Xcloud.id

Blog

  • KAI angkut 5,5 juta ton barang di Januari yang didominasi batu bara

    KAI angkut 5,5 juta ton barang di Januari yang didominasi batu bara

    Angkutan barang terus bertumbuh positif. Selama periode Januari 2025, KAI berhasil mengangkut 5.557.833 ton barang, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 5.527.348 ton

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat kinerja angkutan barang yang terus bertumbuh positif dengan berhasil mengangkut 5.557.833 ton barang (unaudited) yang didominasi batu bara selama periode Januari 2025.

    “Angkutan barang terus bertumbuh positif. Selama periode Januari 2025, KAI berhasil mengangkut 5.557.833 ton barang, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 5.527.348 ton,” kata VP Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa peningkatan itu didukung oleh penambahan frekuensi perjalanan dan rute, serta optimalisasi gerbong batu bara di wilayah KAI Divre III Palembang dan KAI Divre IV Tanjungkarang.

    “Langkah ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pelanggan terhadap angkutan batu bara,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa batu bara menjadi komoditas utama dengan total angkutan 4.643.234 ton atau 83,4 persen dari keseluruhan barang yang diangkut.

    Sebagian besar angkutan batu bara terpusat di Sumatera bagian selatan, yang memainkan peran penting dalam mendukung pasokan energi nasional. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 5,51 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai 4.400.830 ton.

    Selain batu bara, komoditas lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang positif seperti peti kemas, BBM, dan pupuk yang mengalami peningkatan berkisar antara 5 persen hingga 7 persen.

    “Hal ini menunjukkan mulai adanya peningkatan kebutuhan dari pelaku ekonomi dalam mendistribusikan barangnya melalui transportasi kereta api,” tutur Anne.

    Dari sisi ketepatan waktu, performa operasional angkutan barang juga mengalami peningkatan. Pada 2024, On Time Performance (OTP) keberangkatan mencapai rata-rata 95,12 persen atau meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yaitu 93,31 persen.

    Sementara itu, OTP kedatangan mencapai 90,18 persen, meningkat dari rata-rata ketepatan waktu kedatangan pada Januari 2023 yang sebesar 87,51 persen.

    Selain peningkatan performa sarana seperti pengadaan kereta baru, KAI juga meningkatkan keandalan prasarana kereta api guna mendukung pencapaian OTP yang lebih baik.

    Untuk meningkatkan keandalan prasarana, KAI mengganti bantalan rel dari kayu ke sintetis guna meningkatkan keamanan dan keselamatan operasional kereta api. Komponen yang diganti menjadi bantalan sintetis adalah bantalan kayu di konstruksi jembatan baja.

    “Bantalan sintetis lebih ringan dibandingkan beton, sehingga lebih cocok digunakan pada jembatan baja,” jelas Anne.

    Anne menegaskan bahwa dengan berbagai inisiatif tersebut, KAI terus berkomitmen dalam mendukung sistem logistik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

    Ia menambahkan, transportasi barang menggunakan kereta api memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi biaya logistik, pengurangan kemacetan di jalan raya, serta menekan polusi dan kerusakan jalan.

    “Langkah ini juga merupakan bagian dari kontribusi KAI dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soroti Pengelolaan Tata Ruang dan Pembangunan di Kota Bandung, Dewan: Jangan Asal-asalan!

    Soroti Pengelolaan Tata Ruang dan Pembangunan di Kota Bandung, Dewan: Jangan Asal-asalan!

    JABAR EKSPRES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung soroti soal kualitas tata ruang Kota Kembang yang belum alami progres secara signifikan. Saat ini, dari total luas wilayah Kota Bandung yang mencapai 167,3 kilometer persegi, luas RTH-nya adalah 2.048,97 hektare atau baru sebesar 12,25 persen.

    Padahal, apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya.

    Maka dari itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bisa berfokus pada penyesuaian tata ruang guna menyentuh regulasi tersebut.

    BACA JUGA:FK3I Jabar Tantang Gubernur Terpilih Tegakkan Aturan Lingkungan dan Selesaikan Masalah Tata Ruang KBU

    “Kita beberapa kali kemarin, termasuk kita ekspos dengan beberapa dinas, gitu ya. Kita ingin memastikan bahwasannya kita sepakat tataruang kita, ruang terbuka hijau kita, di Bandung ini semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah gitu kan, seperti itu,” katanya kepada awak media, Kamis (6/2/2025).

    Diakuinya, Hal ini berkenaan dengan kurangnya pengawasan dalam hal pemberian izin pembangunan. Bahkan pihaknya pernah menemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

    “Kita senantiasa mewanti-wanti ke teman-teman OPD, ke pemerintah Kota Bandung. Jadi jangan mudah memberikan izin,” ujarnya.

    “Jangan sampai misalkan asal-asalan. Pernah saya lihat ada salah satu perumahan di Buana Cigi, di Buah Batu, itu tidak ada sistem drainasenya. Ada perumahan, tidak ada drainasenya,” tambahnya.

    BACA JUGA:Hari Tata Ruang, Menteri Nusron Tekankan Penyelesaian One Map Policy dan One Spatial Planning Policy untuk Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

    Untuk itu, pengawalan regulasi penting dilakukan oleh Pemkot Bandung guna tak terjadinya dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas tersebut. Terlebih Bandung Timur yang dijadikan proyek perencanaan pembangunan kota yang tertuang pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    “Jadi jangan sampai lepas tangan begitu aja, disepakati begitu saja. Jadi harus diperketat. Ini harus diperketat terkait dengan perizinan,” ungkapnya.

    Maka dari itu, dirinya meminta agar Pemkot Bandung bisa menindak tegas apabila ditemukan pembangunan yang cacat secara prosedural.

  • Pimpinan KPK Buka Suara soal DPR Bisa Evaluasi dan Ganti Pejabat Negara

    Pimpinan KPK Buka Suara soal DPR Bisa Evaluasi dan Ganti Pejabat Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal revisi Tata Tertib (Tatib) DPR yang mengatur kewenangan parlemen dalam mengevaluasi secara berkala sejumlah pejabat lembaga yang pernah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. 

    Sebagaimana diketahui, pimpinan KPK menjadi salah satu pimpinan lembaga negara yang menjalani mekanisme tersebut di DPR. Beberapa pimpinan lembaga lain meliputi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Kapolri dan Panglima TNI. 

    Menanggapi Tatib baru DPR itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa surat keputusan pemberhentian pejabat hanya dapat dilakukan oleh pejabat dari lembaga yang mengangkat pejabat tersebut, apabila ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. 

    Dalam hal KPK, Johanis menyebut hanya Presiden RI berwenang mencopot atau memberhentikan pimpinan lembaga antirasuah. Hal itu karena pimpinan KPK diangkat berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres. 

    “Iya betul [hanya presiden yang bisa memberhentikan pimpinan KPK, red] tetapi Surat Keputusan Pemberhentiannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 19/2019 yang mengatur mengenai syarat Pemberhentian Pimpinan KPK,” jelasnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (6/2/2025). 

    Selain Presiden, Johanis menjelaskan bahwa keputusan pengangkatan pimpinan KPK bisa digugat hingga dinyatakan batal atau tidak sah melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

    Menurut Johanis, tatib yang baru saja disahkan DPR itu berpotensi digugat melalui judicial review ke Mahkamah Agung (MA). 

    Pimpinan KPK dua periode itu menggarisbawahi UU No.12/2011 bahwa Peraturan DPR berada di bawah UU, sehingga bila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Peraturan DPR RI dapat mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, DPR menyepakati Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No.1/2020 tentang Tata Tertib yang mengatur evaluasi berkala calon pejabat publik yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

    “Tiba lah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat memimpin Rapat Paripurna yang kemudian dijawab setuju secara serempak oleh anggota dewan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2025). 

    Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan menjelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan berdasarkan penugasan Pimpinan DPR RI, dan telah dibahas dalam Rapat Baleg pada Senin (3/1/2025). 

    Sturman menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut telah dibacakan pandangan mini fraksi, dan seluruh fraksi menyetujui rancangan peraturan tersebut.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa perubahan Peraturan DPR RI tersebut mengatur disisipkannya Pasal 228A ayat (1) dan (2) di antara Pasal 228 dan Pasal 229.

    Pasal 228A ayat (1) berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.”

    Kemudian, kata dia, Pasal 228A ayat (2) berbunyi: “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.”

  • Dishub Surabaya Tunggu Hasil BAP Sebelum Sanksi Sopir Suroboyo Bus

    Dishub Surabaya Tunggu Hasil BAP Sebelum Sanksi Sopir Suroboyo Bus

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya belum menjatuhkan sanksi kepada sopir Suroboyo Bus L-7359-UB terkait kecelakaan yang menewaskan seorang pejalan kaki di simpang tiga Jalan Joyoboyo – Jalan Gunungsari pada Rabu (5/2/2025).

    Kepala Pengelolaan Transportasi Umum Dishub Kota Surabaya, Eni Fajarsari, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian sebelum mengambil keputusan terkait sanksi.

    “Untuk tindakan lebih lanjut kami akan menunggu hasil BAP, yang (hingga saat ini) masih dilakukan pihak kepolisian,” terang Eni Fajarsari, Kamis (6/2/2025).

    Eni menegaskan bahwa Dishub Surabaya secara rutin melakukan evaluasi kinerja, terutama setiap kali terjadi insiden yang melibatkan transportasi umum.

    “Kami selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan setiap kejadian yang ada,” jelasnya.

    Sebelumnya, sopir Suroboyo Bus L-7359-UB, Jagad Duto Prasetyo, terlibat kecelakaan yang menewaskan seorang pejalan kaki, Edy Kuncoro (59), yang sedang menyeberang jalan.

    Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya, Iptu Suryadi, menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kurangnya konsentrasi dari pengemudi bus sehingga tidak melihat adanya pejalan kaki yang melintas.

    “Kurang hati-hati dan konsentrasi sehingga terjadi laka lantas dengan pejalan kaki yang berjalan menyeberang dari arah barat ke timur,” papar Iptu Suryadi, Rabu (5/2/2025) petang.

    Suryadi menambahkan bahwa sopir Suroboyo Bus masih dalam proses pemeriksaan intensif. Selain itu, hasil tes urine yang telah dilakukan menunjukkan hasil negatif.

    “Iya, sampai sore hari ini masih dilakukan proses pemeriksaan terhadap sopir. Sudah dilakukan tes urine, hasilnya negatif,” ucap Suryadi. [ram/beq]

  • Kejagung Sebut Kades Kohod Belum Serahkan Berkas Pagar Laut Tangerang

    Kejagung Sebut Kades Kohod Belum Serahkan Berkas Pagar Laut Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung alias Kejagung mengungkap Kepala Desa Kohod, Arsin belum memberikan berkas terkait pagar laut di Tangerang kepada penyidik.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum alias Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan berkas yang diminta penyidik adalah Buku Letter C terkait kepemilikan atas hak area pagar laut tersebut.

    “Belum ya [soal dokumen yang diminta penyidik ke Kades Kohod],” ujar Harli di Kejagung, dikutip Kamis (6/2/2025).

    Dia menambahkan, permintaan berkas itu diperlukan untuk kepentingan penyelidikan terkait dugaan korupsi penerbitan SHM dan SHGB di perairan Tangerang.

    Di samping itu, Harli juga menekankan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Kementerian atau lembaga terkait sebelum mengusut secara mendalam polemik pagar laut.

    “Jika, memang dalam perkembangannya ditemukan ada indikasi tindak pidana maka bisa diserahkan ke aparat penegakan hukum sesuai kewenangannya. Jadi, supaya tidak asal caplok. Kita tidak mau,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kejagung tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pagar laut pada (21/1/2025). Sprinlidik itu teregister dengan Nomor: PRIN- 01/F.2/Fd. 1/01/2025.

  • Pejabat Diminta Pakai Transportasi Umum, Bima Arya Jajal Taksi Online-KRL

    Pejabat Diminta Pakai Transportasi Umum, Bima Arya Jajal Taksi Online-KRL

    Jakarta –

    Para pejabat diusulkan untuk menggunakan transportasi umum. Terkait hal itu, Wamendagri Bima Arya menjajal taksi online dan KRL saat pergi ke kantor.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyebut, menjadi langka kalau melihat ada pejabat yang menggunakan transportasi umum. Padahal, kata Djoko harusnya pejabat bisa menjadi contoh ke masyarakat supaya mau juga menggunakan transportasi umum.

    Tak setiap hari, setidaknya sepekan sekali para pejabat bisa menggunakan transportasi umum. Terlebih di Jakarta, layanan transportasi umum sudah terintegrasi satu sama lain.

    “Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal. Jalan yang dibangun melalui pungutan pajak digunakan oleh masyarakat umum,” ungkap Djoko belum lama ini.

    Terlebih di daerah Jakarta, layanan transportasi umum cukup memadai. Pejabat bisa menggunakannya untuk berkegiatan sehari-hari. Sementara itu, soal patwal, Djoko menyarankan hanya diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden.

    “Diperlukan pejabat yang peka terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal yang langka di Indonesia, jika bisa menemukan pejabat yang mau setiap hari menggunakan kendaraan umum ke tempat kerja,” terang Djoko.

    Terkait hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, menjajal langsung naik transportasi umum KRL ke kantornya. Dalam akun Instagram pribadinya, Bima mengunggah momen menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke kantor dari rumahnya di Bogor.

    “Banyak usul supaya pejabat itu naik transportasi publik ke kantor. Saya mau coba kalau dari Bogor sampai kantor itu berapa lama,” ungkap Bima Arya.

    Bima kemudian berangkat pada pukul 06.00 pagi menggunakan taksi online dari rumahnya menuju stasiun kereta. Sesampainya di stasiun, Bima berjibaku bersama penumpang lainnya masuk ke dalam kereta. Semula kereta tampak agak lengang, tak lama berselang kereta dipadati penumpang dan terlihat berdesak-desakan.

    Sesekali dirinya terlihat berbincang dengan penumpang lainnya dan tak sedikit juga yang meminta berswafoto. 1 jam 47 menit setelahnya, barulah Bima tiba di Stasiun Juanda. Dia kemudian lanjut berjalan kaki menuju kantornya dan tiba jam 07.59.

    “Sekitar dua jam sampai kantor dari Bogor, bisa lebih cepat kalau ke stasiunnya nyampenya lebih cepat,” begitu katanya.

    Dalam caption di unggahan tersebut, Bima menyebut dirinya keluar duit sebesar Rp 37.500 untuk taksi online dan KRL.

    “Respect untuk Roker/Anker yang tiap hari naik KRL,” tulis Bima.

    (dry/rgr)

  • Cara Ganti Nama WiFi di HP dan Laptop dengan Mudah

    Cara Ganti Nama WiFi di HP dan Laptop dengan Mudah

    Jakarta –

    Penggantian nama WiFi biasanya menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keamanan, atau agar namanya bisa lebih mudah diingat maupun sesuai keinginan pemiliknya.

    Dilansir situs Hello Tech, Wi-Fi Alliance juga menyarankan untuk mengubah nama dan password WiFi setahun sekali. Simak bagaimana cara mengubah nama WiFi beserta kata sandinya di bawah ini.

    Cara Ganti Nama WiFi di Laptop/Komputer

    Sebelum mengganti nama WiFi, kita perlu mengetahui alamat IP Default router WiFi.Biasanya, nama dan kata sandi bisa dilihat di di bagian bawah, samping, atau belakang perangkat router.

    Jika alamat IP tersebut tidak berfungsi, kamu bisa menemukan IP router di Windows. Berikut langkah untuk menemukan alamat IP di Windows:

    Tekan tombol Windows + R pada keyboard.Ketik “CMD” di jendela Run.Klik OK .Ketik ” ipconfig ” di jendela Command Prompt dan klik Enter.Alamat IP router akan tertampil di sebelah Default Gateway.

    Langkah-langkah melihat alamat IP router di Mac:

    Klik ikon Apple di sudut kiri atas layarPilih “System Preferences”.Klik “Network”, lalu pilih ” Wi-Fi ” di sisi kiri.Klik “Advanced”.Buka tab “TCP/IP”.Alamat IP router akan ada di samping bagian”Router”.

    Jika IP router sudah diketahui, lanjutkan dengan langkah berikut:

    1. Masukkan atau ketik alamat IP Router ke browser, seperti Chrome, Firefox, atau Safari.
    2. Masukkan nama pengguna dan kata sandi router, lalu klik Masuk.
    3. Klik menu “Wireless”, biasanya menu ini di sisi kiri jendela halaman.
    4. Ubah nama WiFi dan kata sandi
    5. Berikut adalah cara paling umum untuk mengubah nama dan kata sandi WiFi berdasarkan merek routernya:

    Asus : Nirkabel > UmumLinksys : Konfigurasi > WiFi > Keamanan NirkabelNetgear : Dasar > Nirkabel, atau Pengaturan > Pengaturan NirkabelTP-Link : Nirkabel > Pengaturan Nirkabel, atau Dasar > Nirkabel, atauPengaturan Dasar > Keamanan Nirkabel, atau Pengaturan Dasar > Keamanan Nirkabel

    Biasanya, mengganti nama jaringan WiFi ada di kotak teks di samping “Nama” atau “SSID” (Pengidentifikasi Set Layanan). Kamu juga bisa mengubah kata sandi WiFi Anda di kotak teks pada halaman yang sama di samping “Kata Sandi,” “Frasa Sandi,” atau “Kunci Pra-Berbagi”.

    6. Terakhir, klik tombol Apply atau Save.

    Sebagai catatan, setelah berhasil mengubah password dan nama pengguna WiFi, kamu harus menyambungkan kembali semua perangkat dengan nama jaringan dan kata sandi yang baru.

    Pasalnya, komputer/laptop tersambung ke jaringan WiFi yang sama akan otomatis terputus dari internet.

    Ganti Nama WiFi dan Passwordnya di HP

    Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari alamat IP router berdasarkan jenis ponselnya:

    iPhone/Ipad

    Buka Pengaturan.Klik Wi-Fi.Klik nama jaringanmu.Tuliskan nomor IP yang ditampilkan di sebelah Router.

    Android

    Buka menu pengaturan.Pilih Jaringan & internet.Klik Internet.Klik ikon “roda gigi” yang ditampilkan di samping nama jaringan.Gulir ke bawah dan tuliskan nomor yang ditampilkan di bagian samping Gateway di bawah Rincian Jaringan .

    Jika sudah, ikuti cara ganti nama WiFi di HP berikut ini:

    Masuk ke router ke browser dan masukkan kredensial login atau nama pengguna dan kata sandi terkelola yang punya akses ke berbagai aplikasi.Ubah nama dan kata sandi jaringan WiFi.Jika sudah, klik tombol terapkan.

    Mengutip situs High Speed Internet, setelah berhasil mengganti nama WiFi, pastikan juga kamu menggunakannya dengan kata sandi yang kuat. Hal ini bertujuan agar orang lain tidak mudah menggunakan jaringan WiFi milikmu.

    (khq/fds)

  • 120.563 SPPT Mulai Didistribusikan di Banjar, PBB Capai Rp6,8 M

    120.563 SPPT Mulai Didistribusikan di Banjar, PBB Capai Rp6,8 M

    JABAR EKSPRES – Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar mulai mendistribusikan 120.563 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada para wajib pajak di seluruh wilayah Kota Banjar.

    Pendistribusian ini dilakukan melalui pemerintahan desa dan kelurahan, memastikan bahwa setiap wajib pajak menerima informasi mengenai kewajiban pajak mereka dengan tepat waktu.

    Kepala BPKPD Kota Banjar, Asep Mulyana, melalui Bidang Pendapatan yang diwakili oleh Jody Kusmajadi, mengungkapkan, “Kami mulai mendistribusikan SPPT tahun 2025 kepada masyarakat melalui pemerintahan desa dan kelurahan masing-masing wilayah. Total ada 120.563 SPPT yang kami distribusikan,” katanya, Kamis (6/2/2025).

    BACA JUGA:Samsat Catat 5,4 Juta Kendaraan di Jawa Barat Menunggak Pajak

    Jody menjelaskan lebih lanjut bahwa total Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari SPPT yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp6,8 miliar lebih.

    Adapun rincian jumlah SPPT yang didistribusikan di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut, Kecamatan Banjar sebanyak 33.984 SPPT, Kecamatan Purwaharja 13.024 SPPT, Kecamatan Pataruman 38.519 SPPT, dan Kecamatan Langensari sebanyak 35.036 SPPT.

    “Untuk rincian jumlah uang PBB yang harus dibayar di masing-masing kecamatan, kami mencatat Kecamatan Banjar sebesar Rp2,3 miliar lebih, Kecamatan Purwaharja Rp769 juta, Kecamatan Pataruman Rp1,8 miliar, dan Kecamatan Langensari Rp1,8 miliar,” tambah Jody.

    BACA JUGA:Bupati Bandung Harus Tahu, Pendapatan Pajak Diduga Banyak Kebocoran, Ini Buktinya!

    Jody juga mengingatkan kepada seluruh wajib pajak agar melakukan pembayaran tepat waktu. “Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan digunakan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka,” ujarnya.

    Saat ini, BPKPD Kota Banjar telah mempermudah proses pembayaran PBB. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang terjangkau, termasuk sistem Qris, serta pembayaran di outlet-outlet seperti minimarket.

    “Kami berharap dengan kemudahan ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak mereka,” tutup Jody. (CEP)

  • 3 Opsi Restrukturisasi Dapen PKT, Pensiunan Pilih Jangka Waktu Lebih Pendek – Page 3

    3 Opsi Restrukturisasi Dapen PKT, Pensiunan Pilih Jangka Waktu Lebih Pendek – Page 3

    Alhasil disetujui pengambilan opsi restrukturisasi ke tiga. Yakni, nilai anuitas tetap diberikan dengan jangka waktu pemberian hanya 13-14 tahun.

    “Dapen Pupuk Kaltim menyetujui opsi tiga pak. Jadi manfaatnya tetap, manfaatnya tetap tapi jangka waktunya yang lebih pendek. Jadi sekitar 13-14 tahun,” ia menambahkan.

    Keputusan itu juga tertuang dalam surat Dana Pensiun Pupuk Kaltim tertanggal 11 Mei 2021. Dalam surat tersebut, peserta pensiunan PKT sepakat untuk memilih skema restrukturisasi opsi 3.

    Dialihkan ke IFG Life

    Sebagai langkah lanjutan dari restrukturisasi Jiwasraya, maka tanggungan polis itu dialihkan ke IFG Life. Ada penyesuaian di sini, dari 6 kategori polis di Jiwasraya, dikurangi menjadi 2 kategori polis ketika pindah ke IFG Life.

    “Polis pertama adalah yang (nomor) 401 itu jadi 2815, itu sudah dialihkan ke FJ Life di tanggal 27 Januari 2022. Sedangkan yang lima polis berikutnya itu menjadi polis 2816, itu sudah dialihkan di tanggal 25 Februari 2022,” kata Lutfi.

    Dia menegaskan, dalam jangka waktu persetujuan restrukturisasi per Mei 2021 hingga pengalihan polis ke IFG Life, Jiwasraya tetap membayarkan manfaat ke pensiunan PKT yang masih jadi tanggungannya.

    “Nah sebenarnya dengan setelah dilakukan persetujuan restru dari tanggal 1 Mei 2021, setelah diproses restru-nya, pembayaran manfaat pensiunnya walaupun belum dialihkan, itu sebenarnya sudah dibayarkan bulanan oleh Jiwasraya dulu Pak. Tetap kita bayarkan sesuai dengan hasil restrukturisasinya, kita bayarkan manfaatnya setiap bulan,” beber dia.

  • Kebakaran Hanguskan Rumah di Bandung Barat, Satu Nyawa Melayang

    Kebakaran Hanguskan Rumah di Bandung Barat, Satu Nyawa Melayang

    JABAR EKSPRES –  Kebakaran melanda rumah di Kampung Caringin, RT01/RW03 Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Kamis (6/2/2025), sekitar pukul 11.00 WIB.

    Nahasnya peristiwa ini mengakibatkan satu orang penghuni rumah meninggal dunia.

    Korban tewas dalam peristiwa tersebut diketahui merupakan karyawan bengkel tambal ban, bernama Opik (30) warga Ciamis. Berdasarkan pantauan di lokasi, bangunan tersebut merupakan kontrakan yang terdiri dari tiga ruko. Dua diantaranya diisi oleh bengkel tambal ban dan penjual jus, sementara satu ruko dalam kondisi kosong.

    Berdasarkan dugaan sementara api berasal dari bengkel tambal ban, dimana di toko tersebut juga menjual bensin eceran. Karena kondisi angin yang kencang api dengan cepat merembet ke dua ruko sebelahnya. Total bangunan yang terbakar seluas 42 meter. Saat ini api berhasil dipadamkan oleh petugas Pemadam Kebakaran KBB dengan dibantu oleh warga sekitar.

    “Saya datang sudah ada asap tebal dari dalam kontrakan kios bengkel dan bensin eceran, korban sudah terjebak didalam kamar mandi,” kata saksi mata, Januar.

    Dijelaskan, pada saat kejadian korban tak bisa menyelamatkan diri lantaran kobaran api datang dari depan bangunan. Sehingga korban berinisiatif berlindung di kamar mandi. Pasalnya petugas mengevakuasi Januar dalam keadaan telungkup, sementara seluruh badannya tertimpa reruntuhan atap.

    BACA JUGA: Aksi Heroik Damkar Bandung Padamkan Kebakaran Hebat di Pabrik Margaasih Bandung

    “Tadi pas di evakuasi inafis, korban berada di WC. Seperti karena dia gak bisa keluar makanya langsung ke kamar mandi untuk menyelamatkan diri, namun ternyata atapnya roboh. Dilihat dari luka juga ada di punggung dan kepala bagian belakang,” katanya.

    Dikatakan, satu rekan korban sesama pekerja bernama Ade (32) sempat menyelamatkan korban, namun nahas Opik tidak bisa diselamatkan lantaran kobaran api dan kepulan asap semakin membesar.

    “Ada satu temennya karyawan bengkel juga mau nyelametin korban, karena asep semakin tebal Ade langsung berlari keluar nyelametin diri,” jelasnya.

    Di lokasi yang sama, Nurkhalmasyah, Dan Pos Damkar Bandung Barat mengatakan, pihaknya belum bisa memprediksi api berasal dari mana, namun si Jago merah berhasil dijinakkan dengan menerjunkan 4 unit mobil Damkar.