya.

    Benny menegaskan bahwa percepatan implementasi program ini bergantung pada kesiapan penyedia dan Kodim dalam memenuhi kebutuhan teknis.

    “Intinya, kepada penyedia dan Kodim untuk segera mengakselerasi dan melaporkan apa saja yang dibutuhkan agar program MBG bisa lebih masif di sekolah-sekolah di Cimahi,” tuturnya.

  • AS Mundur dari Paris Agreement, Bagaimana dengan Indonesia? – Page 3

    AS Mundur dari Paris Agreement, Bagaimana dengan Indonesia? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa Indonesia tetap mengikuti kebijakan iklim dari Paris Agreement (Perjanjian Paris), termasuk di sektor kelautan.

    Hal ini menyusul keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris di bawah pemerintahan Presiden baru Donald Trump.

    Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf menegaskan bahwa Perjanjian Paris merupakan kesepakatan iklim yang telah diikuti sejumlah besar negara di dunia, terlepas dari posisi AS di dalamnya.

    “Karena Paris Agreement adalah kesepakatan dunia, bukan kesepakatan Amerika maka keluarnya tidak mempengaruhi semua negara di dunia terkait isu perubahan iklim,” ujar Yusuf dalam kegiatan Bincang Bahari di kantor KKP, Jakarta, Kamis (6/2/2024).

    “Indonesia (terkait perubahan iklim) tentunya masih tetap mengacu kepada Paris Agreement yang ada,” jelasnya.

    Yusuf pun mengaku optimis dengan peluang yang dimiliki Indonesia di bidang karbon biru.

    “Potensi karbon biru Indonesia cukup besar, dunia (PBB) bahlan mengakui. Kalau kita melihat peta yang sebenarnya, luas laut kita melampaui jarak Inggris ke Turki,” ujar dia.

    Di sisi lain, Indonesia juga dihadapi dengan besarnya risiko kerusakan pada mangrove akibat perubahan iklim.

    “Seberapa besar upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi lepasnya atau menyerap emisi itu bisa diatur melalui kerja sama dengan negara-negara yang mengelola penyerapan emisi,” paparnya.

    Dukung Penurunan Emisi, KKP Susun Peta Jalan Padang Lamun

    Seperti diketahui, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara domestik dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional.

    Jumlah tersebut lebih tinggi dari sebelumnya di angka 29% secara mandiri hingga 41% dengan dukungan global. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia melalui KKP telah membuat terobosan dengan menyusun peta nasional padang lamun, yang dijadwalkan meluncur pada akhir tahun ini.

     

     

  • Tayang Malam ini, Ini Bocoran Drakor Study Group Episode 5 ? Benarkah Ga Min akan Pindah Sekolah?

    Tayang Malam ini, Ini Bocoran Drakor Study Group Episode 5 ? Benarkah Ga Min akan Pindah Sekolah?

    JABAR EKSPRES – Drama Korea anak sekolahan yang paling populer bulan ini berhasil diraih oleh Study Group yang dibintangi Hwang Min Hyun. Penayangan dakor Study Group episode 5 malam nanti sudah sangat dinantikan oleh penonton.

    Banyak yang sudah tidak sabar menyaksikan kelanjutan kisah Yoon Ga Min (Hwang Min Hyun) dalam membentuk kelompok belajar demi bisa menjadi siswa pintar.

    Penampilannya yang polos dan lebih terkesan culun karena menggunakan poni dan kacamata, membuatnya menjadi sasaran empuk untuk di rundung karena terlihat lemah.

    Namun siapa sangka dibalik wajah polosnya ternyata dia menyimpan kekuatan dan keahlian bela diri yang bisa mengalahkan lawan yang akan merundungnya, dan selalu berhasil melindungi teman-teman dan gurunya.

    Baca juga : Apakah Drakor Study Grup Episode 3 Tayang Hari Ini? Ini Link Nontonnya

    Pada episode sebelumnya, perhatian Ga Min yang awalnya hanya ingin fokus pada studi, kini mulai banyak terlibat perkelahian, baik dengan sesama pelajar atau bahkan dengan komplotan preman.

    Hubungan antara Ga Min dan guru sementara, Lee Han Gyeong, juga semakin rumit. Lee Han Gyeong yang awalnya memandang remeh Ga Min, mulai menyadari potensi yang dimiliki siswa bermasalah itu.

    Bocoran di episode 5 dan 6 akan menjadi semakin seru. Muncul berbagai konflik yang membuat kelompok belajar Ga Min harus berhadapan dengan banyak masalah baru.

    Mulai dari salah satu anggota kelompoknya yang diculik oleh kelompok lawan, hingga lagi lagi dia harus terlibat perkelahian. Padahal dia sudah tidak ingin menyelesaikan masalah dengan kekerasan, namun ia harus menyelamatkan temannya.

    Baca juga :  Rekomendasi Drakor Tayang Februari 2025, Ada Ji Soo BLACKPINK, Park Bo Young, Park Hyun Sik Hingga Hyeri

    Keputusan yang diambil Ga Min akan sangat menentukan nasib kelompok belajarnya, apalagi sang ibu juga mulali menimbulkan masalah untuk Ga Min.

    Masih menjadi misteri, kenapa sang ibu sangat kuatir dengan Ga Min yang jagoan berantem tersebut, hingga seringkali menelponnya dengan nada khawatir.
    Hingga saat dia mengetahui Gamin sering menggunakan kekuatannya untuk melawan teman-temannya. membuatnya menyuruh Gamin untuk pindah sekolah.

  • Sengketa Pilkada 2024, 40 Perkara Lanjut ke Sidang Pembuktian di MK, Ini Daftar Lengkapnya…

    Sengketa Pilkada 2024, 40 Perkara Lanjut ke Sidang Pembuktian di MK, Ini Daftar Lengkapnya…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.

    Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah.

    Amar putusan tidak dapat diterima lantaran pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Sebagian besar perkara yang tidak dapat diterima itu karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

    Amar ketetapan ditarik kembali merupakan tindak lanjut dari permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon pada kesempatan sebelumnya. Adapun, amar ketetapan gugur karena pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang perdana tanpa alasan yang sah.

    Sementara itu, amar ketetapan tidak berwenang karena permohonan pemohon ternyata bukan kewenangan MK. Seharusnya, objek yang dipersengketakan ialah ketetapan KPU terkait hasil pilkada, tetapi para pemohon di antaranya justru menggugat berita acara.

    Lebih lanjut, total 40 perkara yang masih bersengketa di MK dan akan disidangkan dalam tahap pembuktian terdiri dari tiga perkara sengketa gubernur, tiga perkara sengketa wali kota, dan 34 perkara sengketa bupati.

    Sidang tahap pembuktian dijadwalkan pada pada 7–17 Februari 2025. Seluruh perkara yang berlanjut itu nantinya akan diputus pada 24 Februari 2025. Berikut daftar lengkap perkara sengketa Pilkada 2024 yang masih bergulir di MK:

  • 3 Gugatan Ditolak MK, Istri Benny Laos Sherly Tjoanda Lolos jadi Pemenang Pilgub Maluku Utara

    3 Gugatan Ditolak MK, Istri Benny Laos Sherly Tjoanda Lolos jadi Pemenang Pilgub Maluku Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Istri Benny Laos, Sherly Tjoanda akhirnya memenangkan Pilkada Maluku Utara setelah tiga gugatan PHPU terhadap dirinya ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hakim MK, Arief Hidayat mengemukakan pihaknya tidak menemukan bukti kuat dan meyakinkan KPU Maluku Utara meloloskan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe di Pilkada Serentak 2024.

    Arief juga menjelaskan pihaknya juga telah menemukan sejumlah fakta di dalam sidang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon yaitu KPU Maluku Utara, pihak terkait dan keterangan Bawaslu.

    “KPU Provinsi Maluku Utara telah terbukti menjalankan semua prosedur pemeriksaan kesehatan Sherly Tjoanda dengan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurut Arief, pihaknya juga tidak temukan bukti kuat adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti yang sudah dimohonkan oleh pihak pemohon.

    “Tidak adanya pelanggaran yang termasuk jenis terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024,” kata Arief.

    Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat mengabaikan pemberlakukan Pasal 158 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) terkait ambang batas untuk mengajukan permohonan. 

    Dalam Pilgub Maluku Utara, pihak Pemohon meraih 91.297 suara dan pasangan calon nomor urut 4 sebagai Pihak Terkait mendapatkan 359.416 suara. Artinya terdapat selisih 268.119 suara atau 38%.

  • Rosan Roeslani: Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi

    Rosan Roeslani: Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi

    Dengan efisiensi ini, kita harus lebih inovatif dalam menjalankan tugas, seperti memanfaatkan pendekatan virtual dan lebih banyak mengundang investor datang langsung ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan bahwa efisiensi anggaran 2025 tidak akan mengurangi semangat kerja dan pencapaian target investasi.

    “Kami tetap menjunjung etos kerja tinggi dan berkomitmen mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan efisiensi ini, kita harus lebih inovatif dalam menjalankan tugas, seperti memanfaatkan pendekatan virtual dan lebih banyak mengundang investor datang langsung ke Indonesia,” ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan, anggaran BKPM 2025 mengalami efisiensi Rp292,59 miliar dari pagu total Rp681,88 miliar.

    Terkait langkah efisiensi itu, Rosan menyebutkan bahwa penyesuaian dilakukan di berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas. Namun, ia memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama.

    “Yang terpenting, layanan publik tetap berjalan normal. Sementara yang lain, dari hal besar hingga kecil, kami lakukan penyesuaian,” katanya.

    Saat ditanya, apakah kebijakan efisiensi itu dikeluhkan oleh para pegawai, Rosan menegaskan bahwa timnya akan bekerja secara maksimal dengan sumber daya yang tersedia.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran kementerian dan lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025